DAPATKAN BUKU & CD TARALAMSYAH SARAGIH

DAPATKAN BUKU & CD TARALAMSYAH SARAGIH
KLIK BENNER UNTUK SELENGKAPNYA

SELAMAT BEKERJA PRESIDEN RI KE 7

SELAMAT BEKERJA PRESIDEN RI KE 7
KEMAJUAN RAKYAT INDONESIA ADA DIPUNDAKMU

Trending Topic

Latest Post

Program Menteri Menkominfo Baru Lanjutkan Blokir Situs Porno

Written By Berita Simalungun on Rabu, 29 Oktober 2014 | 23.29

Menkominfo Baru Lanjutkan Blokir Situs Porno
Menkominfo Rudiantara akan melanjutkan program blokir situs web internet yang dinilai bermuatan negatif (CNN Indonesia/Andika Wahyu)
BERITASIMALUNGUN.COM, Jakarta-Menteri Komunikasi dan Informatika terpilih, Rudiantara, mengatakan akan tetap memblokir situs bermuatan negatif seperti pornografi dan situs berbahaya lain, jika hal itu dianggap untuk kepentingan nasional.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem filter konten internet oleh pemerintah, sama seperti Malaysia atau Singapura. Pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membuat sejumlah aturan untuk melakukan hal itu, yang terakhir adalah Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif

“Kalau harus blokir ya kita blokir. Kita harus punya kebijakan yang berpihak untuk menjaga kepentingan bangsa,” ujar Rudiantara kepada CNN Indonesia.

Selama ini, pemerintah membuat daftar situs web bermuatan negatif dalam program Trusf Positif, yang mendaftar situs web pornografi, perjudian, penipuan, pengelabuan, proxy, dan program jahat.

Perusahaan telekomunikasi dan penyedia jasa internet diwajibkan untuk memblokir situs web yang tardaftar di Trust Positif.

Ketika ditanya bagaimana metode pemblokiran atau filter yang akan dilakukan Rudiantara, ia mengaku bakal memelajari lebih dalam. “Ada cara yang preventif, karena kita tidak bisa main blokir saja. Edukasi harus berjalan,” tegasnya.

Rudiantara juga enggan menjawab ketika ditanya soal kemungkinan mencabut blokir situs web Vimeo.com. Situs ini sempat diblokir ketika Tifatul Sembiring masih menjabat sebagai Menkominfo karena dianggap mempersilakan penayangan konten pornografi atas alasan seni.
Rudiantara berpendapat dunia maya sangat perlu dilindungi karena banyak ancaman tak terduga masuk lewat jalur ini. Rudiantara mencontohkan banyak serangan siber yang telah menyerang sektor swasta dan pemerintahan di Indonesia.

Pria kelahiran Bogor, 3 Mei 1959 ini, memberi isyarat bakal memprioritaskan peningkatan kecepatan akses internet sebagai program utamanya. Ia bakal merangkul sektor swasta, asosiasi industri, dan pemangku kepentingan lain.(CNNI)

GAMBARAN PESERTA PESPARAWI SEKSI BAPA GKPS SE-INDONESIA (Distrik 2,4, 6, 7, 8)





 
PERWAKILAN DISTRIK 2

KOOR

1.GKPS RAYA KOTA
2. GKPS RAYA
3.GKPS SONDI

VOCAL GRUP

1.GKPS RAYA
2.GKPS RAYA KOTA
3.GKPS BAH PASUSANG

KATEKHISASI

1.GKPS RAYA KOTA
2.GKPS BULU RAYA PASAR
3.GKPS RAYA 2

=======

PERWAKILAN DISTRIK 4

KOOR

1.Medan Selatan
2.Polonia
3.Medan Barat

VOKAL GROUP

1.Medan Selatan
2. Polonia
3.Teladan

KATEKHISASI

1.Medan Utara
2.Medan Selatan
3.Teladan

=======

 
PERWAKILAN DISTRIK 6

KOOR

1.GKPS Pekanbaru
2.GKPS Resort Jambi
3.GKPS Resort Batam Jemaat Tiban Maranatha

VOKAL GROUP

1.GKPS Pekanbaru
2.GKPS Resort Batam Jemaat Tiban Maranatha
3.GKPS Batam Sei Panas

