BERITA SIMALUNGUN |Onlie

BPK RI Temukan 7 SKDP Simalungun Gunakan Perjalanan Dinas Fiktif Senilai Rp146.746.730.

BERITASIMALUNGUN.COM, P Raya-Pada tahun 2012 Pemkab Simalungun menganggarkan belanja barang dan jasa sebesar Rp155.921.119.948 dengan realisasi sebesar Rp139.832.765.445 atau 89,68 %.
Sebagai dasar pelaksanaan perjalanan dinas pada TA 2012 Pemkab. Dari Laporan BPK 2013, ditemukan 7 SKDP Simalungun gunakan biaya perjalanan dinas fiktif senilai Rp146.746.730.

Simalungun telah menetapkan Peraturan Bupati No 22 Tahun 2011 tentang perjalanan dinas jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara. Pegawai Negeri Sipil   dan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemkab Simalungun tanggal 29 Juli 2011.

Serta Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2012 tentang perjalanan dinas Jabatan Dalam Negeri bagi pejabat Negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemkab Simalungun pada tanggal 7 Mei 2012.

Berdasarkan pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban dan konfirmasi kepada pihak terkait diketahui hal- hal sebagai berikut :

Perjalanan Dinas Fiktif pada 7 SKPD yang merugikan Negara, SKPD tersebut antara lain

a.       Sekretariat DPRD sebesar Rp11.640.000,
b.      Dinas   Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Rp44.482.930
c.       Dinsa Koperasi , Usaha Kecil, dan Menengah sebesar Rp6.429.500
d.      Dinas BAPPEDA sebesar Rp11.344.300
e.      Sekretariat Daerah sebesar Rp2.596.000
f.        Dinas Tata Ruang dan Pemukiman dan Pembangunan sebesar Rp1.097.000
g.       Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp54.461.600

Hal tersebut mengakuibatkan Realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp146.746.730.(www.penarakyat.com)

Sukses Peresmian Radio Mora Kalbar

Crew Mora Sumut foto bareng Crew Mora Kalbar dan Mora Jabar sebelum Crew Mora Sumut pulang lebih duluan sebagian. Foto-foto Rodo Timbul Saragih

Kol (Purn) TNI AU St Drs Warman Martuah Manihuruk MM (kedua dari kiri) bersama Crew Mora Sumut

Crew Mora Group diangkuta Bus TNI AU Kalbar

Pendirian Tower di Atas Ruko Jalan Sriwijaya

Tower yang sudah menjulang tinggi diatas ruko milik Burhanudin Nasution Jalan Sriwijaya-Martoba -Siantar Utara.Foto Syamp

DPRD Diminta Uji kelayakan SIMB-HO

BERITASIMALUNGUN.COM,Siantar-Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) Nomor: 648/3060/BPPT/IV/2014 dan Surat Izin Ganguan (HO) Nomor: 503/3062/BPPT/IV/2014 oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Pematangsiantar yang langsung ditanda tangani oleh Drs. Esron Sinaga, M.Si selaku Kepala Badan atas pernohonan PT.Dayamitra Telekomunikasi tertanggal 03 April 2014 bak dipaksakan penerbitanya, ada juga dugaan Pejabat Pemkab Siantar sudah mendapatkan imbalan untuk mendukung pendirian Tower diatas ruko Jalan Sriwijaya No. 74 Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara

PT. Dayamitra Telekomunikasi diduga telah melanggar pedoman dan ketentuan SIMB pasal 10 yang menjelaskan "Pemilik bangunan diwajibkan memelihara kebersihan, menata taman dan penghijauan serta keamanan disekitar lokasi bangunan...." Dan juga melanggar ketentuan dan pedoman HO pasal 1 yang seharusnya pemegang HO harus memelihara keamanan, ketertiban, keramah tamahan dan ketenangan di lingkungan tempat usaha, dimana sampai saat ini warga setempat masih menolak dan tidak bersedia adanya pendirian tower di atas ruko milik Bapak Burhanudin Nasution. Anehnya dalam bagan bangunan yang dikeluarkan Tim Teknis sangat asalan tidak ada ketentuan tinggi bangunan tower ditetapkan

