Meretas Jalan Kemerdekaan Pers Nasional

BERITASIMALUNGUN.COM-"PWI sudah menang sejarah. PWI juga terbentuk sebagai kebutuhan zaman. Semua wartawan dan perkumpulannya di negeri ini pada awal kemerdekaan sudah sadar bahwa mereka, sekarang kita semua, harus bersatu membela kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Ini pula mengapa nama yang disepakati adalah Persatuan Wartawan Indonesia. Keindonesiaan yang harus dijaga."

Jakob Oetama, pendiri Kompas Gramedia, mengemukakan kalimat di atas saat menerima kehadiran Panitia Pusat Hari Pers Nasional (HPN) pada medio 2013. Mantan Sekretaris Jenderal PWI Pusat itu termasuk salah seorang tokoh pers yang banyak mencurahkan perhatiannya untuk pers nasional, terutama dalam pengembangan pendidikan wartawan dan manajemen pers.

Pak Jakob, demikian sapaan akrabnya, juga termasuk yang senantiasa menekankan pesan pentingnya pers nasional dalam situasi dan kondisi apapun harus mengutamakan kepentingan rakyat.

"Kemerdekaan pers jangan hanya mengutamakan freedom from, tetapi juga harus diimbangi freedom for, yaitu kemerdekaan pers untuk rakyat. Membela kepentingan rakyat sudah jadi naluri dan nurani wartawan di mana-mana, juga untuk PWI tentunya," demikian salah satu pesannya.

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional (HPN) mencatat pertimbangan a) bahwa pers nasional Indonesia mempunyai sejarah perjuangan dan peranan yang penting dalam melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila; b) bahwa tanggal 9 Februari merupakan peristiwa bersejarah bagi kehidupan pers nasional Indonesia karena pada tanggal tersebut tahun 1946 terbentuklah organisasi Persatuan Wartawan Indonesia yang merupakan pendukung dan kekuatan pers nasional; c) bahwa dalam rangka terus mengembangkan kehidupan pers nasional Indonesia sebagai pers yang bebas dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila, maka perlu menetapkan tanggal 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional.

Sejarah negeri ini mencatat banyak tokoh perjuangan nasional juga merintis pers dalam menyuarakan sikap kejuangannya. Namun, wartawan dan organisasi profesinya baru sepakat meleburkan diri menjadi satu wadah perjuangan pers nasional melalui Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam kongres di Solo/Surakarta, Jawa Tengah, pada 9 Februari 1946. Hal ini terekam fakta sejarahnya di Museum Pers Nasional di Solo. Di kota ini pula terdapat Cabang Khusus PWI.

Salah seorang tokoh dan saksi sejarah terbentuknya PWI, H. Rosihan Anwar (1922-2011), usai menerima Anugerah Spirit Jurnalisme di acara puncak HPN 9 Februari 2010 di Palembang, Sumatra Selatan (Sumsel), menyampaikan kesaksiannya.

"PWI terbentuk atas kesadaran rasional para wartawan seluruh Indonesia bahwa perjuangan membela tegaknya Republik Indonesia harus didasari rasa bersatu, termasuk profesi wartawan. PWI adalah Sumpah Pemudanya wartawan Indonesia. Wartawan yang sadar untuk berjuang demi Indonesia harus bersatu," ujarnya.

Bahkan, Pak Ros, demikian sapaan akrabnya, menegaskan, "Apa pun dan bagaimanapun perjalanan sejarah negeri ini di kemudian hari, saya tidak pernah ada niat atau pikiran keluar dari perjuangan PWI. Hari Pers Nasional, fakta sejarahnya. Lepas dari PWI dan HPN buat saya sama saja berselingkuh dengan sejarah. Apalagi, saya ada dalam bagian sejarah ini."

Pak Ros pernah menjadi Ketua Umum PWI Pusat periode 1968-1974 didampingi Jakob Oetama selaku sekretaris jenderal. BM Diah (1917-1996) dalam periode yang sama juga menjadi Ketua Umum PWI Pusat. Sejarah mencatat PWI periode tersebut memiliki kepengurusan ganda.

"Inilah PWI, yang anggotanya bebas berdebat bahkan bertikai keras membela independensi dan ideologinya, tetapi tetap dalam satu wadah bersama. PWI terbukti bisa menyelesaikan masalahnya karena sadar perjuangan profesi wartawan juga harus profesional. Tidak boleh stagnan, mati ide," ujar Pak Ros.

Pak Ros, wartawan multitalenta yang juga sastrawan, tokoh perfilman nasional, dan pendiri Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI) tersebut juga menegaskan, "Saya dan BM Diah secara pribadi tetap baik. Keluarga kami juga bersahabat. Memang urusan prinsip masing-masing bisa berbeda keras. Saya dan BM Diah dalam perbedaan pendapat di PWI, punya satu garis tegas yang sama, yaitu PWI tidak boleh bubar. PWI harus besar dan rasional untuk kepentingan Indonesia. Indonesia adalah nama dan pilihan terakhir semua anggota PWI."

Komunitas Hari Pers Nasional (HPN) kini melibatkan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Dewan Pers, Serikat Perusahaan perS (SPS), Serikat Grafika Pers (SGP), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI).

Ketua Umum PWI Pusat periode 2008-2013, H. Margiono, selaku Penanggung jawab HPN menyerap aspirasi para pemangku kepentingan dengan menetapkan tema sentral Hari Pers Nasional (HPN) sejak 9 Februari 2009 hingga 2013 adalah "Kemerdekaan Pers dari dan untuk Rakyat", sedangkan tema ikutannya disesuaikan dengan perkembangan setiap tahun.

