Massa KNPI 'Serbu' DPRD & Pemkab Tuntut Pemekaran Kabupaten Simalungun
NOTA
KESEPAKATAN: Ketua DPRD Binton Tindaon menandatangani nota kesepakatan
yang dibawa massa KNPI Simalungun. (Foto: LAZUARDY FAHMI)
RAYA- Ratusan massa
KNPI Simalungun melakukan aksi demonstrasi ke DPRD menuntut pemekaran
Kabupaten Simalungun, Selasa (17/4). Aksi demonstrasi berlangsung panas
di halaman dan di ruang pertemuan DPRD. Ketua DPRD Binton Tindaon emosi
dan Asisten I Pemkab Oberlin Hutagaol diusir dari ruang pertemuan.
Sekira pukul 11.30 WIB, ratusan massa KNPI dari berbagai elemen pemuda
di Simalungun tiba di Gedung DPRD Pamatang Raya. Massa datang
mengendarai sepedamotor, mobil pribadi dan angkutan kota. Berbagai
spanduk ukuran kecil, sedang dan besar dibawa. Spanduk itu berisi
tuntutan pemekaran Kabupaten Simalungun.
Spanduk yang dipegang massa bertuliskan,
'Pemuda Simalungun Menyatakan Siap Berada di Garda Terdepan Menghadapi
Pihak-Pihak Yang Mencoba Menghalangi Usaha Pemekaran Kabupaten
Simalungun', 'Pemekaran Harga Mati', 'JR Nur Kami Tidak Butuh Janji,
Kami Butuh Bukti', dan berbagai spanduk lainnya yang meminta Simalungun
dimekarkan.
Ratusan massa KNPI berunjuk rasa di Kantor DPRD menuntut pemekaran Kabupaten Simalungun, Selasa (17/4). (Foto: LAZUARDY FAHMI)
Secara
bergantian, perwakilan OKP dan pengurus KNPI kecamatan melakukan orasi
dengan bersemangat yang ditimpali dengan yel-yel dari massa yang ikut
unjuk rasa.
Mulai dari pengurus KNPI Huta Bayu Raja, Bosar Maligas
hingga Ujung Padang dan beberapa OKP lain. Hampir 30 menit orasi itu
mereka lakukan di halaman gedung DPRD.
"Pemekaran harga mati, JR Nur saat
kampanye telah berjanji memekarkan Simalungun. Apa buktinya, sampai
sekarang belum direalisasikan, JR Nur pembohong," teriak Irwansyah,
salah satu orator. Setelah massa berorasi, tidak lama kemudian Ketua
DPRD Binton Tindaon muncul. Binton didampingi Bernhard Damanik, Suriawan
dan beberapa anggota DPRD lainnya. Sementara pengamanan saat itu
terlihat dari Satpol PP dan personel Polres Simalungun.
Ketua KNPI
Elkananda Syah lalu membacakan empat tuntutan KNPI. Mendukung pemekaran
Kabupaten Simalungun menjadi dua, Kabupaten Simalungun Induk dan
Simalungun Hataran, Bupati dan Wakil Bupati serta DPRD mempersiapkan
segala sesuatu yang diperlukan, DPRD harus mengawal proses pemekaran
mulai kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat. Serta bupati dan DPRD
harus mewujudkan pemekaran Simalungun tahun ini.
Selanjutnya itu, Ketua DPRD Binton
Tindaon diberikan kesempatan berbicara. Namun situasi menjadi panas.
Sebagian massa yang hadir tidak menghendaki Binton bicara karena menurut
mereka Ketua DPRD dan DPRD Simalungun hanya menebar janji-janji saja.
Disebabkan itu, terjadi perdebatan antara Binton dan massa yang hadir.
"Omong kosong, tidak perlu, tidak ada
gunanya, Binton pembohong, DPRD pembohong," teriak massa saat Binton
bicara. "Jangan katakan saya pembohong, dengarkan dulu. Semua berkas
pemekaran sudah saya tanda tangani, kalau ada berkas yang kurang dari
DPRD, sekarang juga saya tanda tangani," teriak Binton melalui pengeras
suara.
Setelah ditenangkan Ketua KNPI Elkananda
Syah, massa yang hadir kemudian diam. Kemudian dibuat kesepakatan, 15
perwakilan KNPI diundang masuk ke ruang pertemuan Badan Musyawarah DPRD
untuk melihat berkas-berkas pemekaran yang sudah ditandatangani DPRD.
Dalam ruangan, hadir 14 anggota DPRD dan Ketua DPRD Binton Tindaon
meminta kesiapan KNPI di kecamatan untuk melakukan sosialisasi berkas
pemekaran yang sudah siap dilakukan DPRD Simalungun. Kata Binton,
fotocopy kekurangan berkas yang dikirimkan ke Gubernur dan DPRD Sumut,
ada mereka pegang.
Elkananda Syah memberikan sanggahan.