Junaedi Sitanggang selaku Camat Siantar Utara dalam surat telaahan staff tertanggal 27 Oktober 2013 menjelaskan kecamatan telah melakukan jejak pendapat kepada warga alhasil adanya warga yang setuju dan tidak setuju pada radius 25 meter dari bangunan tower yang berjalan saat ini, dan anehnya menurut surat pengakuan warga rekanan meminta persetujuan pembangunan antena Orari bukan tower telekomunikasi namun penolakan warga tersebut dipermaslahakan camat setempat karena 2 (dua) orang yang tidak setuju tidak memiliki identita yang sah karena baru pindah ke lokasi tersebut bulan September 2013 sementara rekomendasi diterbitkan tertanggal 25 Januari 2013 dengan ketentuan bangunan Antena Orari

Pantauan langsung ke lokasi pendirian tower, Senin (21/7) pukul 12.45wib bangunan sudah menjulang tinggi tanpa adanya perlawanan dari warga yang hanya mampu menonton akan pendirian tower dimana sampai saat ini menjadi satu persoalan ketidak berpihakan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada warga tetapi lebih memilih menerbitkan SIMB -HO tanpa mendengar jeritan warga setempat yang merasa terancam akan ganguan gelombang yang ditimbulkan sinyal tower juga wanti wanti kapan waktuny tower akan rubuh melihat kondisi bangunan ruko sebagai dasar kaki tower tidak begitu padat dan tidak disesuaikan kedalam pondasi bangunan ruko tersebut

Seorang warga yang tidak bersedia namanya dipublikasikan karena takut mendapat ancaman dan hujatan saat dijumpai, senin (21/7) pukul 13.05wib memohon dengan sangat kepada DPRD Kota Pematangsiantar khusunya Komisi I yang membidangi hal tersebut supaya melakukan uji kelayakan akan penerbitan SIMB - HO, juga melakukan uji kelayakan matrial akan dasar bangunan ruko yang digunakan sebagai pondasi tower

"Kami warga setempat memohon sangat kepada Komisi I DPRD Siantar supaya jeli dan terjun kelapangan untuk melakukan cek and ricek akan kondisi bangunan ruko yang diatasnya pendirian tower, apakah pondasi bangunan ruko tersebut mampu menahan rangkaian besi tower yang sangat berat" Pintanya

"Disamping itu kalau memang DPRD pro suara rakyat harus bersama sama Pemko untuk menghadirkan ahli bangunan guna melakukan uji kelayakan matrial bangunan ruko, serta kalau bisa kami pinta Pemerintah jangan lah hanya memikirkan pemasukan tetapi harus melayani masyarakat juga" jelasnya

Penerbitan SIMB - HO kepada PT. Dayamitra Telekomunikasi sangat kuat diduga melanggar Pasal 6 - Pasal 10 Peraturan Walikota Nimor 01 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan dimana pada pasal tertentu telah dilanggar oleh Dinas Tarukim, BPPT dan Pelaksana pembangunan tower, seperti pada Pasal 7 menjelaskan "struktur, pembebanan pada bangunan menara, konstruksi bton dan konstruksi baja bangunan menara wajib mengacu kepada SNI....." juga sangat mengacu kepada Pasal 9 butir 10 yang berbunyi " persetujuan dari warga sekitar lokasi menara telekomunikasi dalam radius tinggi menara arah horizontal yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat"

BPPT dalam menerbitkan SIMB - HO juga kuat diduga tidak adanya surat pernyataan rekomendasi pengendalian menara dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi sesuai dengan ketentuan Pasal 9 butir 13 dan ketinggian tower yang dipasangan sangat melebihi tinggi sesuai ketentuan Pasal 10. Perwa Nomor 01 Tahun 2014