Margiono, yang terpilih menjadi Ketua Umum PWI Pusat hasil Kongres PWI di Banda Aceh pada 29 Juli 2008, menyatakan bahwa sejarah organisasinya tidak terlepas dari semangat menjaga solidaritas insan pers nasional yang merdeka untuk kepentingan rakyat Indonesia.

"Solidaritas ini bukan hanya bagi anggota PWI, melainkan harus pula berlangsung bagi semua wartawan Indonesia. Bahkan, kami senantiasa menjalin solidaritas dengan wartawan internasional melalui kerja sama antarorganisasi pers," ujar salah seorang Direktur Jawa Pos National Network (JPNN) itu.

HPN setiap tahun diadakan di lokasi berbeda, yang keputusannya disahkan dalam rapat pleno komunitas pers nasional. Sejumlah pertimbangan menjadi hal utama untuk menetapkan provinsi yang ibu kotanya akan menjadi tuan rumah HPN. Komunitas HPN sepakat bahwa tuan rumah kegiatan acara puncak yang dihadiri oleh Presiden tidak harus di kota dan provinsi yang sudah maju.

"Bahkan, tuan rumah HPN kalau perlu bukanlah kota dan provinsi sejahtera. Tugas pers, kitalah, yang membantu mereka bisa jauh lebih maju," kata Margiono dalam rapat pleno komunitas pers nasional pada medio Agustus 2010, menjelang terpilihnya Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai tuan rumah HPN 9 Februari 2011.

Dihitung sejak terpilihnya H.Margiono sebagai Ketua Umum PWI Pusat, maka inilah perjalanan Hari Pers Nasional pada periodenya.

HPN 2009 di Jakarta

Penyelenggaraan HPN 2009 berlangsung di Jakarta bersamaan dengan tahun politik nasional, yakni pemilihan umum legislatif dan pemilihan Presiden RI periode 2009-2014. Komunitas pers nasional memilih wartawan senior Marah Sakti Siregar (Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat, salah satu pimpinan di Cek & Ricek) menjadi ketua panitia pelaksana.

HPN 2009 membangkitkan sejumlah tradisi baru, antara lain:

1. Anugerah Jurnalistik Pembangunan Adinegoro diadakan kembali, dan terbuka bagi seluruh wartawan warga negara Indonesia. Dua kategori utama diperebutkan, yakni karya jurnalistik investigasi, dan karya jurnalistik foto.

2. Anugerah Medali Emas Kemerdekaan Pers diberikan kepada individu, dan instansi yang dinilai komunitas pers nasional membela kemerdekaan pers untuk kepentingan rakyat. Panitia Pusat HPN bekerja sama dengan Dewan Pers mencari calon peraih anugerah ini:

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima Anugerah Medali Emas Kemerdekaan Pers 2009 karena dinilai sebagai pribadi dan pejabat publik yang mengutamakan hak jawab dalam menyelesaikan kasus sengketa dengan pers.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) menerima Anugerah Medali Emas Kemerdekaan Pers 2009 karena dinilai sebagai instansi/lembaga negara yang lebih mengutamakan hak jawab dan mediasi Dewan Pers dalam menyelesaikan perkara sengketa pemberitaan dengan pers.

3. Anugerah Medali Emas Spirit Jurnalisme diberikan kepada insan pers yang memberikan semangat kejuangan profesional yang patut menjadi inspirasi dan merupakan aspirasi tidak mengenal lelah dalam mengutamakan kemajuan pers. Dahlan Iskan, wartawan dan pendiri Jawa Pos National Network (JPNN), mendapat anugerah ini karena tetap berkarya jurnalistik saat menjalani operasi transplantasi hati akibat penyakit kanker akut yang dideritanya.

4. Acara puncak HPN 2009 yang berlangsung di Tennis in Door, Senayan, Jakarta, juga dimeriahkan tayangan Empat Mata dipandu Tukul Arwana (Riyanto) secara langsung tayang (live) hasil kerja sama dengan Trans Corp.

HPN 2010 di Palembang

Penyelenggaraan HPN 2010 berlangsung di Palembang, Sumatra Selatan (Sumsel), dan komunitas pers nasional memilih wartawan senior Atal Depari (Ketua Bidang Daerah PWI Pusat) menjadi ketua panitia pelaksana. Palembang, ibu kota provinsi Sumatra Selatan, dipilih menjadi tuan rumah HPN 2010 untuk mendukung promosi wisata dan pendidikan, serta pembangunan ekonomi.

HPN Palembang mencatat sejumlah tradisi baru selain melanjutkan kegiatan sebelumnya, antara lain:

1. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan sekaligus memberikan kuliah perdana untuk Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) yang diprakarsai PWI bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Nasional dan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (UNESCO).

2. Press Card Number One (PCNO) atau Kartu Pers Nomor Satu diberikan kepada insan pers nasional yang antara lain kiprahnya diakui secara nasional maupun internasional. Panitia Pusat HPN membentuk panitia khusus untuk penentuan kriteria dan nama-nama penerima PCNO. Dalam perkembangannya PCNO memiliki komunitas yang aktif dalam serangkaian diskusi mengenai masalah aktual. Sebanyak 83 tokoh menerima PCNO 2010.

