 |
| Bishop Darwis Manurung, S.Th, M.Psi Pimpinan Pusat GMI (Gereja Methodist Indonesia) Wilayah I bersama JR Saragih. IST |
"Bagaimana kira-kira peluang JR Saragih untuk kembali memimpin
Simalungun ?", tanya kawan saya dari luar kota lewat telepon selular.
Sesaat saya terhenyak. Bagaimana ya ?
Tidakkah terlalu prematur kalau
saya memberi jawaban sekarang mengingat tahapan penetapan Calon Bupati
Simalungun baru akan akan dilakukan 24 Agustus mendatang ? Artinya,
sampai sekarang belum ada koq Calon Bupati Simalungun. Jadi bagaimana
untuk mengukur peluang masing-masing ?
Peluang untuk merebut
kursi Simalungun 1 tentu dipengaruhi siapa yang maju bertarung melawan
siapa. Kalau JR Saragih bersaing dengan saya atau M Adil Saragih apalagi
dengan Kurpan Sinaga dalam pemilukada Simalungun, sudah barang tentu
dia akan memenangkannya. Menang mutlak malah.
Tapi kalau JR Saragih
bersaing dengan Parlindungan Purba yang Senator (Anggota DPD) atau
Junimart Girsang yang Anggota DPR RI ? Saya justru berani taruhan JR
Saragih akan keok bahkan bertekuk lutut.
Seperti jamak diketahui,
sekarang KPU Simalungun masih dalam tahap memproses bakal calon Bupati
Simalungun menjadi Calon Bupati Simalungun. Mereka masing-masing, JR
Saragih, Nuriaty Damanik, Tumpak Siregar, Zulkarnaen Damanik dan atau
Evra Sasky Damanik, serta Lindung Gurning.
Jamak pula diketahui, sampai
sekarang agaknya masih cuma Nuriaty Damanik dan Tumpak Siregar saja yang
berkas administrasinya yang sudah klop. Sedang berkas administrasi JR
Saragih, Zul atau Evra serta Lindung, masih becek atau belum beres
(juga).
Sampai disini, artinya yang hampir pasti menjadi Calon
Bupati Simalungun masih Nur dan Tumpak saja. Sedang JR, Zul atau Evra
serta Lindung masih di awang-awang atau mengambang.
Kalau nama yang
disebut belakangan tak juga (mampu) melengkapi berkas administrasinya,
tentu saja mereka akan terjungkal untuk menjadi Calon Bupati Simalungun.
Ke laut ! Dan yang tampil untuk merebut posisi Simalungun 1 hanya
Nuriaty serta Tumpak saja.
Tapi inilah antara lain nikmatnya
kemerdekaan yang sudah kita alami dan rasakan selama 70 tahun. Setiap
orang, siapa saja, boleh berandai-andai sesukanya sesuai dengan
selerannya. Sekiranya JR Saragih, Nur dan Tumpak serta Lindung dan Zul/
Evra bersaing untuk dipilih (rakyat) menjadi Bupati Simalungun, siapa
yang muncul sebagai jawara ?
Nama JR Saragih barangkali gampang
sekali untuk tersingkir. Bukan saja sebagai Calon Bupati Simalungun,
tapi bahkan sebagai Bupati Simalungun terpilih. Itu disebabkan nama itu
selama ini penuh coreng moreng dengan tinta hitam pula.
Orang banyak (di
Simalungun) bahkan sudah tak bisa (lagi) membacanya. Konon, nama itu
sudah dilupakan orang (banyak) Masa-masa kepemimpinannya di Simalungun
hampir lima tahun terakhir penuh dengan luika yang dalam dan duka
nestapa yang membahana.
Masih hitungan hari memimpin Simalungun,
JR Saragih memang sudah diterpa kabar tak sedap. Itu diakibatkan
keputusan yang diambilnya untuk mencopot beberapa PNS di jajaran Pamkab
Simalungun dari jabatannya.
Keputusan yang tida populer bahkan dianggap
sebagai tindakan sewenang-wenang mentang-mentang berkuasa. Lantas,
tindakan JR Saragih yang tidak memberikan hak-hak guru sesuai dengan
ketentuan juga sangat mempengaruhi kredibilitasnya.
Persoalan ini malah
sampai-sampai diadukan pihak-pihak tertentu kepada yang berwajib. Lebih dari itu, nyaris lima tahun kekuasaannya, JR Saragih selalu
diterpa ragam pemberitaan tak sedap.