Boru Lubis (52) warga yang sudah puluhan tahun bermukim dijalan Sriwijaya sangat menyayangkan kinerja Dinas Tarukim sebagai tim teknik gambar begitu juga dengan BPPT yang dipimpin oleh Esron Sinaga tidak melakukan ferivikasi faktual terhadap area setempat dalam menerbitkan SIMB - HO, warga berharap Komsi I DPRD Kota Pematangsiantar harus tegas dan menghentikan pendirian bangunan tower sampai adanya persetujuan dari warga setempat

"Pertemuan kemaren dengan Komisi I yang dihadiri 5 orang anggota Dewan dan 13 orang warga setempat diruangan rapat komisi hari jumat (18/7) pukul 10.00 - 12.00wib berjalan dengan a lot tetapi tanpa adanya kepastian penghentian pendirian yang tegas dari komisi yang menangani hal tersebut, harusnya Komisi I mampu tegas dan sebelum dilakukanya ferivikasi terlebih dahulu menginstruksikan Pemerintah Kota melalui Satpol PP untuk menghentikan bangunan yang sampai saat ini masih dilaksanakan" jelasnya

"Kami warga yang merasa keberatan tolong didengarkan karena kami takut kan dampak radiasi yang dihasilkan gelombang sinyal yang menggunakan arus tinggi tersebut dan kami juga sangat takut apa bila sewaktu waktu tower akan runtuh karena bangunan ruko dibawah tidak kuat menampung beban tersebut" ujarnya

"Kalau boleh harapan kami supaya tower tersebut dibongkar guna menjaga kelayakan hidup warga setenpat dan Komisi I DPRD Pematangsiantar kalau boleh besok (hari ini.red) melakukan rapat komisi dan memanggil Dinas Tarukim serta BPPT untuk meminta landasan dan poin penentu penerbitan gambar teknik /master plan dan surat izin lainya" pintanya

Drs. Esron Sinaga selaku Kepala BPPT Kota Pematangsiantar tidak berhasil dihubungi melalui telepon selular untuk meminta informasi akan penerbitan IMB - HO secara sepihak dan melanggar Perwa No 01 Tahun 2014 tentang IMB. (SyamP)

Jalan Lintas Siantar-Parapat Rawan Longsor

Lakalantas di Jalan Parapat Beberapa Waktu Lalu. Foto Asenk Lee Saragih

Jalan Lintas Parapat

BERITASIMALUNGUN.COM, Parapat-Polres Simalungun menggelar apel gabungan dalam rangka persiapan Operasi Ketupat Toba di Lapangan Rambung Merah, jalan Musa Sinaga, kecamatan Siantar, kabupaten Simalungun, Senin (21/7), sekitar pukul 15.00 WIB. Operasi Ketupat Toba akan berlangsung mulai 22 Juli hingga 6 Agustus 2014.

Pada kesempatan tesebut, Kapolres Simalungun Andi S Taufik yang menjadi pemimpin apel, menyampaikan kepada seluruh peserta agar memberikan pelayanan yang terbaik dan sepenuh hati bagi masyarakat. "Di atas rencana kita, ada 200 personil yang kita siapkan. Tapi kalau masyarakat membutuhkan lebih, kita akan tambah lagi. Artinya semua personil kita siap sewaktu-waktu dibutuhkan," ujarnya.

Andi mengimbau masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mudik agar memastikan rumahnya terkunci, serta memberitahukan kepada kepala desa dan tetangga. "Masyarakat yang mudik pastikan rumah terkunci. Sampaikan ke pangulu atau siapa saja bahwa rumahnya kosong. Pastikan alat-alat elektronik dalam keadaan mati untuk mencegah terjadi kebakaran," katanya.

Adapun Operasi Ketupat Toba kali ini akan di pusatkan di beberapa titik lokasi, yang salah satunya adalah di Jalan Lintas Siantar-Parapat.

Kapolres Simalungun AKBP Andi Syahriful Taufik mengatakan, sedikitnya ada empat titik yang patut diwaspadai selama masa Lebaran di wilayah Simalungun. Salah satunya adalah Jalan Lintas Siantar-Parapat yang, kata dia, rawan kecelakaan dan rawan longsor.

