Uniknya Bahasa di Saribudolok Silimakuta

Potret Saribudolok, Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun. Foto Asenk Lee Saragih.

Oleh: Arif JV Girsang

BeritaSimalungun.com, Saribudolok-Hal yang lazim, dalam kehidupan sehari-hari di kawasan Silimakuta-Simalungun, orang-orang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah yang berbeda. Penulis terlahir di kawasan ini, kota Saribudolok, dengan nama ‘pendek’nya Sardolok.

Kota ini menjadi pusat Kecamatan Silimakuta di era NKRI, dari sebelumnya desa Nagasaribu menjadi pusat saat kawasan ini di bawah kekuasaan Harajaon Silimakuta. Dalam perjalanannya, Indonesia menamakan kota ini Seribudolok.

Tak sedikit perantau asal kota kecil ini menjelaskan nama kotanya ber-arti Gunung Sewu saat mereka sampai di pulau Jawa. Yang satu berbahasa Simalungun, satu lagi bahasa Karo, yang satunya lagi menggunakan bahasa Toba.

Begitulah yang kerap terjadi dalam komunikasi di kedai kopi, di pekan, di pasar (di jalanan, orang menyebut jalan raya dengan kata “pasar”,-red.), di lingkungan pemukiman bahkan dalam acara adat. Yang lebih ‘seru’ lagi ketika terjadi perselisihan menjurus ‘pertempuran’ di antara warga penutur bahasa yang berbeda. “Ku tebak ko kari (kutikam kau nanti)…” ancam penutur bahasa Karo.

“Tobak anggo pak ho (tikam kalau kau berani),” balas penutur berbahasa Simalungun. “Ai unang marbada hamu (jangan berkelahi kalian)…!” cegah seorang lagi pengguna bahasa Toba. Berbagai suku bangsa telah mendiami Silimakuta sejak puluhan tahun lalu, bahkan sebelum Indonesia merdeka.

Suku-suku dari penjuru Nusantara, sejak lama juga telah tinggal di Silimakuta. Mereka umumnya sampai di kawasan ini oleh pekerjaan, terutama pedagang dari suku Jawa. Dipastikan, setelah kemerdekaan, suku bangsa asal seberang lautan, seperti Tionghoa, India, Pakistan, Belanda, dan Jerman, diterima dengan terbuka oleh masyarakat Silimakuta.

Suku bangsa lain yang datang dari Malaysia sebagai relawan bidang kesehatan dari lembaga keagamaan, juga pernah stay di Silimakuta, di Saribudolok. Hingga hari ini, saudara-saudara keturunan Tionghoa umumnya sudah bermarga Batak.

Ketika mereka melangsungkan perkawinan dengan warga dari daerah lain yang juga keturunan Tionghoa, pasangannya jadi ikut bermarga. Itu hal yang biasa terjadi. Beberapa hal yang menjadikan Silimakuta terbuka pasca kemerdekaan, antara lain oleh keberadaan Rumah Sakit Bethesda, Sekolah Guru Bawah (SGB) Saribudolok, dan Perguruan Katholik.

Sehingga orang dari berbagai daerah datang untuk bekerja, berobat dan belajar ke kota Saribudolok. Kawasan Silimakuta yang mayoritas penduduknya menganut agama Kristen dan Katholik, memiliki catatan sejarah masuknya syiar Islam.

Ketika itu ‘gagal’ bukan karena penolakan langsung dari warga Silimakuta, namun karena kesalahan ‘teknis’, ketika dalam syiar-nya si ‘penyiar’ menyebut pemeluk agama Islam tidak masalah jikapun memelihara ternak babi, sehingga si ‘penyiar’ditangkap Buterpra (sekarang Koramil,-red.). Secara umum, par Silimakuta (orang dari Silimakuta) relatif lebih mudah bergaul dengan komunitas lainnya di perantauan.

Ini dikarenakan kemampuan bertutur dalam ‘berbagai’ bahasa daerah, yang tentunya berkorelasi dengan keterbukaan, dan kebiasaan untuk menerima adat istiadat dan budaya “orang lain” di lingkungan asalnya. Untuk kalangan tua, banyak diantaranya memliki kemampuan bertutur dalam empat bahasa, yaitu Simalungun, Karo, Toba, dan Pakpak.

Namun, orang muda secara merata mengerti tiga bahasa, Simalungun-Karo-Toba, dan tentunya bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.

Sedikit unik, meskipun Silimakuta kental dengan keterbukaan dan kebebasan menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi, namun ‘orang’ Silimakuta sendiri ‘kental’ dengan bahasa Simalungun ala Silimakuta-nya. Sehingga terkadang saat bergabung dengan sesama penutur bahasa Simalungun dari daerah lainnya, terasa perbedaan ketika mendengar penutur dari Silimakuta.

