Home » , , , » Badan Otorita Danau Toba Minta Pemkab Rampungkan Rencana Promosi Wisata

Badan Otorita Danau Toba Minta Pemkab Rampungkan Rencana Promosi Wisata

Written By Beritasimalungun on Thursday, 26 January 2017 | 08:06


INISIASI: Komunitas Horas Halak Hita (H3) menginisiasi sosialisasi rencana aksi pengembangan pariwisata Danau Toba dengan mengundang ketujuh pemerintah kabupaten di kawasan Danau Toba, komunitas pemerhati Danau Toba dan perwakilan masyarakat di Sumut serta Ketua Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Danau Toba (BPOPDT) Arie Prasetyo di Plaza Simas, Jakarta, (17/1/2017).

Komunitas H3 Inisiasi Pertemuan Sinergitas BPOPDT dengan Pemkab dan Perwakilan Masyarakat Sumut

BeritaSimalungun.com, Jakarta-Terkait rencana penyelenggaraan Integrated Tourism Seminar di Bulan Maret 2017, Komunitas Horas Halak Hita (H3) melalui Ketuanya, Dumoly F Pardede menginisiasi pertemuan dengan mengundang ketujuh pemerintah kabupaten di kawasan Danau Toba, seluruh komunitas pemerhati Danau Toba dan perwakilan masyarakat di Sumatera Utara serta pihak Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Danau Toba (BPOPDT) yang diadakan di Plaza Simas, Jakarta belum lama ini.


Pertemuan ini juga sejalan telah dimulai beroperasinya BPOPDT yang mengemban tugas mengembangkan pariwisata di Danau Toba yang diharapkan dapat bersinergi dengan masyarakat Sumatera Utara, secara khusus di sekitar kawasan Danau Toba.

Hadir pada kesempatan itu empat perwakilan pemerintah kabupaten (pemkab). Yakni, Pemkab Tapanuli Utara, Tobasa, Simalungun dan Pakpak Bharat yang sebagian besar diwakilkan oleh dinas pariwisata daerah tersebut. Masing-masing perwakilan pemkab memaparkan event-event yang akan dilaksanakan selama tahun ini agar terjadi sinergi dan sinkronisasi.

Juga hadir mewakili BPOPDT yaitu Direktur Utama Arie Prasetyo yang memaparkan tentang program-program BPOPDT ke depan.

Mewakili H3, Alfonso Napitupulu SH, menerangkan pertemuan ini penting mengingat BPOPDT sudah beroperasi dengan wewenang otoritatif dan koordinatif dengan para bupati.

"Di sinilah kita penting untuk berdiskusi supaya terjadi sinergi dan harmonisasi mewujudkan kawasan pariwisata Danau Toba," jelas dia.

Direktur Utama BPOPDT, Arie Prasetyo, mengutarakan inilah kesempatan baik bagi pengembangan kawasan Danau Toba dengan dibentuknya BPOPDT sebagai bentuk keseriusan pemerintah.

"Keseriusan pemerintah, antara lain, terlihat ketika Presiden Jokowi dua kali hadir ke kawasan Danau Toba. Juga, telah diadakan tiga kali sidang kabinet khusus membicarakan Danau Toba. Juga, diresmikannya Bandara Silangit," urai dia.

"Ini kesempatan terakhir bagi destinasi Danau Toba untuk menyejajarkan dengan destinasi pariwisata lainnya di dunia," tegas dia.

Menurut Arie, BPOPDT pada tahun 2017 tidak mengadakan event (kegiatan), namun fokus untuk melakukan koordinasi. Ia berharap kegiatan-kegiatan pengembangan kawasan Danau Toba yang dirancang lebih optimal sehingga target 1 juta  wisman mancanegara dapat terwujud.

"Sebab itu, kami berharap semua pemkab di kawasan Danau Toba yang diundang pada saat ini dapat mengumpulkan semua rencana kegiatan dengan batas akhir bulan Januari 2017. Kalau sudah terkumpul dan terjadwal dengan baik semua kegiatan pariwisata di Danau Toba tersebut akan diintegrasikan dengan paket-paket tours dan travel," tandas dia.

Program Kerja

Langkah-langkah percepatan pembangunan destinasi pariwisata Danau Toba yang akan digarap tahun 2017 meliputi aksi yang diprioritaskan mulai dari restorasi lingkungan hidup, kemudian penyusunan portofolio atraksi (sejarah dan budaya) Danau Toba serta pembangunan taman bunga. 

Aksi ini dilaksanakan oleh Kemen LHK, Kemenpar dan Kemen ATR.

Sedangkan untuk menunjang aksesibilitas telah digulirkan proyek pembangunan infrastruktur melalui Kemen PUPR dan Kemenhub yang mencakupi:

1. Pembangunan jalan tol Tebingtinggi-Parapat sepanjang 98,5 Km yang sudah masuk tahap Feasebility Study.

2. Perpanjangan landasan bandara Silangit (eksisting 2400 m panjang dan 30 M lebar) menjadi 3.650 x 35 M dan Bandara Sibisa (eksisting 750 M x 23 M) menjadi 2.250 x 30 M.

3. Rehabilitasi dermaga (eksisting Mogang, Palipi, Meat, P. Sibandang, Simanindo, Tigaras) dan pembangunan jembatan Tano Ponggol.

Kemudian langkah yang diambil oleh Badan Otorita meliput penyusunan Integrated Masterplan (zona koordinatif dan zona otoritatif. 

Sedangkan penyusunan Skema Investasi dan PTSP (penyusunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata kawasan Danau Toba ditanggungjawabi oleh Kemenko Perekonomian dan Kemenpar.

Lalu Pembangunan 1.000 home stay untuk menunjang ketersediaan rumah penginapan wisata digarap oleh Kemen PUPR.(SIB) 
Share this article :

Post a Comment