"Titik rawan yang kita jadikan referensi untuk tahun ini antara lain Jalan Lintas Siantar-Parapat, yang rawan longsor dan terjadi laka, kemudian Siantar-Perdagangan yang juga rawan laka dan longsor. Terus Jalan Lintas Siantar-Medan yang sangat padat kendaraan dan sangat beresiko terjadi kecelakaan. Dan terakhir Jalan Siantar-Seribudolok, dimana orang-orang banyak yang mau ke Brastagi," kata Andi, usai menggelar apel persiapan Operasi Ketupat Toba, di Lapangan Rambungmerah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Senin (21/7/2014).

Adapun dalam Operasi Ketupat Toba kali ini, Polres Simalungun menurunkan 200 personil untuk mengamankan situasi lalulintas selama masa Lebaran. "Di atas rencana kita, ada 200 personil yang kita siapkan. Tapi kalau masyarakat membutuhkan lebih, kita akan tambah lagi. Artinya semua personil kita siap sewaktu-waktu dibutuhkan," kata Andi.(http://www.hetanews.com/)

Pemkab Simalungun Lambat Upaya Penghijauan Hutan Terbakar

Hutan Pinus di Parapat

BERITASIMALUNGUN.COM, Simalungun-Kondisi hutan dan lahan terbuka hijau di lokasi wisata Parapat, khususnya pasca peristiwa pembakaran hutan pinus yang dilakukan oleh oknum warga setempat sangat kritis dan perlu segera dilakukan penghijauan.

Sayangnya, hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Simalungun belum juga memikirkan upaya untuk penghijauan kembali lahan hutan yang rusak didaerah itu. Padahal, daerah tersebut merupakan salah satu andalan wisata Indonesia, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Simalungun.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, sedikitnya hampir 20 hektar lahan hutan register di daerah itu berada dalam kondisi memperihatinkan. Akibat peristiwa kebakaran hutan kemarin, Jumat (18/7/2014) sekitar pukul 21.00 WIB itu, diketahui sedikitnya 2 hektar lahan baik itu hutan register ataupun lahan warga rusak.

"Minggu depan, kami akan gelar pertemuan dengan pihak terkait seperti Dinas Perhubungan, Kepolisian untuk membahas masalah pembakaran hutan ini. Nanti dululah bahas masalah penghijauan kembali, kita cari dulu akar peristiwa kebakaran ini," ujar Kepala Dinas Kehutanan, Imam Nainggolan disekitar lokasi kebakaran hutan di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Parapat.

Tak jauh berbeda, Kepala Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli, Ir Iton Bambang Partono Budi Darmono MSi mengaku saat ini masih fokus melakukan inventerisasi kerusakan hutan di Kecamatan Girsang Sipanganbolon.

Hal itu dikarenakan, sampai saat ini Sabtu (19/7/2014) sekitar pukul 16.00 WIB petugas lapangan masih mengumpulkan data tentang kerusakan yang terjadi akibat peristiwa pembakaran kemarin.

Ditambahkannya, mayoritas hutan didaerah tersebut adalah hutan pinus. Namun dibalik itu, ada beberapa tanaman endemik lain yang terdapat di lokasi hutan tersebut. "Ada beberapa tanaman endemik, yang hanya ada di lokasi ini. Saat ini petugas kami sedang melakukan pencaharian data, terkait hal itu," ujarnya seraya menambahkan, kinerja mereka untuk melakukan pendataan itu masih terhambat masalah api yang belum berhasil dipadamkan secara menyeluruh.

