| Situasi Memanas Paripurna, Senin 12 Oktober 2015 |
BeritaSimalungun.Com | Simalungun-Molornya penetapan P-APBD 2015 diduga akibat banyaknya pos pos anggaran yang tidak sesuai, bahkan adanya penambahan nomenklatur kegiatan bertambah dengan jumlah pagu anggaran yang sangat pantastis.
Fraksi Golkar dan Gerindra menolak P-APBD yang akan disahkan sebagai Peraturan Daerah. Fraksi Golkar dan Gerindra menujukkan sikap keluar dari ruangan rapat paripurna / walk out serta di ikuti 3 orang anggota fraksi PAS yang tegas dari pertama menolak penetapan.
Narasumber yang tidak bersedia namanya di publikasikan menjelaskan bahwa sebelum penetapan hari ini, Senin ( 12/10) sudah dilakukan lobi tingkat tinggi bahkan sampai ke DPD Provinsi beberapa partai. Diketahui bahwa setiap anggota DPRD yang mendukung pengesahan dapat Upeti sebesar Rp. 50.000.000.- dan ketua Fraksi dapat Rp. 100.000.000.-
Lobi dilakukan oleh seorang anggota Fraksi Demokrat inisial EB bahkan santer terdengar adanya ikut serta Sekda berperan menjumpai beberapa ketua Fraksi sehingga terlihat adanya Fraksi yang bak mati suri padahal jauh hari sebelumnya salah seorang anggota Fraksi Nasdem getol vokal menentang kebijakan Pemerintah Simalungun bahkan merasa gerah akan pemberitaan salah satu media cetak lokal sehingga menerbitkan surat sanggahan akan pemberitaan yang menyebutkan adanya upeti disediakan untuk DPRD Simalungun sebesar 7Miliar.
Skenario penetapan P-APBD Simalungun TA 2015 sangatlah apik diperankan oleh oknum yang merupakan suruhan dari Sang Bupati, anehnya ada perpecahan suara dikubu Fraksi sehingga suara penolakan tidak berdaya untuk membatalkan penetapan.
Banyaknya kejanggalan kejanggalan pos anggaran yang disusun bahkan adanya nomenklatur yang di tampung dimana kegiatanya sudah lama dilakukan membuat Fraksi Golkar dan Gerindra menerima penetapan.
Johalim Purba selaku ketua DPRD Simalungun dari Fraksi Demokrat tidak bersedia dijumpai diruang kerjanya tetapi seorang staff berupaya menutupi keberadaan Johalim seusai rapat paripurna, dihubungi melalui selular maupun pesan singkat tidak ada balasan akan informasi yang beredar adanya upeti diberikan keanggota yang bersedia mensahkan P-APBD 2015.(Syamp)
0 Comments