Menurutnya, berkas yang dikirimkan pemkab dan DPRD itu hanya surat
permohonan, bukan berkas pemekaran yang kurang selama ini dibutuhkan.
Mereka juga telah melakukan penelusuran, berkas yang dikirimkan pemkab
tidak pernah sampai ke kantor Gubernur dan DPRD Sumut.
"Kami bukan anak
SD, kami juga punya informan di Medan. Berkas itu tidak pernah sampai.
Kalau Simalungun tidak mekar tahun 2012, kami tidak percaya lagi Pemkab
Simalugun," tegas Nanda panggilan akrab Ketua KNPI ini.
"Kalau ada berkas dari Simalungun yang
masih kurang, saya siap tanda tangan. Sudah saya tanda tangani semua.
Tidak ada lagi berkas pemekaran yang tidak saya tanda tangani," teriak
Binton Tindaon. Beberapa perwakilan pemuda yang hadir mulai ikut bicara,
salah satunya M Dalimunte dari Ujung Padang. Menurutnya, DPRD tidak
saja menandatangani berkas, tetapi juga harus mengawasi dan mendukung
pemekaran.
"Pemekaran sudah sudah 12 tahun
direncanakan. Setiap tahun hanya janji-janji saja. Ketua DPRD siap
mengundurkan diri kalau pemekaran Simalungun tidak terwujud. DPRD dan
Ketua DPRD tidak pernah serius melakukan pemekaran. Mana buktinya kalau
berkas itu sudah ditandatangani," tegasnya. Binton kemudian memberikan
fotokopi berkas pemekaran kepada Nanda.
Binton berdiri dan terlihat emosi saat
berbicara. Binton juga sempat menirukan gerakan orang yang menari.
"Siapa bilang saya tidak serius, kemana pun akan saya dukung pemekaran
Simalungun," teriak Binton. Dia menyebutkan, berkas dari DPRD sudah
siap, berarti berkas yang kurang selama ini berasal dari pemkab. Lalu
Binton meminta Asisten I Oberlin Hutagaol yang berada di ruangan saat
itu memberikan penjelasan.
"Ini wilayah dan ranah DPRD, kami tidak
butuh penjelasan dari Asisten I. Eksekutif itu di Pemkab, kami hanya
perlu penjelasan dari DPRD. Kami tidak memerlukan Asisten I di sini,
lebih baik keluar," teriak salah satu pengurus KNPI dari Bosar Maligas.
Oberlin Hutagaol pun keluar dari ruang pertemuan. Lalu KNPI kemudian
menuntut Ketua DPRD menandatangani perjanjian tertulis yang dibubuhi
materai untuk mendukung, mengawasi dan melaksanakan pemekaran.
Setelah itu, massa bergerak menuju
Kantor Bupati Simalungun di komplek SKPD. Massa didampingi anggota DPRD
Suriawan dan Bernhard Damanik. Namun Bupati JR Saragih tidak ada di
kantornya saat itu.
"Mohon maaf Pak Asisten I, kami tidak butuh Asisten
I, kami hanya butuh bupati. Kenapa sampai sekarang berkas itu tidak
kunjung ditandatangani," jelas Esman Manurung, pengurus KNPI Bosar
Maligas. Perwakilan HIMAPSI, menyanyikan lagu Simalungun berjudul Elvi
yang diubah liriknya. Dia pun berorasi dalam bahasa Simalungun, meminta
pemekaran segera diwujudkan.
Ketua JPRMI Simalungun Irwansyah
mengatakan, ketidakhadiran bupati di kantor berarti bupati menganggap
remeh pemuda dan hal itu merupakan pelecehan terhadap pemuda.
"Salah
besar kalau bupati menganggap remeh pemuda di Simalungun," teriaknya.
Usai aksi, ditemui METRO, Asisten I Oberlin Hutagaol menyebutkan tidak
mempermasalahkan pengusiran yang dilakukan massa KNPI diruangan DPRD.
Dia juga mengatakan Bupati JR Saragih sedang perjalanan ke Jakarta untuk
kepentingan dinas dan pekerjaan. "Bagaimana ya. Ya sudah, tidak
diperbolehkan untuk bicara," jelasnya.
Dia menyebutkan, jika diberikan
kesempatan bicara, akan menyampaikan kepada massa bahwa Pemkab
Simalungun juga serius melakukan pemekaran. Semua berkas pemekaran yang
kurang telah disampaikan ke Gubernur dan DPRD Sumut. Berkas yang kurang
ini telah disampaikan ke Medan Maret lalu.
"Seharusnya yang kita desak
itu untuk melakukan pemekaran ya Gubernur dan DPRD Sumut. Semua berkas
itu sudah kami sampaikan dan ada tanda terimanya sama bagian
pemerintahan. Marilah sama-sama kita desak ke Medan untuk pemekaran
ini," jelasnya. (ral)(metrosiantar.com)
0 Comments