 |
| Menelusuru Jalan Dusun Hutaimbaru-Bage Simalungun, Sabtu 22 Juni 2019. |
Saribudolok, BS-Program “Marharoan Bolon” membangun infrastruktur jalan nagori yang digalakkan Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga dan Wakil Bupati Simalungun H Zonny Waldi SSos MM mendapat dukungan dari berbagai pihak. Bahkan Anggota DPR RI Fraksi PDIP DR Junimart Girsang SH MH dan Marsiaman Saragih SH turut serta berdonasi dalam bentuk material untuk pembangunan jalan nagori di Simalungun.
Bahkan donasi yang dikumpulkan founder Perkumpulan Anak Rantau (Pantau) Simalungun, Jhon Mejer Purba, sejak Februari 2021 hingga Jumat 13 Agustus 2021 Pukul 15.30 WIB telah terkumpul donasi Rp 204.944.703. Donasi ini dari 98 nama dari berbagai latar belakang profesi.
Radiapoh Hasiholan Sinaga sendiri secara pribadi menyumbangkan Rp 100 Juta. Kemudian ada bantuan pemakaian alat berat dan material batu, pasir untuk pengerasan jalan. Seperti yang disumbangkan pengusaha sukses asal Jambi Petrus Hilman DT Purba BBA berupa batu split untuk jalan 6 KM Simpang Bage-Bage, Kecamatan Pamatang Silimakuta, Kabupaten Simalungun.
Diantara 98 nama yang telah berdonasi adalah DR Junimart Girsang SH MH uang tunai Rp 10 Juta setiap Nagori (Desa) khusus wilayah Simalungun Atas (SIMAS). Kemudian Marsiaman Saragih 100 truk batu padas, Paroki Saribu Dolok 20 truk batu padas, Samrin Girsang (Ketua DPC PDIP Simalungun) 15 truk batu, John Ryder Purba 5 truk batu.
Selanjutnya Kel Marthinus Hutasoit/Yanci br Sinaga-Bali Rp 2.000.000, Tungkot Sipayung Rp.2.500.000, Moralim Saragih Simarmata Rp 2.5 Jt (Dari Bekasi - Untuk Hinalang), Bagus Sinaga Rp.1.000.000 untuk Nagori Urung Purba, Ke Yan Santoso Purba/ Br Samosir , Medan 10.000.000.
Munculnya ide donasi “Marharoan Bolon” dari acara Webinar dalam rangka menyambut pemimpin baru Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga, SH dan H Zonny Waldi S.Sos,MM yang diadakan Perkumpulan Anak Rantau (PANTAU) Simalungun melalui aplikasi zoom dan live streaming Facebook ini dihadiri partisipan hingga 300 orang, pada Minggu 7 Februari 2021.
Pada acara itu, Radiapoh Sinaga menyampaikan, bahwa peranserta dan dukungan seluruh anak rantau sangat diharapkan untuk membangun Kabupaten Simalungun.
Kata RHS, di Simalungun mengenai kualitas surat-surat tanah hanya terakomodir 13%, coba bayangkan jumlah KK di Simalungun sebanyak 365 Ribu. Ketika mereka diberikan surat tanah atau sertifikat tanah sudah berapa sebenarnya pendapatan yang didapat dari situ.
“Kita tidak perlu memberikan beban terhadap masyarakat tetapi turunan daripada transaksi yang kita buat. Masyarakat akan membayar PBB darisana saja sebenarnya potensi yang kita dapat hampir Rp 200 Milyar belum termasuk dari potensi-potensi lain,” kata RHS.
“Termasuk juga banyak perusahaan-perusahaan di Simalungun selama ini kurang ada kontribusinya terhadap PAD Simalungun. Termasuk juga dari Jasa Perkebunan. Kita tahu di tahun 2019 CSR perkebunan-perkebunan tidak ada sama sekali alias “Nol”. Kita tetap positif thinking, kita tidak mau menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Tetapi mari kita, sama-sama kita saya dan wakil tentu juga dengan bapak ibu sekalian, orang tua saya, tokoh masyarakat menjadi solusi kedepan bagaimana kita memperbaiki kampung halaman kita ini,” katanya.
Melihat postur anggaran APBD, kondisi Simalungun sangat berat. Memang sungguh berat. Tetapi RHS yakin dan percaya, dengan kebersamaan, dengan doa, khususnya juga dengan pemikir-pemikir Simalungun, serta para perantau, RHS yakin bisa mengatasi infrastruktur di Simalungun.
