Membungkus Kegagalan dan Penyimpangan Bupati Simalungun JR Saragih
GKPS JAMBISenin, Juni 30, 20140
Komentar
Jalan lintas Tigaras, Simalungun kondisinya hingga kini masih rusak parah.
Tak terasa, sudah 4 tahun DR. J.R.Saragih.SH.MM menjabat sebagai Bupati
Simalungun. Namun sampai saat ini belum ada perubahan yang signifikan
dalam kemajuan pembangunan infrastruktur di Simalungun secara adail dan merata. Perbedaan (perubahan yang
dijanjikan saat orasi kampanye) dari bupati pendahulunya, JRS hanya mampu
gonta ganti kepala sekolah, kepala puskesmas, Lurah, Camat dan Kepala
Dinas serta hanya mampu membangun "kota kerajaan" pribadi. Sementara pembangunan infrastruktur sentra pertanian dan pelosok di Simalungun masih diabaikan.
Pro-Kontra sangat sumbang terdengar di setiap pelosok Simalungun akan
kepemimpinan sang bupati. Penilaian masyarakat yang sangat membanggakan
JRS berharap sang idola mampu terpilih kembali dan memimpin Simalungun
dua periode.
Disisi lain masyarakat yang kontra sangat menyayangkan
segala kebijakan bupati. Dimana masyarakat memberikan kepercayaan dan
dengan hati tulus memilih JRS sebagai bupati dalam pesta demokrasi 4
tahun silam.
Karena JRS dinilai tegas, bermartabat, jujur, piawai, bijak,
arif, naturalis dan mampu membawa perubahan Simalungun semakin maju dan
jaya. Namun sekarang penilaian tersebut menjadi prahara serta banyak
orang dari berbagai lapisan menilai bahwa JRS gagal dalam memimpin Simalungun.
Pantauan sejak dilantiknya JRS sebagai Bupati Simalungun di duga sudah
banyak melakukan penyimpangan mulai dari gonta-ganti SKPD hanya untuk
menutupi segala kecurangan dalam laporan pertanggung jawaban keuangan.
Pembangunan pagar perkantoran SKPD yang tidak bermanfaat yang
mengakibatkan kerugian uang negara sampai ratusan juta rupiah. Pengalihan anggaran semena-mena tanpa adanya persetujuan DPRD.
Pengadaan
finger print untuk meningkatkan kedisplinan para pegawai namun sampai
saat ini tidak berfungsi bahkan server utama di BKD tidak jelas. Pembangunan Bandara Raya di lahan yang sesuai info di peruntukkan lokasi
pembangunan infratruktur peningkatan pendidikan Simalungun seperti
laboratorium pendidikan.
Anehnya sampai saat ini belum ada Izin dari Dinas Perhubungan Sumatera Utara serta pembangunan alun alun sekaligus diperuntukkan
kantor bupati baru di Hapoltakan, Pamatang Raya dengan alasan sang Bupati
tidak bersedia menempati kantor lama karena sudah tidak layak pakai
serta sudah banyak mengalami keretakan.
Namun keanehan terjadi. Kalau
memang kantor bupati lama tidak layak pakai, apa alasan JRS menyerahkan
bangunan seharga miliaran tersebut untuk kantor DANDIM Simalungun serta
belum pernah diturunkanya staff ahli bangunan baik dari inspektorat
untuk menguji kelayakan bangunan tersebut.
Ada juga asumsi Sang Bupati
tidak bersedia menempati kantor lama karena takut akan mistik santet
ataupun pantang naik tangga karena sudah menjadi rahasia umum setiap ada
kegiatan Sang Bupati selalu ada gangguan alam yang tidak bisa diterima
akal sehat secara normal.
Dilain sisi Sang Bupati disinyalir tidak pernah setulus hati untuk
memajukan Simalungun tetapi hanya memuluskan kejayaan bisnis pribadi di Kabupaten Simalungun dan sekitarnya. Terlihat dari pembangunan jalan yang sangat lebar serta tembok pembatas
bahu jalan bak jalan tol di sepanjang Hapoltakan yang belum tepat
sasaran dan sangat berlebihan.
Hal ini di nilai hanya penghambur
hamburan anggaran dilihat dari masih banyaknya infrastruktur jalan
penghubung antar kecamtan, antar nagori dan antar dusun yang hancur
total bahkan hampir tidak bisa di lalui oleh masyarakat sehingga
membatasi aktifitas peningkatan perekonomian simalungun.
St Berlin Manihuruk, tokoh masyarakat Desa Hutaimbaru, Kecamatan Pamatang Silimakuta, Kabupaten Simalungun menilai kepemimpinan JRS tak berpihak kepada rakyat kecil. Misalnya pembangunan jalan-jalan ke desa-desa terpencil masih diabaikan JR Saragih. Kemudian pembinaan petani yang ada di Kabupaten Simalungun nihil.
Dilihat dari dugaan korupsinya hanya menunggu
pemeriksaan KPK dimana Bupati JR Saragih mulai dari Tahun 2010 dilantik
sangat banyak mengeluarkan anggaran untuk belanja yang kurang tepat
sasaran. Melihat dari P-APBD setiap tahunya terhitung mulai Tahun
Anggaran 2010 sangat tinggi dan berbanding terbalik dari pada P-APBD
Tahun Anggaran sebelumnya (dibawah Tahun anggaran 2010.red).
JRS juga
banyak mengagkat Kepala Dinas maupun Camat tidak sesuai dengan latar
belakang pendidikan yang di miliki walaupun secara administrasi tidak
menyalahi peraturan tetapi apakah yang diposisikan tersebut mampun
memimpin dan meningkatkan kinerja kedinasan.
Padahal tidak pernah belajar
akan dinas yang dipimpin, seperti halnya Johanes Gurning berbekal
tamatan Sarjana Pertanian dan sejarah kepegawaiannya sebagai Penyuluh
Pertanian Lapagan - Kepala Unit Pelayanan Teknik kecamatan Dinas
Pertanian.
Kepala BP4K saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas PU Bina
Marga simalungun yang di nilai gagal dala pertanggung jawaban karena
sampai januari 2014 masih banyak proyek yang belum finising 100% namun
Laporan Pertanggung Jawaban rekanan sudah disetujui secara administrasi.
Selain beberapa hal diatas masih banyak dugaan penyimpangan yang
dilakukan oleh JRS seperti pemberian Izin operasional PT. Jaffa yang
bergerak di bidang tambak ikan dengan keramba terapung yang akan
mengakibatkan pencemaran Danau Toba. (SyamP/Lee)
St Berlin Manihuruk, Tokoh Masyarakat Desa Hutaimbaru, Kecamatan Pamatang Silimakuta Kabupaten Simalungun.
JR Korupsi?
Helikopter JR Saragih ternyata sewaan Pemkab Simalungun?
St Berlin Manihuruk, Tokoh Masyarakat Desa Hutaimbaru, Kecamatan Pamatang Silimakuta Kabupaten Simalungun bersama St Monang Saragih SH saat melintasi jalan keliling Danau Toba di Hutaimbaru yang kondisinya hingga kini masih rusak.
0 Komentar