4. Anugerah Medali Emas Kemerdekaan Pers diberikan kepada individu dan instansi yang dinilai komunitas pers nasional membela kemerdekaan pers untuk kepentingan rakyat. Panitia Pusat HPN bekerja sama dengan Dewan Pers mencari calon peraih anugerah ini:

Mahkamah Agung (MA) menerima Anugerah Medali Emas Kemerdekaan Pers 2009 karena dinilai sebagai instansi/lembaga negara yang mendukung kemerdekaan pers untuk kepentingan publik melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang menyebutkan Ketua MA mengimbau para hakim meminta pendapat Dewan Pers dalam menangani kasus berkaitan dengan pers.

MA sesuai aturan kenegaraan tidak diperkenankan menerima penghargaan/hadiah berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta menjaga independensi kelembagaannya. Ketua MA, Harifin Tumpa, hadir sebagai penghormatan dalam acara puncak HPN, namun tidak diagendakan menerima langsung medali emas dari HPN.

5. Anugerah Medali Emas Spirit Jurnalisme diberikan kepada insan pers yang memberikan semangat kejuangan profesional yang patut menjadi inspirasi dan merupakan aspirasi tidak mengenal lelah dalam mengutamakan kemajuan pers:

Rosihan Anwar menerima medali emas tersebut karena dinilai tetap eksis berkarya jurnalistik, mengembangkan pendidikan kewartawanan, bahkan aktif menerbitan buku catatan jurnalistiknya.

6. Anugerah Pena Emas diberikan PWI kepada dua tokoh, yakni Alex Noerdin selaku Kepala Daerah Sumatra Selatan (Sumsel) yang mendukung pengembangan pers, termasuk Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) untuk pertama kali diadakan di Palembang. Selain itu, Tarman Azzam (Ketua Umum PWI Pusat sebelum H.Margiono) menerima Pena Emas karena peran sertanya dalam mengembangkan kegiatan pers nasional secara konsisten.

HPN 2011 di Kupang

Penyelenggaraan HPN 2011 berlangsung di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan komunitas pers nasional memilih wartawan senior Priyambodo RH (Ketua Bidang Multimedia PWI Pusat, Direktur Eksekutif Lembaga Pers Dr. Soetomo/LPDS, dan wartawan/ombudsman Kantor Berita ANTARA) menjadi ketua panitia pelaksana. Kupang dipilih menjadi tuan rumah HPN 2011 untuk mendukung promosi wisata dan pendidikan, serta pembangunan industri rakyat maupun daerahnya. NTT tercatat sebagai salah satu wilayah yang memerlukan bantuan pers nasional untuk meningkatkan potensi pembangunan daerahnya.

HPN Kupang mencatat sejumlah tradisi baru maupun melanjutkan kegiatan sebelumnya, antara lain:

1. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pesan khusus dalam acara puncak HPN 2011 dengan mengundang 40 pengusaha nasional berskala bisnis multinasional guna membantu pembangunan daerah NTT. Presiden dan Ibu Negara Hj. Ani Yudhoyono juga meluangkan waktu menginap di wilayah perbatasan RI-Timor Leste, Atambua.

Ibu Negara dalam HPN 2011 juga meresmikan pemanfaatan Mobil Pintar dan Rumah Pintar, yakni program pendidikan bagi anak-anak di rumah dan mobil khusus berisi sarana kebutuhan dasar pendidikan.

2. Press Card Number One (PCNO) atau Kartu Pers Nomor Satu diberikan kepada insan pers nasional yang antara lain kiprahnya diakui secara nasional maupun internasional. Panitia Pusat HPN membentuk panitia khusus untuk penentuan kriteria dan nama-nama penerima PCNO. Dalam perkembangannya, PCNO memiliki komunitas yang aktif dalam serangkaian diskusi mengenai masalah aktual. Sebanyak 54 tokoh menerima PCNO 2011.

3. Anugerah Jurnalistik Pembangunan Adinegoro diadakan kembali, dan terbuka bagi seluruh wartawan warga negara Indonesia dengan cakupan kategori karya jurnalistik investigasi untuk media cetak, radio maupun televisi, dan karya jurnalistik foto. Panitia Pusat HPN 2011 memulai adanya kategori Anugerah Inovasi Jurnalistik untuk kategori infotainmen, dan media jejaring sosial ranah jurnalisme berinternet (cyberjournalism).

4. Anugerah Medali Emas Spirit Jurnalisme diberikan kepada insan pers yang memberikan semangat kejuangan profesional yang patut menjadi inspirasi dan merupakan aspirasi tidak mengenal lelah dalam mengutamakan kemajuan pers.

Jakob Oetama menerima medali emas tersebut karena dinilai tetap eksis berkarya jurnalistik, mengembangkan pendidikan kewartawanan, bahkan aktif menerbitan buku, serta pengembangan manajemen perusahaan pers. Namun, Jakob Oetama berhalangan hadir ke Kupang sehingga penyerahan medali emasnya berlangsung di Aula TVRI, Senayan, Jakarta, dilanjutkan dengan talkshow Pak Jakob dengan komunitas pers nasional yang ditayangkan TVRI.

5. Medali Emas Persaudaraan Pers (Gold Medal Award of Press Brotherhood) diberikan kepada lembaga asing yang mendukung persaudaraan dengan pers nasional. Medali ini untuk pertama kalinya diberikan dalam acara puncak HPN. Pers dan pemerintah Timor Leste dan komunitas pers Malaysia adalah penerima medali emas ini.

