2019 | BeritaSimalungun

15:07

Pelaku Bom Bunuh Diri Sempat Makan Bubur Dekat Mapolrestabes

Written By Beritasimalungun on Wednesday, 13 November 2019 | 15:07

Dalam rekaman CCTV polisi, seorang pria mengenakan jaket hijau atribut ojek online memasuki halaman Mapolrestabes Medan. Pria yang tampak membawa tas ransel di punggung, diduga pelaku bom bunuh diri. IST

Medan, BS- Pelaku bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan diketahui menyempatkan diri untuk menikmati sarapan pagi di sebuah warung bubur tidak jauh dari Markas Polrestabes Medan.

"Terduga pelaku bom menyinggahi warung bubur sekitar pukul 08.20 WIB. Mereka memesan bubur untuk dikonsumsi. Hanya berkisar sekitar sepuluh menit di sana," kata seorang petugas kepolisian di Mapolrestabes Medan, Rabu (13/11/2019).

Petugas yang enggan disebut namanya ini menyatakan bahwa keterangan itu selain didapat dari rekaman CCTV juga dari keterangan sejumlah saksi mata kepada petugas. Jarak warung dengan Mapolrestabes Medan sekitar 150 meter.

Sekitar 08.30 WIB, pelaku kemudian bergegas meninggalkan warung langsung menuju ke Mapolrestabes Medan. Di pintu masuk, sekitar pukul 08.35 WIB, pelaku sempat ditanya petugas dan mengaku hendak melakukan pengurusan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).

Ada rentang waktu beberapa detik saat petugas mengkonfirmasi tujuan dan urusan pelaku ke kantor polisi tersebut. Tidak lama kemudian, pelaku langsung menuju Gedung Puskodal Ops Polrestabes Medan.

Sebelum meladakkan diri pelaku sempat melihat situasi sekitar kantor polisi. Pada 08.45 WIB, pelaku meledakkan diri di lokasi parkir kendaraan dinas Markas Polrestabes Medan.

Ada empat polisi, satu pegawai harian lepas dan seorang mahasiswa, terluka akibat ledakan bom bunuh diri itu. Mereka sudah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.(*)

Sumber: BeritaSatu.com

14:43

Ombudsman Sumut Temukan Desa Fiktif Terima Dana Desa

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara Abyadi Siregar. ( Foto: istimewa )

Medan, BS- Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) menemukan sejumlah desa tak berpenghuni (desa fiktif) dan juga ditengarai ikut menerima dana desa di Kabupaten Nias Barat. Nilai dana desa yang diduga sudah mengucur di sejumlah desa fiktif itu mencapai miliaran rupiah sejak 2017.

"Desa yang diduga tidak berpenghuni namun masuk sebagai desa penerima anggaran dana desa itu adalah Desa Kafokafo, Pulau Bogi, Desa Imana di Nias Barat. Setiap tahun diduga terima ratusan juta hingga miliaran rupiah," ungkap Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar, Selasa (12/11/2019).

Abyadi mengatakan, pihaknya masih terus menerima informasi dari masyarakat Nias Barat tentang beberapa desa yang tidak berpenghuni dan diduga turut menerima dana desa.

“Karena itu, informasi ini perlu untuk ditindaklanjuti untuk dibuktikan kebenarannya,” katanya.

Dijelaskan, meski tidak berpenghuni tapi sama seperti Desa Kafokafo, tapi Desa Pulau Bogi dan Desa Imana selama ini menerima kucuran dana desa yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah setiap tahun.

Di samping itu, ada juga beberapa desa yan g penduduknya sangat sedikit tapi menerima kucuran dana desa ratusan juta rupiah. Misalnya, Desa Simene'eto yang dihuni oleh sekitar satu keluarga, Desa Lahawa yang dihuni tidak lebih dari 10 keluarga, dan Desa Hanefa yang dihuni tidak lebih dari 13 keluarga. Kemudian ada Desa Tuwatuwa yang dihuni tidak lebih dari lima keluarga dan Desa Bawosalo'o yang dihuni tidak lebih dari 10 keluarga.

“Meski jumlah penduduk yang menghuni desa itu sangat sedikit, tapi tetap menerima kucuran dana desa ratusan juta rupiah setiap tahun,” kata kata Abyadi Siregar

Data penerimaan dana desa itu, lanjut kata Abyadi, terlihat dalam Peraturan Bupati (Perbub) Nias Barat Nomor 17 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Nias Barat TA 2017.

Dalam Perbub itu, disebutkan tahun 2017, Desa Kafokafo menerima dana desa sebesar Rp 755.023.688, Desa Pulau Bogi sebesar Rp 756.821.710, dan Desa Imana memperoleh sebesar Rp 757.922.632.

“Padahal, ketiga desa ini, menurut data yang diperoleh, sama sekali tidak berpenghuni,” kata kata Abyadi.

Sedangkan Desa Sinene'eto yang dihuni sekitar satu keluarga, pada tahun anggaran 2017 memperoleh dana desa sebesar Rp 755.919.518, Desa Lahawa yang dihuni tidak lebih 10 keluarga memperoleh dana desa sebesar Rp 752.855.251, Desa Hanofa yang dihuni tidak lebih dari 13 keluarga memperoleh dana desa sebesar Rp 771.317.578, Desa Tuwatuwa yang dihuni tidak lebih dari 5 keluarga memperoleh dana desa Rp 812.534.649, dan Desa Bawasolo'o yang dihuni sekitar 10 keluarga mendapat dana desa Rp 787.366.873.

"Ini baru tahun 2017. Tahun 2018 dan 2019, desa-desa itu juga masih mendapatkan kucuran dana desa. Ini kan akal akalan. Yang menghuni desanya sangat sedikit, tapi dana desanya ratusan juta rupiah setiap tahun. Bahkan, ada desa yang sama sekali tidak dihuni. Ini luar biasa," kata Abyadi.

Karena itu, Abyadi mengharap agar masalah ini ditangani aparat hukum. "Bagaimana penggunaan dana desa itu selama ini dilakukan? Bagaimana pertanggungjawabannya dibuat? Ini kan pertanyaan besar yang perlu dijawab dalam proses hukum," kata Abyadi.

Ia berharap, aparat hukum harus berusaha menyelamatkan uang negara dari pengelolaan dana desa yang seperti ini. "Kalau ini terus dibiarkan tanpa ada pengusutan, itu sama artinya membiarkan uang negara ini digunakan tanpa tepat sasaran," katanya.

Ombudsman RI Perwakilan Sumut sendiri, dalam waktu dekat akan mengundang sekda Nias Barat untuk meminta klarifikasi terkait rekomendasi sekda Nias Barat membangun sarana parasarana olah raga milik Desa Kafokafo yang dibangun di Desa Sirombu.

"Selain itu, kita juga akan meminta klarifikasi penerimaan dana desa di desa-desa yang desanya tidak dihuni atau jumlah penduduk yang menghuni tidak lebih dari 10 KK. Kita mau ini jelas. Kalau memang tidak layak dapat dana desa, jangan diakal akali. Pemerintah harus menghentikan pengucuran dananya," sebutnya.

Sumber: Suara Pembaruan

14:27

Pelaku Bom di Mapolresta Medan Teridentifikasi

Polisi berjaga pascabom bunuh diri di Mapolrestabes Medan, Sumut, Rabu (13/11/2019). ( Foto: ANTARA FOTO / Irsan Mulyadi )

Medan, BS-Identitas MR X yang meledakkan dirinya di kantor Mapolrestabes Medan pada Rabu (13/11/2019) pukul 08.45 WIB mulai terdeteksi. Pelaku diduga bernama Rabbial Muslim Nasution kelahiran Medan, 11 Agustus 1995.