Secara pribadi, pria bertubuh kurus ini menghimbau agar pengguna jalan di daerah itu agar lebih berhati-hati. Sebab, akibat adanya kebakaran hutan itu maka dikhawatirkan nantinya tanah berbukit yang menjulang dipinggiran jalan parapat akan longsor."Tadi sudah tercatat 2 kendaraan warga yang melintas tertimpa batu yang longsor dari atas bukit,” ujarnya.(http://www.hetanews.com/)

Kadishut Simalungun dengan Camat Tanah Jawa Saling Tuding Soal Kawasan Hutan Lindung

Richardo Saragih Jalan menuju Nagori Dologmariah Kec. Dolog Silau. Lewatnya dari Saran Padang, Saribudolog

BERITASIMALUNGUN.COM, P Raya-Kawasan lindung yang berfungsi untuk menjaga ekosistem hidup secara berkelanjutan, menjadi kawasan yang harus dikolela dengan baik. Namun untuk kawasan lindung di daerah Pondok batu, Nagori Belimbingan, Kabupaten Simalungun peraturan itu seakan tak berguna.

Kalau tidak ada penyalahgunaan atau pemamfaatan untuk kepentingan-kepentingan sepihak, kawasan lindung ini seharusnya terlentang di atas lahan seluas sekitar 23 hektar. Tetapi pada kenyataan kawasan ini hanya tersisa sekitar 9 hektar.

Berkurangnya luas kawasan ini diduga dimanfaatkan PTPN IV, Camat Tanah Jawa serta perkebunan sawit perorangan untuk meraup keuntungan masing-masing pihak. Atas perebutan lahan kawasan ini, warga sekitar merasa dirugikan. Warga berupaya dan berharap keberadaan fungsi hutang dikembalikan pada kondisi semestinya.

Umumnya warga sekitar mengetahui bahwa kawasan tersebut dulunya suatu kawasan hutan lindung resapan air, yang berfungsi menjaga sumber air di daerah tersebut. Akibat peralihan fungsi yang dilakukan pihak yang mengklaim memiliki hak, sumber air di daerah yang bersentuhan dengan hutan semakin berkurang.

Nurnyana (52) warga setempat menuturkan, sebelum terjadi peralihan fungsi hutan menjadi kebun sawit, sumber air tanah yang diambil menggunakan sumur bor warga cukup baik. Sekarang ini kondisinya berbeda. Rata-rata sumur bor setiap hari mengalami penurunan debit air.

"Dulu sebelum hutan di gunakan sebagai kebun sawit, air sumur bor warga masih lancar, untuk sekarang sudah semakin kecil. Bahkan,agar bisa mengjasilkan air, maka kedalam pengeboran semakin bertambah,” tandasnya.

Kadis Kehutanan Pemkab Simalungun melalui Kabid Perlidungan hutan, Ir Leo Lapulisa Sialoho menegaskan, kawasan lindung di daerah Pondok Batu merupakan kawasan resapan air, sehingga tidak satupun yang diperbolehkan mengambil alih fungsi hutan apalagi untuk kepentingan bisnis.

Bahkan, ia menuturkan, Camat Tanah Jawa tidak mempunyai wewenang untuk memiliki hak mengelolah kawasan, apalagi mengakui mempunya sertifikat tanah pada kawasan itu.

Sementara Camat Tanah Jawa, Baktiar Sinaga SH yang dijumpai di ruan kerjanya, Senin (21/7/2014) menanggapi lain. Ia mengatakan, mengenai sertifikat tanah miliknya yang diduga masih kawasan lindung oleh Dinas kehutanan langsung di tepisnya.

Ia sendiri meragukan kinerja Dinas kehutana jika menyangkal seritifikat tanah miliknya. Justru ia mempertanyakan balik, jika sertifikat tanah miliknya dianggap tidak berarti ada yang salah dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Simalungun.

Selain itu, Baktiar mengakui kawasan tersebut bukanlah sebagai kawasan hutan lindung melainnka milik warga atas nama Katarina Manurung. Dan ia sendiri mengaku akan menggugat Negara jika sertifikat atas nama istrinya Harfian Tarigan seluas setengah hektar.

"Jika sertifikat tanah saya tidak sah, mengapa pihak BPN mengeluarkan sertifikatnya? Dan saya bukan orang bodoh yang mau membeli tanah tanpa sertifikan yang jelas. Tahun 1990 an Katarina memiliki sertifikat tanah, dan dari sertifikat dialah saya membelinya," ungkapnya.

