. Pemerintah Pusat Larang Ekspor CPO, Harga Kelapa Sawit Jeblok 50 Persen, Petani Dirugikan | BeritaSimalungun
Home » , , , » Pemerintah Pusat Larang Ekspor CPO, Harga Kelapa Sawit Jeblok 50 Persen, Petani Dirugikan

Pemerintah Pusat Larang Ekspor CPO, Harga Kelapa Sawit Jeblok 50 Persen, Petani Dirugikan

Written By Beritasimalungun on Tuesday, 26 April 2022 | 10:09

Jokowi Larang Ekspor CPO, Harga Kelapa Sawit Jeblok 50 Persen, Petani Dirugikan.

Beritasimalungun
-Serikat Petani Indonesia (SPI) mengeluhkan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit anjlok hingga 50 persen usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor CPO. Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan data terkini soal harga TBS terpantau makin menurun mencapai 60 persen.

Ketua SPI Henry Saragih mengatakan penurunan harga TBS salah satuya terjadi di Riau dan Sumatera Utara. Di sana, harga TBS turun sekitar 30 persen sampai 50 persen.

"Hari ini hasil laporan petani anggota SPI di berbagai daerah seperti Riau, Sumatera Utara, Jambi, harga TBS sawit Rp1.700 sampai Rp2.000 per kg, sudah terkoreksi ada yang 30 persen, bahkan sampai 50 persen," ucap Henry Saragih, Selasa (26/4/2022).

Henry Saragih khawatir harga TBS akan semakin jatuh karena larangan ekspor CPO membuat stok berlimpah di dalam negeri. Padahal, menurut catatannya, jumlah konsumsi di Tanah Air cuma 16,29 juta ton, sedangkan jumlah produksi CPO bisa mencapai 46,89 juta ton.

"Artinya terdapat 30 juta-an ton yang selama ini dialokasikan untuk diekspor. Hal ini akan membuat banyak stok tidak terjual dan pendapatan petani berkurang. Untuk itu, ia meminta pemerintah memberikan kebijakan turunan lain yang bisa menjamin pergerakan harga sawit petani,” katanya.

Salah satunya agar BUMN memiliki porsi yang besar di bisnis sawit, khususnya produksi strategis seperti CPO hingga bahan bakar minyak (BBM) berbasis minyak nabati. Dengan begitu, industri sawit tidak hanya dikuasai oleh swasta seperti sekarang.

“Perkebunan sawit harus diurus oleh rakyat, didukung oleh pemerintah dan BUMN, bukan oleh korporasi. Saya menilai peran swasta seharusnya pada produk hilir saja, misalnya untuk produksi sabun, kosmetik, dan obat-obatan,” kata Henry Saragih.

Lebih lanjut, Henry Saragih menerangkan, peran BUMN diperlukan agar pelanggaran di industri sawit tidak terus terjadi. Salah satunya terkait penggunaan lahan dengan status hak guna usaha (HGU) dari pemerintah ke swasta.

"Perkebunan sawit korporasi telah mengubah hutan menjadi tanaman monokultur, menghilangkan kekayaan hutan kita, juga sumber air berupa rawa-rawa, sungai dan sumber-sumber air lainnya. Korporasi sawit juga terbukti telah menggusur tanah petani, masyarakat adat dan rakyat, sampai merusak infrastruktur di daerah," jelas Henry Saragih.

Tak hanya itu, menurut Henry Saragih, perusahaan sawit swasta juga kerap mengabaikan izin yang ada. Begitu juga setoran pajak kepada negara dan kesejahteraan bagi buruhnya.

“Untuk itu, saya meminta pemerintah memberi kebijakan tegas bagi perusahaan sawit swasta. Salah satunya dengan memungut pajak ekspor yang nantinya bisa digunakan untuk transisi pengelolaan sawit di dalam negeri,” kata pungkas Henry Saragih.

Petani Dirugikan

Sementara Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan, data terkini soal harga TBS dari tadi pagi hingga sore ini terpantau makin menurun mencapai 60 persen. 

Hal ini buntut dari arahan Presiden Jokowi yang akan menyetop ekspor bahan baku minyak goreng  membuat anjlok harga tandan buah segar (TBS) petani sampai 35-45 persen. 

“Harga TBS gawat darurat, tolong presiden. Harga sudah anjlok ke Rp.1.600 dari sebelumnya Rp.3.850/Kg TBS. Hampir merata anjloknya di 22 provinsi sawit. PKS dan RAM [Pengumpul TBS] sudah pada menolak TBS petani, bahkan ada yang sudah tutup,” ujar Gulat Manurung.

Gulat Manurung  meminta pemerintah segera mengumumkan rincian peraturan tentang pelarangan minyak goreng tersebut. Agar hal tersebut dapat memperbaiki keadaan harga TBS petani sawit.

Berdasarkan informasi pejabat Kementerian Perdagangan, usai pidato Presiden Jokowi pada Jumat (22/4/2022), langsung menyusun rapat koordinasi terbatas dengan Kemenko dan empat Menteri teknis terkait.  

Rakortas berlangsung pada  Minggu (24/4/2022) yang diketahui membahas larangan ekspor minyak goreng. Adapun lintas kementerian yang hadir pada rapat tersebut adalah Menko (Menteri Koordinator) Ekonomi Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, hingga Dirut Perum Bulog Budi Waseso. 

“Harapan bagi petani akan adanya perbaikan harga TBS dari hasil rakortas tersebutpun berbuah hasil, namun sayang hingga saat ini belum diumumkan sehingga semakin membuat kekcauan dan tak terkendali,” ujarnya. 

Berdasar video yang viral di media sosial, saat ini banyak petani sawit tidak bisa menjual TBS-nya kepada pabrik dikarenakan puluhan pabrik tutup. Terlihat puluhan truk yang memuat TBS berjejer tidak bisa dijual. 

“Ngeri kami. PKS [pabrik kelapa sawit] di Riau, tutup paling tidak 20 PKS. Di Jambi, Kalteng, Sumsel dan Lampung,” ucapnya. (Asenk Lee/Berbagaisumber)
Share this article :

Post a Comment

St Dr Bonarsius Saragih Dilantik Jadi Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Hukum Bandung

St Dr Bonarsius Saragih Dilantik Jadi Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Hukum Bandung
KLIK Gambar Untuk Berita Selengkapnya

Jeritan Hati Warga Jemaat GKPS Dari Pinggir Danau Toba

Jeritan Hati Warga Jemaat GKPS Dari Pinggir Danau Toba
Sakit Bertahun Tanpa Pelayanan Medis