Dari informasi yang didapat, pelaku yang meyaru hendak mengurus SKCK dan mengenakan jaket ojek online itu beralamat di jalan Jangka, Medan. Pelaku diketahui berstatus sebagai pelajar/mahasiswa.

“Benar. Itu terduga pelakunya. Kita cari jaringannya,” kata Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal singkat.

Saat ini polisi tengah melakukan penggeledahan di rumah pelaku untuk mencari barang bukti dan melacak jaringan pelaku.

5 Anggota Polri dan Satu Warga Sipil Terluka

Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal mengatakan pelaku teror yang meledakan dirinya di Mapolrestabes Medan pada Rabu (13/11/2019) pukul 08.45 WIB dipastikan melukai beberapa orang.

Jenderal bintang dua itu juga memastikan jika hanya pelaku yang tewas. Tubuh pelaku hancur akibat bom bunuh diri tersebut sementara minimal lima orang anggota Polri dan seorang PHL terluka.

“Kejadiannya setelah pelaksanaan apel pagi di Polrestabes Medan. Pelaku berjalan di halaman apel tersebut dan jeda beberapa saat di depan kantor bagian operasi Polres, pelaku meledakan diri,” kata Iqbal di Sentul International Convention Center, Rabu (13/11/2019).

Iqbal mengaku dia belum tahu rangkaian bahan peledak tersebut. Apakah high explosive (berdaya ledak tinggi) atau bukan. Saat ini tim gabungan sedang bekerja baik dari Inafis, laboratorium forensik, dan unsur lain untuk melakukan pengolahan tempat kejadian perkara.

“Diduga pelaku meninggal. Ada enam korban. Lima dari personel Polri dan satu sipil. Tetapi, Alhamdulillah, laporan sementara korban tidak ada yang luka parah, tetapi luka-luka. Dan ada beberapa kendaraan dinas juga rusak,” sambungnya.

Saat ini Densus 88 Antiteror dengan Polrestabes Medan dan Polda Sumatera Utara juga sedang bekerja untuk melakukan proses selanjutnya. Termasuk mengidentifikasi pelaku apakah masuk jaringan teror atau lonewolf (seorang diri).

Pelaku Menyamar Urus SKCK

Karo Penmas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan jika prosedur pengamanan markas kepolisian sudah dilakukan dengan ketat. Pelaku yang meledakkan dirinya di Mapolrestabes Medan pada Rabu (13/11) pukul 08.45 WIB menyaru hendak mengurus surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).

“Kejadiannya di halaman dan cukup mengejutkan. Standar pengamanan mako di seluruh Polres dan Polda sudah dilaksanakan baik. Sebelum meledak tadi seluruh masyarakat yang mau masuk dilakukan upaya sterilisasi dan digeledah,” kata Karo Penmas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Rabu (13/11/2019).

Namun demikian memang hari ini secara kebetulan masyarakat cukup banyak berbondong-bondong untuk membuat SKCK. Pelaku diduga masuk dengan alasan mengurus SKCK.

“Belum sampai ke central pelayanan SKCK masih ada di halaman parkir dan meledak. Nanti menunggu informasi lebih lanjut dari tim dari Densus maupun Inafis dan Labfor apakah bom dipicu pelaku sendiri atau yang lain (remote),” sambungnya.

Pemprov Sumut Minta Masyarakat Tetap Tenang

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) meminta masyarakat supaya tetap tenang pascabom bunuh diri di Markas Polrestabes Medan, Sumatera Utara (Sumut), Rabu (13/11/2019).

"Serahkan dan percayakan penanganan kasus teror ini kepada aparat kepolisian untuk mengungkap kasus ini," ujar Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumut (Sekda Pemprov Sumut), Sabrina saat meninjau Markas Polrestabes Medan.

Sabrina mengharapkan, masyarakat juga meningkatkan kewaspadaan menyusul kejadian bom bunuh diri tersebut. Masyarakat diminta mengamati lingkungan sekitar dari orang - orang yang mencurigakan.

"Segera laporkan atau berikan informasi kepada kepolisian jika melihat gelagat orang mencurigakan. Peran serta masyarakat juga membantu agar daerah ini aman dari aksi teror," sebutnya.

Sabrina mengaku prihatin atas korban terluka akibat serangan bom bunuh diri tersebut. Dia langsung melakukan peninjauan mewakili pemerintah provinsi karena gubernur dan wakil gubernur sedang berada di luar kota.(*)

Sumber: Beritasatu.com

10:10

Pelaku Bom Bunuh Diri di Medan Pakai Atribut Ojek Online

Sementara korban yang terkena ledakan masih tergeletak di samping kendaraan dinas polisi. IST

Jakarta, BS-Dua terduga teroris yang menyerang Mapolrestabes Medan dikabarkan memakai atribut ojek online. Penyerangan terjadi pada Rabu (13/11/2019) pukul 08.45. di Mapolrestabes yang terletak di Jl HM Said Medan.

Informasinya bom bunuh diri dilakukan diduga dua orang mengunakan atribut ojek online. Mereka meledakkan diri di sekitar kantin Polrestabes.

“Benar. Saat ini sedang dilaksanakan olah TKP olh Densus dan Polda Sumatera Utara. Menunggu hasil investigasi lanjut,” kata Karo Penmas Polri Brigjen Dedi Prasetyo. Belum ada keterangan jumlah korban.

Waspada Serangan Susulan

Sementara pengamat kepolisian Agus Yohanes meminta aparat kepolisian untuk lebih meningkatkan pengamanan menyusul adanya aksi teroris dari kelompok terduga teroris di Markas Polrestabes Medan.

"Aparat kepolisian diharapkan bisa mewaspadai aksi serangan susulan. Ini kemungkinan bisa terjadi. Sasaran dari kelompok ini adalah markas polisi," ujar Agus Yohanes, Rabu (13/11/2019).

Agus menduga, korban tewas yang diduga pelaku bom bunuh diri di Markas Polrestabes Medan, adalah bagian dari jaringan teroris Husain alias Abu Hamzah.

"Abu Hamzah itu adalah bomber bom Sibolga yang merupakan ahli dalam merakit bom. Ini merupakan bagian dari jaringannya," katanya.

Menurutnya, serangan diduga bom di Markas Polrestabes Medan, tidak jauh berbeda dengan teror bom di Markas Polrestabes Surabaya, dan Markas Polda Sumut, beberapa waktu lalu.

"Kemungkinan kelompok ini merupakan bagian dari satu jaringan terorisme. Serangan ini harus diwaspadai, termasuk pemerintah dan masyarakat harus meningkatkan pengawasan," sebutnya.(*)

Sumber: Beritasatu.com

09:57

Bom Meledak di Medan

Lokasi ledakan bom di Medan. ( Foto: SP/Arnold Sianturi )

Beritasimalungun, Medan-Sebuah ledakan besar diduga bom bunuh diri menggegerkan aparat kepolisian di Markas Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan, Sumatera Utara (Sumut), Rabu (13/11/2019) sekitar pukul 08.35 WIB.

Ledakan itu dikabarkan menewaskan satu orang yang diduga sebagai pelaku. Ledakan itu juga membuat masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi menjadi heboh. Polisi langsung melakukan menutup areal lokasi kejadian.

Belum diketahui identitas korban yang tergeletak akibat ledakan itu. Beredar kabar bahwa orang yang tergeletak itu warga Medan.

Sementara korban yang terkena ledakan masih tergeletak di samping kendaraan dinas polisi. IST

Peristiwa ledakan itu di lokasi parkir kendaraan dinas, persisnya di depan Gedung Satuan Narkoba Polrestabes Medan. Kejadian ini membuat polisi langsung memperketat penjagaan di markas kepolisian tersebut.

Belum ada keterangan resmi dari Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto terkait ledakan itu. Sejumlah pejabat utama di markas polisi itu juga turun melihat lokasi kejadian tersebut.

