Bupati Simalungun Hadiri Rakornas Forkopimda di Sentul International Convention Center

Rakornas Forkopimda di Sentul International Convention Center, Rabu 13 November 2019. Bupati Simalungun JR Saragih menghadiri undangan Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Forkopimda Tahun 2019.

Beritasimalungun, Jakarta-Rakornas Forkopimda di Sentul International Convention Center, Rabu 13 November 2019. Bupati Simalungun JR Saragih menghadiri undangan Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Forkopimda Tahun 2019.

Tujuan Rapat Koordinasi ini adalah untuk mendukung 5 ( lima ) program Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019 - 2024 yaitu:
1. Pembangunan SDM
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Reformasi Birokrasi ; dan
5. Transformasi Ekonomi.

Seperti dikutip dari Suara Pembaruan, selain peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur masih menjadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin pada lima tahun ke depan. Terkait fokus tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) akan melanjutkan dan menghubungkan infrastuktur yang telah dibangun dengan kawasan-kawasan khusus pariwisata, produksi, dan kawasan industri.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, John Wempi Wetipo mengungkapkan, di dalam Renstra 2020 – 2024, fokus pembangunan infrastruktur di antaranya sumber daya air, jalan dan jembatan, pemukiman, dan perumahan. Di bidang Sumber Daya Air, yang akan dilakukan antara lain pembangunan 60 unit bendungan, 1000 embun, dan 500.000 hektar pembangunan daerah irigasi.

Untuk konektivitas jalanan dan jembatan, fokusnya adalah pembangunan 3.000 kilometer jalan baru yang mendukung kawasan strategis, antara lain Trans Papua, Manokwari – Pegunungan Arfak, akses ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) KEK Galang Batang (Kepulauan Riau) dan KEK Bitung (Sulut), Pelabuhan dan Bandara Akses Patimban (Jabar), Akses NYIA Kulon Progo (DIY), Akses PLBN Yetekkun (Papua) dan Sei Nyamuk Nunukan (Kaltara). Lalu akses ke Kawasan Industri antara lain Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning (Kaltara), Kawasan Pariwisata yakni Jalan Bandara International Lombok - Mandalika (NTB), Likupang (Sulut), Lingkar Danau Toba, Jalan Lingkar Sorong – Pelabuhan Arar (Papua), serta Penuntasan Missing Link Jalan Sambas – Temajuk (Kalbar), Nanga Pinoh (Kalbar) – Tumbang Samba (Kalteng), Gempang – Pameu (Aceh).

Selain itu, Kempupera juga memprogramkan pembangunan 2.500 km Jalan Tol dengan menyelesaikan jalan tol Trans Jawa yaitu Probolinggo - Banyuwangi, Tol Trans Sumatera antara lain Sigli – Banda Aceh, Pekanbaru – Dumai, Kayu Agung – Palembang – Betung, Tol Jabodetabek antara lain Serpong – Balaraja, Jakarta – Cikampek II Selatan dan Cimanggis – Cibitung, Tol Non-Trans Jawa antara lain Serang – Panimbang, Cileunyi – Sumedang – Dawuan.

Untuk pembangunan jalan tol baru antara lain untuk ruas Tol Non Trans Jawa, seperti Yogyakarta – Bawen, Cileunyi – Garut – Tasikmalaya, Tol Trans Sumatera Palembang – Tanjung Api-Api, Binjai – Langsa, Tebing Tinggi – Dumai, Dumai – Rantau Prapat, Jambi – Rengat, Tebing Tinggi – Pematang Siantar – Parapat, dan Pekanbaru – Bukit Tinggi – Padang. Fokus lainnya adalah pembangunan 60.000 meter Jembatan Panjang antara lain Sumatera – Bangka (Sumsel dan Babel), Batam – Bintan (Kep. Riau), Pulau Balang (Kaltim), Sambas Besar (Kalbar), dan Muna – Buton (Sultra).

“Di bidang permukiman, Kementerian PUPR akan melakukan peningkatan akses 90% terhadap air minum layak, akses 80% terhadap sanitasi dan persampahan, serta penanganan 10.000 hektar kawasan kumuh yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian di bidang perumahan akan dibangun sebanyak 50.000 unit rumah susun, 25.000 unit rumah khusus, dan 1.500.000 unit rumah swadaya,” kata John Wempi Wetipo, di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) antara Pemerintah Pusat dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia, di kawasan Sentul, Bogor, Rabu (13/11/2019).

Dalam pembangunan infrastruktur tersebut, John Wempi menegaskan strategi yang akan dijalankan adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur (2015-2019) untuk mendukung pengembangan wilayah seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan industri, kawasan bandara atau pelabuhan, dan kawasan produktif lainnya. Kemudian meningkatkan kompetensi SDM melalui sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan program link and match yang mempertemukan industri jasa konstruksi dan dunia pendidikan.

Strategi lainnya adalah mengembangkan strategi pembiayaan alternatif melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan skema lainnya yang menarik bagi investor, memperkuat dan membuka peluang kerja bagi kontraktor nasional ata lokal dengan melakukan pembinaan melalui regulasi dan kebijakan pemaketan, serta meningkatkan penggunaan material dan peralatan produksi dalam negeri.

“Penyederhanaan regulasi dan birokrasi juga akan dilakukan, antara lain dengan merevisi Permen PUPR yang menghambat, serta mempercepat pengadaan barang dan jasa (lelang dini) agar infrastruktur diselesaikan tepat waktu dengan tetap menjaga kualitas konstruksi,” ujar John Wempi.