KATEKHISASI

1.GKPS Ujung Batu
2.GKPS Pangkal Pinang (Babel)
3.GKPS Sungkei-Resort Muarabungo


 ===========
PERWAKILAN DISTRIK 7

KOOR

1.GKPS Cililitan
2.GKPS Cempaka Putih
3.GKPS Salemba

VOKAL GROUP

1.Cempaka Putih
2.Tangerang
3.Cengkareng

KATEKHISASI
 
1.Cililitan
2.Salemba
3.Tangerang

===== 


PERWAKILAN DISTRIK 8

KOOR

1.GKPS GALANG
2.GKPS KOTARIH
3.GKPS L. PAKAM BARAT

VOCAL GROUP

1.GKPS L. PAKAM BARAT
2.GKPS GALANG
3.GKPS L. PAKAM KOTA

KATHEKISASI

1.GKPS L. PAKAM BARAT
2.GKPS MARUBUN LONGKUNG
3.GKPS SERDANG I





Pencemaran Nama Baik, Penangkapan MA Dinilai Berlebihan

Penangkapan MA Dinilai Berlebihan
Kuasa hukum PDI Perjuangan melaporkan seorang lelaki berinisial MA lantaran telah dianggap menghina dan mencemarkan nama Presiden Joko Widodo.
BERITASIMALUNGUN.COM, Jakarta-Diketahuinya kasus penahanan MA, seorang pedagang tusuk sate di Jakarta Timur karena dituduh melakukan pencemaran nama baik kepala negara, menimbulkan reaksi dari netizen. Sejak Rabu (29/10) pagi, cuitan di twitter atau komentar lewat facebook bermunculan, bereaksi atas kasus ini.

Damar Juniarto, Regional Coordinator Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENET) --lembaga yang berkonsentrasi pada hak pengguna internet-- menyayangkan penangkapan yang dilakukan oleh polisi terhadap MA. Menurutnya, pasal berlapis yang dikenakan kepada MA adalah berlebihan.

"Kalau memang mau dikenakan hukuman, unsur-unsur dari pasal-pasal tersebut harus diurai satu persatu . Harus ada alasan yang kuat, karena tanpa itu semua berarti ada proses kriminalisasi," kata Damar kepada CNN Indonesia, Rabu (29/10).

Dia menyebut, jika MA ditangkap karena menyebarluaskan foto hasil manipulasi, maka yang perlu dibuktikan oleh polisi adalah orang yang memanipulasi foto tersebut. "Kalau ditangkap karena menyebarluaskan manipulasi, maka yang perlu dibuktikan adalah apakah dia juga yang melakukan manipulasinya. Bisa jadi dia hanya menyebarluaskan," ujar Damar.

Begitupun dengan dugaan MA telah melakukan pencemaran nama baik kepala negara. Damar menyebutkan, jika kuasa hukum PDI-P melayangkan laporannya pada pertengahan Juli lalu, maka MA tidak dapat dimasukkan ke dalam tuntutan tersebut. Alasannya, kala itu Jokowi belum menduduki kursi sebagai RI-1.

"Kalau konteksnya pencemaran nama baik, harusnya polisi juga berani mengusut pembuat tabloid Obor Rakyat. Karena masyarakat melihat, pada masa itu kedua koalisi saling mencemarkan nama baik. Tapi tidak ada yang ditindak," sebutnya.

Tidak hanya itu, pelaporan seseorang yang merasa nama baiknya dicemarkan, kata Damar, seharusnya dilakukan langsung oleh orang tersebut. "Artinya, harus Jokowi langsung yang mengadukan, bukan kuasa hukum dari partai PDIP," kata dia.

Begitupun dengan pasal tentang menyatakan perasaan permusuhan di depan umum, maka MA pun dinilai tidak dapat dikenakan atas pasal tersebut. "Karena hanya foto. Kecuali dia mengeluarkan kata-kata ajakan untuk membenci Jokowi ataupun merendahkannya," jelasnya.

Dari sekian pasal tersebut, Damar menganggap, polisi harus siap menunjukan forensik digital yang dapat membuktikan MA sebagai orang yang pertama kali melakukan pencemaran nama baik. "Tidak cukup hanya screenshot. Dan juga harus dibuktikan kalau ada intensi yang ditentukan terus menerus. Kalau cuma sekali, ya enggak memenuhi syarat," kata Damar.
(CNNI/sip)

Pencemaran Nama Baik, Yasonna: Polri Berlebihan Bui Pencemar Jokowi

Yasonna: Polri Berlebihan Bui Pencemar Jokowi
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. (CNN Indonesia/Safir Makki)
BERITASIMALUNGUN.COM, Jakarta-Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menganggap penangkapan MA Imen, si pem-bully Presiden Joko Widodo, terlalu berlebihan. Yasonna berharap kepolisian dapat melihat persoalan tersebut dengan lebih dalam.