Sementara itu, sejumlah petugas mulai melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi ledakan. Sementara korban yang terkena ledakan masih tergeletak di samping kendaraan dinas polisi.

"Saat kejadian, saya sedang berada di dalam warung yang berjarak sekitar seratus meter dari Markas Polrestabes Medan. Kami yang sedang berada di warung sangat terkejut saat mendengar suara ledakan," ujar seorang warga setempat, Agus (38).

Sementara itu, sejumlah petugas penjinak bahan peledak (Jihandak) dan Gegana Brimob Polda Sumut turun ke lokasi. Petugas turun untuk menyelidiki ledakan itu. Petugas menyisir bahan peledak lainnya.(*)

Sumber: Beritasatu.com

07:44

Demokratisasi Penyusunan Anggaran

Oleh : Irjen Pol (P) Drs M. Wagner Damanik, M.AP

Beritasimalungun-Kericuhan Penyusunan Anggaran DKI Jakarta yang mencuat belakangan ini sangat menarik untuk disimak. Terasa sangat tradisionil, karena pada saat yang sama negara-negara lain sudah mengesahkan Undang-undang Penambangan di Luar Angkasa (Jerman dan AS), sedangkan kita masih berdebat hebat terkait penyusunan RAPBD. Rasanya kita masih butuh waktu ratusan tahun untuk mengejar ketertinggalan ini.

Penulis meyakini berbagai kejanggalan maupun permasalahan dalam penyusunan RAPBD tidak hanya terjadi di DKI Jakarta. Bisa jadi hal yang sama juga terjadi di banyak provinsi, kabupaten atau kotamadya lainnya. Hanya daerah lain tidak muncul kepermukaan karena tidak ada yang memicu. Bisa juga karena eksekutif dan legislatifnya sudah sama-sama “mengerti”, sehingga sepakat untuk tidak saling meributkan.

Belajar dari kekisruhan DKI Jakarta maka kita bisa amati bahwa permasalahannya terletak pada anggaran-anggaran yang menurut publik tidak masuk akal, seperti pengadaan Lem Aibon, pembelian pulpen dan lain-lain yang anggarannya mencapai ratusan miliar rupiah. Publik mendebat kebenaran dari anggaran tersebut, bukan saja dari jumlahnya yang fantastis, melainkan juga dari segi urgensi kebutuhannya, apakah yang dianggarkan tersebut benar-benar sangat dibutuhkan.

Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Anggaran

Penulis menganalisa setidaknya ada dua hal yang menyebabkan terjadinya permasalahan dalam penyusunan RAPBD suatu daerah, yaitu : kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan atau tingkat kejujuran pemimpin dalam menyusun anggaran. Sedangkan dari segi sumber daya manusia maupun teknologi, seharusnya bukan lagi jadi masalah sekarang ini, karena semuanya sudah tersedia.

Partisipasi publik dalam penyusunan anggaran menjadi sangat penting karena tujuan dari pelaksanaan anggaran tersebut memang untuk rakyat. Oleh karena itu efektifitas suatu mata anggaran, haruslah berorientasi terhadap kebutuhan masyarakat. Yang terjadi selama ini penyusunan anggaran cenderung dimonopoli oleh pemerintah dengan cara menyusun RAPBD sesuai dengan pemikiran atau kepentingan mereka sendiri, bukan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.

Makanya tidak heran di Sekolah atau Rumah Sakit maupun tempat lainnya banyak sekali barang-barang yang diadakan dengan nilai yang sangat besar, sedangkan barang-barang tersebut belum menjadi kebutuhan prioritas. Anggaran tersebut dikeluarkan karena adanya “Politisasi anggaran alias Anggaran titipan”.

Sekalipun mekanisme penganggarannya sudah bottom-up dengan melakukan Musrenbang bersama masyarakat secara berjenjang, peranan Lurah/Kepala Desa dan Camat menjadi sangat penting untuk menampung dan mengusulkan program tersebut. Otoritas terendah inilah yang mengawal dan menyalurkannya kepada pemerintah. Hal seperti inilah yang disebut dengan penyusunan anggaran secara partisipatif (Participatory Budget Project).

Penyusunan anggaran partisipatif ini merupakan wujud dari demokrasi dengan mengedepankan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, bukan pada kepentingan diluar mereka. Tugas pemerintah dalam hal ini lebih kepada merancang proses penyusunan anggaran partisipatif, sehingga sebisa mungkin mencakup dan menampung semua hal yang dibutuhkan.

Baru-baru ini Global Partnership for Social Accountability, suatu organisasi yang menciptakan dan mendukung proses penyusunan anggaran yang partisipatif, menyelenggarakan Seminar yang berjudul “Memberdayakan Warga Negara Melalui Penyusunan Anggaran Partisipatif dan Inovasi Dibidang Teknologi Keterlibatan Masyarakat” (www.internationalbudget.org, diakses 6 – 11- 2019).

Menurut mereka setidaknya ada 3 (tiga) peluang yang penting untuk diperdalam, yaitu : Pertama, teknologi keterlibatan yang inovatif, yaitu pemerintah harus mampu merancang sistem online, sehingga partisipasi dan aspirasi masyarakat benar-benar terakomodasi, dan dapat diakses publik. Kedua, mengoptimalkan keputusan melalui data.

Saat ini semakin banyak data disediakan oleh banyak pelaku di seluruh dunia, terutama melalui pendaftaran online dengan sarana terbuka. Penyusunan anggaran partisipatif menawarkan kesempatan untuk menggunakan data tersebut untuk sesuatu yang bermanfaat. Akses ke data mengenai ketersediaan sumberdaya masyarakat dapat membantu masyarakat memprioritaskan proyek mana saja yang membutuhkan dana. Ketiga, belajar melalui kemitraan.

Penyusunan anggaran partisipatif merupakan inovasi yang demokratis. Meskipun proses penyusunan anggaran partisipatif mungkin berbeda antar kota, namun banyak hal dapat diperoleh dari pengalaman para praktisi. Kemitraan dengan tujuan yang sama dapat membuat keterlibatan mereka menjadi lebih efisien.

Hasil seminar di atas tentu sangat penting dan relevan untuk diterapkan dalam penyusunan anggaran oleh pemerintah. Dengan mempedomani ketiga peluang sesuai uraian di atas dalam penyusunan anggaran, tentu akan berdampak baik terhadap penggunaan anggaran yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Keterbukaan dan Teknologi

Persoalan RAPBD DKI Jakarta bermula dari tidak adanya keterbukaan pemerintah provinsi dalam penyusunan anggaran sejak awal. Rencana anggaran yang sudah dibuat tidak diberikan kepada DPRD dan tidak juga dibuka kepada publik. Tentu ada berbagai alasan, namun publik melihat adanya suatu ketidak terbukaan disana.

Mafia anggaran dan intervensi politisi dalam penyusunan anggaran yang sarat KKN memang sangat rawan dalam penyusunan RAPBD. Semakin tidak terbuka penyusunan anggaran maka semakin patut diduga ada banyak hal buruk yang melanggar aturan yang sengaja ditutup-tutupi, hal ini berpotensi munculnya tindak pidana korupsi.

Keterbukaan berarti ada pemberitahuan atau pemberian akses kepada publik secara luas terkait penyusunan anggaran. Publik harus diberi tahu ketersediaan anggaran, sehingga mereka mengetahui berapa besar dana yang tersedia. Pemerintah boleh saja menginformasikan alokasi dana yang ada secara umum, sehingga masyarakat bisa memberikan usulan-usulan secara partisipatif sesuai dengan kebutuhan daerah mereka.

Di sisi lain peranan teknologi terkait erat dengan keterbukaan. Ketersediaan data yang begitu mudah diakses saat ini sebenarnya sangat membantu dalam menemukan dan menentukan penganggaran. Kemudahan mengakses data harusnya semakin menutup peluang bagi terjadinya penyimpangan.

