 |
| dr Sortaman Saragih bersama Basuki Tjahaya Purnama. Dok |
Pematangsiantar, BS-Dunia politik terus berjalan dinamis. Dengan terjun ke politik, seseorang bisa lebih mengaktualisasikan diri untuk berbuat untuk masyarakat. Politik kini sudah menjadi sarana infrastruktur kebijakan sosial untuk membangun sumber daya manusia (SDM) dalam pencapaian ekonomi masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan.
Hal itu juga yang ditekuni dr Sortaman Saragih Sh MARS, masuk ke dunia politik Pemilu April 2019 ini. Kini banyak kegiatan dan kepedulian sosial dr Sortaman Saragih kepada masyarakat lewat kegiatan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang ditekuninya.
Misalnya menjadi orangtua asuh bagi mahasiswa sejak tahun 2006. Sortaman dengan konsisten hingga saat ini serta 3 tahun terakhir menjalankan Managemen RS Bethesda Saribudolok yang sangat banyak menolong masyarakat.
Penulis mencoba menelisik, kiprah dr Sortaman Saragih dalam profesinya, serta pendapat Sortaman Saragih soal dunia politik Indonesia saat ini.
Mengutip dari MetroSiantar.com, Sortaman menjelaskan bahwa dulunya ia tidak tertarik dengan politik.
“Yang saya tahu hanyalah menolong orang lain sebisa mungkin. Tetapi setelah saya bergaul dengan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) mantan Gubernur Jakarta sekitar tahun 2012, mata pikiran saya terbuka untuk melihat betapa pentingnya politik,” kata Sortaman.
Ternyata politik itu pusat pengambilan kebijakan dan memutuskan sesuatu yang akan dilaksanakan dalam negara ini. Politik itu penting dan untuk menolong banyak orang kita harus ikut berpolitik. Sebagaimana Bertolt Brecht, penyair dari Jerman mengatakan “Buta yang paling terburuk adalah buta politik”.
Menurut Sortaman, orang yang buta politik tidak sadar bahwa biaya hidup, harga makanan, harga rumah, harga obat, semuanya bergantung kepada keputusan politik.
Bertolt Brecht membanggakan sikap anti politiknya, membusungkan dada dan berkata: “Aku benci politik!” sungguh naifnya dia, yang tidak mengetahui bahwa karena dia tak mau tahu politik, akibatnya muncul pelacuran, anak terlantar, perampokan, dan yang terburuk, korupsi yang menguras kekayaan negeri.
Sortaman menjelaskan, selama ini, pada umumnya politik yang ada di negara ini adalah buta politik dan politik oportunis tanpa visi. Seseorang terjun ke dunia politik karena melihat ada gaji dan peluang KKN di sana.
Jabatan politik dipandang sebagai suatu kesempatan besar untuk meraih sesuatu (oportunis). Maka untuk meraih kuota suara mereka menghalalkan segala cara. Membodohi rakyat, membeli suara atau menyuap penyelenggara pemilu untuk mendapatkan kursi politik.
Demikian juga masyarakat yang buta politik, mereka tidak perduli dengan visi-misi yang diusung oleh calon politisi. Yang penting mereka akan memilih bila mendapat imbalan dan mengatakan bahwa politik itu busuk dan jahat. Inilah sumber masalah di negara kita ini.
Akibatnya begitu banyak terpilih politisi yang tidak memiliki visi misi dan idealisme memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara yang menentukan kebijakan dan peraturan adalah mereka itu. Akibatnya semua kebijakan dibuat adalah kebijakan oprtunis yang ujung-ujungnya menyengsarakan masyarakat. Para politisi itu mengembalikan segala modal politiknya dan selanjutnya gencar mengincar peluang-peluang KKN.
Memang benar apa yang dikatakan orang bijak “politik di tangan orang baik akan mensejahterakan masyarakat dan politik di tangan orang buruk akan menyengsarakan masyarakat”.
Sortaman melihat seluruh elemen masayarakat yang ingin mendapat kehidupan yang lebih baik di hari yang datang, harus ikut aktif dalam politik. Caranya bisa menjadi politisi yang baik atau aktif menyuarakan mendukung politisi yang bagus.
“Kita tidak boleh berdiam diri dalam menyikapi politik. Kita harus ingat, jika orang baik berdiam diri maka orang buruklah yang akan mengendalikan negeri,” kata Sortaman.
Sekarang adalah tahun politik karena masa berlangsungnya pemilu. Maka prinsip yang diungkapkan Sortaman perlu untuk disikapi oleh masyarakat. Sortaman juga menambahkan bahwa memang masih sulit untuk melaksanakan politik yang ideal di negara ini sebab aturan main yang dibuat penyelenggara masih sangat rawan kecurangan.
Di tengah masyarakat yang buta politik kerawanan ini akan menjadi pintu kembali ke politik oportunis. Ada istilah NPWP yang dianekdotkan dengan arti Nomor Piro Wani Piro yang artinya siap memilih nomor berapa tapi dengan imbalan berapa.
Memang ada peraturan yang melarang “money politik” tetapi peraturan ini akan sulit diterapkan jika penindak “money politik” tersebut masih bisa disuap. Inilah lingkaran kehancuran politik di Indonesia.
Sortaman Saragih sendiri mengaku sudah pernah menjadi korban politik pada pemilu tahun 2014 lalu. Ketika itu, Sortaman Saragih bertarung untuk kursi DPR RI Dapil Sumut III. Namun entah bagaimana, Sortaman Saragih tidak bisa menang karena menurut Sortaman Saragih ada dugaan permainan politik.
“Itu artinya masih banyak kerawanan dalam sistim pemilu Indonesia. Tetapi waktu berjalan terus, perpolitikan bangsa tidak mungkin dihentikan. Maka mau tidak mau kita harus mengikuti sistim yang belum sempurna ini tetap dengan sikap yang benar,” ujar Sortaman.
“Kalau kita masyarakat belum bisa menjadi politisi yang baik, minimal kita ikut mendukung dan memilih calon yang terbaik, sehingga dapat mencegah orang buruk masuk ke panggung politik kita, jangan golput,” jelas Sortaman.
Dijelaskan juga, lima tahun yang lalu juga sudah ada anggota DPR yang terpilih, baik di daerah maupun di pusat. Demikian terus menerus sekali lima tahun. Sekarang saatnya masyarakat menilai dan mengevaluasi apakah mereka memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Kalau memang tidak punya perjuangan maka saatnya harus diganti.
Banyak sekali para anggota DPR yang datang kembali kepada masyarakat 5 tahun kemudian hanya saat mau mencalonkan diri kembali. Tetapi selama ini tidak pernah mengunjungi dan membela masyarakat pemilihnya.
“DPR seperti inilah yang kita sebut oportunis, yang tidak berguna bagi masyarakat. Dan ada juga diantara mereka yang memutarbalikkan fakta, yang mengatakan mereka membuat program bedah rumah, program bantuan pertanian. Itu semua pembohongan, sebab tugas DPR bukan untuk itu. Itu adalah program pemerintah,” katanya.
“Tugas DPR adalah mengawasi pemerintah, membuat perundang-undangan dan memberikan persetujuan anggaran. Masyarakat harus sadar dan jangan buta politik mendukung yang model begituan. Para DPR oprtunis itu sudah diberi kesempatan 5 tahun ternyata tidak memberikan manfaat, ya saatnya harus diganti,” terangnya. (Berbagai Sumber/Asenk Lee)
0 Comments