Walau belum bisa diketahui kebenaran dari sertifikat masing-masing yang mengklaim pemilik tanah, namun sejauh ini kawasan tersebut sudah ditangani pihak kepolisian Simalungun. Masyarakat berharap agar keganjilan sertifikat kawasan hutan itu bisa menemukan titik terang.(http://www.hetanews.com)

ILUH SARAGIH SOAL SARAGIH RAS PART VII

Inilah Aramging Elias Saragih Ras.
Saya percaya dengan grup tercinta ini. Jika bisa jangan didonlot karena belum seizin Bang Iluh. Biarlah pajangan foto ini untuk kita saja dulu. Jika nanti sudah diizinkan, saya akan kasih foto yang lain lagi.

Anak saya pernah menyampaikan pada saya tulisan di internet soal bapak saya. Sampai saya dibelikan rokok agar tenang membaca sambil ngebul. Setelah saya baca saya balik bertanya. Bagaimana perasaanmu?

"Tidak apa-apa, biasa saja." Demikian anaknya menjawab.

Biasa bagaimana? Persepsi yang muncul adalah, keadaan alam telah membawa sejarah yang demikian. Itu dipersepsikan sebagai alur sejarah yang dengan sendirinya terjadi berdasarkan kausalitas. Intinya, perbaikan tatanan pemerintahan adalah sesuatu yang akan terjadi secara alamiah jika tatanan itu tidak pas lagi dan tidak mengena seiring dengan terjadinya pergantian zaman.

Meski demikian, ada nuansa kekejaman di balik revos, apapun alasannya. Paling tidak, demikian ditangkap segelintir orang, yang menilai hal itu sebaiknya tidak terjadi. Bisa saja sebagian menganggap itu keadaan alam yang tak terhindarkan tetapi sebagian lagi pasti tidak bisa menerimanya.

Keluarga ini tidak menepis sudut pandang yang demikian. Kelyarga ini menerima berbagai sudut pandang. Namun demikian keluarga sedikit terpana bahkan mungkin terkaget-kaget. Bagaimana bisa revsos itu seolah-olah ulah Saragih Ras semata?

Mereka menantikan cerita-cerita pendukung, obyektif dan tak emosional, serta tidak berdasarkan aneka kaca mata, yang intinya melulu membuat Saragih Ras terdakwa inti secara sosial, walau tak ada putusan hukum yang eksis memvonisnya terkait revsos.

Tinggallah keluarga ini hidup dengan kenyataan seperti itu, seperti terdakwa tunggal abadi dan tanpa ujung seperti sekarang. Kenyataan seperti ini menjadi bagian hidup, yang mau tak mau sudah terasa dalam kehidupan mereka.

Namun disayangkan, tidak ada cerita pembanding, apalagi counter termasuk dari Brigjen Marjan Saraggih yang sudah almarhum. Tidak ada juga cerita dari Lorimba yang sudah almarhum. Tidak ada satupun cerita dari para dedengkot BHL yang lain.

* AE Saragih Ras Punya Diari Lengkap. Fotonya pun Ada.

Ketika saya mendatangi langsung rumah Bang Iluh Saragih Ras di Perumnas Siantar, saya sengaja membawa anak istri. Ini untuk menunjukkan sisi kekeluargaan di balik kedatangan saya. Dan memang saya datang atas keinginan informal Simalungun. Begitu dalam benak saya.

Ini relatif berhasil sebagai pertemuan pertama walau Bang Iluh terkesan mencurigai. Ini terbaca dari kalimat, "Entah siapa pun kau ini yang sekarang datang ini, saya siap bicara. Pegangan saya, tidak mungkin ada yang berniat mengurai hal pelik jika tidak didasari niat yang baik."

Pernah ada wartawan yang datang kepadana tetapi ditolak. Alasannya, tidak pada momentum yang tepat. Mengapa? Tidak dijelaskan lebih jauh.

Ini saya jawab langsung dengan mengutarakan siapa saya secara apa adanya.