Sebagai contoh, sangat mustahil tidak mengetahui anggaran untuk membeli satu computer jenis tertentu, karena dalam sekejap saja kita bisa men-searching harganya di internet. Penerapan teknologi yang sudah maju melalui e-budgeting atau sejenisnya, sangat membantu bagi penyusunan anggaran yang benar dan tepat. Teknologi juga bisa mengontrol berbagai anggaran yang tidak logis termasuk mempermudah masyarakat untuk mengaksesnya.

Pemimpin Yang Jujur dan Rakyat Yang Proaktif

Unsur ini menjadi sangat penting karena sebaik apapun teknologi atau keterbukaan, apabila dilakukan dengan tidak jujur, maka hasilnya pasti tetap buruk. Atas dasar itu maka rakyat harus selektif dalam memilih pejabat publik.

Integritas dan moralitas yang baik harus menjadi syarat utama untuk menetapkan mereka sebagai pemimpin. Pejabat publik juga harus menyadari bahwa fungsi utama mereka adalah untuk melayani rakyatnya, atau dengan kata lain “Keinginan melayani hadir duluan sebelum keinginan memimpin” (Servant Leadership). Mereka harus punya prinsip bahwa kehadiran mereka hanyalah untuk memberi, bukan untuk mengambil.

Selain itu masyarakat juga diharapkan proaktif melakukan pengawasan setiap kebijakan pemerintah dengan memanfaatkan haknya untuk mendapatkan informasi sebagaimana diakomodir dalam Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Jika semua ini bisa diterapkan dengan baik, maka kita yakin penyusunan setiap anggaran bahkan sampai ketahap pelaksanaannyapun, pasti akan berjalan tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran. Dengan demikian maka kesejahteraan dan keadilan dalam penggunaan anggaran akan dirasakan oleh masyarakat. Semoga saja. (BS-Penulis adalah Pemerhati Kebijakan Publik)

14:36

Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah Janji Pimpinan DPRD Kabupaten Simalungun

Written By Beritasimalungun on Tuesday, 12 November 2019 | 14:36

Beritasimalungun-Bupati Simalungun Dr. JR. Saragih, SH, MM diwakili oleh Wakil Bupati Ir. Amran Sinaga, M.Si menghadiri Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Simalungun Periode 2019 - 2024 yang dilaksanakan di Gedung DPRD Simalungun, Pamatang Raya. Selasa (12/11/2019).

Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Kabupaten Simalungun ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/682/KPTS/2019, tanggal 6 November 2019 tentang pengangkatan pimpinan DPRD Simalungun periode 2019-2024.

Pengucapan Sumpah/Janji ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Abdul Hadi Nasution, SH, MH pada pimpinan DPRD Simalungun yakni Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani, SH, Wakil Ketua S. Samrin Girsang, S.Pd, Elias Barus dan Sastra Joyo Sirait, SH.

Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani, SH dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan untuk bersama dengan Pemerintah dalam membangun Kabupaten Simalungun.

Ditambahkan olehnya, DPRD akan berfungsi manakala mampu menjalankan tugas sesuai dengan harapan rakyat, untuk itu pimpinan DPRD diharapkan dapat bersinergi dengan baik antara pimpinan DPRD dengan anggota maupun DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan visi dan misi Pemkab Simalungun.

"Dukungan dari masyarakat dan Pemda akan sangat bermanfaat bagi kami dalam menjalankan tugas kedepannya," ujar Ketua DPRD.

Wakil Bupati Simalungun Ir. Amran Sinaga, M.Si saat membacakan sambutan Bupati Simalungun mengatakan bahwa Pemkab Simalungun sangat mengapresiasi masyarakat serta pemangku kepentingan atas pelaksanaan pemilu yang telah berjalan dengan baik.

"Kami sangat berharap kerjasama dan sinergitas antara Pemda dan DPRD dapat berjalan dengan baik," ujar Wakil Bupati.

Sebagaimana di atur dalam pasal 207 Ayat (1) UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,bahwa hubungan kerjasama antara DPRD dan Kepala daerah di dasarkan atas hubungan kemitraan yang sejajar.

Masyarakat juga sudah sangat mengharapkan kinerja dari DPRD Simalungun dalam mewujudkan pembangunan di Kabupaten Simalungun sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan.

"Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, existensi dan Kinerja DPRD mutlak diperkuat dan diperhitungkan mengingat DPRD selain merupakan unsur penyelenggaraan Pemda juga sebagai Representasi Rakyat Daerah, oleh sebab itu DPRD harus dapat memperlihatkan kinerja yang optimal," paparnya.

Tampak hadir pada acara ini, Sekretaris Daerah Simalungun Drs Gidion Purba, M.Si mewakili Kapolres Simalungun, mewakili Dandim 0207/Sml, mewakili Kajari Simalungun, Rektor USI, Kalapas Narkotika, Ketua MUI, Partuha Maujana Simalungun, Staf Ahli Bupati, para Pimpinan OPD serta para Camat Pemkab Simalungun.(BS-Rel/Rodo Timbul Saragih)

Bupati Simalungun Dr. JR. Saragih, SH, MM diwakili oleh Wakil Bupati Ir. Amran Sinaga, M.Si menghadiri Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Simalungun Periode 2019 - 2024 yang dilaksanakan di Gedung DPRD Simalungun, Pamatang Raya. Selasa (12/11/2019).

08:55

Radiapo Hasiholan Sinaga Berpeluang Besar Diusung Koalisi PDIP-Gerindra-NasDem di Pilkada Simalungun

Radiapo Hasiholan Sinaga (RHS-Ketiga dari kiri) saat mengembalikan formulir pendaftaran di DPC Partai Gerindra Simalungun baru-baru ini.(IST)

5 Balon Bupati Simalungun Mendaftar ke Partai Gerindra

Beritasimalungun-Bakal Calon (Balon) Bupati Simalungun Radiapo Hasiholan Sinaga (RHS) berpeluang besar diusung koalisi Partai Politik (Parpol) PDIP-Gerindra, NasDem di Pilkada Simalungun September 2020 mendatang.

RHS telah resmi mendaftar dan memaparkan Visi-Misi pada ketiga Parpol itu dan RHS juga menyakinkan DPP PDIP-Gerindra dan NasDem bahwa dirinya layak untuk diusung di Pilkada Simalungun September 2020.

Bahkan RHS terus melakukan lobi-lobi politik kepada ketiga Parpol itu, baik ditingkat DPC, DPD dan bahkan hingga DPP.

Sementara itu, sebanyak 5 bakal calon (Balon) Bupati Simalungun telah mendaftar ke DPC Partai Gerindra Simalungun, untuk menjadi peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020. Salah satu Balon yang berpeluang besar diusung Gerindra adalah Radiapo Hasiholan Sinaga (RHS).

Ketua DPC Partai Gerindra Simalungun Sastra Joyo Sirait kepada wartawan mengatakan, kelima Balon Bupati Simalungun yang mendaftar yaitu, Amran Sinaga yang kini masih menjabat Wakil Bupati Simalungun, Radiapo Hasiholan Sinaga (RHS), Hasym, Kabel Saragih dan Jonni Waldy.

Pendaftaran Balon dimulai sejak 25 Oktober 2019 dan ditutup 15 November 2019. Sedangkan, penyampaian visi-misi dijadwalkan, 21-23 November 2019.

Menurutnya, tim penjaringan telah bekerja maksimal sehingga diharapkan dapat merekrut dan mempersiapkan Balon bupati yang mumpuni, berkualitas, berintegritas, dekat dengan masyarakat serta ke depan mampu membangun Kabupaten Simalungun ke arah yang lebih baik.

