BERITASIMALUNGUN.COM, Jakarta - Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) mengimbau agar pemerintan daerah Sumatera
Utara (Pemda Sumut) melakukan penghentian sementara (moratorium)
pemasangan karamba jaring apung (KJA) di Danau Toba. Itu diperlukan agar
lingkungan di sekitar Danau Toba dapat kembali terjaga dan
berkelanjutan, sehingga upaya untuk menjadikan danau tersebut sebagai
Geopark Dunia menjadi lebih mudah.
Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto mengungkapkan, untuk
menjaga keseimbangan alam dan lingkungan Danau Toba maka diperlukan
keterlibatan masyarakat sekitar, khususnya lingkungan perairan danau
tersebut.
“Kami juga mengimbau kepada masyarakat sekitar Danau Toba,
untuk terus mengawal usaha ini dan menjadi peraturan yang bisa
diterapkan. Seperti penertiban KJA atau zonasi dan apabila diperlukan
melakukan moratorium pemasangan KJA di Danau Toba, sehingga
lingkungannya dapat kembali terjaga dan berkelanjutan,” kata dia dalam
keterangan tertulisnya, Senin (30/11).
KKP sendiri berupaya melakukan penebaran (restocking) 22 ribu benih
ikan di Danau Toba yang terdiri atas ikan tawes, nila, dan mas, guna
mengembalikan keseimbangan Danau Toba. Jenis-jenis ikan yang ditebar ini
adalah ikan perairan umum.
“Melalui restocking ini, kami harapkan
terjadi keseimbangan alam dan lingkungan semakin terjaga. Kami imbau
masyarakat sekitar Danau Toba untuk terus mengawal usaha ini,” jelas
dia.
Penjabat Bupati Toba Samosir Hasiholan Silaen mengatakan, untuk
menjaga populasi ikan yang ada di Perairan Danau Toba, masyarakat harus
menghindari penangkapan ikan ukuran kecil ataupun yang sedang bertelur.
“Kalau kami secara konsisten melakukan hal tersebut, maka ikan yang
ditebar akan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar,” papar dia.
Menurut dia, dalam upaya memasukkan Danau Toba ke dalam salah satu
Geopark Dunia, pemerintah memang harus menata ulang peruntukan Danau
Toba sehingga lebih teratur dan rapi. Karena banyak hal yang terkait di
Danau Toba ini, seperti pariwisata, transportasi, dan juga perikanan.
“Ini harus terpadu dan saling mendukung, sehingga sama-sama berkembang
dan memberikan manfaat,” jelas dia.
Slamet menambahkan, pengelolaan perairan umum didasarkan pada Culture
Base Fisheries (CBF). KKP akan membentuk kelompok-kelompok CBF untuk
mengelola perikanan di perairan umum.
“Sebelumnya dapat diawali dengan
pelatihan-pelatihan sebagai cara pengenalan terhadap CBF. Melalui CBF
ini diharapkan pengelolaan perikanan di perairan umum dapat mendukung
perikanan budidaya yang berkelanjutan,” jelas Slamet. (SP)
0 Comments