6. Anugerah Hari Pers Nasional (HPN) Award diberikan kepada wartawan ataupun invidu dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mendukung kemerdekaan pers untuk kepentingan rakyat. HPN Award 2011 diberikan kepada Indonesia Corruption Watch (ICW), Agus Susanto (fotografer harian Kompas) dan Jurnasyanto Sukarno (fotografer harian Jakarta Globe) yang keduanya mengabadikan kehadiran terdakwa kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan menonton pertandingan tenis di Bali, serta Surya Fachrizal Ginting (wartawan Suara Hidayatullah) yang tertembak tentara Israel saat meliput di area konflik di Jalur Gaza di Kapal Marvi Marmara.

7. Penerbitan buku jurnalisme karya para wartawan Indonesia menjadi tradisi baru yang dikelola Panitia Pusat HPN. Sebanyak 18 judul buku diterbitkan dalam HPN 2011.

HPN 2012 di Jambi

Penyelenggaraan HPN 2012 berlangsung di Jambi dan komunitas pers nasional memilih wartawan senior Marten Selamet Susanto (Pemimpin Redaksi Koran Jakarta dan pengurus harian PWI Pusat) menjadi ketua panitia pelaksana. Jambi dipilih menjadi tuan rumah HPN 2012 untuk mendukung promosi wisata dan pendidikan, serta pembangunan industri pariwisata.

HPN Jambi yang bertema "Kemerdekaan Pers dari dan untuk Rakyat. Pers Merdeka, Bangsa Jaya" mencatat sejumlah tradisi baru maupun melanjutkan kegiatan sebelumnya, antara lain:

1. Press Card Number One (PCNO) atau Kartu Pers Nomor Satu diberikan kepada insan pers nasional yang antara lain kiprahnya diakui secara nasional maupun internasional. Panitia Pusat HPN membentuk panitia khusus untuk penentuan kriteria dan nama-nama penerima PCNO. Dalam perkembangannya PCNO memiliki komunitas yang aktif dalam serangkaian diskusi mengenai masalah aktual. Sebanyak 44 tokoh menerima PCNO 2012.

2. Anugerah Jurnalistik Pembangunan Adinegoro diadakan kembali, dan terbuka bagi seluruh wartawan warga negara Indonesia dengan cakupan kategori untuk karya jurnalistik investigasi untuk media cetak, radio maupun televisi, dan karya jurnalistik foto. Panitia Pusat HPN 2012 juga memberikan Anugerah Inovasi Jurnalistik untuk kategori infotainmen, dan media jejaring sosial ranah jurnalisme berinternet (cyberjournalism).

Atmakusumah Astraatmadja menerima medali emas tersebut karena dinilai tetap eksis berkarya jurnalistik, mengembangkan pendidikan, dan aktif menerbitkan buku jurnalisme.

4. Medali Emas Persaudaraan Pers (Gold Medal Award of Press Brotherhood) diberikan kepada lembaga asing yang mendukung persaudaraan dengan pers nasional. Medali ini diberikan kepada Nihon Shinbun Kyokai Nippon (NSK, sejenis lembaga/asosiasi pers nasional di Jepang) karena selama puluhan tahun memberikan beasiswa pendidikan pers bagi wartawan muda Indonesia.

5. Anugerah Hari Pers Nasional (HPN) Award diberikan kepada wartawan ataupun invidu dan lembaga yang mendukung kemerdekaan pers untuk kepentingan rakyat. HPN Award 2012 diberikan kepada Banjarmasin Post dan Jawa Pos yang membawa nama baik pers nasional di kancah internasional. Kedua media cetak itu meraih penghargaan dari asosiasi pers internasional untuk desain terbaik (Banjarmasin Post), dan media anak muda terbaik (Jawa Pos).

6. Penerbitan buku jurnalisme karya para wartawan Indonesia menjadi tradisi baru yang dikelola Panitia Pusat HPN. Sebanyak 23 judul buku diterbitkan dalam HPN 2012.

HPN 2013 di Manado

Penyelenggaraan HPN 2013 berlangsung di Manado, Sulawesi Utara (Sulut), dan komunitas pers nasional memilih wartawan senior M. Ihsan (Pemimpin Redaksi Warta Ekonomi, dan pengurus harian PWI Pusat) menjadi ketua panitia pelaksana. Manado dipilih menjadi tuan rumah HPN 2013 untuk mendukung promosi wisata, pendidikan, pembangunan industri pariwisata, dan pusat penelitian kelautan internasional.

Perayaan acara puncak HPN berlangsung pada 11 Februari 2013 karena Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, selesai mengadakan muhibah ke luar negeri. Namun, HPN pada 9 Februari 2013 menjadi momentum bersejarah dengan memberikan Anugerah Medali Emas Kemerdekaan Pers kepada BJ Habibie, Presiden RI periode 1998-1999.

BJ Habibie tercatat dalam sejarah nasional telah memprakarsai dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, yang mengamalkan kemerdekaan pers untuk kepentingan rakyat. Dalam acara puncak penganugerahan Medali Emas Kemerdekaan Pers 2013, BJ Habibie secara khusus memberikan orasi berjudul "Kemerdekaan Pers Nasional Dikalbui Cinta". BJ Habibie menyusun orasi tersebut di pesawat yang menerbangkannya dari Jakarta ke Manado.

Pada intinya ia berpendapat bahwa kemerdekaan pers adalah tuntutan zaman yang harus didukung dan difasilitasi semua pihak pendukung demokrasi. "Pers adalah cermin kedewasaan berpolitik satu bangsa dan negara," demikian BJ Habibie.