Berkas pendaftaran nantinya akan diverifikasi. Setelah dinyatakan lolos, maka setiap kandidat akan diberi kesempatan untuk menyampaikan visi-misi.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat Simalungun Elias Barus mengatakan, pihaknya belum membuka penjaringan Balon Bupati Simalungun. (BS-Rodo Timbul Saragih)

Radiapo Hasiholan Sinaga (RHS-Paling Kanan) saat pemaparan Visi-Misi di DPC Partai NasDem Simalungun baru-baru ini.(IST)

RHS dan Zulkarnain Damanik sedang asyik berbincang bincang, tentu soal bagaimana situasi Simalungun dan strategi memajukannya (6/11/2019). Ada bnyak hal pengalaman yang dilalui mantan bupati ini, yang perlu diteruskan dimasa mendatang. Semoga Tuhan berkehendak, RHS siap untuk memimpin Simalungun mulai tahun depan. (Foto Jarudin Sinaga)

08:34

"Mengamuk" di Final, Kevin/Marcus Juara 4 Kali Beruntun China Open

JUARA : Pasangan ganda putra Indonesia,Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo,berpose setelah memastikan diri sebagai jaura Fuzhou China Open 2019 di Haixia Olympic Sport Center,Minggu(10/11/2019).

Beritasimalungun, Fuazhou-Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon akhirnya kembali mengharumkan nama Indonesia di pentas BWF World Tour Super 750, Fuzhou China Open 2019, mereka mempersembahkan gelar juara untuk tanah air, Minggu (10/11/2019).

The Minions menjuarai turnamen berhadiah total 700.000 Dolar Amerika Serikat ini setelah di partai final yang dilangsungkan di Haixia Olympic Sports Center, Fuzhou, China, Minggu sore 10 Novemmber 2019, melumat jawara sakura, Takeshi Kamura/Keigo Sonoda.

Pertarungan memperebutkan gelar juara berlangsung sangat sengit sejak game pertama dimulai, The Minions membuka game dengan dua poin untuk keunggulan 2-0. Namun, langsung dibalas dengan 1 angka oleh duo Jepang agresif itu. Baru saja game dimulai dua hasil imbang sudah mewarnai papan skor yakni di kedudukan 3-3, 5-5 dan 6-6.

Mendekati jeda Kevin/Marcus sempat unggul 9-6. Tapi poin kembali sama kuat setelah Takeshi/Keigo menyamakan angka 9-9. Namun, akhirnya saat jeda penguasa ranking 1 dunia ini bisa unggul kembali pada skor tipis 11-9.

Setelah jeda pemegang 7 gelar juara BWF World Tour 2019 itu langsung menggempur pertahanan juara Singapore Open 2019 itu, alhasil perolehan skor Kevin/Marcus melonjak ke angka 13-9.

Takeshi/Keigo sempat memperkecil jarak perolehan angka hanya tersisa 1 poin saja pada skor 15-14. Tapi Kevin/Marcus memang sedang ganas-ganasnya, mereka dengan mudah memperlebar jarak angka jadi 17-14.

Laga semakin tegang ketika Takeshi/Keigo mendapatkan cukup banyak poin untuk menipiskan angka pada kedudukan 18-17.

Namun, angka 17 itu ternyata poin terakhir yang bisa didapatkan Takeshi/Keigo. Mereka tak bisa lagi menghadang laju Kevin/Marcus untuk menuntaskan perlawanan mereka. Kevin/Marcus memenangkan game pertama dengan angka 21-17 di menit 16.

Kekalahan di game pertama membuat semangat Takeshi/Keigo untuk menggagalkan upaya Kevin/Marcus naik podium juara semakin menjadi-jadi, di awal game kedua mereka langsung melancarkan serangan mematikan dan hasilnya sangat baik, 3 poin langsung diraih untuk menguasai papan skor 0-8.

Kevin/Marcus dibuat kewalahan dengan serangan cepat yang selama ini menjadi ciri khas mereka. Namun, bukan Kevin/Marcus namanya jika tak mampu membalikkan keadaan, terbukti usai tertinggal 5-8, Kevin/Marcus bagaikan kesurupan, mereka mengganas dan memberondong Takeshi/Keigo 12 poin beruntun dan berbalik unggul pada skor telak 17-8.

Takeshi/Keigo benar-benar dibuat tak berdaya, mereka terlambat untuk bangkit dari amukan Kevin/Marcus, meski sempat mendapatkan beberapa poin. Tapi Kevin/Marcus keburu menyelesaikan pertandingan itu dengan kemenangan telak 21-9.

Dengan kemenangan ini Kevin/Marcus tak cuma berhasil mempertahankan gelar juara yang dikuasai sejak Fuzhou China Open 2018 lalu. Tapi juga menjadi sejarah baru di ajang ini. Mereka menjadi pebulutangkis pertama Indonesia yang bisa juara empat kali beruntun di turnamen terangker ini.

Menjaga Motivasi

Menanggapi soal penampilan mereka yang begitu cemerlang, Kevin/Marcus mengatakan bahwa mereka bisa menjaga motivasi mereka dan tidak cepat puas dengan apa yang sudah mereka raih.

"Di awal turnamen, kami nggak pernah mikir terlalu jauh sampai pertahankan gelar, kami hanya coba terus untuk mengeluarkan kemampuan terbaik di setiap pertandingan. Pastinya senang bisa empat kali juara di turnamen ini, luar biasa. Kami terus berusaha menjaga motivasi kami dan tidak mau cepat puas," ucap Kevin.

Usai gelaran Fuzhou China Open 2019, Kevin/Marcus akan melanjutkan langkah mereka ke turnamen Hong Kong Open 2019. (*)

Berikut hasil lengkap babak final Fuzhou China Open 2019:
Ganda Putri :
- Yuki Fukushima/Sayaka Hirota (2/JPN) vs Lee So Hee/Shin Seung Chan (5/KOR) 21-17, 21-15
Ganda Campuran :
- Wang Yi Lyu/Huang Dong Ping (2/CHN) vs Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (1/CHN) 21-14, 21-13
Tunggal Putri :
- Chen Yu Fei (3/CHN) vs Nozomi Okuhara (4/JPN) 9-21, 21-12, 21-18
Tunggal Putra :
- Kento Momota (1/JPN) vs Chou Tien Chen (2/TPE) 21-15, 17-21, 21-18
Ganda Putra :
- Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon (1/INA) vs Takeshi Kamura/Keigo Sonoda (4/JPN) 21-17, 21-9. (BS-Viva/Bulutangkis)

08:04

AJI: Pembunuhan di Labuhanbatu Bukan Kekerasan Terhadap Jurnalis

Medan-Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan mewakili Komite Keselamatan Jurnalis menyebutkan, Maratua P Siregar alias Sanjay dan Maraden Sianipar, korban pembunuhan di Dusun VI Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara (Sumut), bukan merupakan kekerasan terhadap jurnalis.

"Berdasarkan keterangan para saksi yang diwawancarai tim AJI Medan, kami menyimpulkan Maratua P Siregar alias Sanjay (42) dan Maraden Sianipar (55) tidak berprofesi sebagai jurnalis. Atas dasar tersebut, kasus pembunuhan ini bukanlah kasus kekerasan terhadap jurnalis," ujar Ketua AJI Medan, Liston Damanik melalui siaran persnya yang diterima, Senin (11/11/2019).

Liston mengatakan, Komite Keselamatan Jurnalis mendorong kepolisian mengusut kasus ini secara tuntas dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk mengejar 3 terduga pelaku yang masih belum tertangkap. Dalam kasus pembunuhan terhadap Maratua P Siregar dan Maraden Sianipar, polisi sudah menangkap lima orang sebagai tersangka.