Banyak sekali contoh yang bisa
dikedepankan, bahkan segudang, bahkan bergunung-gunung. Cermati saja
beberapa pemberitaan tentang ragam kasus yang dituduhkan kepadanya. Dan
celakanya, Pemkab Simalungun yang dalam hal ini Humas Pemkab Simalungun
tak pernah menampiknya.
Sampai sekarang, bahkan Tim Media Pemenangan JR
Saragih tak pernah mau dan tak mampu menepis ragam pemberitaan minor
itu. Misalnya, tudingan penggunaan ijazah SMA miliknya. Tetap saja
carut-marut. Tak jelas sah tidaknya ijazah SMA-nya itu.
Selama
memimpin Simalungun, JR Saragih pun agaknya tak mampu menciptakan kroni
secara khusus di daerah ini. Biar dari kalangan pejabat pemerintahan,
pengusaha dan politisi.
Kalau pun ada, barangkali cuma di tingkat elite
nasional semata. Atau, di luar Simalungun belaka. Karena itu, agaknya
sulit sekali bagi JR Saragih untuk meraih suara dalam pemilukada nanti,
kalau dia memang bisa lolos menjadi Calon Bupati Simalungun.
Sekiranya dicermati dengan cerdas, hampir lima tahun ini tak ada seorang
pun pejabat di Simalungun yang bertambah-tambah kekayaannya. Termasuk,
pengusaha disini tak ada yang bertambah kaya (raya) Edi Harlem Saragih
saja yang dikenal dekat dengan JR Saragih, sepertinya justru Senin -
Kamis tak karu-karuan.
Gideon Purba sendiri yang Sekda Simalungun,
biasa-biasa saja. Konon pula Resman Saragih, Janwanner Saragih atau yang
lain. Raja Sianipar, Johannes Gurning, Wilson Simanihuruk, Jhonny
Saragih, Garinsen Saragih ? Apalagi.
Semua itu tidak akan mampu
memberikan kontribusi yang jelas untuk perjuangan mempertahankan
kekuasaan JR Saragih di Simalungun. Artinya, JR Saragih cuma akan
berjuang sendiri dengan apa yang ada padanya.
Paling-paling yang dapat
dilakukannya cuma lewat pendekatan kekuasaan yang justru akan tanggal
setelah 28 Oktober nanti. Setelah itu, kiamat. Semua pihak akan
meninggalkan bahkan melupakannya. Seolah kelak, JR Saragih tak pernah
ada di Simalungun.
Berbeda dengan Hulman Sitorus di Pemko
Pematangsiantar yang memelihara bahkan merawat pejabat pemerintahannya,
pengusaha dan politisinya, JR Saragih memang lemah sekali dalam soal
ini. Jangankan menciptakan orang-orang hebat baik dari kalangan pejabat,
pengusaha dan politisi, memelihara kalangan ini pun JR tak memiliki
kemampuan.
Paling-paling yang dapat dilakukannya hanya memelihara
oknum-oknum pengusaha penerbitan pers saja. Itu pun dengan konsekwensi
yang tinggi dan besar pula. Setiap tahun berjalan. Setiap tahun
berjalan, seperti air mengalir. Akhirnya ya ke laut juga.
JR
Saragih pun agaknya tak berkemampuan untuk memelihara PNS di jajaran
Pemkab Simalungun, termasuk para Pangolu di setiap nagori juga para guru
yang biasanya bisa dijadikan ujung tombak dalam pemilihan kepala
daerah.
Uang Insentif (Tunjangan Kesejahteraan) PNS di tahun terakhir
pemerintahan JR Saragih justru dihentikan pembayarannya, belum dihitung
keterlambatan untuk memberikan Rapple Kenaikan Gaji.
Bahkan, terhitung
Agustus 2015 menyusul dilakukannya rasionalisasi anggaran, Dana
Operasional SKPD pun tak lagi dibayarkan. Sementara, beberapa bulan
terakhir para Pangolu yang memimpin nagori di Simalungun tidak
mendapatkan gaji (lagi) atau terlambat dibayarkan.
Itulah antara
lain menurut saya, yang akan mengganjal JR Saragih untuk memenangkan
pemilukada di Simalungun. Dengan catatan : sekiranya dia ditetapkan
(juga) menjadi Calon Bupati Simalungun. (Siantar Estate, 18 Agustus 2015. Ramlo R Hutabarat)
0 Comments