 |
| Gareta Horbo Alat Transportasi Komuditi Pertanian di Simalungun |
BERITASIMALUNGUN.COM, Simalungun, Sumut,Elemen masyarakat menyoroti
pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Simalungun yang
realisasinya dinilai rendah.
"Sampai triwulan ketiga 2014 baru 50 persen dari target Rp110 miliar, ini akan berdampak pada pembangunan daerah," ujar Direktur Masyarakat Peduli Simalungun (PMS) Marsono Purba, Sabtu.
Marsono mensinyalir minimnya PAD akibat adanya penyimpangan dalam pengelolaan retribusi masyarakat oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Pemkab Simalungun.
Dia mencontohkan retribusi sampah di kecamatan, yang tidak sesuai dengan jumlah objek atau pembayar retribusi.
Marsono menyebutkan retribusi sampah dari kecamatan hanya Rp 5 juta setahun, sementara jumlah penduduk pembayar retribusi sampai ratusan hingga ribuan orang.
"Retribusi untuk rumah tangga Rp2.500, perusahaan Rp 40 ribu-Rp 50 ribu dan rumah makan Rp 10 ribu per bulan," sebut Marsono.
Dia berharap Bupati Simalungun mengevaluasi kinerja pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi PAD.
Marsono juga menegaskan MPS akan melaporkan secara resmi penyimpangan pengelolaan PAD Simalungun khususnya terkait berbagai retribusi ke aparat penegak hukum.
"Objek dan datanya sudah ada, pekan depan tinggal melaporkannya secara resmi ke kejaksaan atau unit Tipikor Polres Simalungun," tandas Marsono.
Kepala Bidang Pendapatan Dinas PPKAD Pemkab Simalungun Ronald Silalahi mengatakan, sampai saat ini realisasi PAD sudah mencapai 70 persen.
"Target yang ditetapkan tersebut akan terpenuhi," ucapnya optimistis.(ant)
"Sampai triwulan ketiga 2014 baru 50 persen dari target Rp110 miliar, ini akan berdampak pada pembangunan daerah," ujar Direktur Masyarakat Peduli Simalungun (PMS) Marsono Purba, Sabtu.
Marsono mensinyalir minimnya PAD akibat adanya penyimpangan dalam pengelolaan retribusi masyarakat oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Pemkab Simalungun.
Dia mencontohkan retribusi sampah di kecamatan, yang tidak sesuai dengan jumlah objek atau pembayar retribusi.
Marsono menyebutkan retribusi sampah dari kecamatan hanya Rp 5 juta setahun, sementara jumlah penduduk pembayar retribusi sampai ratusan hingga ribuan orang.
"Retribusi untuk rumah tangga Rp2.500, perusahaan Rp 40 ribu-Rp 50 ribu dan rumah makan Rp 10 ribu per bulan," sebut Marsono.
Dia berharap Bupati Simalungun mengevaluasi kinerja pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi PAD.
Marsono juga menegaskan MPS akan melaporkan secara resmi penyimpangan pengelolaan PAD Simalungun khususnya terkait berbagai retribusi ke aparat penegak hukum.
"Objek dan datanya sudah ada, pekan depan tinggal melaporkannya secara resmi ke kejaksaan atau unit Tipikor Polres Simalungun," tandas Marsono.
Kepala Bidang Pendapatan Dinas PPKAD Pemkab Simalungun Ronald Silalahi mengatakan, sampai saat ini realisasi PAD sudah mencapai 70 persen.
"Target yang ditetapkan tersebut akan terpenuhi," ucapnya optimistis.(ant)
0 Comments