"Komite Keselamatan Jurnalis yang diwakili tim Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan, telah melakukan proses verifikasi dengan mengumpulkan data serta mewawancarai sejumlah orang yang mengenal korban pembunuhan bernama Maratua P Siregar alias Sanjay (42 tahun) dan Maraden Sianipar (55 tahun) di Labuhanbatu, Sumut," katanya.

Seperti diketahui, Sanjay dan Maraden ditemukan tewas di areal perkebunan di Perkebunan Sawit KSU Amelia, Dusun VI Sei Siali, Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu dengan beberapa luka sabetan senjata tajam di kepala, badan, lengan, punggung, dada dan bagian perut. Maraden Sianipar ditemukan tewas, Rabu (30/10/2019) sekitar pukul 16.00 WIB, sedangkan rekannya Maratua Siregar ditemukan, Kamis (31/10) sekitar pukul 10.30 WIB.

"Berangkat dari dugaan bahwa korban berprofesi sebagai wartawan, maka Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan membentuk tim investigasi untuk melakukan proses verifikasi. Tim mewawancarai kasus ini ke organisasi-organisasi profesi yang sebelumnya mengeluarkan pernyataan sikap. Hasilnya, pengurus organisasi jurnalis yang dihubungi tim ternyata tidak mengenal kedua korban dan tidak tahu perusahaan media tempat keduanya bekerja sebagai jurnalis," ungkapnya.

Kemudian, tim AJI juga mewawancarai sejumlah reporter dan editor media, yang dalam pemberitaannya menyimpulkan bahwa keduanya adalah jurnalis. Namun, tidak ada yang bisa memastikan nama media tempat kedua korban bekerja sebagai wartawan.

Tim ini juga mewawancarai Paruhuman Daulay yang merupakan Pemimpin Redaksi Pindo Merdeka yang disebut merupakan tempat korban Maratua P Siregar bekerja sebagai jurnalis. Menurut Parahumun, Maratua alias Sanjay Siregar bergabung dengan Pindo Merdeka sejak 2016. Namun hanya sekitar setahun.

Setelah itu tidak lagi menjadi wartawan Pindo Merdeka. Paruhuman mengaku kenal dengan Maraden sebagai teman Sanjay. Namun ia tidak tahu banyak tentang Maraden. Ia hanya tahu bahwa Maraden adalah seorang aktivis dan pernah jadi caleg, tapi kalah.

Kesaksian Johan, rekan Sanjay yang pernah bersama-sama menjadi wartawan di Pindo Merdeka mengatakan, korban serius membentuk kelompok-kelompok tani yang memanfaatkan hasil perkebunan.

Menurut Johan, setelah tidak lagi di Pindo Merdeka, Sanjay Siregar lebih fokus memperjuangkan lahan eks kebun sawit untuk warga. Beberapa waktu lalu Sanjay memintanya untuk membentuk kelompok tani yang akan mengusahakan lahan bekas kebun kelapa sawit.

Sanjay, kata Johan, mengusulkan agar kelapa sawit diganti dengan pohon-pohon hutan yang hasilnya bisa dimanfaatkan oleh warga setempat seperti durian dan tanaman buah-buahan lain. Johan mengatakan bahwa Sanjay Siregar mulai bekerja sama dengan Maraden Sianipar karena Sianipar memiliki koneksi pejabat-pejabat di Dinas Kehutanan.

Sanjay juga pernah menjadi tim sukses Maraden Sianipar pada Pemilu Legislatif tahun 2019 di Labuhanbatu. Menurut Johan, Sianipar akan memperjuangkan lahan eks kebun sawit bisa dimanfaatkan oleh warga setempat.

Ketua Partai NasDem, Arsyad Rangkuti menyebutkan, Maraden Sianipar terdaftar sebagai caleg pada tahun 2018. Saat mendaftar, Maraden mengaku sebagai wiraswasta. Menurut Arsyad, Maraden tinggal di Rantauprapat dan memiliki kebun sawit.

Ketua PWI Sumut, Hermansjah mengungkapkan, Martua Siregar dan Maraden Sianipar tidak ada dalam daftar anggota PWI Sumut. PWI juga sudah menurunkan tim untuk mencari kebenaran atas status kedua korban sebelum ditemukan tewas mengenaskan.

"Kita juga sudah menerima surat pemberitahuan dari Pemimpin Redaksi Pindo Merdeka, yang menyebutkan Sanjay pernah bekerja sebagai jurnalis di media tersebut. Sanjay bekerja hanya sekitar setahun dan kemudian tidak lagi menjadi wartawan di Pindo Merdeka. Kita masih mencari informasi dan mengumpulkan data, apakah Sanjay pindah dan bekerja di media lain atau tidak lagi sebagai wartawan," jelasnya.

Untuk memastikan profesi itu, lanjut Hermansjah, pihaknya menanyakan kepada sejumlah wartawan di Labuhanbatu. Mereka mengaku tidak mengenal korban dan tidak mengetahui profesinya.

Sebab, bila Sanjay memang benar sebagai jurnalis, meski tidak terdaftar dalam organisasi kewartawanan, PWI maupun organisasi wartawan, dipastikan mengawal kasus pembunuhan itu. Meski demikian, PWI tetap mengapresiasi pihak kepolisian yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut.

Kepala Sub Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan mengatakan, Polda Sumut bekerja sama dengan Polres Labuhanbatu, masih melakukan pengejaran terhadap terhadap Josua Situmorang, Ricky, dan Hendrik Situmorang. Mereka merupakan tiga dari delapan pelaku pembunuhan terhadap Maratua P Siregar dan Maraden Sianipar.

"Kasus pembunuhan ini merupakan bagian dari sengketa lahan perkebunan. Di areal lokasi sengketa itu tertulis bahwa lahan itu milik negara. Belum ditemukan bukti bahwa pembunuhan itu berkaitan dengan pemberitaan. Kasus pembunuhan ini murni karena masing-masing pihak merasa memiliki lahan sengketa tersebut. Pembunuhan ini sudah direncanakan," ungkapnya.

Disebutkan, dalang pembunuhan itu adalah menantu dari pemilik PT Amalia, perusahaan yang menggarap perkebunan itu. Polisi juga meringkus otak perencanaan pembunuhan, dan seluruh pelaku ternyata bekerja di perusahaan itu.

Orang yang memberikan perintah untuk menghabisi dengan menyerahkan uang sebesar Rp 40 juta itu adalah Harry Padmoasmolo alias Harry (40) warga Jalan Juanda, Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun.

Harry merupakan menantu dari pemilik PT Amelia bernama Yohana Rame Sitorus. Dia juga salah satu pimpinan di perusahaan itu.

Sementara itu, otak perencanaan pembunuhan adalah Janti Katimin Hutahaean alias Katimin (42), Humas PT Amelia. Selain Harry dan Katimin, tersangka lainnya yang diringkus adalah Victor Situmorang alias Pak Revi (55) merupakan sekuriti PT Amelia warga Sei Siali Desa Wonosari Kecamatan Panai Hilir, Labuhan Batu, Sabar Hutapea alias Pak Tati (55) sekuriti PT Amelia warga Sei Siali Desa Wonosari Kecamatan Panai Hilir, Labuhan Batu, Daniel Sianturi alias Niel (40) sekuriti PT Amelia warga Desa Pardomuan Kasindir Kelurahan Nagori Kasindir Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun.(*)

Sumber: Suara Pembaruan

15:37

Karya Bakti TNI dan Pemkab Simalungun Berupa Pembersihan Danau Toba

Written By Beritasimalungun on Saturday, 9 November 2019 | 15:37

Bupati Simalungun Dr JR Saragih SH MM diwakili oleh Sekdakab Simalungun Drs Gidion Purba menghadiri kegiatan Karya Bakti TNI berupa pembersihan Danau Toba Wilayah Kabupaten Simalungun pada Kegiatan Binter Terpadu TW IV TA. 2019 Kodim 0207/Simalungun di Open Stage Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Jumat (8/11/2019).

