MEDAN- Sidang lanjutan dugaan korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2005-2006 Pemkab Simalungun, senilai Rp529.654.638, dengan terdakwa mantan Bupati Zulkarnain Damanik, kembali digelar di ruang Utama Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (30/7).

Dalam sidang dengan majelis hakim yang diketuai Jonner Manik itu, tiga orang saksi kembai dihadirkan masing-masing Jhon Walter Purba mantan Kepala Seksi Operasional Bank Sumut Cabang Pembantu (KSO-Capem) Pemkab Simalungun, Bachtiar Gultom mantan Pimpinan Bank Sumut Cabang Pembantu Pemkab Simalungun tahun 2002-2008 dan Siti Aisyah selaku mantan Teller Bank Sumut Pemkab Simalungun.

Berdasarkan fakta di persidangan, Bachtiar Gultom mengaku mantan Bupati Simalungun, Zulkarnain Damanik telah menandatangi dan menyetujui dua pencairan cek. Di antaranya cek nomor 724329 tanggal 20 Februari 2006 senilai Rp130.355.729 ditujukan ke Swiss F Damanik dan cek nomor 788417 tanggal 15 Februari 2006 senilai Rp100.408.750 ditujukan CV Cahya Utama.

“Seingat saya kedua cek tersebut dibawa oleh Helga Hutazulu dan Rosdiana. Kedua cek itu ditandatangani oleh Bendahara Umum Sugiati dan diketahui Bupati Zulkarnain Damanik. Untuk mencairkan kedua cek tersebut harus mendapat persetujuan dan tandatangan Bupati. Kalau tidak, cek-nya tidak mungkin bisa dicairkan,” terangnya.

Lantas, lanjut Bachtiar Gultom, dirinya sempat mengecek spesemen tandatangan kedua pejabat yang tertera dalam cek tersebut. Karena tidak ada keraguan, lalu dirinya menandatangani kedua cek itu dan dicairkan. “Setelah tandatangannya dipastikan adalah milik Bupati dan Bendahara, lalu saya menyetujui pencairan itu dan cek nya diserahkan ke teller, sehingga uangnya dapat dibawa kedua orang yang membawa cek tadi,” jelasnya.

Bachtiar Gultom sendiri baru mengetahui bahwa pencairan cek tersebut bermasalah saat dimintai sebagai saksi di persidangan. “Belakangan saya mengetahui cek ini bermasalah sejak saya diminta sebagai saksi,” ucapnya saat menjawab pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Amardi Barus.

Dalam persidangan tersebut, juga dihadirkan dua bukti cek asli mengenai penarikan uang dari Bank Sumut Cabang Simalungun seperti permintaan Penasehat Hukum (PH) terdakwa pada persidangan sebelumnya.

Sementara saksi Siti Aisyah selaku mantan Teller Bank Sumut Pemkab Simalungun lebih banyak mengaku tidak ingat dengan pencairan cek itu saat ditanyai majelis hakim. 

“Saya tidak ingat. Karena sudah lama sekali itu,” sebutnya. Sedangkan Jhon Walter Purba, mantan Kepala Seksi Operasional Bank Sumut Cabang Pembantu (KSO-Capem) Pemkab Simalungun, mengaku keterangannya masih seperti di persidangan sebelumnya.

Di mana pencairan cek itu harus mendapat persetujuan Bupati Simalungun Zulkarnain Damanik. Usai mendengar keterangan para saksi, majelis hakim kemudian menunda persidangan hingga Kamis, (2/8) dengan agenda masih mendengarkan keterangan para saksi. (MSC)

SIMALUNGUN- Ratusan petani yang didominasi kaum ibu diseret, ditendang dan dipukuli anggota Satpol PP Pemkab Simalungun. Hal itu terjadi pada hari ke-3 pengosongan lahan 200 hektare eks Goodyear, Senin (30/7) di Nagori Purba Sari, Kecamatan Tapian Dolok. Warga bersusah payah menghentikan  alat berat (traktor) yang berusaha memasuki lahan.

