Medan, BS- Sejumlah massa menggelar demonstrasi 'save babi' di depan DPRD Sumatera Utara (Sumut). Lalu lintas sekitar DPRD Sumut macet akibat demo tersebut.
Pantauan, massa terlihat memenuhi jalan di depan Gedung DPRD Sumut. Akibatnya, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (10/2/2020), ditutup.
Kemacetan pun terjadi di Jalan Kapten Maulana Lubis menuju Lapangan Merdeka. Kendaraan yang hendak berbelok ke jalan Imam Bonjol dialihkan lurus ke Jalan Raden Saleh hingga terjadi kemacetan.
Massa yang berdemo membawa spanduk bertuliskan 'Gerakan aksi damai non politik #savebabi. Tolak pemusnahan babi di Sumatera Utara'. Mereka juga menggelar orasi dan bernyanyi. "Save babi, save babi," ujar orator.
Petugas kepolisian terlihat berjaga di sekitar lokasi aksi. Di dalam gedung DPRD juga sedang digelar rapat gabungan membahas penanganan wabah african swine fever (ASF) yang membuat ribuan babi mati.
Sementara Ketua Gerakan #SAVEBABI Boasa Simanjuntak menyatakan, hari ini tanggal 10 Februari 2020 akan ditetapkan menjadi Hari Kedaulatan Babi.
Hal ini disampaikan Boasa Simanjuntak saat aksi di depan gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (10/2/2020). “Hari ini 102 (tanggal 10 bulan 2) kita tetapkan sebagai Hari Kedaulatan Babi," ungkapnya.
Boasa meminta seluruh masyarakat Batak untuk tidak lagi menyebut babi dengan istilah B2. “Mulai hari ini kita sebut babi saja, tidak ada B2," ucapnya.
"Gerakan #SaveBabi, tidak akan melakukan reuni seperti gerakan lainnya. Namun, setiap tahun atau 10 Februari akan diperingati sebagai Hari Kedaulatan Babi," ungkapnya.
Selain Boasa, ada juga seorang bagian dari panitia demo yang mengajak anggota DPRD untuk hadir bersama pendemo.
"Siapapun anda yang sudah mengatakan anda sebagai perwakilan rakyat, jangan hanya di bibir saja. Kami mau hati bapak/ibu tersentak dan tersentuh melihat kami yang menyampaikan aspirasi kami," ujar seorang panitia demo.
"Saya katakan ada beberapa spanduk kecil disini, itu bagian dari suara, jeritan kami, aspirasi kami. Kami sangat keberatan bahwa ternak babi akan dimusnahkan di seluruh Indonesia," lanjutnya.
Para pendemo menegaskan, tidak setuju akan adanya rencana pemusnahan babi dan penentuan satu daerah saja yang menjadi wadah peternakan babi.
"Ada juga wacana yang menyatakan bahwa hanya satu daerah saja yang akan digunakan sebagai tempat peternakan babi. Kita akan lanjutkan sampai yang kita jadikan sebagai wakil kita," katanya.
Tidak Akan Musnahkan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan tidak akan memusnahkan ternak babi meskipun ada peristiwa kematian babi akibat Hog Cholera. Hingga saat ini 39 ribu ekor babi mati karena Hog Cholera.
"Saya jelaskan tidak ada pemusnahan babi. Karena itu tidak boleh sesuai PP 95 tahun 2015 tentang Kesejahteraan Hewan," jelas Kadis Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut, Azhar Harahap, kepada wartawan.
"Tidak benar Gubernur (Edy Rahmayadi) mengatakan akan melakukan pemusnahan babi," imbuhnya.
Pemprov Sumut, kata Azhar, sedang menyiapkan bantuan kepada peternak yang babinya mati. Bantuan itu berupa hewan ternak lain.
"Sesuai saran pak Gubernur, untuk membantu peternak dengan memberi ternak sapi, kambing atau kerbau. Karena babi yang baru belum boleh diberikan sebelum virus ini selesai," lanjut Azhar.
Selain itu, Pemprov Sumut berencana melakukan re-stocking ternak babi. Re-stocking ini akan dilakukan di Kepulauan Nias.
"Karena Kepulauan Nias itu terisolir dari daerah yang terjangkit, maka di sana akan kita tetapkan sumber bibit re-stocking di sana. Tapi akan ada penelitian dulu," jelas Azhar.
Penyebaran virus Hog Cholera itu sendiri sudah ke 18 Kabupaten/Kota di Sumut. Pemprov Sumut masih terus berupaya untuk mencegah penyebaran virus dengan penyemprotan gas infektan ke kandang-kandang babi.
Babi Musibah Nasional
Terpisah, Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi mengatakan 34 ribu ekor babi mati karena virus hog cholera atau virus kolera babi hingga kini. Pihaknya masih terus memberikan vaksin kepada kandang-kandang babi.
"Kita buat pos-pos di desa, di kecamatan, agar babi-babi dari dalam tidak keluar. Babi yang dari luar tidak juga masuk ke dalam. Sambil kita berikan vaksin, mudah-mudahan ini menyelesaikan masalah," jelas Edy kepada baru-baru ini.
Jika tidak bisa dengan cara melokalisasi, kata Edy, pihaknya akan mengambil langkah pemusnahan babi. Sebab, virus hog cholera sudah menjadi musibah nasional.
"Tapi hal ini kalau juga tidak, terpaksalah kita ambil tindakan karena ini sudah diberlakukan, adalah musibah nasional, berarti bisa kita musnahkan," jelasnya.
Jika babi dimusnahkan, Edy menuturkan, akan dilakukan ganti rugi kepada peternak babi. Edy juga masih mempertimbangkan dampak dari pemusnahan babi.
"Kalau kita musnahkan, berarti harus kita ganti itu barang, babi-babi itu. Setelah diganti, ini yang kita khawatirkan. Seperti China, hog cholera itu terjadi 20 tahun lamanya itu tidak boleh memelihara babi, bisakah rakyat kita-kita ini?" lanjut Edy.
Pemprov Sumut juga sudah mengalokasikan dana hingga Rp 5 miliar untuk menangani babi-babi yang mati karena terkena virus hog cholera. Dana Rp 5 miliar digunakan untuk mencegah penyebaran virus dan mengubur babi yang sudah mati.(BS-Berbagaisumber/Lee)
0 Comments