Info Terkini

10/recent/ticker-posts

Rp 75 MILYAR ANGGARAN SIMALUNGUN UNTUK PERBAIKAN IRIGASI SELAMA 5 TAHUN

JR SARAGIH MENINJAU PINTU AIR

Program Pemerintah Pusat untuk ketahanan Pangan Nasional adalah menegaskan penting dan strategisnya meningkatkan kualitas sektor pertanian di setiap daerah.

Kabupaten Simalungun salah satu daerah lumbung padi di Provinsi Sumatera Utara, yang selama 5 tahun ini menunjukkan konsesistensi meningkatkan hasil pertanian, dengan berbagai inovasi.

Salah satu sarana pertanian yang harus dipelihara dan diperbaharui secara konsisten adalah irigasi, DAM, saluran miring dan pembuangan sedimentesi serta pintu air, pada saluran primer, sekunder, dan saluran cacing yang menghantar air hingga ke persawahan.

Untuk mengelola saluran Primer, Sekunder, Pintu Air, dipercayakan kepada Dinas PSDA (Pemberdayaan Sumber Daya Air). Sedangkan Saluran Sekunder dan Saluran Cacing diurus sendiri oleh Dinas Pertanian, sementara untuk Bencana Alam, dikelola oleh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) sehingga persoalan pengairan diharapkan, mampu menjawab kebutuhan petani sawah.
Akan tetapi kebutuhan air tidak selalu ditangani ketiga satuan kerja tadi, masih tergantung pada debit air yang semakin menipis akibat semakin berkurangnya hutan yang sebagian besar telah dikuasai TPL dibagian selatan wilayah Kabupaten Simalungun dan sebagian lagi dirusak oleh perambah liar yang selalu luput dari pengawasan Dinas Kehutanan.

Dinas PSDA, mengelola Rp. 75 milyar Anggaran dari APBD Simalungun selama 2011 s/d 2015, untuk membuat irigasi, yang tersebar di seluruh kecamatan yang berbasis tanaman padi. Penyebaran anggaran tersebut hampir merata di Kecamatan Siantar, Gunung Maligas, Gunung Malela, Pematang Bandar, Bandar Huluan, Dolok Batu Nanggar, Panei, Jorlang Hataran, Hutabayu Raja, Tanah Jawa, Hatonduhan, Dolok Panribuan, Ujung Padang, Bandar, dan Bandar Masilam.

Selama 5 tahun, ratusan paket proyek irigasi disebar ke seluruh kecamatan penghasil padi, untuk menunjang ketahanan pangan, yang bukan hanya dinikmati warga Kabupaten Simalungun, akan tetapi mengalir hingga ke daerah lain di Provinsi Sumatera Utara.

Besaran Dana yang Rp. 75 milyar tersebut, sebenarnya belum mencukupi untuk memelihara daerah irigasi untuk Kabupaten Simalungun yang sedemikian luas. Namun luasnya kabupaten ini juga yang menjadi pembagi yang meminimalkan pembangunan oleh karena anggaran yang belum sebanding dengan luasnya wilayah Kabupaten Simalungun.

Selama 5 tahun kepemimpinan JR. Saragih sebagai Bupati Simalungun, sebenarnya peningkatan APBD sangat signifikan, namun tingginya inflasi ditambah rumusan pembagian dana antara daerah berwilayah/Luas Penduduk dengan daerah yang berwilayah dan penduduk kecil, belum menjadi perhatian serius pemerintah pusat, mengakibatkan terbatasnya pembangunan di daerah seluas Kabupaten Simalungun.

Sebagai perbandingan, Kabupaten Samosir yang luasnya hanya ± 1/8 Kabupaten Simalungun dan penduduknya yang juga kira-kira 1/8 penduduk Simalungun menerima kucuran dari Pemerintah Pusat 1/3 dari Penerimaan Kabupaten Simalungun, demikian juga Pakpak Barat dan Kabupaten lainnya.

Apabila saat ini Samosir menerima kucuran dana pusat sekitar Rp. 500 milyar, sewajarnya Simalungun dapat menerima Rp. 3,5 Triliun hingg Rp. 4 Triliun. Namun faktanya, penerimaan dari Pemerintah atasan hanya berkisar Rp. 1,5 Triliun, maka seperti yang kita saksikan sekarang, hanya mampu dibagi dengan memprioritaskan pada pendanaan wajib sebagaimana diatur pada PP 58 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan daerah, yakni Pendidikan, Kesehatan, sedangkan pendanaan diprioritaskan pada sumber penghasilan seperti pertanian, maka apabila masih banyak tuntutan terhadap perbaikan jalan adalah wajar karena keterbatasan dana.

Kesinambungan program bisa terwujud ketika masyarakat memberikan dukungan untuk melanjutkan program berkesinambungan pada pemerintah yang sekarang, sehingga peningkatan pendapatan 5 tahun mendatang bisa meningkat secara signifikan, sehingga target Rp. 4 triliun di tahun-tahun mendatang bisa tercapai dan capaian ini dipastikan dapat menjawab kebutuhan pembangunan di Kabupaten Simalungun yang cukup luas ini, sekali lagi adalah dukungan berkesinambungan dari seluruh warga Simalungun. Horas Simalungun.(JRC)

Berita Lainnya

Post a Comment

0 Comments