 |
| Joko Widodo. ( Foto: Antara / Hafidz Mubarak A ) |
Bogor, BS- Untuk menghadapi dampak ekonomi pandemi global corona atau Covid-19, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dilakukan realokasi anggaran, baik dalam APBN maupun APBD.
Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas (ratas) membahas topik kebijakan moneter dan fiskal menghadapi dampak ekonomi Covid-19 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/3/2020).
Realokasi ini dilakukan karena penyebaran pandemi global corona bukan hanya berisiko pada kesehatan masyarakat. Implikasi besar terjadinya pandemi ini juga mempengaruhi perekonomian dunia.
Salah satunya terjadi koreksi terhadap pertumbuhan ekonomi dunia, juga Indonesia. Diperkirakan, pertumbuhan perekonomian dunia akan turun dari 3% menjadi 1,5%, bahkan bisa kurang dari itu.
"Dan pertumbuhan ekonomi kita yang semula 5% sampai 5,4%, juga akan mengalami penurunan," kata Jokowi.
Penurunan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, menurut Jokowi, adalah sebuah tantangan besar yang harus dihadapi dan diselesaikan bersama-sama.
Seperti di bidang fiskal, dalam sejumlah ratas, ia sudah memerintahkan untuk melakukan refocusing dan realokasi di belanja APBN dan belanja Pemda dalam APBD di daerah-daerah.
Dalam realokasi anggaran ini, Jokowi meminta fokus dalam tiga hal. Pertama, bidang kesehatan, terutama dalam pengendalian Covid-19.
Kedua, social safety net, khusus untuk anggaran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Ketiga, berkaitan dengan insentif ekonomi bagi pelaku usaha dan UMKM. Sehingga mereka bisa tetap berproduksi dan terhindar terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Oleh sebab itu, saya perintahkan semua menteri, juga pemerintah daerah untuk memangkas rencana belanja APBN dan APBD yang tidak prioritas," ujar Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menilai masih banyak sekali anggaran yang tidak prioritas dalam APBN dan APBD. Di antaranya, anggaran perjalanan dinas, belanja rapat, dan pembelian barang.
"Banyak sekali ini yang tidak prioritas pangkas dulu. Anggaran perjalanan dinas, belanja rapat, pembelian barang yang tidak prioritas saya minta dipangkas. Sekali lagi ini saya minta saya perintahkan baik kepada kementerian, pemerintah daerah, gubernur, bupati, walikota untuk melakukan hal sama," tegas Jokowi.
Dengan memangkas anggaran tidak prioritas dan mengalokasikan kepada bantuan sosial diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat.
"Daya beli masyarakat harus betul-betul jadi perhatian kita, terutama rakyat kecil. Arahkan anggara itu ke sana," jelas Jokowi.(*)
Sumber: BeritaSatu.com
.jpg)
0 Comments