"Saya sangat prihatin dengan kasus ini. Saya kira teman-teman dari kepolisian jangan terlalu over reaktif. Persoalan harus dilihat secara benar,” kata Yasonna saat melakukan inspeksi mendadak di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta, Rabu (29/10).

Penangkapan itu dinilai berlebihan karena MA dijerat pasal berlapis. Yasonna menganggap permasalahan itu terlalu sepele untuk dibesar-besarkan. Ia pun tak yakin Presiden Jokowi menaruh perhatian besar terhadap ulah tukang sate di Jakarta Timur itu.

“Saya yakin Pak Presiden juga tidak terlalu ambil pusing, kecuali yang menyangkut dengan keamanan negara dan ancaman fisik,” ujar Yasonna.

MA ditangkap aparat Mabes Polri, Kamis (23/10), atas laporan dari politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hendri Yosodiningrat. MA dilaporkan karena dianggap melecehkan sosok seorang kepala negara di media sosial.

Dalam akun Facebooknya, MA menempelkan potongan foto wajah Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada foto model tanpa busana dalam berbagai adegan. Pada foto manipulasi tersebut, MA juga menyertakan komentar yang dinilai tidak pantas.
(cnni/meg)

KPK Enggan Buka Daftar Merah-Kuning Menteri

Kabinet Jokowi

KPK Enggan Buka Daftar Merah-Kuning Menteri
Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan tidak ada niatan untuk membuka daftar nama menteri yang diberi catatan warna merah dan kuning. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

BERITASIMALUNGUN.COM,Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan tidak ada niatan untuk membuka daftar nama menteri yang diberi catatan warna merah dan kuning. "Informasi itu hanya untuk Pak Jokowi," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di kantornya, Jakarta, Rabu malam (29/10).

Dia menegaskan bahwa daftar nama itu adalah data-data rahasia yang hanya diperuntukan bagi Presiden. KPK tidak akan membuka informasi tersebut walau didesak oleh siapapun. “Kami tidak mau didesak siapapun,” ujarnya.

Namun, Johan menyatakan sebuah pengecualian. "Kecuali jika Presiden yang mengumumkan itu. Data itu kan sudah jadi milik Presiden," katanya. Sebelumnya, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan akan meminta KPK untuk membuka daftar nama tersebut.

Dalam proses pemilihan menterinya, Presiden Joko Widodo meminta pertimbangan KPK dan PPATK untuk memilih siapa yang layak diangkat ke dalam kabinetnya. KPK sudah memberikan rekomendasi sebagai tanggapan dari permintaan itu. Bentuk rekomendasi itu, menurut KPK, disampaikan dengan gradasi warna merah dan kuning.

Daftar nama merah dan kuning memang sempat meruapkan polemik. Pasalnya, bongkar pasang nama calon menteri kala itu sering dipersepsikan dengan daftar pemberian KPK dan PPATK.

Kini, Kabinet Kerja bentukan Joko Widodo sudah dilantik. Namun, lantaran isu soal daftar merah dan kuning terlanjur dikenal publik.
(cnni/sip)

INILAH HASIL PESPARAWI SEKSI BAPA GKPS DISTRIK 2 TAHUN 2014

HASIL JUARA PESPARAWI SEKSI BAPA GKPS DISTRIK 2

25 oktober 2014
KATEKHISASI
1 RAYA KOTA
2 BULU RAYA PASAR
3 RAYA 2
4 RAYA
KOOR
1 RAYA KOTA
2 RAYA
3 SONDI
4 MEREK
VOCAL GRUP
1 RAYA
2 RAYA KOTA
3 BAH PASUSANG

4 MEREK RAYA


GKPS RESORT RAYA FOTO BERSAMA
SUASANA AULA  GRIYA HAPOLTAKAN DIPENUHI PENONTON
http://2.bp.blogspot.com/-S1xn4qvGjK4/VE21SFs13oI/AAAAAAAABoA/a3RAZn07fdk/s1600/pesparawi%2Bseksi%2Bbapa%2Bgkps%2Bdistrik%2B2%2B2014%2Bad.jpg
JUARA VOCAL GRUP
http://1.bp.blogspot.com/-Sz1XukR_phY/VE21SC06wAI/AAAAAAAABoE/IBmI1ZoobcA/s1600/pesparawi%2Bseksi%2Bbapa%2Bgkps%2Bdistrik%2B2%2B2014%2Bas.jpg
JUARA KOOR
TIM JURI (TENGAH PDT ROBERT J SARAGIH alias D"Inson S
JUARA KATEKHISASI
FOTO BERSAMA PANITIA, TEAM JURI BERSAMA BUPATI SIMALUNGUN (Ke 6 dari kiri).