Beritasimalungun-Bupati Simalungun Dr JR Saragih SH MM diwakili oleh Sekdakab Simalungun Drs Gidion Purba menghadiri kegiatan Karya Bakti TNI berupa pembersihan Danau Toba Wilayah Kabupaten Simalungun pada Kegiatan Binter Terpadu TW IV TA. 2019 Kodim 0207/Simalungun di Open Stage Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Jumat (8/11/2019).

Kegiatan ini diawali dengan apel bersama dan dilanjutkan dengan gotong royong pembersihan di seputaran Parapat dengan tujuan untuk menciptakan kebersihan dan keindahan Parapat sebagai salah satu pintu gerbang destinasi wisata Danau Toba serta upaya mendukung program Pemerintah Pusat yang menjadikan kawasan danau Toba skala prioritas pembangunan pariwisata nasional.

Tampak hadir mengikuti kegiatan ini, Sekdakab Simalungun Drs Gidion Purba, Dandim 0207/Sml Letkol Inf Frans Kishin Panjaitan, para pimpinan OPD Pemkab Simalungun, Anggota Kodim 0207/Sml, Anggota Polres Simalungun, para ASN Pemkab Simalungun, Siswa-siswi SMA, SMP dan SD yang ada di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon serta masyarakat.(BS-Rel/Rodo Timbul Saragih)

15:21

Peran Milenial Simalungun dalam Ruang Politik

Irjen Pol (Purn.) Drs Maruli Wagner Damanik, M.A.P saat bincang-bincang ringan dengan Jhon Mejer Purba yang merupakan Ketua Komunitas Milenial Simalungun didampingi Jhonson Saragih, Triadil Saragih, dan Robby Saragih, Jumat (8/11/2019). (Istimewa)

Beritasimalungun-Seperti kita ketahui bersama Pilkada Serentak akan diselenggarakan kembali pada September 2020 mendatang. Komisi Pemilihan Umum menyatakan Pilkada serentak 2020 digelar di 270 daerah yang terdiri atas 9 provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten dimana Kabupaten Simalungun salah satu didalamnya.

“Tahun 2020 menjadi momentum politik yang membutuhkan peran generasi milenial yang cakap media, tanggap, dan kreatif. Langkah-langkah strategis generasi milenial dalam mengisi pesta demokrasi dapat dilakukan dengan beragam cara, misalnya mendorong gerakan anti golput atau kampanye hashtag yang positif demi pilkada berkualitas,” ujar Irjen Pol (Purn.) Drs Maruli Wagner Damanik, M.A.P saat bincang-bincang ringan dengan Jhon Mejer Purba yang merupakan Ketua Komunitas Milenial Simalungun didampingi Jhonson Saragih, Triadil Saragih, dan Robby Saragih, Jumat (8/11/2019).

Disebutkan, posisi generasi milenial sangat diperhitungkan pada Pilkada di berbagai daerah. Generasi melineal adalah bagian dari penentu kemajuan dan keberhasilan demokrasi, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah pemilih milenial mencapai 70 juta--80 juta jiwa dari 193 juta pemilih. Artinya, sekitar 35-40 persen memiliki pengaruh besar terhadap hasil pemilu dan menentukan siapa pemimpin pada masa mendatang.

Sementara Jhon Mejer Purba yang merupakan Ketua Komunitas Milenial Simalungun menambahkan, salah satu hal penting yang kerap terjadi pada pelaksanaan Pilkada di daerah ini adalah soal perebutan kekuasaan yang bisa melahirkan permusuhan atau bahkan bisa menimbulkan keributan.

“Keduanya mudah sekali terjadi. Ini yang harus dijaga agar kaum milenial tidak ikut terbelenggu. Dalam demokrasi, ada yang namanya kawan dan lawan politik dan ini juga berlaku untuk para pendukung setiap calon,” kata Jhon Mejer Purba.

“Sekalipun, dalam politik tidak ada kawan maupun musuh abadi. Semua hal tadi bisa terjadi, tergantung permainan waktu dan kepentingan. Banyak politisi yang semula lawan menjadi kawan politik begitu juga sebaliknya,” tambah Jhon Mejer Purba.(BS-Rel/Lee)

13:14

Alpeda Sinaga Berpeluang Besar Rebut Kursi Wali Kota Pematangsiantar

Written By Beritasimalungun on Friday, 8 November 2019 | 13:14

Alpeda Sinaga.

Beritasimalungun-Bakal Calon (Balon) Wali Kota Pematangsiantar, Alpeda Sinaga berpeluang besar merebut kursi Wali Kota Pematangsiantar pada Pilkada serentak September 2020 mendatang. Pasalnya sejumlah Partai Politik (Parpol) seperti NasDem, Gerindra berikan lampu hijau kepada Alpeda Sinaga untuk maju di Pilkada Wali Kota Pematangsiantar.

Bahkan setelah Alpeda Sinaga resmi mendaftar ke Partai NasDem dan Gerindra, peluang Alpeda Sinaga untuk diusung terbuka lebar. Kini Alpeda Sinaga sudah rutin blusukan di kantong-kantong suara di Kota Pematangsiantar. Warga juga merespon positif hadirnya Alpeda Sinaga pada bursa Balon Wali Kota Pematangsiantar Periode 2020-2025.

Saat disinggung tentang kabar akan berpasangan Sekda Siantar Budi Utari Siregar, Alpeda Sinaga mengakuI telah ada penjajakan.

Namun, Alpeda Sinaga mengatakan tetap harus berkoordinasi dengan partai pendukung dalam pemilihan pasangan. “Ada beberapa nama. Samidun, dan Budi Utari Siregar. Banyak yang berpengaruh," katanya.

Alpeda Sinaga berharap mendapatkan dukungan dari Partai NasDem dan Gerindra. Jika dua partai ini mendukung, Alpeda Sinaga sudah mengantongi tujuh kursi dari persyaratan minimal enam kursi di DPRD Pematangsiantar. “Harapan kami bisa maju dengan dua partai ini. Untuk ke depan dinamika berkembang,"katanya.

Alpeda Sinaga yang berlatar belakang pengusaha ini memiliki target mendirikan universitas negeri di Kota Pematangsiantar.

Dia juga berharap Kota Pematangsiantar dapat kembali menjadi kota pelajar. Ia memiliki impian kabupaten/kota sekitar yang menempuh pendidikan di Kota Pematangsiantar.

“Ada rencana membangun universitas negeri di Kota Siantar. Kota Siantar ini dulu merupakan kota pendidikan, sekarang hanya persinggahan. Kita harap menjadi kota tujuan,"katanya.

Disebutkan, untuk membangun kampus negeri, kata Alpeda dengan cara berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Ia optimis itu dapat terjadi. “Ada langkah awal. Meminta pemerintah pusat. Sangat terbuka. Sangat optimis," katanya.

Ketua DPC Gerindra Siantar Netty Sianturi mengatakan, sudah banyak nama yang mendaftar. Netty mengatakan pendaftaran ke Partai Gerindra hingga 15 November 2019.

Pengembalian berkas pendaftaran oleh Alpeda Sinaga, menurut Netty Sianturi, sebagai bukti keseriusan Alpeda untuk bertarung di Pilwalkot Pematangsiantar pada tahun 2020 mendatang.

“Sebagai Ketua DPC Gerindra Pematangsiantar, saya melihat keseriusan Alpeda Sinaga. Kita melihat kesungguhannya. Dan semoga Alpeda terpilih sebagai Walikota Siantar pada Pemilihan Walikota mendatang, supaya kota ini lebih maju lagi,” tutur Netty Sianturi.

Ketua Bappilu Gerindra Kota Pematangsiantar, Binaris Situmorang juga mengapresiasi Balon Walikota Alpeda Sinaga besarta tim pemenangan yang di ketuai oleh Alan Nadeak.