Kata Radiapoh Sinaga, kondisi jalan yang rusak mencapai 61%. Jika ditotal, ada sekitar 1.100 kilometer jalan rusak di Kabupaten Simalungun. Dan untuk infrastruktur jalan saja, dibutuhkan anggaran mencapai Rp 4,1 triliun.
“Jikalau hanya mengandalkan kemampuan APBD Simalungun, saya kira sungguh sangat tidak mungkin. Tetapi, saya sangat optimis, bahwa semua itu bisa diatasi dengan sumber daya yang dimiliki Kabupaten Simalungun,” kata RHS saat webinar itu.
Kemudian Radiapoh Sinaga memberikan gambaran bahwa dirinya yakin, banyak tokoh Simalungun, orang-orang hebat Simalungun yang saat ini berada di luar Kabupaten Simalungun, yang juga bersedia membantu Pemerintah Kabupaten Simalungun ke depan.
Tidak sedikit sumber pendanaan untuk pembangunan Kabupaten Simalungun, seperti pembangunan infrastruktur itu yang bisa tercapai. Seperti yang sudah dijalani selama ini di Kabupaten Simalungun.
Dibutuhkan kebersamaan, kesatuan, banyak hal sebenarnya kedepan ini dengan organ-organ yang berada di Simalungun. Ketika ini diberdayakan Simalungun ini lebih cepat maju. Hanya sebenarnya potensi, termasuk Kawasan Industri Simalungun yang selama ini sebenarnya tujuannya adalah menjadi Kawasan industri yang sesungguhnya tetapi dilihat yang ada disana industri Ubi.
“Saya sudah bertemu dengan beberapa investor, dengan geografis KIS (Kawasan Industri Simalungun) luar biasa, yang di Tapian Dolok 219 Hektar. Saya melihat itu, dengan potensi yang ada disana saya kira kita bisa mengundang investor. Kebetulan saya salah satu pengurus KADIN di Kepri dan saya sudah pernah berbincang-bincang dengan mereka,luar biasa. Ketika kita memberi fasilitas, kita berikan mereka karpet merah kenapa. Itu kan cukup membantu, bagaimana serapan tenaga kerja di Simalungun bisa terakomodir. Begitu juga Sei Mangkei, luar biasa. Saya kira ini bisa mengurangi permasalahan penganguran,” terang RHS.
Piagam Rekor MURI
Seperti diketahui, Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga SH dan Wakil Bupati H Zonny Waldi SSos MM menerima piagam rekor MURI (Museum Rekor Indonesia) atas pencapaian rekor perbaikan dan pembangunan jalan dalam program “Marharoan Bolon” atau swadaya terpanjang dalam 100 hari kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun dari Museum Rekor-Dunia Indonesia.
Penghargaan itu langsung diberikan oleh Museum Rekor Dunia Indonesia, bertempat di rumah Dinas Wakil Bupati Simalungun, Jalan Suri-suri Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumut, Kamis (5/8/2021).
Bupati Simalungun RHS menyampaikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada seluruh elemen masyarakat maupun pribadi yang mendukung terlaksananya, suksesnya program “Marharoan Bolon” di Kabupaten Simalungun.
“Sama-sama kita ketahui bahwa infrastruktur jalan di Simalungun sekitar 1032 Km yang kondisi sangat memprihatinkan. Syukur kepada Tuhan berkad apresiasi seluruh masyarakat Simalungun dan pengurus nagori saat ini jalan sepanjang 317 Km dapat kita dilalui,” jelasnya.
Bupati Simalungun RHS mengakui, dengan program marharoan bolon ini, awalnya pesimis dapat berjalan dengan baik. Tapi ketika melihat keinginan masyarakat saat diinisiasi oleh seorang mentor baik dari pimpinan OPD, camat maupun pangulu ternyata masyarakat menyambut luar biasa program marharoan bolon ini.
“Meskipun jalan yang diperbaiki tidak standar nasional melalui program “Haroan Bolon”, akan tetapi bisa dilewati dengan kendaraan dengan kecepatan 25 -30 Km/jam, yang dulunya sepeda motorpun sulit melewatinya,” kata RHS.