Akan tetapi saya memakain pendekatan primordialisme. "Saya katakan, saya eks Seminari dan dulu calon Pastor." He he he he.

Saya katakan bahwa Pastor Paroki mereka adalah Pastor Fridolin Simanjorang, Paroki Batu Lima, Siantar.

Lalu dia katakan bahwa dua putranya pernah juga bersekolah di Seminari. Lalu saya minta Bang Iluh ini menelepon dua putranya, bahwa mereka pasti kenal dengan saya.

Lalu diteleponlah salah satu putranya, bahwa dia sedang bersama saya. Lalu nada pembicaraan mereka bernada positif dan menjelaskan siapa saya.

Jadilah pertemuan tiga hari kemudian seperti saudara, lepas dari ketidaksukaan saya soal tragedi Revsos dan lepas dari siapa pelakunya.

Berkembang ke suasana enak, Bang Iluh menjanjikan akan membawakan diari atau catatan lengkap Saragih Ras saat dia berkunjung ke Jakarta Oktober - November mendatang.

Saya akan menjadi supir pribadi Abang ini selama dia di Jakarta. Kedatangannya adalah untuk menghadiri perkawinan keluarga dari Gempar Turnip, yang sudah almarhum.

Gempar Turnip ini adalah Abang kandungnya yang lahir pada 1946, saat Simalungun sedang gempar.

Hanya dua mereka putra lelaki Saragih Ras, satu lagi yakni Bang Iluh Saragih.

"Hubaen pe goranmu Iluh Bakti Alam amang, alani dalam keadaan tariluh-iluh do au dalam berjuang sesuai perintah alam. Saya berbakti atas keadaan alam," demikian salah satu catatan harian Saragih Ras.

Di dalam catatan harian ini, lengkap terurai peran Soekarno, yang kemudian telah membuatnya seperti diperdaya.

Semoga semuanya lancar adanya.

ILUH SARAGIH SOAL SARAGIH RAS PART IX

* Soal Rekonsiliasi

Saya menjemput Bang Iluh Saragih di depan "Kedai Sedap" Jalan Soetomo Pematang Siantar, 6 Juli. Tempat wawancara belum ditentukan tetapi saya terus berjalan. Sengaja saya ambil rute ke Jalan Sudirman karena saya berniat membawa abang ini makan siang di sebuah restoran di Jalan Kolonel Simbolon.

Di Jalan Sudirman itu, ada kedai milik Tuan Kamen, keturunan Raja Pane. Saya memiliki sebuah niat, bagaimana jika keduanya bertemu di kedai itu. "Ra do ham i kode an hita mangan, Mang?"

"Jangan, kita berdua saja dulu. Saya tidak ada masalah dengan dia tetapi saya mau fokus bercerita."

Setelah di restoran itu, mengucurlah semua kisah yang telah ditulis sebelumnya.

Lalu balik ke niat mempertemukan keluarga yang telah dipecah oleh kisah revsos. "Saya tidak masalah," kata Iluh.

Hanya saja, biasakah suasana cair? Bisakah terjadi perbincangan tanpa suasana emosi, apalagi kemudian saling tuding dan saling menyalahkan?

"Masalahnya kan, saya punya pendapat dan orang lain juga bisa punya pendapat. Nah, jika terjadi argumentasi dan lebih jauh jika terjadi emosi dan sikap membenarkan sisi sendiri, itulah yang saya jaga."

Lalu bagaimana selama ini Bang? Abang kan Tondong dari keturunan Raja Pane? Tuan Kamen adalah boru ni Turnip.

"Ya selama ini tidak ada saling undang jika ada pesta. Saya tidak diundang dan saya pun tidak mengundang."

Lalu bagaimana biar terjadi pertemuan?

Ya kembali ke itu tadi. Bisakah saling menerima dan tanpa emosi?

Jika bisa, Abang siap? "Saya siap saja."

ILUH SARAGIH SOAL SARAGIH RAS PART VII

"Tidak apa-apa, biasa saja." Demikian anaknya menjawab.