Sumber : www.gkps.or.id













Terkait Ijazah Palsu Wakot Siantar Hulman Sitorus 2 Tahun Tamat SMP

Menampilkan Hulman.jpg

Walikota Siantar Hulman Sitorus,SE

BERITASIMALUNGUN.COM, Pematangsiantar-Simpangsiur proses hukum dugaan ijazah palsu Hulman Sitorus, SE sampai saat ini tidak adanya tindak lanjut yang dilakukan, menjadi acuan lemah penegakan supremasi hukum yang menyangkut pimpinan daerah.

Selain tumpulnya mata hukum untuk pimpinan daerah belakangan tercuat nama R br Naibaho pemilik Nomor Induk Siswa SD tetapi ijazahnya atas nama Hulman Sitorus,SE.

Tidak hanya ijazah SD yang santer dipertanyakan ke aslianya tetapi tersangkut juga ijazah SMP yang dimiliki Hulman dimana adanya data bahwa tahun tamatan ijazah tersebut tidak setimpal dengan dokumen akan masuknya Hulman di SMP Negeri 1 Pematangsiantar.

Narasumber yang dapat dipercayai dijumpai disalah satu cafe coffe kota Pematangsiantar, Selasa (28/10) pukul 14.32wib menyayangkan penegakan hukum yang tumpul keatas, dalam hal ini pihak aparat sangat terkesan lemah ada juga asumsi proses hukum yang sudah sampai ke Mabes Polri tidak ditindak lanjuti.

"Kan data yang diketahui nama pemilik NIS atas nama seorang perempuan bukan lelaki dan namanya sangat jauh berbeda tanpa adanya kemiripan, apa sudah terjadi permainan sikut sana sini" tuturnya.

"Selain lemahnya proses hukum yang menyeret nama pimpinan daerah yang terkait ada juga kecurangan yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan yang menjabat saat itu dalam melakukan legalisir ijazah yang digunakan mencalonkan" jelasnya.

"Mungkin semua instansi yang terkait Dinas Pendidikan Siantar dalam melegalisir, KPUD Siantar dalam melakukan verifikasi berkas calon dan aparat hukum yang melakukan proses dugaan pemalsuan sudah kong kali kong atau sudah di sumbat dengan gepokan uang" kesalnya.

"Kita warga Siantar berharap kepada instansi yang berperan dalam hal berkas maupun data Hulman Sitorus, SE untuk mencalon kembali tahun depan harus tegas dan berani melakukan jumpa pers tentang keabsahan ijazah yang digunakan" pintanya.

"Terkusus Kadis Pendidikan kelak supaya lihai maupun bijak jangan terjerat dalam memberikan legalisir Ijazah Hulman Sitorus, SE dan supaya ini menjadi pertimbangan besar" tutupnya.

Lain lagi dengan adanya informasi bahwa hasil tes urine sang Walikota juga tidak sah dan tidak ada kepastian hasil tes dari tim dokter yang dihunjuk KPUD Siantar.

Dengan adanya iming iming bahwa untuk pemilu tahun depan Hulman Sitorus, SE akan bersanding dengan Dirut PDAM Tirtauli Pematangsiantar, Badri Kalimantan yang menjadi polemik tersendiri dikaitkan dengan kenaikan tarif dasar air minum menjadikan adanya dugaan sebagai mesin pencetak uang untuk kebutuhan pencalonan dan kampanye.

Leo Vinsen Simanjuntak selaku Ketua Koswari Siantar melalui selular, Rabu(29/10) pukul 16.40wib sangat menyesalkan perilaku sang pimpinan dearah yang menghalalkan segala cara untuk meraih jabatan yang diharapkan.

"Dalam hal ini semua instansi sudah terkesan kecolongan, seperti Dinas Pendidikan yang melakukan legalisir Ijazah masa hanya 2 tahun tamat SMP, kan sejarahnya dia SD tamat Tahun 1968 dan kok bisa langsung tamat SMP tahun 1970" jelasnya

"Seingat kita Hulman tercatat tamatan SD Swasta RK dengan Nomor Induk 214 Tahun 1968 dan ijazah terakhir SMP dari SMP Swasta Bumi Putera Tahun 1970" pintasnya.