Pungutan
Seiring bergulirnya program “Haroan Bolon” terendus ada pungutan yang dibebankan kepada masyarakat nagori dengan nilai Rp 30 Ribu hingga Rp 100.000 / Kepala Keluarga. Alasan pungutan dengan hasil musyawarah pihak kecamatan, nagori dan perwakilan masyarakat ini untuk membiayai jasa operator alat berat yang memperbaiki jalan.
Informasi yang didapat, dugaan pungutan Rp 100 Ribu/KK ini terjadi di dua kecamatan di wilayah Pinggir Danau Toba Simalungun yakni di Kecamatan Horisan Haranggaol dan Kecamatan Pamatang Silimakuta.
Sejumlah dusun yang terdapat didua kecamatan ini yang berada di pinggir Danau Toba yang hingga kini tidak memiliki akses jalan yang baik di kawasan keliling Danau Toba adalah dari Haranggaol-Nagori-Sihalpe-Binangara-Gaol-Nagori Purba-Hutaimbaru-Soping-Soping Sabah-Baluhut-Bage-Ujung Mariah-Simpang Bage.
“Pungutan itu hasil rapat pihak kecamatan, perangkat nagori, perwakilan masyarakat. Ditetapkan pungutan Rp 100.000/KK. Alasan pungutan itu untuk biaya makan operator alat berat selama melakukan pengerasan jalan. Dan pungutan ini belum semuaya diminta kepada warga. Katanya nanti ada yang kutip di setiap dusun,” kata seorang warga pesisir Danau Toba ini kepada Beritasimalungun.
Menurut sumber ini, kegiatan “Marharoan Bolon” yang digalakkan Bupati Simalungun tidak berjalan di wilayahnya. “Sudah pernah dibuat “Marharoan Bolon” tapi tidak ada yang mau ikut. Alasan warga karena ingin memanen mangga yang saat itu lagi musim,” ujarnya.
“Jadi program “Haroan Bolon” diwilayah jalan lingkar Danau Toba dari Haranggaol ke Bage bukan seutuhnya melibatkan masyarakat setempat. Jadi programnya ada material dan alat berat yang meratakan. Karena warga kurang berkenan jika disuruh mengangkat batu dan memukul batu padas untuk perataan jalan. Sehingga warga memilih pasrah dipungut Rp 100 Ribu/KK daripada disuruh mengangkat batu,” ujar sumber ini.
Sementara saah satu perangkat Nagori kepada Beritasimalungun mengakui adanya pungutan itu atas nama musyawarah pihak kecamatan, nagori dan warga. “Donasi Rp 30 Ribu sukarela dan tidak memaksa. Kemudian belum berjalan pemungutan itu di wilayah desa ini. Donasi itupun hasil rapat “Huta” warga,” ujar perangkat Nagori ini.
Mencuatnya pungutan Rp 100.000/ KK dan Rp 30.000/KK untuk “marharoan Bolon” perbaikan jalan ini di Group Media Sosial BERITA SIMALUNGUN mendapat tanggapan beragam.
“Beli Beras Aja Sulit, Warga di Nagori Purba Dipungut Rp 100.000/ KK dan di Hutaimbaru Rp 30.000/KK Untuk Marharoan Bolon Perbaiki Jalan”. Tulisan inilah di Group FB BERITA SIMALUNGUN yang memantik dan mengendus pungutan “Marharoan Bolon” itu hingga 386 komentar, dibagikan 5 kali dan dibaca 11,5 Ribu anggota group.
“MAR HAROAN BOLON dan PUNGUTAN UANG. Di HUTAIMBARU dan NAGORI PURBA SIMALUNGUN. Semua kita tau saat ini keadaan masyarakat sangat sulit karena Covid 19 dan PPKM di mana-mana. Inisiatif pembangun jalan dipesisir Danau Toba terkhusus di Desa Nagori Purba dan Hutaimbaru sangat didukung oleh masyarakat sekitar. Memberi waktu tenaga tanpa upah. Tetapi inisiator pembangunan jalan tersebut kok tega juga memeras keringat masyarakat dan meminta uang dari masyarakat bervariatif antara Rp 30.000 s/d Rp 100.000. per KK. Ini sangat aneh. Mestinya pemerintah daerah memberi sekedar makan minum kepad masyarakat yang membantu pemerintah daerah bukannya malah di peras. Mohon kepada pemerintah daerah khususnya Kadis PU untuk memperhatikan hal ini. Terimakasih, goresan Putri daerah,” tulis Riana Saragih Manihuruk.