Sekali waktu, penulis memasuki suatu tempat di Raya, daerah Simalungun, yang saat itu memampangkan spanduk bertuliskan “Daerah Wajib Marsahap Simalungun”.

Namun ketika berkomunikasi dengan seseorang di tempat itu, penulis dikomplain karena dianggap tidak bertutur dalam bahasa Simalungun.

Lantas penulis memberikan argumen, “Bahasa Simalungun yang saya bisa adalah bahasa Simalungun dari Silimakuta dan dari Simalungun Horisan (bagian pantai Danau Toba yang termasuk daerah Simalungun).”

Ada ketidakpuasan dari pihak lawan bicara pada saat itu, oleh tutur bahasa yang saya gunakan, yang tetap bertahan dengan ke-Silimakuta-an.

Terus terang, penulis memang terlanjur lebih menikmati bahasa Simalungun ala Silimakuta, tempat penulis lahir.

Namun, penulis menyampaikan kepada ‘seseorang’ itu, bahwa di Silimakuta dia tidak akan menemukan protes jika bertutur dalam bahasa Simalungun ala Raya, atau ala mana pun, serta menambahkan bahwa ke-Simalungun-an tidak bisa dipaksakan hanya dalam satu ‘corak’.

Di tempat lain pada suatu masa di tahun 1994, penulis punya pengalaman ‘lain’, dalam satu acara adat di desa Bakkara-Toba, yang penulis ikuti secara ‘tak sengaja’.

Ketika itu penulis adalah sebagai seorang musafir, yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan sang empunya hajatan, sehingga diposisikan sebagai Raja Naro (tamu tak diundang), yang lengkap dengan jambar (‘jatah’ adat) dan mandok hata (berbicara dalam suatu acara).

Dengan ‘mampu’ bertutur dalam bahasa Toba, ternyata warga yang hadir saat itu sangat menghargai, ketika mereka diberitahu bahwa Raja Naro yang satu ini adalah ‘anak’ Simalungun.

Diterangkan bagaimana komunikasi sehari-hari di Silimakuta, terutama di Tiga Sardolok (Pekan Saribudolok), yang ‘bebas’ dalam penggunaan bahasa daerah, yaitu Simalungun-Karo-Toba, orang-orang memberikan pujian tentang keterbukaan tersebut dan menganggap hal itu sebagai suatu kelebihan.

“Lobi sian na somal do huta muna i ba, ndang haluluan di Toba on si songoni (lebih dari yang biasa kampung kalian itu, tidak ditemukan kampung seperti itu di Toba ini),” demikian sambutan seorang dari hadirin. Di Medan, di lingkungan komunitas warga Karo juga penulis diterima dengan mudah, atas dasar kemampuan untuk bisa mengerti bahasa Karo.

Terkadang teman membawa ke kampungnya di Tanah Karo, dan ‘mereka’ di kampung tidak merasa sungkan untuk tetap berbahasa Karo dalam obrolan bersama, setelah teman tersebut memberitahukan kampung asal saya, dari Silimakuta.

“Ercakap Karo saja kita, anake teh na cakap Karo. Anak Silimakuta ia, Seribudolok nari kutana (bahasa Karo saja kita, dia tahu bahasa Karo. Dia anak Silimakuta, Seribudolok sana kampungnya),” demikian pemberitahuan saat berbincang di kampung para sahabat di Tanah Karo.

Demikian halnya dalam acara adat di Silimakuta, sejauh pihak yang datang itu penutur bahasa Karo atau Toba, tak terdengar permintaan yang berhubungan dengan penerjemahan.

Justru kadang ‘tuan rumah’ yang mengalah untuk berbicara dalam bahasa yang dimengerti ‘tamu’nya. Dalam tulisan ini, tidak dibahas apakah keterbukaan dan kebebasan bertutur di Silimakuta menjadi suatu kelebihan atau kekurangan komunitas Simalungun di Silimakuta.

Namun hanya sebagai gambaran tentang betapa moderat-nya cara berkomunikasi dalam komunitas ini. Belakangan ini timbul dinamika, oleh beberapa kelompok yang ‘menggugat’ apakah ‘mereka’ Batak atau bukan. Kita ketahui bersama, di tingkat Nasional, yang lazim dan umum, serta dalam hal yang bersifat formal biasanya Batak ‘disebut’ dengan satu nama, yaitu Batak.

Tanpa bermaksud mengurangi keinginan pihak atau kelompok yang ingin ‘memerdekakan’ diri dari sebutan Batak, penulis mengajak untuk melihat sekilas bagaimana komunikasi antar komunitas yang terbangun di Silimakuta selama ini.

Silimakuta menjadi etalase interaksi antar orang-orang Batak dengan bahasa berbeda, yang dapat berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Bahkan saat berkomunikasi dengan mereka-mereka yang mungkin tidak mengakui dirinya adalah suku bangsa Batak…! (*) . (Penulis Berminat Mempelajari Berbagai Bahasa daerah di Nusantara)