"Bukti autentiknya kan dia pernah terdaftar di SMP Negeri 1 Pematangsiantar di kelas 1 pada Tahun 1969 trus kok langsung bisa tamat satu tahun kemudian, kan sudah bahaya, berarti memang sudah ada unsur kesengajaan untuk menutupi segala permasakahan oleh instansi yang terkait" tutupnya

Hal senada juga ucapkan Franscius Simanjuntak, SH melalui hubungan selular, Rabu (29/10) pukul 14.00wib menegaskan Hulman Sitorus tercatat sebagai siswa SD RK 4 Pematangsiantar dengan nomor induk 214 pada tahun 1970, adanya kerancuan atas nama pertama pemilik nomor induk tersebut.

"Berdasarkan surat keterangan SMP N 1 Siantar bahwa Hulman Sitorus,SE pernah terdaftar menjadi siswa sekolah tersebut tahun ajaran 1969. Hulman tamat SD pada tahun 1968. Akan tetapi berdasarkan ijazah SMUTP / SMP, Hulman yang diangkat oleh Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan Provinsi Sumut dengan keputusan tertanggal 20 Agustus 1970 nomor B.3483/Set/Perou/SP.IVE/70 dalam ujian penghabisan yang diselenggarakan pada tanggal 19 - 28 Oktober 1970" jelasnya

"Dalam ijazah SMP Swasta yang ditanda tangani oleh ketua panitia ujian M. PARHUSIP dan dalam hal ini melihat kesimpang siuran dalam penggambilan ijazah dinilai tidak sah karena Hulman hanya menyelesaikan masa SMP 2 tahun saja terbilang tahun 1968 - 1970" tegasnya. (SyamP)

Ini Daftar Kabinet Jokowi-JK Lengkap Dengan Nomor Kontak (Handphone)

Written By Berita Simalungun on Senin, 27 Oktober 2014 | 19.38

ANY PROBLEM, CALL ME....!
--------------------------
Nomor kontak KABINET KERJA
Presiden RI: Joko Widodo - 08122600960
Wakil Presiden RI: Jusuf Kalla - 0811155644
1. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno - 0811283002
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas: Andrinof Chaniago - 0811848554
3. Menko Bidang Kemaritiman: Indroyono Soesilo
4. Menteri Perhubungan: Ignasius Jonan - 08172321111 - 08112255880
5. Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti - 0811211365
6. Menteri Pariwisata: Arief Yahya
7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Sudirman Said - 08118890318
8. Menko Bidang Polhukam: Tedjo Edy Purdijatno - 08123045014
9. Menteri Dalam Negeri: Tjahyo Kumolo - 081510090000 - 08118899899
10. Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Priansari Marsudi - 0817812586
11. Menteri Pertahanan: Ryamizard Ryacudu - 08159718274
12. Menteri Hukum dan HAM: Yasonna H. Laoly - 0811888719
13. Menteri Komunikasi dan Informatika: Rudiantara - 08181192021
14. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara: Yudy Chrisnandy - 0816796877
15. Menko Bidang Perekonomian: Sofian Djalil - 0811854482
16. Menteri Keuangan: Bambang Brodjonegoro - 0816738254
17. Menteri BUMN: Rini Soemarno - 0816723690
18. Menteri Koperasi dan UMKM: Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga
19. Menteri Perindustrian: M. Saleh Husin - 0811900011
20. Menteri Perdagangan: Rachmat Gobel - 08558881239
21. Menteri Pertanian: Amran Sulaiman - 081524076477
22. Menteri Ketenaga Kerjaan: Hanif Dhakiri - 08118409041
23. Menteri PU dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadi Muljono
24. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya - 08121116061
25. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Ferry Mursyidan Baldan - 0811977172
26. Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani - 08161822778
27. Menteri Agama: Lukman Hakim Saefuddin 0818959469
28. Menteri Kesehatan: Nila F. Moeloek - 0816184048
29. Menteri Sosial: Khofifah Indar Parawansa - 081319006998
30. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Yohanna Yambise - 085354792679
31. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah: Anies Baswedan - 0811960520
32. Menristek dan Pendidikan Tinggi: M. Nasir
33. Menteri Pemuda dan Olah Raga: Imam Nahrawi - 0811194972
34. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Marwan Ja'far - 0811951713. (Sumber Istana Kepresidenan)

