 |
| Keramba Jaring Apung (KJA) PT Aquafarm Nusantara di Danau Toba.IST citizendaily.net |
BERITASIMALUNGUN.COM, Samosir-Mantan Bupati Samosir Mangindar Simbolon
menyesalkan sikap para pengamat, akademisi dan sejumlah lembaga di
Sumatera Utara (Sumut), yang menilai PT aquafarm haruslah segera ditutup
karena dianggap mencemari lingkungan di kawasan Danau Toba.
Menurutnya, PT Aquafarm dari sisi pemerhati lingkungan masih berada
di ambang batas, manajemennya juga memiliki konsultan, dan dari sisi
lingkungan secara global, manajemennya masih dianggap ramah lingkungan,
meskipun budidaya ikan berada di kawasan Danau Toba tersebut.
“Dalam hal ini jangan hanya berpikiran secara parameter atau ukuran
pada saat ini saja, tetapi haruslah berpikir secara jangka panjang,”
ujar Mangindar kepada Media Rabu (20/1), seperti dikutip dari
medanbagus.
Dikatakanya, selama ini terlalu banyak pendapat menilai membangun
destinasi wisata yang akan dilakukan lima menteri akan menjadi terhambat
disebabkan masih banyaknya keramba yang berada di Danau Toba.
Sehingga,
hal ini haruslah ditetapkan terlebih dahulu, apakah ingin dijadikan
sebagai destinasi wisata atau budidaya ikan. Jika destinasi wisata maka
Danau Toba haruslah disterilkan dari segala hal yang dapat menyebabkan
pencemaran lingkungan. Pendapat-pendapat ini menyebabkan pihak manajemen
PT Aquafarm khawatir.
Padahal katanya, mengenai Danau Toba, terlalu banyak lembaga yang
menanganinya tetapi masih jalan secara sendiri-sendiri. “Inilah yang
harus diatur terlebih dahulu ke dalam suatu aturan yang terprosedur dan
pengelolanya juga haruslah sejalan, agar terwujud destinasi wisata yang
diharapkan,” ucapnya.
Lebihlanjut dikatakannya, PT Aquafarm memang sudah banyak yang
meributkan, terutama Hotel Niagara yang berulangkali sudah dipanggil.
Perusahaan-perusahaan ini, dianggap produk-produk yang mereka miliki
menyebabkan pencemaran lingkungan, seperti makanan ikan (pelet). Hal
ini, dirinya juga sudah membicarakannya kepada pihak manajemen PT
Aquafarm, semasa ia masih menjabat sebagai Bupati.
“Untuk jangka panjang, secara teori memang dikhawatirkan akan ada
akumulasi yang suatu saat merusak lingkungan, karena Danau Toba akan
terkontaminasi dengan bahan kimia dalam makanan ikan. Karena itu saya
sarankan hingga ke pusat, yakni ke Komisi VII DPR RI.
Dalam hal ini,
saya menyampaikan apalagi negara kita adalah negara hukum dan mereka
juga memiliki ijin tetapi tentu ada batas sebagai penanaman permodalan
asing. Jika ijinnya sudah habis, jangan lagi diperpanjang sesuai dengan
kriteria yang terprosedur, tetapi sebelum ijinnya habis janganlah
ujug-ujug, seolah-olah kita minta diberhentikan.
Inikan sudah melanggar
asas. Nah, maksudnya, seluruh keramba harus dihentikan namun sesuai
dengan prosedurnya, sesuai dengan batas ijinnya, sehingga pihak
perusahaan pun merasa diberikan waktu,” tegasnya.
Dia menambahkan, hal ini merupakan menjadi salah satu tugas Badan
Pelaksana-Badan Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba
(BP-BKPEKDT), yang akan memberikan rekomendasi dalam hal lingkungan.
“BP-BKPEKDT itu adalah lembaga independen bukan pemerintah, selama ini
mereka terkesan serba salah. Namun, meskipun begitu harapan kita mereka
berani mengedepankan kebenaran walaupun sakit, demi terwujudnya
destinasi wisata Danau Toba,” ucapnya.
Namun, lanjutnya, meskipun begitu, dirinya bersyukur saat ini Danau
Toba akan dilembagakan dalam payung hukum yang kuat.
“Selama ini kita
juga sudah membuat forum pada tahun 2007, yang bernama komunikasi
pembangunan kawasan Danau Toba (Lake Toba Regional Management Forum),
yang antara lain membahas masalah pariwisata dan masalah yang lainnya,
namun, tidak ada otoritas didalamnya, sehingga kita tidak bisa berbuat
banyak.
Karena itu, dalam hal ini, teman-teman menyarankan kepada saya,
haruslah power full yakni ada kekuatan, ada anggaran, ada fasilitas dan
harus langsung ke Presiden. Dengan demikian maka berbagai masalah
menjadi ada penyelesaian.
Disinggung mengenai alokasi anggaran untuk pembangunan destinasi
wisata sebesar Rp 12 triliun dari APBN, Mangindar menyebutkan, tidak
mengetahui pasti, namun dia berharap semoga destinasi ini bisa
dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab.
Soal anggaran tidak
menjadi masalah, karena alokasi Rp 12 triliun masihlah dianggap terlalu
kecil, tetapi hal itu tidaklah menjadi suatu hal yang penting.
“Yang harus diutamakan adalah keseriusan terlebih dahulu dalam
membangun destinasi wisata Danau Toba ini. Koordinator yang ditunjuk
juga harus tepat dan kompeten dibidangnya serta dapat sejalan,”
tukasnya. (MBS)
0 Comments