Home » , , » Mangindar Simbolon Keberatan Kebijakan Pemerintah Menutup PT Aquafarm di Danau Toba

Mangindar Simbolon Keberatan Kebijakan Pemerintah Menutup PT Aquafarm di Danau Toba

Written By Berita Simalungun on Thursday, 21 January 2016 | 12:03

Keramba Jaring Apung (KJA) PT Aquafarm Nusantara di Danau Toba.IST citizendaily.net
BERITASIMALUNGUN.COM, Samosir-Mantan Bupati Samosir Mangindar Simbolon menyesalkan sikap para pengamat, akademisi dan sejumlah lembaga di Sumatera Utara (Sumut), yang menilai PT aquafarm haruslah segera ditutup karena dianggap mencemari lingkungan di kawasan Danau Toba.

Menurutnya, PT Aquafarm dari sisi pemerhati lingkungan masih berada di ambang batas, manajemennya juga memiliki konsultan, dan dari sisi lingkungan secara global, manajemennya masih dianggap ramah lingkungan, meskipun budidaya ikan berada di kawasan Danau Toba tersebut.

“Dalam hal ini jangan hanya berpikiran secara parameter atau ukuran pada saat ini saja, tetapi haruslah berpikir secara jangka panjang,” ujar Mangindar kepada Media Rabu (20/1), seperti dikutip dari medanbagus.

Dikatakanya, selama ini terlalu banyak pendapat menilai membangun destinasi wisata yang akan dilakukan lima menteri akan menjadi terhambat disebabkan masih banyaknya keramba yang berada di Danau Toba. 

Sehingga, hal ini haruslah ditetapkan terlebih dahulu, apakah ingin dijadikan sebagai destinasi wisata atau budidaya ikan. Jika destinasi wisata maka Danau Toba haruslah disterilkan dari segala hal yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Pendapat-pendapat ini menyebabkan pihak manajemen PT Aquafarm khawatir.

Padahal katanya, mengenai Danau Toba, terlalu banyak lembaga yang menanganinya tetapi masih jalan secara sendiri-sendiri. “Inilah yang harus diatur terlebih dahulu ke dalam suatu aturan yang terprosedur dan pengelolanya juga haruslah sejalan, agar terwujud destinasi wisata yang diharapkan,” ucapnya.

Lebihlanjut dikatakannya, PT Aquafarm memang sudah banyak yang meributkan, terutama Hotel Niagara yang berulangkali sudah dipanggil. 

Perusahaan-perusahaan ini, dianggap produk-produk yang mereka miliki menyebabkan pencemaran lingkungan, seperti makanan ikan (pelet). Hal ini, dirinya juga sudah membicarakannya kepada pihak manajemen PT Aquafarm, semasa ia masih menjabat sebagai Bupati.

“Untuk jangka panjang, secara teori memang dikhawatirkan akan ada akumulasi yang suatu saat merusak lingkungan, karena Danau Toba akan terkontaminasi dengan bahan kimia dalam makanan ikan. Karena itu saya sarankan hingga ke pusat, yakni ke Komisi VII DPR RI. 

Dalam hal ini, saya menyampaikan apalagi negara kita adalah negara hukum dan mereka juga memiliki ijin tetapi tentu ada batas sebagai penanaman permodalan asing. Jika ijinnya sudah habis, jangan lagi diperpanjang  sesuai dengan kriteria yang terprosedur, tetapi sebelum ijinnya habis janganlah ujug-ujug, seolah-olah kita minta diberhentikan. 

Inikan sudah melanggar asas. Nah, maksudnya, seluruh keramba harus dihentikan namun sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan batas ijinnya, sehingga pihak perusahaan pun merasa diberikan waktu,” tegasnya.

Dia menambahkan, hal ini merupakan menjadi salah satu tugas Badan Pelaksana-Badan Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba (BP-BKPEKDT), yang akan memberikan rekomendasi dalam hal lingkungan. 

“BP-BKPEKDT itu adalah lembaga independen bukan pemerintah, selama ini mereka terkesan serba salah. Namun, meskipun begitu harapan kita mereka berani mengedepankan kebenaran walaupun sakit, demi terwujudnya destinasi wisata Danau Toba,” ucapnya.

Namun, lanjutnya, meskipun begitu, dirinya bersyukur saat ini Danau Toba akan dilembagakan dalam payung hukum yang kuat. 

“Selama ini kita juga sudah membuat forum pada tahun 2007, yang bernama komunikasi pembangunan kawasan Danau Toba (Lake Toba Regional Management Forum), yang antara lain membahas masalah pariwisata dan masalah yang lainnya, namun, tidak ada otoritas didalamnya, sehingga kita tidak bisa berbuat banyak. 

Karena itu, dalam hal ini, teman-teman menyarankan kepada saya, haruslah power full yakni ada kekuatan, ada anggaran, ada fasilitas dan harus langsung ke Presiden. Dengan demikian maka berbagai masalah menjadi ada penyelesaian.

Disinggung mengenai alokasi anggaran untuk pembangunan destinasi wisata sebesar Rp 12 triliun dari APBN, Mangindar menyebutkan, tidak mengetahui pasti, namun dia berharap semoga destinasi ini bisa dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab. 

Soal anggaran tidak menjadi masalah, karena alokasi Rp 12 triliun masihlah dianggap terlalu kecil, tetapi hal itu tidaklah menjadi suatu hal yang penting.

“Yang harus diutamakan adalah keseriusan terlebih dahulu dalam membangun destinasi wisata Danau Toba ini. Koordinator yang ditunjuk juga harus tepat dan kompeten dibidangnya serta dapat sejalan,” tukasnya. (MBS)
Share this article :

Post a Comment