23 Tahun Jalan Terabaikan, Warga Simalungun Terjebak dalam Ketidakpastian Infrastruktur

23 Tahun Jalan Terabaikan.

SIMALUNGUN, S24 - Di tengah narasi pembangunan yang terus digaungkan pemerintah, kenyataan di lapangan menunjukkan ironi yang sulit dibantah. Selama lebih dari dua dekade, jalan kabupaten yang menghubungkan Huta Purwosari Atas hingga Serbelawan di Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, belum tersentuh perbaikan signifikan.

Ruas jalan ini bukan sekadar jalur penghubung biasa. Ia menjadi akses vital bagi masyarakat di wilayah Purwosari, Dolok Mainu, Amansari, hingga Dolok Batunanggar dalam menjalankan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial. Namun, kondisinya kini jauh dari kata layak.

Pantauan di berbagai wilayah Simalungun menunjukkan pola yang sama, jalan berlubang, berlumpur saat hujan, dan berdebu saat kemarau. Kondisi ini bukan hanya memperlambat mobilitas, tetapi juga meningkatkan biaya hidup masyarakat.

Fenomena ini bukan kasus tunggal. Di sejumlah wilayah lain di Simalungun, warga juga mengalami persoalan serupa. Jalan yang rusak bahkan disebut menyerupai “kubangan”, menghambat distribusi hasil pertanian dan aktivitas harian warga.

Bagi petani, kerusakan jalan berarti harga jual hasil panen menurun karena biaya transportasi meningkat. Bagi pelajar, perjalanan ke sekolah menjadi lebih berisiko. Sementara bagi pekerja, waktu tempuh yang lebih lama berdampak langsung pada produktivitas.

Dampak Ekonomi yang Nyata

Kerusakan infrastruktur jalan memiliki efek domino terhadap perekonomian daerah. Jalan yang seharusnya menjadi urat nadi distribusi justru berubah menjadi penghambat utama.

Data menunjukkan bahwa dari sekitar 1.840 kilometer jalan kabupaten di Simalungun, lebih dari 1.000 kilometer berada dalam kondisi rusak hingga rusak berat.

Angka tersebut mencerminkan masalah struktural yang belum terselesaikan. Jalan-jalan yang rusak memperlambat arus barang, meningkatkan biaya logistik, dan pada akhirnya menekan daya beli masyarakat.

Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan pembangunan antarwilayah, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Selain berdampak ekonomi, kerusakan jalan juga meningkatkan risiko kecelakaan. Pengendara kerap harus menghindari lubang, yang justru memicu kecelakaan, terutama bagi pengguna sepeda motor.

Di beberapa kasus, kerusakan jalan bahkan menyebabkan kendaraan terperosok atau mengalami kerusakan serius.

Situasi ini menempatkan masyarakat dalam posisi dilematis, tetap menggunakan jalan dengan risiko tinggi, atau menghentikan aktivitas yang bergantung pada akses tersebut.

Antara Janji dan Realisasi

Keluhan masyarakat terkait jalan rusak di Simalungun bukan hal baru. Di sejumlah wilayah lain, warga bahkan mengaku sudah menunggu lebih dari 20 tahun tanpa perbaikan nyata.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana prioritas pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat?

Pemerintah daerah memang menghadapi tantangan anggaran dan luas wilayah yang besar. Namun, bagi masyarakat, alasan tersebut tidak cukup untuk menjelaskan mengapa akses vital dibiarkan dalam kondisi memprihatinkan selama puluhan tahun.

Di Huta Purwosari Atas dan wilayah sekitarnya, harapan masih ada, meski mulai terkikis oleh waktu. Warga terus menunggu realisasi perbaikan jalan yang tak kunjung datang. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah jalan itu akan diperbaiki, melainkan kapan.

Dan jika harus menunggu lebih lama lagi, berapa banyak kesempatan ekonomi, pendidikan, dan kualitas hidup yang harus kembali dikorbankan?(BS-AsenkLeeSaragih)