HPN Manado yang membawa tema "Kemerdekaan Pers dari dan untuk Rakyat. Pers Bermutu, Bangsa Maju" mencatat sejumlah tradisi baru maupun melanjutkan kegiatan sebelumnya, antara lain:

2. Anugerah Jurnalistik Pembangunan Adinegoro diadakan kembali, dan terbuka bagi seluruh wartawan warga negara Indonesia dengan cakupan kategori untuk karya jurnalistik investigasi untuk media cetak, radio maupun televisi, dan karya jurnalistik foto. Panitia Pusat HPN 2013 juga memberikan Anugerah Inovasi Jurnalistik untuk kategori infotainmen, dan media jejaring sosial ranah jurnalisme berinternet (cyberjournalism).

Sabam Siagian menerima medali emas tersebut karena dinilai tetap eksis berkarya jurnalistik, mengembangkan pendidikan kewartawanan dan manajemen perusahaan pers, serta aktif menerbitan buku jurnalisme.

4. Anugerah Hari Pers Nasional (HPN) Award diberikan kepada wartawan ataupun invidu dan lembaga yang mendukung kemerdekaan pers untuk kepentingan rakyat. HPN Award 2013 diberikan kepada Errol Jonathans (Direktur Radio Suara Surabaya) dan Hasudungan (pendidik jurnalistik) karena keduanya memiliki rekam jejak yang panjang dalam mengembangkan pendidikan jurnalisme di berbagai wilayah Indonesia.

5. Penerbitan buku jurnalisme karya para wartawan Indonesia menjadi tradisi baru yang dikelola Panitia Pusat HPN. Sebanyak 25 judul buku diterbitkan dalam HPN 2013.

HPN 2014 di Bengkulu

Penyelenggaraan HPN 2014 berlangsung di Bengkulu dan komunitas pers nasional memilih wartawan senior Rita Sri Hastuti (Pemimpin Redaksi majalah Warisan Indonesia, Pengurus harian PWI Pusat) menjadi ketua panitia pelaksana. Ini kali pertama Panitia HPN diketuai wartawan perempuan.

Bengkulu dipilih menjadi tuan rumah HPN 2014 untuk mendukung promosi wisata, pendidikan, pembangunan industri pariwisata, serta pembangunan industri rakyat maupun daerahnya. Bengkulu tercatat sebagai salah satu wilayah yang memerlukan bantuan pers nasional untuk meningkatkan potensi pembangunan daerahnya.

Perayaan acara puncak HPN berlangsung pada 9 Februari 2014 di Benteng Malbrough dengan dihadiri Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, beserta beberapa menteri Kabinet Indonesia Bersatu kedua.

HPN Bengkulu yang membawa tema "Kemerdekaan Pers dari dan untuk Rakyat. Pers Sehat Rakyat Berdaulat" mencatat sejumlah tradisi baru maupun melanjutkan kegiatan sebelumnya, antara lain:

1. HPN Bengkulu 2014 pada acara puncaknya mencatat hal khusus melalui diberikannya Anugerah Sahabat Pers bagi Presiden RI periode 2004-2009 dan 2009-2014 H. Soesilo Bambang Yudhoyono, yang dinilai sepanjang masa jabatannya sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan RI dinilai mampu menjaga hubungan baiknya dengan komunitas pers nasional maupun global.

2. Anugerah Jurnalistik Pembangunan Adinegoro diadakan kembali dan terbuka bagi seluruh wartawan warga negara Indonesia dengan cakupan kategori untuk karya jurnalistik investigasi untuk media cetak, radio maupun televisi, dan karya jurnalistik foto. Panitia Pusat HPN 2014 juga memberikan Anugerah Inovasi Jurnalistik untuk kategori infotainmen dan media jejaring sosial ranah jurnalisme berinternet (cyberjournalism).

3. Anugerah Medali Emas Spirit Jurnalisme diberikan kepada insan pers yang memberikan semangat kejuangan profesional yang patut menjadi inspirasi dan merupakan aspirasi tidak mengenal lelah dalam mengutamakan kemajuan pers. Wartawan senior dari Makassar, Sulawesi Selatan, Rahman Arge, menerima medali emas tersebut karena dinilai tetap eksis berkarya jurnalistik, mengembangkan pendidikan kewartawanan dan aktif menerbitan buku jurnalisme.

4. Penerbitan buku jurnalisme karya para wartawan Indonesia menjadi tradisi baru yang dikelola Panitia Pusat HPN. Sebanyak 25 judul buku diterbitkan dalam HPN 2014.

HPN 2015 di Batam, Kepulauan Riau

Penyelenggaraan HPN 2015 berlangsung di Batam, Kepulauan Riau (Keppri) dan komunitas pers nasional memilih wartawan senior Sasongko Tedjo (Pemimpin Umum harian Suara Merdeka, Pengurus harian PWI Pusat) menjadi ketua panitia pelaksana.

Batam dipilih menjadi tuan rumah HPN 2015 untuk mendorong kedaulatan negeri maritim dengan berbagai peluang sekaligus tantangan maupun daya saingnya dalam tatanan masyarakat internasional. Keppri tercatat sebagai salah satu wilayah yang memerlukan bantuan pers nasional untuk meningkatkan potensi kemaritimannya. Rangkaian acaranya diadakan di tiga tempat, yaitu di Batam, Pulau Penyengat, dan Tanjungpinang sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mempromosikan Keppri.

Perayaan acara puncak HPN berlangsung pada 9 Februari 2014 di Hotel Harmoni One, Batam dengan dihadiri Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla beserta beberapa menteri Kabinet Kerja.

