Rupiah Anjlok, Indonesia Bisa Krisis

PEDAGANG LESU

BERITASIMALUNGUN.COM, Jakarta-Pemerintah harus tegas mengenai nilai tukar Rupiah yang terus sempoyongan terhadap dolar Amerika Serikat. Anggota DPR Ghazali Abas Adan menuturkan, pemerintah juga jangan terus berlindung dengan terus menyebutkan bahwa nilai tukar Rupiah yang terus melemah karena faktor eksternal.

“Masalah rupiah kita yang sempoyongan ini pemerintah harus punya sikap, jangan ber­dalih terus karena faktor luar, policy kita harus tegas agar rupiah kita tetap kuat,” kata Ghazali saat acara Forum Senator Un­tuk Rakyat di Restoran Nyonya Dua Cikini, Jakarta, Minggu (27/9).

Menurut Ghazali, banyak pekerjaan rumah pemerintah dalam memperbaiki pere­ko­nomian Indonesia, tidak han­ya soal nilai tukar Rupiah ter­­­hadap dolar, pemerintah juga harus memperbaiki kon­disi perekonomian setelah me­nerap­kan kebijakan yang anti masyarakat seperti menaikan harga BBM. “Karena memang ada pern­yataan dengan naiknya BBM, inflasi, dan nilai tukar Rupiah itu menyebabkan banyak masalah,” tambahnya.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Ghazali Abas, Adan mengatakan banyak pe­kerjaan rumah yang harus dikejar oleh pemerintah saat ini dalam mem­perbaiki perekonomian Indonesia.

Bukan hanya masalah ru­piah, melainkan juga harus memperbaiki kondisi pere­ko­nomian setelah menerapkan kebijakan yang dinilai anti mas­yarakat seperti menaikan harga BBM. 

“Masalah rupiah kita yang sempoyongan ini pemerintah harus punya sikap, jangan ber­dalih terus karena faktor luar, kebijakan kita harus tegas agar rupiah kita tetap kuat,” ujarnya .

Dia menegaskan, pe­me­rin­tah seharusnya terus mela­kukan upaya dalam bentuk pembenahan dalam negeri untuk dapat menolong perekonomian nasional. Dia mendesak pembangunan untuk mengentas kemiskinan dapat dimulai dari pembangunan desa, yang selama ini dinilai masih kurang pertumbuhan ekonominya. “Karena kalau desa makmur, maka Indonesia akan makmur,” ucapnya.

Menurut Ghazali, peran pe­me­rin­­­tah hanya sebagai jembatan peng­­hubung perekonomian desa dengan pusat. Pemerintah desa dinilai mempunyai peran untuk meningkatkan perekonomian di pedesaan.

Pemerintah desa perlu men­­­dukung pertanian, sebab, bela­kangan ini, harga komoditas te­rus mengalami tren penurunan. Se­­perti sawit hingga sumber daya mineral dan batubara (minerba).

Dia juga meminta pemerintah daerah jangan mempersulit warga desa mendapatkan kartu sehat, dan kartu pintar, serta meningkatkan akses perumahan. “Artinya ketika ada kebun juga tidak efektif meningkatkan kesejahteraan, infrastruktur yang baik untuk masyarakat, tidak sekedar pemanis saja,” lanjut Ghazali.

RI Krisis

Indonesia dinilai telah me­masuki masa krisis. Hal ini mengacu pada faktor semakin anjloknya nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ke level Rp14.700 per USD.

Padahal, Presiden Joko Widodo (Jo­kowi) telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi tahap I, namun kenyataannya masih belum membaiknya kondisi pere­konomian dalam negeri.

Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Beni Pramula men­jelas­kan, selain anjloknya Rupiah, ada beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa ne­gara Indonesia sedang me­ngalami krisis moneter. 

Hal itu terlihat dari defisit neraca pembayaran yang besar karena inflasi yang tidak terkontrol, hutang luar negeri yang semakin melambung, suku bunga tinggi dan kurs mata uang tidak seimbang. “Tren pelemahan nilai tukar Rupiah dan saham merupakan respons pasar setelah men­cermati kepemimpinan Jokowi-JK,” kata Beni, Minggu (27/9).

Lebih lanjut, Beni menuturkan pen­yebab terjadinya krisis eko­nomi tersebut karena ke­gagalan negara dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang ber­dampak langsung ke masyarakat. 

“Ini merupakan kegagalan negara dalam merumuskan ke­bijakan ekonomi makro yang tercermin dari kombinasi nilai tukar yang kaku. Dengan demikian berarti ada regulasi fiskal yang bocor, inflasi yang merupakan hasil dari apresiasi nilai tukar efektif riil, defisit neraca pembayaran dan pelarian modal yang lengah dari perhatian pe­merintah,” tuturnya. (OZ)

Berita Lainnya