 |
| Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan keterangan pers di kediamannya Cikeas Bogor, Rabu (2/11/2016) menyikapi beberapa persoalan yang tengah dibicarakan publik saat ini. KompasTV |
BeritaSimalungun.com, Jakarta- Presiden keenam Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan keterangan pers menyikapi beberapa
persoalan yang tengah dibicarakan publik saat ini.
Diantaranya, mengenai kasus dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir yang misterius. "Masih ada yang mengejar mencari-mencari dan terus menimpakan
kesalahan ke saya, SBY pribadi. Bahwa katanya SBY harus diperiksa
Kejaksaan Agung. Saya baca statement pak Menkopolhukam Wiranto tidak ada
instruksi presiden periksa saya. Dua hari kemudian jajaran jaksa agung
ingin bertemu saya," kata SBY di kediamannya Cikeas Bogor, Rabu
(2/11/2016).
"Ini tidak salah negara kalau saya justru dijadikan tersangka
pembunuhan Munir. Tidak kebalik dunia ini kalau SBY dianggap terlibat
pembunuhan Munir. Come on," kata SBY menambahkan.Menurut SBY, penegakan hukum terkait kasus meninggalnya aktivis HAM
Munir sudah dilakukan saat menjadi presiden dan dilaksanakan penegak
hukum saat itu secara terang benderang.
"Bapak Jokowi sudah mengetahui rekomendasi TPF Munir meskipun kopian
pertama masih dicari disimpan dimana. Tapi kopian itu sama dengan yang
sudah didapatkan dan diserahkan ke Mensesneg dilaporkan ke Presiden
Jokowi apa rekomendasinya. Dan sudah dilaksanakan pemerintahan dulu,'
kata SBY.
Karena itu sekarang, kata SBY, bola kelanjutan pengusutan kasus Munir di tangan Jokowi.
"Kini bola ditangan pemerintahan Jokowi melalui penegakan hukum
sekarang. Kalau dilaksanakan penegakan hukum di era saya dulu maka harus
dilanjutkan sepenuhnya hak beliau. Jangan digeser masalahnya, kopiannya
dimana. Semua itu sudah dilegalisasi TPF dan itu isinya. Dan ini masih
bergulir, digoreng sekarang," kata SBY.
'Pembunuhan Munir, kejahatan serius'
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menilai kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib, merupakan kejahatan serius dan mencoreng demokrasi.
Dikutip dari Wikipedia, Munir wafat 7 September 2004, di pesawat
Garuda GA-974 kursi 40 G dalam sebuah penerbangan menuju Amsterdam,
Belanda.
Dia dibunuh dengan menggunakan racun arsenik yang yang ditaruh ke makanannya oleh Pollycarpus Budihari Priyanto. Pollycarpus adalah seorang pilot Garuda yang waktu itu sedang cuti.
Pada saat keberangkatan Munir ke Belanda, secara kontroversial ia diangkat sebagai corporate security oleh Dirut Garuda. Sampai sekarang, penyebab kematian Munir, masih menjadi misteri.
"Kejahatan yang mengakibatkan meninggalnya aktivis HAM Munir adalah
kejahatan yang serius, sebenarnya mencoreng demokrasi kita waktu itu,"
kata SBY di kediaman pribadinya, Puri Cikeas, Bogor, Selasa 25 Oktober
silam.
Menurutnya kasus Munir menjadi perhatian masyarakat. "Menjadi perhatian baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia," ucapnya.
SBY memastikan langkah yang telah dilakukan era pemerintahannya dilakukan secara serius dan sungguh-sungguh. "Utamanya dalam konteks penegakan hukum," kata SBY.
Ketua Umum Partai Demokrat ini menjelaskan, apa yang dilakukan di era
pemerintahannya dalam mengusut kasus pembunuhan Munir sudah sesuai
dengan batas-batas kewenangan pejabat eksekutif.
Serta kewenangan yang dimiliki penyelidik, penyidik, dan penuntut. "Jika masih ada yang menganggap sekarang ini, keadilan sejati belum
terwujud, saya mengatakan selalu ada pintu untuk mencari kebenaran,"
katanya.
Menurutnya, selalu ada pintu untuk mendapatkan atau mencari kebenaran
yang sejati jika masih ada kebenaran yang dianggap belum terkuak.
Dalam kesempatan jumpa pers itu, SBY didampingi sejumlah mantan pejabat di era pemerintahannya.
Yakni, Mantan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Mantan Menteri
Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Mantan
Kapolri Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri.
Kemudian Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar dan Mantan Ketua TPF kasus Munir Marsudi Hanafi. (*)
0 Comments