HPN Batam yang membawa tema "Kemerdekaan Pers dari dan untuk Rakyat. Pers Sehat Bangsa Hebat" ini mencatat sejumlah tradisi baru maupun melanjutkan kegiatan sebelumnya, antara lain:

1. HPN Batam 2015 menyelenggarakan Konvensi Bahasa Indonesia di Pulau Penyengat. Ini konvensi bahasa pertama dalam penyelenggaraan HPN selama ini. Salah satu yang paling pokok dari Konvensi Bahasa ini adalah deklarasi bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu di Pulau Penyengat. Konvensi Bahasa dalam HPN 2015 ini juga membawa pesan nasionalisme melalui Konvensi Bahasa Indonesia yang menjadi salah satu unsur penting dalam mempersatukan bangsa dan negara Indonesia.

2. Konvensi tentang kemaritiman diselenggarakan dengan membawa pesan kekinian dan masa depan bangsa Indonesia dalam bidang maritim. Kemudian juga Konvensi Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) membawa pesan kemampuan daya saing bangsa dan negara Indonesia mengisi tata kelola ekonomi bersama di kawasan Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

3. Selain itu, Konvensi Transparansi Media Massa membawa pesan kemampuan sistem manajemen pers nasional berkaca diri terhadap kinerjanya. International Finance Coorporation (IFC)-World Bank turut menyampaikan kajiannya berkaitan dengan pentingnya transparansi perusahaan pers dan pemiliknya sebagai bentuk akuntabilitas pers untuk publiknya. Komunitas media sosial dan ombudsman, serta pengamat media massa juga menjadi nara sumber dalam acara ini.

4. Anugerah Jurnalistik Pembangunan Adinegoro diadakan kembali dan terbuka bagi seluruh wartawan warga negara Indonesia dengan cakupan kategori untuk karya jurnalistik investigasi untuk media cetak, radio maupun televisi, dan karya jurnalistik foto. Panitia Pusat HPN 2015 juga memberikan Anugerah Inovasi Jurnalistik untuk kategori infotainmen dan media jejaring sosial ranah jurnalisme berinternet (cyberjournalism).

5. Penerbitan buku jurnalisme karya para wartawan Indonesia menjadi tradisi baru yang dikelola Panitia Pusat HPN. Sebanyak 25 judul buku diterbitkan dalam HPN 2015.

Acara puncak HPN di berbagai daerah tersebut di atas senantiasa berkaitan dengan serangkaian acara lainnya, yakni konvensi nasional media massa, dan konvensi nasional bertema aktual bagi kepentingan daerah yang menjadi tuan rumah maupun kepentingan nasional, regional dan global di berbagai daerah. Baik yang dikoordinasikan PWI cabang maupun inisiatif masyarakat dan pemerintah daerah setempat.

Hasil dari seluruh kesimpulan kegiatan konvensi dipadukan oleh Tim Perumus Konvensi HPN, dan sejumlah masukan pentingnya menjadi salah satu bahan pidato yang disampaikan Penanggung jawab HPN dalam acara puncak yang dihadiri Presiden RI dan seluruh pemangku kepentingan pers nasional.

Peringatan Hari Pers Nasional dari Masa ke Masa:

1985 di Jakarta.

1986 di Yogyakarta.

1987 di Jakarta.

1988 di Padang, Sumatra Barat.

1989 di Surabaya, Jawa Timur.

1990 di Ujung Pandang (Sekarang Makassar), Sulawesi Selatan.

1991 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

1992 di Jakarta

1993 di Bandung, Jawa Barat

1994 di Medan, Sumatra Utara.

1995 di Manado, Sulawesi Utara.

1996 di Solo, Jawa Tengah.

1997 di Jakarta.

1998 di Palembang, Sumatra Selatan.

1999 di Jakarta.

2000 di Solo, Jawa Tengah.

2001 di Jakarta.

2002 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

2003 di Bali.

2004 di Jakarta.

2005 di Pekanbaru, Riau.

2006 di Bandung, Jawa Barat.

2007 di Samarinda, Kalimatan Timur.

2008 di Semarang, Jawa Tengah.

2009 di Jakarta

2010 di Palembang, Sumatra Selatan.

2011 di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

2012 di Jambi.

2013 di Manado, Sulawesi Utara.

2014 di Bengkulu, Bengkulu.

2015 di Batam, Kepulauan Riau

2016 di Lombok, Nusa Tenggara Barat

Komponen Pers Penyelenggara HPN 2016

Hari Pers Nasional bukan hanya milik pers, tetapi milik rakyat Indonesia. Karena itu, dalam pelaksanaannya bukan saja dilaksanakan oleh organisasi pers, melainkan juga melibatkan peran serta masyarakat dan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Komponen organisasi pers adalah pendukung utama Hari Pers Nasional, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Serikat Penerbit Suratkabar (SPS), Serikat Grafika Pers (SGP), Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATLI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dengan didukung oleh Dewan Pers (DP).

Berikut profil organisasi pendukung Hari Pers Nasional:

1. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) lahir pada 9 Februari 1946 di Gedung Sasana Suka (kini Gedung Monumen Pers Nasional) di Solo sebagai hasil pertemuan besar para tokoh pers pada saat itu. Peristiwa tersebut sangat bersejarah bagi jurnalis di Indonesia. Kelahiran PWI dijiwai semangat perjuangan yang tinggi sebagai rasa tanggung jawab terhadap kesatuan dan persatuan, serta atas keinginan bersama untuk mewadahi para jurnalis di seluruh Indonesia.

