 |
| Pantai Garoga Tigaras, Kabupaten Simalungun. Foto Asenk Lee Saragih. |
BERITASIMALUNGUN.COM, P Raya-PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan membangun jalur kereta api Kuala
Namu-Pondok Genteng-Marjandi-Raya dan berakhir di Tiga Ras, Kecamatan
Dolok Pardamean. Pihak PT KAI telah melakukan visibility study, cek
lokasi serta pengukuran.
 |
| Ilustrasi/ Kereta Api Kualanamu-Tigaras |
Bupati Simalungun JR Saragih, mengatakan hal itu, Rabu (1/6/2016), di
Nagori Damakkitang, Kecamatan Silau Kahean. Dijelaskannya, Menteri BUMN
yang datang ke Parapat baru-baru ini, berjanji mendukung penuh
pembangunan infrastruktur untuk mendukung destinasi wisata Danau Toba.
Salah satunya, membangun jalur kereta api ke Tiga Ras.
Sementara Kepala Bappeda Simalungun Janwanner Saragih menambahkan,
jalur kereta api dari Kuala Namu ke Tiga Ras sepanjang 170 kilometer.
Rel yang rencananya mulai dibangun tahun 2017, dimulai dari Pondok
Genteng, eks kebun Bridgestone di Kecamatan Tapian Dolok, yang akan
dijadikan stasiun connecting.
Selanjutnya dibangun terminal penampung di
Pondok Mainu, stasiun Marjandi Embong, Bulu Pange Merek Raya, Raya dan
langsung ke Dolok Sipigul Sipintuangin, Kecamatan Dolok Pardamean.
“Dari Pondok Genteng ke stasiun di wilayah Tiga Ras sepanjang 54
kilometer. Pemkab Simalungun telah berjanji kepada Meneg BUMN untuk
membantu melakukan pelepasan lahan 20 meter dikali 54 kilometer,” kata
Jan Wanner.
Transportasi kereta api, lanjut Jan Wanner, menyentuh langsung
kepentingan masyarakat banyak. Di negara maju, perhatian pemerintah
sangat besar di bidang angkutan massal kereta api.
“Ini yang dipikirkan Bupati Simalungun JR Saragih ketika meminta
kepada Menteri BUMN untuk mendukung pembangunan jalur kereta api Kuala
Namu – menuju Tiga Ras. Tentunya dukungan masyarakat dibutuhkan,
terutama dalam hal pembebasan lahan,” katanya.
Perpres Tinggal Finalisasi
Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembentukan Badan Otorita
Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba, dipastikan bakal segera
terbit. Bahkan menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan
(Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan, rancangannya telah rampung.
Saat ini katanya, hanya tinggal membutuhkan sedikit waktu guna
penyesuaian-penyesuaian. Agar benar-benar efektif mendorong pengembangan
destinasi wisata di Danau Toba yang mampu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Sumatera Utara.
“Perpres sudah, saya kira mungkin keluar dalam beberapa waktu ini,”
ujar Luhut saat dihubungi usai menggelar rapat tertutup dengan sejumlah
menteri di kantornya, Jakarta, Rabu (1/6/2016) malam.
Purnawirawan jenderal kelahiran Simargala, Huta Namora, Silaen, Toba
Samosir, 68 tahun lalu ini mendasari pandangannya, karena sebenarnya
draft perpres saat ini hanya tinggal membutuhkan finalisasi di
Sekretariat Negara.
Sejumlah kajian-kajian dan masukan dari
kementerian/lembaga terkait, sudah terpenuhi. Salah satunya Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
“Jadi tinggal finalisasi saja di Setneg. Dari menteri PAN-RB sudah
keluar, kalau enggak keliru hari ini atau kemarin (masuk,red),” ujar
Luhut.
Sebelumnya diberitakan, dalam Pasal 24 Draf Peraturan Presiden (Perpres)
tentang Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba
disebutkan, kewenangan Badan Otorita nantinya hanya terkait pariwisata
di kawasan Danau Toba.
Dalam menjalankan wewenangnya, badan tersebut tidak akan menganggu
lahan milik rakyat atau membuat hal-hal yang bermasalah dengan rakyat.
Tetapi berupaya agar lahan rakyat bisa berkembang.
Diketahui, Danau Toba merupakan salah satu dari 10 destinasi wisata unggulan yang akan dikembangkan menjadi semacam “Bali Baru”.
Terkait hal tersebut, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri
mengingatkan, dibutuhkan tenaga kerja handal untuk menunjang program 10
destinasi wisata unggulan yang digagas Kemenko Maritim dan Sumber Daya.
Dia katakan, pengembangan destinasi wisata akan menambah lapangan
kerja baru. Hanya saja, lanjutnya, lapangan kerja yang tumbuh harus
disertai peningkatan kompetensi tenaga kerja. Dan dalam peningkatan
kualitas ini, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak.
“Selain dibutuhkan
dukungan dari berbagai pihak juga adanya kebijakan dari pemerintah
tidak hanya kebijakan dari sektor tenaga kerja saja,” ujar Hanif saat
bertemu Menko Rizal Ramli .
Singkirkan Ego Sektoral
Dalam membentuk Badan Otorita destinasi khusus wisata, diperlukan
sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemda juga
diminta mengenyampingkan ego sektoral kedaerahan masing-masing.
Demikian disampaikan Deputi II bidang Sumber Daya Alam dan Jasa pada
Kemenko Maritim dan Sumber Daya, Agung Kuswandono di Malang, Jawa Timur,
(1/6/2016).
Setelah Badan Otorita Danau Toba terbentuk, pemerintah selanjutnya
akan membentuk Badan Otorita Bromo Tengger Semeru (BTS) yang melibatkan
empat kabupaten, yakni Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten
Pasuruan, dan Kabupaten Probolinggo.
Agung menegaskan hal yang paling sulit dalam membentuk Badan Otorita
adalah jika masing-masing daerah membawa kepentingan masing-masing.
“Bromo dan Semeru ini milik Indonesia. Kita minta tidak ada ego
sektoral, kalau masing-masing daerah mengembangkan sendiri, maka tidak
akan jadi besar (BTS). Untuk itu kita membuat badan otorita yang bisa
merangkul semua pihak,” ujar Agung.
Nantinya, Badan Otorita diisi oleh perwakilan para kabupaten yang
terlibat dan juga pemerintah pusat ikut campur karena sudah menyangkut
regulasi. Pemerintah berharap dalam Badan Otorita nanti, tidak hanya
daerah Malang yang dijadikan andalan wisata, tapi juga Lumajang,
Pasuruan dan Probolinggo juga menyiapkan daerahnya.
“Yang penting pariwisatanya diangkat dulu. Pasti masyarakat akan
menikmati. Saya ingin di Lumajang, Pasuruan Probolinggo juga menyiapkan
di daerahnya ada apa. Jadi sebelum ke Bromo (wisatawan) ke sana dulu,”
jelas Agung.Badan Otorita sendiri jika sudah terbentuk kelak, akan
memiliki pegangan hukum yang kuat karena akan terbit Keputusan Presiden
masing-masing Badan Otorita.
“Jadi powerful dan betul-betul menjadi satu care taker untuk semua
kegiatan pariwisata. Yang mengelola badan otoritas bisa dari Pusat dan
Daerah atau kalau bisa kombinasi,” demikian Agung. (*)
Sumber: Metrosiantar.com
0 Comments