“Sebagai team Marharoan Bolon saya ingin menyampaikan bahwa tugas kami adalah menghimbau para perantau yang terpanggil untuk tergerak bahu membahu membangun Simalungun. Khususnya jalan lintas Nagori yang bahkan dalam ekonpmi normalpun belum tentu tersentuh perbaikan apalagi pengaspalan. Sebagai wujud kebersamaan maka umumnya Pangulu maupun tokoh Rakyat setempat menggerakkan Rakyat turut serta membantu dengan tenaga maupun materi semampunya perdesa. Kenapa jumlah iuran berbeda antara masing-masing kampung berbeda ? Karena berdasar musyawarah dan mufakat di setiap “huta” itu kemampuan ekonomi berbeda-beda. Ingat, sumbangan masyarakat itu bukan kewajiban dan lebih pada bentuk kebersamaan dan rasa memiliki,” tulis Darma Purba.
“Saudara Asenk Lee Saragih dan saudari Riana Saragih Manihuruk mohon klarifikasi tuduhan anda tentang pungli yang dilakukan dalam gerakan Marharoan Bolon lengkap dengan bukti-bukti karena tuduhan anda sudah mengarah pada pencemaran nama baik dan demi tegaknya kebenaran. Saya kira anda sudah paham dengan Undang Undang karena anda sudah pernah mendapatkan aduan dari kasus pencemaran nama baik. Bila terbukti ada yang menyalahgunakan kesempatan baik untuk melekukan pungli maupun memperkaya diri sendiri maka kami siap bertanggungjawab secara hukum. Namun bila anda tidak dapat menunjukkan bukti pungli seperti yang anda tuduhkan maka andapun kami minta bertanggungjawab secara hukum. Kami menunggu klarifikasi saudara,” tulis Darma Purba mengancam.
“Asenk Lee Saragih saya akan ajukan tuntutan bersama warga yang sepakat bermusyawarah berpartisipasi dalam semangat gotong royong. Kita selesaikan secara hukum. Asenk Lee Saragih anda sudah serius menuduh kesepakatan melalui musyawarah niat rakyat ingin berperan serta membangun Simalungun dengan tuduhan pemaksaan dan pungutan liar. Kami minta anda publikasikan dan tunjukkan bahwa pungutan tersebut adalah liar dan menunjuk saksi yang merasa dipaksa,” tulis Darma Purba menekan.
Menurut Penulis, dengan alasan atas nama musyawarah, kerelaan, tidak dipaksa tidak wajar ada pungutan kepada masyarakat nagori untuk program “Haroan Bolon” memperbaiki jalan. Sebab secara resmi Bupati Simalungun RHS telah mempercayakan founder Perkumpulan Anak Rantau (Pantau) Simalungun, Jhon Mejer Purba membuka Rekening Donasi “Marharoan Bolon” lewat Bank MANDIRI 1220010421272 a.n Jhon Mejer Purba. WA Jhon Mejer Purba (082218491226).
Sehingga donasi yang telah terkumpul sejak Februari 2021 hingga Jumat 13 Agustus 2021 Pukul 15.30 WIB yang berjumlah Rp 204.944.703 bisa disalurkan kepada program “Marharoan Bolon” yang telah berlangsung.
Anggota DPR RI DR Junimart Girsang SH MH telah mendonasi Rp 10 Juta untuk setiap nagori di Wilayah Kecapatan Simalungun Atas, termasuk di Kecamatan Pematang Silimakuta dan Kecamatan Haranggaol Horisan. Jangan jadikan program “Marharoan Bolon” jadi modus. Hentikan Pungutan Kepada Masyarakat Nagori! Titik. Jangan ciderai Rekor MURI RHS-ZW dalam Program Marharoan Bolon, meski gagal merealisasikan “Kartu Saksi SiKERJA”.
Saya tidak bisa memberikan sumbangsih materi untuk membangun Simalungun, terlebih kampung Halaman Saya Hutaimbaru. Setidaknya saya bisa berbuat dengan profesi yang saya tekuni untuk menyuarakan aspirasi masyarakat Simalungun dan mengkritisi para ulah oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan untuk diri sendiri ataupun kelompoknya. dengan
Portal Beritasimalunguncom yang saya dirikan tanpa campurtangan modal pihak
lain. (Penulis Adalah Pendiri dan Pemilik Portal Beritasimalunguncom/Pendiri Group FB BERITA SIMALUNGUN).
0 Comments