Simalungun . Sejumlah skim bantuan langsung yang digelontorkan
pemerintah pada masyarakat, khususnya di Simalungun, ternyata tak mampu
mengatasi kemiskinan. Bantuan tersebut juga tidak dapat menjawab akar
masalah kemiskinan.
Hasil survai yang
dilakukan Pelpem GKPS baru-baru ini setidaknya menunjukkan fakta itu.
Staf Pelpem GKPS, Jhon Lennon Sipayung, baru-baru ini mengatakan bahwa
pihaknya telah mengadakan survai langsung menyangkut dampak pemberian
bantuan pemerintah kepada masyarakat miskin.Dikatakannya, berdasarkan Survei Rumah Tangga Miskin Simalungun yang dilakukan oleh Pelpem GKPS dengan mengambil sampel sebanyak 3.645 KK dari warga GKPS di Distrik I, II dan III.
Disebutkannya, para responden adalah masyarakat penerima berbagai program yang disebut sebagai upaya pengentasan kemiskinan seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Bantuan Beras Miskin (Raskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Setelah melaksanakan survai, lanjut Leennon, pihaknya membuat beberapa kesimpulan yakni pendapatan rata-rata per keluarga hanya Rp 1.071.943,40/perkeluarga. “Jika mengasumsikan rata-rata perkeluarga bekerja dua orang (suami/istri) maka jumlah ini lebih kecil dibandingkan dengan upah minimum regional Propinsi Sumatera Utara yaitu Rp 965.000,” katanya.
Dikatakannya, pendapatan rendah masyarakat sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : keluarga miskin tidak memiliki kemampuan/ketrampilan khusus sehingga hanya mampu bekerja pada sektor yang turun-temurun dan dilakoni orang kebanyakan yaitu pertanian yang sifatnya konvensional. Faktor lainnya, tidak adanya manajemen usaha yang jelas sehingga sifatnya hanya mengalir.
John Lennon menyebutkan, perilaku masyarakat miskin cenderung kosumtif. Hal tersebut dibuktikan dengan besaran prosentase belanja keluarga dibanding pendapatan keluarga. Dikatakannya, masyarakat miskin rata-rata mengeluarkan belanja ibadah (ke GKPS) sebesar Rp 44.860 perbulan yaitu sekitar 4,18% dari total pendapatan keluarga. (jannes silaban)(MedanBisnis)
0 Comments