Akibatnya, puluhan petani penggarap mengalami luka lecet dan bengkak di tubuhnya. Insiden ini terjadi saat puluhan petugas Satpol PP berusaha menerobos blokade petani yang menutup jalan. Aksi itu mereka lakukan untuk menghalangi petugas Satpol PP yang hendak mengosongkan tanaman ubi yang mereka tanami di lahan eks lahan PT Goodyear.

Aksi ini diperparah saat petugas Satpol PP menyeret wanita yang melakukan aksi tidur di jalan untuk menghalangi petugas saat berusaha menerobos blokade petani. Tak pelak ratusan petani yang juga berada di barisan tersebut, langsung malawan puluhan petugas Satpol PP yang berjaga–jaga dengan tameng ini. Kemudian kedua kubu ini langsung bentrok, puluhan ibu–ibu ditendang. Bahkan dipukuli petugas Satpol PP tanpa belas kasihan.

Alasan warga melakukan aksi penghadangan alat berat ini, agar pemerintah tegas memperbolehkan mereka untuk ikut mengelola lahan tersebut, walaupun nantinya lahan sudah diusahai PD Agromadear. Warga memohon dengan cara menjerit-jerit, sebab lahan tersebut salahsatu sumber mata pencaharian mereka.

Pantauan METRO, sekitar pukul 08.00 WIB, di lokasi sudah terlihat ratusan warga yang berniat menghentikan kebijakan Pemkab Simalungun untuk mengosongkan lahan. Juga terlihat ratusan personel keamanan dari Polres Simalugun, TNI dan Satpol PP berusaha mengamankan petugas dalam pengosongan lahan.

Hingga pukul 10.00 WIB, warga yang bertahan di lokasi sedikit demi sedikit berjalan mengarah ke Beringin. Namun di tengah jalan, terlihat keributan. Saat itu terlihat sebuah alat berat hendak menuju ke lokasi. Dengan sigap, secara ramai-ramai warga menghadangnya di tengah jalan.

Aat itu terjadi tarik menarik dan dortong mendorong antara ratasun masyarakat dengan perugas keamanan. Bahkan, seorang warga, Suyatno menaiki alat berat dan sempat memukul supir alat berat tersebut. Mungkin karena ketakutan, supir alat berat membalikkan arah traktor menuju Siantar dan lari dan Suyatno sampai sekarang diamankan polisi.

Karena ada temannya diamankan Polisi, suasana semakin panas, warga memaki-maki petugas keamanana. Bahkan berusaha mendekati. Namun dengan sigap petugas keamanan bertindak dengan mengahalau mereka agar tidak ribut di tangah jalan. Salahseorang anggota DPRD Simalungun, Bernard Damanik sempat marah-marah kepada petugas keamanan, karena dinilainya, aparat keamanan tidak berpihak kepada warga.

“Warga hanya cari makan di lokasi ini. Jangan sakiti warga, biarkan mereka ikut berperan membantu pemerintah. Kenapa harus dilarang. Jangan lakukan teori pemiskinan kepada masyarakat, karena saya lihat, sudah terjadi kebijakan pemiskinan rakyat di sini,” tegas Bernard menenangkan suasana yang sudah mulai memanas.

Terjadinya insiden tersebut sempat membuat Jalan Medan di KM 10 macet. Terlihat antrean panjang kendaraan dari arah Medan dan arah Siantar. Karena kesigapan Polisi, kemacetan tidak berlangsung lama, namun masyarakat sudah marah dan memaki-maki personel keamanan.

Beberapa saat kemudian, aparat keamanan bergerak kembali menuju lahan dan diikuti ratusan warga yang sudah mulai terlihat emoasi. Tiba di lokasi, warga melalui, Ketua Forum Komunikasi Masyrakat Tani Purba Sari dan Sinaksak, Mariono,  dan ratusan ibu-ibu di hadapan petugas keamanan mengatakan, mereka bukannya ingin mengusai lahan tersebut. 

Keinginan warga hanya ingin agar dilibatkan untuk mengelolanya.

