 |
| Mahadarma Saragih.IST |
BERITASIMALUNGUN.COM-Ketua DPC PDI-P
Kabupaten Simalungun, Mahadarma Saragih di Kompleks Griya, Jalan Asahan,
Simalungun, Selasa (12/4/2016) menegaskan, pihaknya tengah melakukan
penelusuran atas terbitnya SK Direktur Jenderal Otonomi Daerah Drs
Anselmustan MPd, yang menerbitkan Surat Keputusan JR Saragih sebagai
Bupati Simalungun untuk periode kedua.
Mahadarma menegaskan, bila JR Saragih dilantik pihaknya akan
melakukan upaya hukum dengan menggugat Mendagri Tjahjo Kumolo.
"Dengan
terbitnya SK tersebut jadi polemik. Kita masih melacak mana SK
sebenarnya. Yang telah beredar itu, kan, masih petikan. Kalau benar
dikeluarkan, itu sudah pasti jadi masalah,"katanya kepada wartawan.
Dikatakan, masalah yang terjadi di Simalungun sudah dikoordinasikan
dengan pengurus DPP PDIP. Bahkan, telah disampaikan kepada Ketua Umum
Mengawati Soekarnoputri di Jakarta. Dalam Rakernas PDIP yang
diselenggarakan belum lama ini, menjadi pembahasan di internal partai.
"Karena telah menjadi polemik, maka kita terus menyelidiki soal benar
atau tidaknya SK tersebut. Artinya, SK itu masih misterius,"sebutnya.
Parahnya, kata Mahadarma, dirinya telah melihat adanya indikasi
pimpinan SKPD di Pemkab tidak menunjukkan loyalitasnya kepada Pj Bupati
Simalungun, Binsar Situmorang. Saat ini, Bupati Simalungun Binsar
Situmorang, bukan JR Saragih.
"Kita berharap para pimpinan SKPD loyal
terhadap Pj Bupati, bukan justru kepada JR Saragih, agar Simalungun
tidak menjadi seperti macam tak ada bupatinya," katanya.
Mahadarma menyebutkan, pihaknya telah melihat para kepala SKPD selalu
mengikuti JR Saragih di mana-mana bukan Pj Bupati Binsar Situmorang.
"Kita minta para PNS apalagi Kepala SKPD tidak berpolitik. Mereka, kan
fungsinya melayani masyarakat, bukan JR Saragih. Jangan pula ikut-ikutan
berpolitik, sehingga mengabaikan tugas melayani kepentingan
masyarakat,"ujarnya.
Pengamatan awak media selama JR Saragih tidak lagi Bupati Simalungun
sejak Oktober 2015 lalu, para Kepala SKPD selalu berjalan kesana kemari
mendampingi JR Saragih. Bukan mendampingi Pj Bupati Binsar Situmorang.
Bahkan, disebut JR Saragih masih ikut mencampuri tata kelola keuangan di
Pemkab itu.
Parahnya lagi, sejak April ini, tampak para pimpinan SKPD sibuk
seakan ikut memersiapkan pelantikan JR Saragih, Senin (11/4), meski
gagal. Bahkan, sering terucap dari mulut mereka itu, bila JR sudah
dilantik, karut marut tentang keuangan di Pemkab segera teratasi.
Selasa (12/4), sejumlah pimpinan SKPD terlihat seakan tak
bersemangat. Barangkali karena JR Saragih tidak jadi dilantik Senin
sebagai bupati Simalungun untuk periode kedua.
Saat disapa, spontan
beberapa di antara kepala SKPD itu melontarkan, 'lemas bah, tak jadi
dilantik'. Memang, di antara mereka itu tak menyebut, JR Saragih belum
jadi dilantik. Tapi, sudah pasti arahnya ke sana. (LS/(Sumber: harianandalas.com)
0 Comments