“Mereka serius. Dan sudah menunjukkan keseriusannya. Hanya berselang satu hari pembukaan pendaftaran Balon Walikota, formulir sudah dikembalikan,” ujar Binaris Situmorang.

Dengan keseriusan yang ditunjukkan Alpeda Sinaga dan Tim-nya itu, lanjutnya, pihaknya akan segera menyampaikan, bahwa kondisi ini sebagai sesuatu yang urgen untuk segera direspon oleh DPD Gerindra Sumatera Utara.

“Bappilu akan menyampaikan argumen ke DPD dan DPP Partai Gerindra untuk meyakinkan bahwa Gerindra akan merekomendasi Alpeda Sinaga sebagai calon Walikota Siantar,” ujarnya.

Alpeda Sinaga beserta tim pemenangan dalam kesempatan itu juga mengucapkan terimakasih kepada kepada DPC Gerindra Siantar beserta tim Bappilu Gerindra Siantar.

“Kita optimis. Dan merasakan aura kemenangan saat saya menuju ke DPC Gerindra Siantar ini. Apalagi sambutan DPC Gerindra dan Bappilu merupakan penyemangat bagi saya beserta tim pemenangan, untuk lebih mempersiapkan segalanya lebih baik,” ujar Alpeda Sinaga.

Alumnus SMA N 1 Siantar itu menyatakan, dirinya sudah punya beberapa sosok calon yang akan menjadi Wakil Walikota yang dianggap serasi untuk mendampinginya. “Orangnya belum bisa saya sebut. Yang pastinya tetap harus pelangi,” imbuhnya.

Menurut Alpeda Sinaga, persaingan dalam Pilkada Siantar 2020 akan penuh dinamika. Banyaknya Balon Wali Kota membuat masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih nantinya. Karena katanyalagi, pilihan masyarakat sangat berpengaruh untuk 5 tahun ke depan.

Disinggung tentang visinya, Ayah dari tiga anak dari istrinya br Simbolon menyatakan,yang pasti ia akan mensinergiskan Visi dan Misinya dengan program dari Presiden yaitu peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermuara pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan.

Untuk dunia pendidikan, Alpeda menyebut akan memprioritaskan perhatian pada cara agar di Kota Siantar yang dari dahulu disebut kota pendidikan mempunyai Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

“Kota Pematangsiantar ini dari dahulu disebut dengan Kota Pendidikan, tetapi hingga saat ini tidak mempunyai PTN. Maka saya akan memprioritaskan agar PTN bisa terwujud di kota ini. Itu sebabnya saya menyambut baik wacana pembangunan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Siantar. Karena dengan mendirikan Universitas Negeri adalah cara untuk memajukan Siantar,” ujarnya.

Bila Universitas Negeri terwujud, maka roda perekonomian dan daya beli di kota Siantar pun akan kian baik. Serta ditunjang dengan SDM masyarakat yang meningkat.

“Saya punya pengalaman di Banten, dulu Universitas swata biasa, tetapi setelah dinegerikan, kota itu semakin maju dan berkembang. Bayangkan, dengan masuknya para calon mahasiswa dari berbagai kota di sekitar Danau Toba saja, maka mereka akan kost dan berbelanja kebutuhannya di kota ini.Tentu perputaran uang akan semakin banyak. Dan secara otomatis akan menggairahkan roda perekonomian,” bebernya.

Dengan begitu, lanjutnya, di bawah kepemimpinan dirinya nanti, Siantar sebagai kota pendidikan,akan digalakkan kembali, dan menjadi salah satu prioritas program pemerintahannya kelak, bila terpilih sebagai walikota.

Terpisah, Ketua DPD Partai NasDem Kota Siantar, Frans Herbert Siahaan menyampaikan ungkapan terima kasih serta dengan hati terbuka menerima kehadiran Alpeda Sinaga.

"Partai NasDem tanpa mahar. Bapak Alpeda Sinaga tidak usah berpikir bagaimana cara melakukan pendekatan kepada kami dengan mahar. Saya pastikan Partai NasDem tanpa mahar," tandas Frans.(Berbagaisumber/Asenk Lee Saragih)

09:34

Pemkab Simalungun Gelar Pagelaran Kesenian Multi Etnis di Parapat

Beritasimalungun-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun melalui Dinas Pariwisata melaksanakan kegiatan Pagelaran kesenian multi etnis Kabupaten Simalungun Tahun 2019 yang dilaksanakan di Pantai Bebas, Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon. Kamis (7/11/2019).

Mengangkat tema "Dengan Keberagaman Satukan Hati Membangun Simalungun" kegiatan ini merupakan ajang untuk mengenalkan dan melestarikan identitas budaya multi etnis masyarakat Simalungun yang terdiri dari etnis Simalungun, Jawa, Toba, Mandailing, Nias, Melayu, Pak-pak dan etnis Minang.

Ketua Panitia, Resman Saragih, S.Sos dalam laporannya mengatakan bahwa kegiatan Pagelaran multi etnis ini bertujuan untuk mengenalkan seni budaya etnis lain, memupuk rasa persaudaraan sesama etnis untuk menyatukan langkah bersama membangun Kabupaten Simalungun serta sebagai upaya untuk mendorong peningkatan arus wisata domestik ke Parapat, Danau Toba.

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 3 hari (7-9 November 2019) dengan menampilkan berbagai macam kesenian seperti Tor-tor Harian Bolon, Taur-taur, Dihar, Tarian Jaranan, Wayang Kulit, Reog, Tor-tor Cawan, Opera, Mossak, Tarian Piso Surit, Kacang Koro, Biring Manggis, Tarian Sekapur Sirih, Gordang Sambilan, Manabe Page Tarian Pasaman serta kesenian lainnya.

"Juga akan ditampilkan berbagai benda alat-alat kesenian setiap etnis pada pameran kebudayaan dan fashion show dari tingkat SD dan PAUD," ujarnya.

Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani dalam sambutannya mengharapkan kedepannya Dinas Pariwisata melibatkan masyarakat yang lebih luas dan kepanitiaan yang bergiliran setiap etnis dalam setiap pelaksanaan.

"Perlu kita agendakan agar menjadi agenda tahunan dengan kepanitiaan yang bergiliran antar etnis," ujarnya.

Bupati Simalungun Dr JR Saragih SH MM dalam sambutannya yang disampaikan oleh Sekdakab Simalungun Drs Gidion Purba menyampaikan Simalungun sebagai miniaturnya Indonesia yang memiliki masyarakat beragam suku diharapkan menjadi contoh bagi Kabupaten lain yang tetap menjunjung tinggi keanekaragaman tersebut dengan menjaga dan mempererat tali silaturahmi antar budaya untuk menuju masyarakat Simalungun yang harmonis.

"Kita harus mewariskan budaya bagi generasi muda kita agar tidak melupakan akar kebudayaan daerahnya ditengah terpaan era modern saat ini," ujarnya.

Ditambahkan, Pemkab Simalungun juga tetap berupaya mempertahankan budaya daerah lokal, dengan tetap rutin melaksanakan berbagai pagelaran sebagai wadah memperkenalkan dan promosi pariwisata Simalungun pada masyarakat luas.

"Pagelaran ini diharapkan menjadi alternatif daya tarik hiburan bagi wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba," tambahnya.

Mewakili salah satu Etnis M Rizal Harahap menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Simalungun yang telah melaksanakan kegiatan seperti ini untuk memupuk rasa persaudaraan multi etnis di Simalungun.

"Kiranya Pemkab Simalungun tetap melaksanakan kegiatan ini secara berkesinambungan dan nantinya juga dapat dilaksanakan di tingkat Kecamatan maupun Nagori," harapnya.(BS-Rel/Rodo Timbul Saragih)