“Kami bukan mau mengambil lahan tersebut. Jika memang ada pihak lain ingin mengelolanya dan membayar retribusi, patani juga sanggup melakukannya. Bapak-bapak sekalian, lihatlah warga kami, kaum ibu yang banyak menggantungkan hidupnya di lahan ini, pikirkanlah nasib mereka ke depan,” kata Mariono.

Soal adanya isu bahwa PD Agromadera telah menerima Rp2 miliar dari pihak swasta lokal untuk mengusahai lahan tersebut, dibantah Benny dan Wison. “Siapa yang bilang itu. Sampai sekarang belum ada investor yang sudah pasti untuk menanamkan investasinya,” tambahnya.

Pengosongan lahan ini juga, kata Benny untuk menghindari terjadinya konflik horizontal. Pasalnya, mereka sudah mendengar adanya pihak ketiga yang juga ingin menggapa lahan tersebut. Alasan pihak ketiga, kenapa warga di sana bisa, mereka tidak. “Jadi, untuk menghindari konflik horizontal ini, pemkab harus mengosongkannya, dan nantinya pengeloalanya adalah badan yang resmi, bukan pihak-pihak ketiga yang bermaksud menggarap.

Benny: Tetap Kosongkan

Dirut PD Agrmoadear, Ir Benny Purba  didampingi Kadis Pendapatan Pengeloaan Keuangan Daerah (PPAD), Wilson Manihuruk di lokasi, kepada METRO terkait penolakan warga mengatakan, walau apapun yang terjadi, Pemkab dan Muspida akan tetap melakukan pengosongan lahan. Alasannya, sudah sejak 5 bulan lalu, warga penggarap diberitahu, agar tidak lagi melakukan penanaman jenis tanaman apapun di lokasi tersebut.

“Sejak 5 bulan lalu, Pemkab sudah menyurati warga penggarap agar menghentikan kegiatan bertanam. Apabila masih ada tanamannya yang belum menghasilkan, agar setelah panen jangan menanam lagi. Nyatanya, walau sudah panen, warga kembali menanami lahan dan terpaksa kita lakukan pengosongan ini. Akhirnya, pada 5 Juli 2012, Uspida membuat kepsepakatan, agar lahan tersebut dikosongkan dari aktifitas warga,” kata Benny dan Wilson.

Katanya, PD Agromadear ingin mengosongkan lahan ini, agar nantinya ada investor yang mau menanam investasinya. Saat ini, katanya pihaknya sudah melirik investor dari Thailand, dan yang mereka minta, lahan harus kosong. Nantinya, jika lahan ini sudah berproduksi, PD Agromader sebagai pengelola aset yang ditunjuk bupati, akan menyumbangkan Rp500 juta bagi PAD.

Soal banyak permintaan warga agar ikut mengelola, ditegaskan Benny Purba, sampai saat ini belum ada permintaan remi dari warga. “Untuk mengsosongkan lahan saja warga tidak mau, apalagi memohon secara resmi. Yang jelas, pemerintah pasti akan selalu membantu rakyatnya. Mari bantu pemkab mengosongkan lahan, selanjutnya dicari jalan terbaik bagi warga dan pemerintah,” tegas Benny diamini Wilson Manihuruk.

Kapolres: Pelanggar Hukum Diproses

Menyikapi adanya warga yang diamankan aparat keamanan karena memukul supir alat berat. Kapolres Simalungun, AKBP M Agus Fajar didamping Wakapolres, Kompol Amri S, Kabag Ops, Kompol S Siregar, Kaposlek Serbelawan AKP K Manurung  dan yang lainnya mengatakan, pihaknya hanya bersifat sebagai pengamanan.

“Karena  lahan yang diskosongkan ini adalah aset Pemkab Simalungun, maka kita membantu pengamanan pemerintah untuk mengosongkan lahan tersebut. “Soal adanya warga yang diamankan, Polisi pasti akan bersikap netral dan melakukan proses penyelidikan dengan melihat dari segi hukum.

Jika memang ada warga yang merasa dipukul atau ditendang dan mengalami luka, silahkan lakukan visum dan buat pengaduan.  Siapa yang bersalah pasti akan diproses sesuai hukum,” ujar AKBP M Agus Fajar sambil berlalu menuju mobil dinasnya. (MSC)