Inilah Riwayat Sekilas Tentang Bona Petrus Purba

http://bonapetruspurba.files.wordpress.com/2014/08/bona10.jpg
Bona Petrus Purba, Ak, MM, CFE, CA
Nama Lengkap : Bona Petrus Purba, Ak, MM, CFE, CA
Tempat Tanggal Lahir : Seribudolok, 22 Februari 1965
Pekerjaan : PNS BPKP
Istri : DRA Sri Lestari
Anak : Clara Donadei Purba dan Alexander Purba
Riwayat Pendidikan :
SD Seribudolok
SMP Seribudolok
SMA Seminari Menengah P. Siantar
STAN – Jakarta
Universitas Mercu Buana S-2
Gelar Profesi CFE dari Association of CFE, Austin, USA
Gelar CA dari ari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

 
Riwayat Karir :
Auditor BPKP Pusat, Jakarta. 1987
Ketua Tim Audit di BPKP Provinsi Riau, Pekanbaru., 1989 – 2000
Kepala Seksi Pemeriksaan Khusus di BPKP Provinsi Kalimantan Timur . 2000 – 2003
Pengendali Teknis Audit di BPKP Pusat, 2004-2013
Kepala Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah di BPKP Provinsi Papua, 2013 – Sekarang


((Berita Terkait: PEMIKIRAN BONA P PURBA SOAL SIMALUNGUN)

CORONA MEA VOS ESTIS (ENGKAULAH MAHKOTAKU) Cerdas dan Selalu Mencoba Jujur

Lahir di Saribudolok pada 22 Februari 1965 dan memulai sekolah di SD dan SMP di Saribu Dolok juga. Bona Petrus Purba konstan meraih predikat Juara I di ruang kelasnya dan menjadi juara umum dari satu kelas sejak kelas I sampai 6 SD.

Kesibukan sang ayah Bonaventura Purba sebagai Katekis dan kesibukan sang Ibu Sannaria Lingga sebagai pedagang pekan-pekan membuat Bona sering ditinggal sendirian. Akan tetapi hal itu tidak membuatnya melenceng dari status anak baik.

Keadaan serupa berlanjut hingga di memasuki SMP. Bona terus meraih predikat juara I.

Untuk mengikuti jejak keluarga yang tak pernah lupa agama, Bona dikirim untuk bersekolah sebagai calon pastor di SMA Seminari Menengah Pematang Siantar. Seperti biasa, di SMA ini pun dia selalu meraih predikat juara I.

Di mata rekan-rekannya Bona adalah orang baik, bersahabat dan perhatian. “Sampai-sampai saya setuju menjulukinya “par Taman Getsemane’,” kata Jenda Damanik, sekelasnya sejak SD hingga SMA.

Julukan “Par Taman Getsemane” merujuk pada kehidupan yang selalu mencoba menjauhi hal-hal buruk dalam hidupnya.

Bona tidak melanjut menjadi pastor karena saat itu abangnya juga sedang menjalani panggilan sebagai pastor. Karena hanya ada dua putra di dalam keluarga mereka, Bona memilih duluan keluar dan menjadi awam.

Setamat SMA Bona diterima di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Akan tetapi karena ketiadaan biaya Bona memilih kuliah di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), yang memberi kuliah gratis.

Maklum, ayahnya telah duluan berpulang untuk selamanya ketika Bona masih SD. Ibunya hanya seorang petani dan pedagang kecil dengan tiga anak, yakni Fransiska, Fransiskus dan Bona sendiri.

Dia menamatkan kuliah di STAN tepat waktu dengan IP di atas 3,5. Selesai program D3 tahun 1987 dia dipekerjakan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat, Jakarta. 

Penempatan di BPKP pusat merupakan sebuah keistimewaan dan pada umumnya hal itu didapat para lulusan STAN karena prestasi akademik selama kuliah.

Baru dua tahun bekerja di BPKP Pusat, Bona kembali diizinkan kuliah program D4 di STAN. Cepat tidaknya seorang lulusan STAN untuk dikuliahkan kembali, tergantung pada kondute masa kerja.

Bona tergolong istimewa dalam kondute kerja. Karena itu dia diizinkan kembali kuliah tetapi tetap dengan mengikuti test. Hal ini tidak sulit baginya dan dari sekian yang mencoba kuliah kembali dan banyak yang gagal, Bona termasuk yang diterima kuliah pada 1989.

Dia lulus D4 pada 1993 dengan rata-rata IP 3,9.
Lulus D4 dari STAN, Bona hingga tahun 2000 bertugas sebagai Ketua Tim Audit di BPKP Provinsi Riau, Pekanbaru.

Periode 2000 – 2003 Bona dipromosikan lagi menjadi Kepala Seksi Pemeriksaan Khusus di BPKP Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda.

Setelah menimba pengalaman di daerah, Bona ditarik ke BPKP Pusat selama periode 2004 – 2013 sebagai Pengendali Teknis Audit di BPKP Pusat.

