BeritaSimalungun.com, Raya-Andaikan DR JR Saragih SH MM yang jadi Gubernur Sumatera Utara (Gubsu)
kejadian Parapat dimana Menteri Parawisata Arif Yahya datang dengan
mengenakan pakaian yang bukan pakaian adat suku Simalungun, melainkan
mengenakan pakaian adat suku Batak Toba, tidak akan terjadi.
Gubsu
sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di daerah mestinya memahami benar
karakteristik dan sejarah masing-masing Kabupaten/Kota yang berada di
wilayahnya. Mestinya Gubsu dapat menjelaskan dengan benar kepada
Pemerintah Pusat adan dan tradisi masing-masing daerah.
Demikian
dikatakan Jan Wiserdo Saragih Ketua Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional
Pemuda Simalungun Indonesia (DPP-KNPSI) kepada SS Rabu (24/8).
Jan
Wiserdo mengatakan Gubsu mestinya paham benar adat dan budaya daerah
yang dipimpinnya yang memiliki heterogenitas. Jika ada Even Pemerintah
Pusat di daerah seharusnya Gubsu mengkoordinasi setiap kegiatan agar
sesuai dengan adat dan tradisi daerah masing-masing.
Ingat Indonesia
dibangun berasaskan Kebhinekaan jadi jangan sampai Kebhinekaan tersebut
disingkirkan apalagi sampai berniat menyingkirkan tentu bertentangan
dengan semangat pendirian NKRI ujarnya.
Dengan nada tegas Jan
Wiserdo mengatakan sudah saatnya yang menjadi Gubsu adalah figur yang
memahami adat dan tradisi semua suku yang ada di Sumut, dengan memahami
dan mengenal dengan baik tentu tidak akan terkadi kejadian serupa
bagaimana mungkin ada Menteri yang datang ke sebuah daerah tidak
menggunakan busana daerah tersebut tentu akan menimbulkan
ketersinggungan etnis setempat ujar Jan Wiserdo.
Lebih lanjut Jan
Wiserdo mengatakan jika DR JR Saragih SH MM yang menjadu Gubsu tentu
pelecehan adat dan tradisi Simalungun di tanahnya sendiri tidak akan
terjadi dan saya yakin tidak akan ada lagi pelecehan adat dan tradisi
suku manapun di Sumatera Utara ini terjadi.
DR JR Saragih SH MM adalag
figur yang sudah sangat Indonesia dan mengerti keragaman masing-masing
suku harap diingat orang yang mencintai adat dan tradisinya otomatis
juga mengharagai adat dan tradisi orang lain ujar Jan Wiserdo.
Dengan nada keras Jan Wiserdo mengatakan sehubungan dengan kejadian
pelecehan tersebut pihaknya telah melakukan protes keras dengan
mengirimkan surat yang ditujukan kepada Bapak Ir. Joko Widodo, Presiden
RI di Jakarta, Bapak Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI di Jakarta,
Bapak Arif Yahya, Menteri Pariwisata RI di Jakarta, Bapak T.Erry Nuradi
, Gubernur Sumut di Medan.
Sementara itu Kadis Kominfo Simalungun
Akmal Arif Siregar kepada SS mengatakan bahwa DR JR Saragih SH MM
menangis saat konperensi pers menjelang karnaval pesona danau toba lalu
menunjukkan betapa DR JR Saragih SH MM sangat mencintai adat dan budaya
Simalungun.
Dia sangat mengetahui begaimana seharusnya menghargai adat
dan tradisi setiap daerah. Akan tetapi DR JR Saragih SH MM tidak mau
mempersalahkan pihak lain, dia mengambil tanggung jawab atas kejadian
tersebut dan mengatakan bahwa itu adalah kesalahannya.
Sikap Pak JR
tersebut menunjukkan sikap yang bertanggung jawab.
Ketika ditanya
bagaimana jika pak JR berada diposisi yang lebih tinggi di Sumut akankah
kejadian yang sama tidak terjadi, Akmal Arif Siregar dengan nada
diplomatis mengatakan, bisa saja itu tidak terjadi akan tetapi saya
tidak berada pada kapasitas menjawabnya ujarnya dengan tersenyum.
Sementara itu Ketua DPRD Simalungun Drs Johalim Purba mengatakan
pihaknya menerima tembusan surat DPP-KNPSI tersebut dan menanggapi
isinya Johalim Purba mengatakan wajar saja etnis Simalungun tersinggung
jika adat dan tradisinua dilecehkan. Ekspresi kekecewaan DPP-KNPSI
tersebut juga adalah ekspresi kekecewaan seluruh warga Simalungun.
Dikatakan Johalim Purba kita tidak usah kita berharap agar kejadian yang
sama tidak akan terulang lagi, ingat ada delapan wilayah di sekitar
Danau Toba jadi jika ada even tentang Danau Toba mestinya kedelapan suku
yang berada disekitar Danau Toba diperlihatkan. Bahkan Kalau kita lihat
faktanya pinggiran Danau Toba paling luas di wilayah Simalungun
ujarnya.
