Pesta Demokrasi Para “Kecoak”

Imran Nasution

Oleh : Imran Nasution

Pesta demokrasi memilih Walikota dan Wakil Walikota Siantar 2015 sebagai proses perubahan lebih baik, dapat terwujud apabila kalimat itu bukan sekedar di ujung lidah tak bertulang. Tak terbatas kata-kata dan tinggi gunung seribu janji.

Sementara, kalau “Ingin hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai”, masih untung kalau hanya janji tidak direalisasi. Tapi kalau ingin memeluk gunung, apa daya gunung meletus seperti Sinabung, rakyat pasti terhuyung seperti baru menelusuri lorong tak berujung.

Ada juga pribahasa lama dan karena lamanya banyak dilupakan anak zaman, “Jangan karena nila setitik, rusak susu sebelanga”. Kalau dihubungkan dengan pemilihan walikota Siantar, jangan karena Pilkada “setitik “ atau hanya sekali lima tahun, rusak seluruh atau “sebelanga” keberagaman SARA kota Siantar yang begitu indah.

Kalau keberagaman rusak dicabik ambisi politik membabi buta sampai rakyat susah cari nafkah, merangkai keberagaman itu sulit sesulit memahat batu tapi jari dijepit. Sehingga, jepitan harus dilepas, baru merangkai keberagaman agar kembali indah.

Sebenarnya dan diharap bukan sebenarnya, kalau Pilkada mencabik keberagaman dan kondisi Siantar lebih buruk dari sebelumnya, sangat ironis karena uang rakyat membiayai Pilkada digunakan untuk melanjutkan penderitaan rakyat lima tahun lagi. Sehingga, pesta demokrasi itu lebih pantas disebut pesta demokrasi para “kecoak”.

Kecoak yang menjijikkan dan disebut orang Siantar lipas, datang dari berbagai lobang. Mulai dari lobang sampah sampai lobang toilet. Kemudian, pelaksana dan pengawas Pilkada dari atas ke bawah semua kecoak. Termasuk para undangan pesta yang diumpan pakai uang. Pesta juga mendatangkan tikus sebagai bintang tamu didampingi para jangkrik sebagai pembisik.

Meski tiada mengaku dan kalau dituduh kecoak pasti marah bahkan menggugat, bukan mustahil kecoak penyebar kuman menguasai pesta demokrasi karena tak malu menyebut pelopor perubahan. Padahal, perubahan itu hanya internal kecoak agar lebih terampil menyusup berbagai musim. Baik musim paceklik, musim cair karena hujan atau musim-musiman.

Kalau dikatakan “Siapa menabur angin dia akan menuai badai”, pada pesta demokrasi kecoak berubah jadi, ”Siapa menabur uang akan menang”. Masalah melanggar, semua bisa diatur belakangan. Sehingga, politik uang , tak perlu dilihat berkaca mata apalagi pakai kaca mata kuda yang hanya melihat ke depan karena berlangsung kasat mata.

Biasanya dan sudah biasa, menjelang Pilkada, banyak “kompor” yang menyala membuat temperatur politik lokal memanas. Kemudian, saat kicauan burung dari pohon tinggi bernada propaganda dihembus angin ke delapan penjuru, suasananya makin riuh rendah.

Karena angin politik berubah cepat dan sulit ditebak apalagi bisa mendadak jadi puting beliung, kompor bersumbu cepat pendek meledak. Sehingga, ada lempar batu sembunyi tangan, menangguk di air keruh atau menggunting dalam lipatan. Selanjutnya, rakyat jadi pecundang.

Di balik Cermin

Pesta demokrasi para kecoak harus digagalkan sebelum nasi jadi bubur sebagai santapan para kecoak. Karenanya, pelaksana, pengawas, peserta Pilkada, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta semua elemen terkait harus bertanggungjawab untuk tidak turut jadi kecoak.

Sebelumnya, seluruh elemen terkait itu wajib bercermin di atas permukaan kaca tak retak agar sadar apakah padangannya mulai rabun senja. Sehingga, mengetahui bahwa di balik cermin itu ada puluhan ribu kaum muda berlari tanpa alas kaki dan pincang tertusuk duri.

Kreatifitas anak muda tanpa wadah, liar. Pemusik dan penyanyi beraksi di simpang jalan. Di sudut remang kota, di lapo-lapo tuak dan di mana saja asal bakat tersalur. Para seniman termarginal. Anak muda berbakat olahraga terlantar. Para pelukis dan fotografer menggambar raut wajah kota yang sedang murung.

Di balik cermin itu juga tampak ribuan kaum miskin mangap-mangap karena luput sebagai penerima Raskin yang disantap pakai ikan asin. Perbelanjaan moderen menjarah ke pemukiman dan buka 24 jam membuat pasar tradisional dan pedagang kecil kehilangan pembeli. Di balik cermin itu, ada telinga pejabat pekak kritik karena GOR dirubah menjadi lokasi bazar yang juga pesaing pedagang pasar tradisional.

Tergambar kondisi RSUD dr Djasamen Saragih. Taman Bunga, lapangan H Adam Malik, eks terminal Sukadame, kumuh pasar Parluasan, stadion Sang Naualuh dan tempat jin uang anak Terminal Tanjung Pinggir.

Sektor pendidikan terpuruk diantara maraknya pembiaran kutipan liar terhadap siswa. Rencana pembangunan Pasar Melanton Siregar tanpa studi kelayakan membuat PD PAUS sebagai pendiri bermasalah. PD Pasar Horas Jaya beda tipis dengan Dinas Pasar.

Masih di balik cermin itu, tergambar tentang Walikota sebelumnya yang selalu ingin aman. Sehingga Rancangan Tata Ruang Kota (RTRW) hanya di atas kertas. Tergambar perbandingan Belanja Tidak Langsung dengan Belanja Langsung dalam APBD sebesar 70:30. Artinya, uang rakyat lebih dinikmati pejabat dibanding rakyat melalui pembangunan.

Penutup

Masih jelas dalam ingatan ketika Pilkada langsung melalui pilihan rakyat gagal dikutak-katik agar kembali dipilih DPRD. Alasan hemat anggaran dan stabilitas keamanan dinilai tak masuk akal dan miris. Apalagi kepercayaan kepada anggota dewan makin menipis dan kedaulatan rakyat memilih pemimpin bakal terkikis habis.

Namun, mengamati dinamika yang berkembang, muncul pertanyaan apakah hari H 9 Desember 2015, rakyat akan berdaulat? Sehingga, hasil akhir Pilkada pilihan rakyat lebih baik dari dipilih di gedung oleh DPRD?

Untuk menjawabnya, jangan tanya kepada rumput yang bergoyang atau kepada langit biru. Tak perlu berdebat panjang karena semua masih prediksi. Belum ada jaminan apakah Pilkada 2015 berkualitas dan bermartabat atau benar sebagai pesta demokrasi para kecoak! (Penulis Wartawan Berdomisili di Siantar)