Dari semua pengalaman kerja itu Bona tidak saja menapaki karir yang menanjak. Bona memahami dan menimba pengalaman tentang keuangan negara.

Lebih dari itu Bona juga sedikitnya paham bagaimana keuangan negara dijalankan. Lebih jauh lagi, dia paham perangai para pejabat pemerintahan dan paham bagaimana seluk beluk-beluk pemerintahan.

Bona bisa dikatakan sering menjadi “kesepian” dalam menapaki karir. Bukan karena dia tidak bergaul. Bona berteman dengan siapa saja, golongan mana saja. Dia tidak masalah dengan pluralisme dan latar belakang orang yang ditemuinya dalam perjalanan hidup.

Bona “kesepian” karena kukuh mempertahankan nurani yang sejak kecil ditanamkan ayahandanya, “Carilah dulu Kerajaan Surga maka semuanya akan beres.”

Dunia ini bukan surga tetapi Bona tetap tidak goyah dengan terpaan angin. Dia sabar saja menjalani semuanya dan tidak terdengar mengeluh karena dia menganggap kehidupan ini harus dijalani dengan sabar, tabah sebab semuanya akan indah pada waktunya.

Dia pun terus melanjutkan karir dengan perasaan riang. Pada Maret 2013 sampai sekarang Bona dipromosikan menjadi Kepala Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah di BPKP Provinsi Papua.

Bona tidak saja mengejar karir. Dia juga tak lupa menambah ilmu dengan kuliah dan meraih gelar Magister Management dengan konsentrasi Manajemen keuangan dari Universitas Mercu Buana Jakarta.

Kemampuannya dan ketekunan bekerja membuat Bona juga mendapatkan gelar profesi CFE (Certified Fraud Examiner) dari Association of CFE, Austin, USA dengan fasilitas dari kantor. Selain itu, Bona juga memperoleh CA (Chartered Accountant) dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Dari semua yang dia raih, Bona suami dari DRA Sri Lestari perempuan kelahiran Solo, Jawa Tengah, diminta sebagai dosen akuntansi di Universitas Pelita Harapan (UPH), Lippo Karawaci Tangerang.

Ayah dari Clara Donadei Purba dan Alexander Purba ini, juga menjadi dosen akuntansi di Universitas Tarumanagara, Jakarta.

Di luar kerja, dia aktif bersosialisasi. Ikat alumnus SMA Seminari Pematang Siantar yang ada di Jakarta menunjuknya sebagai Ketua CMVE dengan suara telak dengan mengalah dua pesaingnya.

CMVE adalah singkatan dari Corona Mea Vos Estis. Artinya, Engkaulah Mahkotaku. (Uncle Mon) (Sumber: http://bonapetruspurba.wordpress.com)

Dapatkan Buku dan CD Lagu Taralamsyah Saragih

BUKU TARALAMSYAH SARAGIH
Telah terbit ...................
Buku "Taralamsyah Saragih : Jejak Sepi Seorang Komponis Legendaris" karya Simon Saragih (wartawan senior Kompas).
Sebuah buku tentang perjuangan komponis Simalungun, Taralamsyah Saragih untuk memajukan seni budaya Simalungun sejak masa penjajahan. Harga buku 85.000. Harga belum termasuk ongkos kirim.

Tersedia juga CD Audio, vol 1 - Lagu-lagu Taralamsyah Saragih, dengan nada dan lyrik aslinya. Sudah di rekam ulang oleh putra Taralamsah sendiri. Harga CD 40.000 - belum termasuk ongkos kirim.

Ready Stock.
Buku dan CD bisa di pesan di saya.
Hubungi : Pardomuan Purba
- lewat Inbox FB,
- pin bb : 7C9E4CCF, atau
- email ke jabodetabek@ehamsi.org (dengan Subject: Order Buku TS).
- WA/SMS: 081573000046, 082299144036.

Kasi dan Kabid Disdik Terlibat Kasus Mark Up BSM 2012 Pematangsiantar

Menampilkan dikjar.jpg

Kantor Dinas Pendidikan Jalan Merdeka No. 230 Pematangsiantar
 
BERITASIMALUNGUN.COM, Pematangsiantar-Perbuatan tak terpuji mencuri hak siswa miskin diperankan beberapa oknum pengelola Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tahun 2012 melibatkan nama Kepala Seksi Kurikulum dan Kepala Bidang Perencanaan dan Informasi Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.
Kejanggalan adanya dugaan mark up data siswa penerima BSM bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota Pematangsiantar mencuat dari hasil investigasi dari salah satu sekolah SD yang tidak mampu menunjukkan 13 siswa yang tercatat sebagai penerima bantuan. Namun Kepsek hanya mampu menunjukkan nama 5 siswa yang tercatat pernah terdaftar sebagai siswa disekolahnya dan 8 orang lainya tidak tercatat dalam buku besar daftar siswa.