Sementara itu dalam suratnya tertanggal 20 Agustus 2016 Nomor DPP-KNPSI/100/Sim/2016 . Perihal: Penghinaan, Pelecehan dan Diskriminasi terhadap Suku
Simalungun ditanda tangani Ketua Umum Jan Wiserdo Saragih dan Sekjend
Juliaman Purba DPP-KNPSI menegaskan Bahwa Kecamatan Parapat tempat
lokasi pelaksana seluruh kegiatan tersebut adalah salah satu Kecamatan
dari Kabupaten Simalungun.
Bahwa Kabupaten Simalungun adalah
tanah leluhur , tanah budaya , tanah adat masyarakat Suku Simalungun ,
yang hal ini dapat dibuktikan dari Nama Kabupaten nya “ Simalungun “
Motto Kabupaten Simalungun “ Habonaron Do Bona “ yang berasal dari
bahasa daerah suku Simalungun, setiap pejabat Negara yang datang selalu
diberikan seperangkat pakaian adat suku Simalungun , seluruh arsitektur
dan ornamen kantor dan bangunan milik Pemerintah, Swasta , TNI, Polri ,
BUMN , BUMD , seluruhnya menggunakan arsitektur dan ornamen yang berasal
dari suku Simalungun , mata pelajaran kurikulum muatan lokal adalah
pelajaran Bahasa dan Budaya Suku Simalungun dan masih banyak bukti –
bukti konkrit lainnya.-
Bahwa kami sangat kecewa dan Protes
Keras kepada bapak Jokowi Presiden RI karena telah bersikap dan
berkebijakan Diskriminatif dan jauh dari rasa adil , sebab sebagaimana
kami saksikan bapak Presiden saat berkenjung ke Kabupaten Nias
menggunakan pakaian adat Nias, saat berkunjung ke Toba Samosir
mengenakan pakaian adat Batak Toba , saat berkunjug ke Sibolga
mengenakan pakaian adat Mandailing atau Tapanuli Selatan, akan tetapi
saat berkungjung ke Kabupaten Simalungun tidak ada mengenakan pakaian
adat suku Simalungun.
Bahwa pada saat pembukaan dan saat
berlangsungnya kegiatan tersebut , bapak Arif Yahya Menteri Pariwisata
datang dengan mengenakan pakaian yang bukan pakaian adat suku Simalungun
, melainkan mengenakan pakaian adat suku Batak Toba.
Bahwa kondisi
ini sempat membuat Protes keras oleh bapak Bupati Kabupaten Simalungun
yang disampaikan langsung kepada bapak Menteri Pariwisata , yang hal
tersebut membuktikan betapa luar biasa “ terhina , terlecehakan dan
terdiskriminasi “ nya kami suku Simalungun oleh Negara ini.
Bahwa apa yang dilakukan oleh bapak Menteri Pariwisata ini adalah
bentuk Pelecehan , Penghinaan , Pelanggaran HAM dan Pembohongan publik
sebab dengan kondisi seperti ini masyarkat dapat berfikir dan
berkesimpulan antara lain. Bahwa Kabupaten Simalungun adalah
seolah-olah tanah leluhur , tanah budaya dan tanah adat masyarakat
suku Batak Toba.
Bahwa seolah – olah Parapat adalah bahagian kecamatan dari Kabupaten Toba Samosir.
Bahwa seluruh masyakat suku Simalungun telah punah.
Bahwa akibat dari yang telah dilakukan bapak Menteri Pariwisata ini
telah merusak harmonisasi hubungan antara suku Simalungun dengan suku
Batak Toba yang selama ini berlangsung sangat sempurna dan telah
mengakibatkan dan menimbulkan embrio tercipatanya pertentangan SARA
antara suku Simalungun dengan Suku Batak Toba, yang hal ini dapat
dilihat dan dibuktikan dari situasi yang berkembang pada media sosial
dll.
Bahwa saat ini begitu besar dan tingginya amarah dari
masyarakat suku Simalungun yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan
Protes Keras bahkan beberapa kelompok dan Pribadi menyatakan akan
melakukan Perlawanan.
Berdasarkan fakta , bukti dan kondisi riil
serta penjelasan kami diatas dengan ini kami yang bertindak untuk dan
atas nama seluruh masyarakat suku Simalungun meminta :
Kiranya
bapak Presiden berkenan menjelaskan latar belakang terjadinya praktek
Diskriminasi tersebut kepada masyarakat Simalungun dan lebih mewujudkan
“ dimana bumi di pijak di situ langit di junjung “ khususnya saat
berkunjung ke Danau Toba Simalungun, dan berkenan untuk lebih
melibatkan masyarakat Simalugun mengingat bibir pantai terpanjang dan
pintu gerbang terluas untuk memasuki Danau Toba adalah Kabupaten
Simalungun.
Kiranya Bapak Menteri Pariwisata dan Kebudayaan
berkenan merendah kan hati untuk menyampaikan permohonan maaf dengan
cara yang bapak anggap patut kepada masyarakat Simalungun.
Kiranya
kejadian yang kami alami sebagai salah satu suku di Kebhineka an
Indonesia ini tidak pernah terulang lagi baik kepada kami maupun kepada
seluruh suku – suku lain di Indonesia dan berkenan melakukan perbaikan
pada event – event lain yang akan datang bukan hanya di Simalungun
tetapi di seluruh Negeri tercinta ini. (Suara Simalungun Edisi 693)
0 Comments