Membungkus Kegagalan dan Penyimpangan Bupati Simalungun JR Saragih

Jalan lintas Tigaras, Simalungun kondisinya hingga kini masih rusak parah.

Tak terasa, sudah 4 tahun DR. J.R.Saragih.SH.MM menjabat sebagai Bupati Simalungun. Namun sampai saat ini belum ada perubahan yang signifikan dalam kemajuan pembangunan infrastruktur di Simalungun secara adail dan merata. Perbedaan (perubahan yang dijanjikan saat orasi kampanye) dari bupati pendahulunya, JRS hanya mampu gonta ganti kepala sekolah, kepala puskesmas, Lurah, Camat dan Kepala Dinas serta hanya mampu membangun "kota kerajaan" pribadi. Sementara pembangunan infrastruktur sentra pertanian dan pelosok di Simalungun masih diabaikan.
Pro-Kontra sangat sumbang terdengar di setiap pelosok Simalungun akan kepemimpinan sang bupati. Penilaian masyarakat yang sangat membanggakan JRS berharap sang idola mampu terpilih kembali dan memimpin Simalungun dua periode.

Disisi lain masyarakat yang kontra sangat menyayangkan segala kebijakan bupati. Dimana masyarakat memberikan kepercayaan dan dengan hati tulus memilih JRS sebagai bupati dalam pesta demokrasi 4 tahun silam. 

Karena JRS dinilai tegas, bermartabat, jujur, piawai, bijak, arif, naturalis dan mampu membawa perubahan Simalungun semakin maju dan jaya. Namun sekarang penilaian tersebut menjadi prahara serta banyak orang dari berbagai lapisan menilai bahwa JRS gagal dalam memimpin Simalungun.
Pantauan sejak dilantiknya JRS sebagai Bupati Simalungun di duga sudah banyak melakukan penyimpangan mulai dari gonta-ganti SKPD hanya untuk menutupi segala kecurangan dalam laporan pertanggung jawaban keuangan.

Pembangunan pagar perkantoran SKPD yang tidak bermanfaat yang mengakibatkan kerugian uang negara sampai ratusan juta rupiah. Pengalihan anggaran semena-mena tanpa adanya persetujuan DPRD.

Pengadaan finger print untuk meningkatkan kedisplinan para pegawai namun sampai saat ini tidak berfungsi bahkan server utama di BKD tidak jelas. Pembangunan Bandara Raya di lahan yang sesuai info di peruntukkan lokasi pembangunan infratruktur peningkatan pendidikan Simalungun seperti laboratorium pendidikan.

Anehnya sampai saat ini belum ada Izin dari Dinas Perhubungan Sumatera Utara serta pembangunan alun alun sekaligus diperuntukkan kantor bupati baru di Hapoltakan, Pamatang Raya dengan alasan sang Bupati tidak bersedia menempati kantor lama karena sudah tidak layak pakai serta sudah banyak mengalami keretakan.

Namun keanehan terjadi. Kalau memang kantor bupati lama tidak layak pakai, apa alasan JRS menyerahkan bangunan seharga miliaran tersebut untuk kantor DANDIM Simalungun serta belum pernah diturunkanya staff ahli bangunan baik dari inspektorat untuk menguji kelayakan bangunan tersebut. 

Ada juga asumsi Sang Bupati tidak bersedia menempati kantor lama karena takut akan mistik santet ataupun pantang naik tangga karena sudah menjadi rahasia umum setiap ada kegiatan Sang Bupati selalu ada gangguan alam yang tidak bisa diterima akal sehat secara normal.
Dilain sisi Sang Bupati disinyalir tidak pernah setulus hati untuk memajukan Simalungun tetapi hanya memuluskan kejayaan bisnis pribadi di Kabupaten Simalungun dan sekitarnya. Terlihat dari pembangunan jalan yang sangat lebar serta tembok pembatas bahu jalan bak jalan tol di sepanjang Hapoltakan yang belum tepat sasaran dan sangat berlebihan. 

Hal ini di nilai hanya penghambur hamburan anggaran dilihat dari masih banyaknya infrastruktur jalan penghubung antar kecamtan, antar nagori dan antar dusun yang hancur total bahkan hampir tidak bisa di lalui oleh masyarakat sehingga membatasi aktifitas peningkatan perekonomian simalungun.
St Berlin Manihuruk, tokoh masyarakat Desa Hutaimbaru, Kecamatan Pamatang Silimakuta, Kabupaten Simalungun menilai kepemimpinan JRS tak berpihak kepada rakyat kecil. Misalnya pembangunan jalan-jalan ke desa-desa terpencil masih diabaikan JR Saragih. Kemudian pembinaan petani yang ada di Kabupaten Simalungun nihil.

Dilihat dari dugaan korupsinya hanya menunggu pemeriksaan KPK dimana Bupati JR Saragih mulai dari Tahun 2010 dilantik sangat banyak mengeluarkan anggaran untuk belanja yang kurang tepat sasaran. Melihat dari P-APBD setiap tahunya terhitung mulai Tahun Anggaran 2010 sangat tinggi dan berbanding terbalik dari pada P-APBD Tahun Anggaran sebelumnya (dibawah Tahun anggaran 2010.red). 

JRS juga banyak mengagkat Kepala Dinas maupun Camat tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang di miliki walaupun secara administrasi tidak menyalahi peraturan tetapi apakah yang diposisikan tersebut mampun memimpin dan meningkatkan kinerja kedinasan.

Padahal tidak pernah belajar akan dinas yang dipimpin, seperti halnya Johanes Gurning berbekal tamatan Sarjana Pertanian dan sejarah kepegawaiannya sebagai Penyuluh Pertanian Lapagan - Kepala Unit Pelayanan Teknik kecamatan Dinas Pertanian.

Kepala BP4K saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas PU Bina Marga simalungun yang di nilai gagal dala pertanggung jawaban karena sampai januari 2014 masih banyak proyek yang belum finising 100% namun Laporan Pertanggung Jawaban rekanan sudah disetujui secara administrasi. Selain beberapa hal diatas masih banyak dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh JRS seperti pemberian Izin operasional PT. Jaffa yang bergerak di bidang tambak ikan dengan keramba terapung yang akan mengakibatkan pencemaran Danau Toba. (SyamP/Lee)

St Berlin Manihuruk, Tokoh Masyarakat Desa Hutaimbaru, Kecamatan Pamatang Silimakuta Kabupaten Simalungun.

JR Korupsi?

Helikopter JR Saragih ternyata sewaan Pemkab Simalungun?

St Berlin Manihuruk, Tokoh Masyarakat Desa Hutaimbaru, Kecamatan Pamatang Silimakuta Kabupaten Simalungun bersama St Monang Saragih SH saat melintasi jalan keliling Danau Toba di Hutaimbaru yang kondisinya hingga kini masih rusak.

Berita Lainnya