Dengan adanya temuan disalah satu SD akan adanya mark up kuat dugaan dari 2038 daftar nama siswa penerima BSM diragukan kebenaranya ada juga penilaian bahwa jumlah penerima hanya 50% terdaftar sebagai murid SD Kota Pematangsiantar.

Dugaan penyimpangan hasil mark up data siswa penerima bantuan mencapai Rp. 366.840.000 sumber dana dari APBN dan sebesar Rp. 150.000.000.-  dari APBD yang sampai saat ini belum ada proses hukum akan KKN dilakukan oknum pengawai Dinas Pendidikan Siantar malah belakangan ini diketahui menduduki jabatan strategis di Dinas yang berkantor dijalan Merdeka No. 230 Pematangsiantar.

Drs. Setia Siagian mantan Kepala Dinas Pendidikan melalui hubungan selular, Senin (27/10) pukul 13.15wib menjelaskan mengenai BSM tidak ada dikelola langsung oleh Kadis tetapi dikelola Kepala Seksi Kurikulum dibidang pendidikan menengah  atas nama Jontor Sitanggang.

"Kalau mengenai BSM itu dulu langsung permohonan kepala sekolah dan diberikan ke Dinas Pendidikan mengenai adanya dugaan Mark Up tentang jumlah penerima bantuan saya tidak mengetahui" jelasnya

"Langsung saja konfirmasi sama Jontor Sitanggang, dimana beliau dulu menjabat selaku Kasei Kurikulum, dan tidak mungkin selaku Kadis langsung mengelola jumlah siswa penerima BSM" tuturnya.

Jontor Sitanggang saat itu menjabat Kepala Seksi Kurikulum dihubungi melalui selular, Senin (27/10) pukul 13.53wib enggan memberikan komentar saat ditanya mengenai dugaan mark up jumlah siswa penerima BMS Tahun 2012.

Kerugian uang negara dilakukan secara berjama'ah mencapai Rp. 516.840.000- hal ini juga sudah menjadi temuan BPKP Sumut tahun 2013 bahkan sudah adanya pengaduan dari salah satu forum kepihak Kejari Pematangsiantar namun tidak diketahui proses penegakan hukum atau disinyalir sudah adanya permainan setali dua uang.(SyamP)

HONDA SELALU TANGGUH

HONDA SELALU TANGGUH
KLIK GAMBAR

SORTAMAN SARAGIH MENUJU WALIKOTA SIANTAR

SORTAMAN SARAGIH MENUJU WALIKOTA SIANTAR
Profile Klik Gambar

KEDAI KOPI ENAK DI HARANGGAOL, KARYA RIMBA TEMPATNYA

KEDAI KOPI ENAK DI HARANGGAOL, KARYA RIMBA TEMPATNYA
KLIK GAMBAR UNTUK INFORMASI SELENGKAPNYA

RUMAH MAKAN KHAS SIMALUNGUN

RUMAH MAKAN KHAS SIMALUNGUN
DI JALAN SUTOMO SARIBUDOLOK (KLIK GAMBAR)

Bona Petrus Purba Bakal Maju di Pilkada Simalungun

Bona Petrus Purba Bakal Maju di Pilkada Simalungun
KLIK GAMBAR

“Bagod & Tambuls” Tempat Tongkrongan Bersahaja

“Bagod & Tambuls” Tempat Tongkrongan Bersahaja
Alamat di Jalan Gereja No. 21A, Simpang Empat, Pematangsiantar. (Selengkapnya Klik Gambar)

BPJS KESEHATAN

BPJS KESEHATAN
WAJIB DAN BERMANFAAT (INFO SELENGKAPNYA KLIK GAMBAR)

SIMPEDES BRI

SIMPEDES BRI
Simpedes adalah simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan yang dilayani di BRI Unit, yang penyetorannya dapat dilakukan setiap saat dan frekuensi serta jumlah pengambilan tidak dibatasi sepanjang saldonya mencukupi.(SELENGKAPNYA KLIK GAMBAR)
 
Support : Redaksi | Contac Us | Pedoman Media
Copyright © 2011. BERITA SIMALUNGUN - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Admin Simalungun
Proudly powered by Blogger