Ketua Umum PWI yang pertama adalah Mr. Sumanang, sedangkan Ketua Umum PWI saat ini adalah H.Margiono. Kini PWI memiliki 14.000 anggota dari 34 cabang se-Indonesia dan Surakarta sebagai cabang khusus karena merupakan kota kelahiran PWI.

2. Serikat Penerbit Suratkabar (SPS)

Lahir di Yogyakarta, 8 Juni 1946. Sejak awal Serikat Perusahaan Pers (SPS) merupakan wadah berkumpulnya para penerbit pers (cetak). Mengalami pasang surut dan dinamika seiring kondisi sosial-politik dan ekonomi negeri ini. Salah satu momentum terpenting organisasi ini dalam mentransformasikan dirinya menjadi organisasi modern, terjadi tahun 2011, bertepatan dengan Kongres XXIII di Bali, 7-9 Juni 2011.

Persis saat usianya genap 65 tahun, SPS melakukan re-branding, mengubah logo, dan mentransformasi dirinya menjadi bukan sekadar organisasi penerbit media cetak (suratkabar, tabloid, dan majalah).

Perubahan nama dan logo organisasi dari Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) menjadi Serikat Perusahaan Pers (SPS), menjadikan SPS kini sebagai organisasi bagi para penerbit perusahaan pers. Tidak sebatas media cetak, tetapi juga terbuka bagi media noncetak (online dan penyiaran). Perubahan ini antara lain juga akibat dorongan dinamika yang terjadi pada bisnis industri media secara global, yang mengasumsikan kini dan masa datang bisnis pers mengarah pada bentuk baru sebagai bisnis informasi.

Apa pun platform medianya, konten atau informasi itulah yang menjadi roh dan produk untuk dipasarkan.

Kini SPS memiliki 471 anggota yang tersebar di 29 cabang seluruh Indonesia. Kontribusi anggota SPS terhadap advertising expenditure seluruh media cetak tahun 2014 yang sebesar Rp36,164 triliun (on gross), diperkirakan mencapai Rp31,1 triliun. Ditilik dari penetrasi pasar per Desember 2013, dari tiras beredar seluruh media cetak yang mencapai 22,3 juta eksemplar, anggota SPS menyumbang sebesar 19 juta eksemplar.

Ketua Umum SPS yang pertama adalah Sjamsuddin Sutan Maksmur, sekarang Ketua Umum SPS adalah Dahlan Iskan.

Dalam HPN 2016 ini, SPS kembali menggelar The 7th Indonesia Print Media Awards (IPMA), The 5th Indonesia Inhouse Magazine Awards (InMA), The 3rd Indonesia Young Readers Awards (IYRA), dan The 5th Indonesia Student Print Media Awards (ISPRIMA) 2016.

3. Serikat Grafika Pers (SGP)

Serikat Grafika Pers (SGP) lahir pada 13 April 1974 di Jakarta atas prakarsa 13 perusahaan pers yang menyadari adanya kesulitan dalam sarana percetakan maupun perlengkapan alat cetak, terlebih pada saat itu teknologi mulai berkembang pesat.

Kelahirannya diawali dengan diselenggarakannya seminar Grafika Pers pada bulan Maret 1974, kemudian diputuskan pada kongres pertama pada Juli 1974. Sebagai Ketua Umum SGP yang pertama adalah HG Rorimpandey dan Ketua Umum SGP saat ini adalah Lukman Setiawan.

4. Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI)

Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) berdiri pada tanggal 20 Desember 1972, sebagai penerus dari persatuan Biro Reklame Indonesia yang telah ada sejak 1 September 1949. Menyadari bahwa iklan merupakan penghasilan utama dari sebuah usaha termasuk media, maka para pengusaha iklan merasa terpanggil untuk mengembangkan periklanan menjadi totalitas kegiatan komunikasi pemasaran. Ketua Umum PPPI pertama ialah Muhammad Napis waktu bernama Persatuan Biro Reklame Indonesia (PBRI) dan Ketua Umum PPPI saat ini adalah Harris Thajeb.

5. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI)

Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) didirikan tanggal 4 Agustus 2000 di Jakarta, merupakan wadah independen yang berfungsi secara aktif memajukan, menampung, dan menyalurkan kepentingan serta kegiatan dengan mengembangkan etika perilaku, tanggung jawab profesional, dan melayani anggotanya demi kepentingan masyarakat di bidang pertelevisian. Anggotanya adalah televisi nasional. Ketua Umum ATVSI yang pertama adalah Karni Ilyas dan Ketua Umum ATVSI saat ini adalah Erick Tohir.

6. Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI)

Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) lahir pada 26 Juli 2002 di Bali, merupakan pencerminan spirit otonomi daerah yang telah membuka kesempatan untuk tumbuh dan berkembangnya pemancar stasiun televisi di daerah. Televisi lokal yang hadir dengan spirit otonomi daerah, sangat di rasakan dampak kehadirannya sebagai warna baru dunia penyiaran Tanah Air.

Berbagai daerah selama ini disadari kurang optimal diangkat dalam wujud audio visual sehingga kehadiran televisi lokal menjadi solusi penting untuk hal tersebut. Dibungkus dengan kemasan lokal yang kental, televisi lokal selalu berupaya mempersembahkan yang terbaik bagi masyarakat dengan kearifan lokal yang berbeda-beda. Ketua Umum ATVLI yang pertama adalah ABG Satria Narada dan Ketua Umum ATVLI saat ini adalah Imawan Mashuri.

7. Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI)

Secara de facto, Radio Siaran Swasta yang muncul awal orde baru pada tahun 1966, masih bersifat kedaerahan. Pada tanggal 16-17 Desember 1974 diselenggarakan Kongres I Radio disusul kelahiran Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI). Kemudian pada1983 di Bandung kata Niaga diganti dengan kata Nasional.

Visinya mewujudkan sinergi antarradio menuju kemajuan industri radio. Ketua Umum PRSSNI yang pertama adalah Ismet Hadad, sedangkan Ketua Umum PRSSNI saat ini adalah Rohmad Hadiwijoyo.

8. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) lahir seiring dengan derasnya arus reformasi sebagai wadah himpunan para jurnalis televisi seluruh indonesia, dibentuk pada 8 Agustus 1988 di Jakarta. Tujuannya ingin mewujudkan kebebasan pers yang profesional dan bertanggung jawab di kalangan jurnalis televisi.

Anggotanya reporter, kameraman, editor video, dan presenter. Ketua Umum IJTI yang pertama adalah Harris Jauhari, sedangkan Ketua Umum IJTI saat ini adalah Yadi Hendriana.

9. Dewan Pers (DP)

Dewan Pers (DP) pertama dibentuk tahun 1968 berdasarkan UU No. 11 Tahun 1966 serta ketentuan-ketentuan pokok pers berfungsi mendampingi pemerintah untuk bersama-sama membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional. Ketua Dewan Pers dahulu dijabat oleh Menteri Penerangan sebagai pejabat ex-officio.

Pada tanggal 23 September 1999, melalui UU No. 40 tahun 1999 yang ditandatangani Presiden BJ Habibie, Dewan Pers menjadi Dewan Pers (yang) independen. Sejak saat itu, pemerintah menyerahkan sepenuhnya urusan pers kepada Dewan Pers, walaupun secara administrasi masih terkait dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sejak awal, Ketua Dewan Pers dijabat secara ex-officio oleh Menteri Penerangan, tetapi sejak reformasi dan sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers, menjadi Dewan Pers Independen. Anggotanya dipilih oleh masyarakat pers dan ketuanya dipilih oleh anggota Dewan Pers terpilih.

Susunan Dewan Pers periode 2013-2016 adalah Prof. Dr. Bagir Manan, SH (ketua), Margiono (wakil ketua), Anthonius Jimmy Silalahi (anggota), I Made Ray Karuna Wijaya (anggota), Imam Wahyudi (anggota), Ir. M. Ridlo Eisy (anggota), Ninok Leksono (anggota), Nezar Patria (anggota), dan Yosep Adi Prasetyo (anggota).

Menjelang HPN 2016 telah terpilih sembilan anggota Dewan Pers periode 2016-2019 yang mulai aktif pada pertengahan Februari 2016. Mereka adalah Hendry Chaeruddin Bangun, Nezar Patria, dan Ratna Komala dari unsur wartawan. Ahmad Djauhar, Jimmy Silalahi, dan Reva Deddy Utama dari unsur pimpinan perusahaan pers. Imam Wahyudi, Sinyo Hary Sarundajang, dan Yosep Adi Prasetyo dari unsur tokoh masyarakat.

Di samping organisasi pers, juga sudah terjalin kemitraan baik dengan pemerintah pusat khususnya kementerian Komunikasi dan Informatika maupun pemerintah daerah yang menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional serta para sponsorship dari dunia usaha sehingga Hari Pers Nasional dapat berjalan dengan baik dan sukses.

Teguh Santosa, Pemimpin Umum Kantor Berita Politik RMOL.co, terpilih sebagai Ketua Panitia HPN 2016. Tema dari HPN 2016 adalah "Pers yang Merdeka Mendorong Poros Maritim dan Pariwisata Nusantara". Selain bekerja sama dengan Pemprov NTB, Panitia HPN juga bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata, TNI Angkatan Laut dan Kementerian Kesehatan.

Menjelang pelaksanaan HPN 2016, komponen pers pendukung dan panitia HPN 2016 telah bertemu dengan sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Presiden RI Joko Widodo, Ketua DPR RI Ade Komaruddin, Ketua DPR RI Irman Gusman, Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani Kiemas, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Dalam HPN 2016, TNI-AL aktif membantu dengan menyediakan kapal KRI Makassar untuk membawa sebagian peserta HPN 2016 dari Surabaya ke Lombok, serta menyediakan tenaga medis untuk mendukung bakti sosial berupa operasi katarak.

Kementerian Pariwisata juga mendukung HPN 2016 dengan mendukung penyelenggaraan empat acara, yaitu workshop tentang wisata bahari, ini diselenggarakan dalam perjalanan kapal dari Surabaya ke Lombok. Selain itu, Lomba Penulisan Pariwisata untuk wartawan media cetak, media online, dan blogger. Hadiahnya, total Rp500 juta dengan hadiah tertinggi Rp100 juta.

Juga ada Pameran Pers Pariwisata Indonesia yang ditangani oleh budayawan Taufiq Rahzen, mengambil tempat di tengah Pameran Pers dan Pembangunan yang diselenggarakan PWI. Tidak kalah menarik adalah program Sadar Wisata berupa bersih-bersih pantai yang didukung oleh ibu-ibu Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) seluruh Indonesia dan anggota TNI-AL.

Juga dalam HPN 2016 mulai digunakan website www.haripersnasional.com yang diharapkan akan menjadi wadah informasi untuk HPN yang akan datang dan seterusnya. Panitia HPN 2016.

Sumber:
www.haripersnasional.com