 |
| “Adanya beberapa orang yang walk out tidak diberitakan. Buat BODT itu tak masalah. Nanti BODT akan katakan, sudah ada musyawarah, persis cara-cara Orde Baru,” ujar Pdt. Gomar Gultom M.Th. |
Jakarta- Bentrokan yang terjadi di Sigapiton, Toba Samosir, Sumatera Utara, antara masyarakat dan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) menarik perhatian berbagai kalangan, salah satunya Sekjen PGI Pdt. Gomar Gultom M.Th.
Dalam keterangan tertulis yang diterima Sentana, ia menyatakan prihatin terhadap kejadian ini dan pemberitaan yang kurang lengkap akan kejadian sesungguhnya.
“Adanya beberapa orang yang walk out tidak diberitakan. Buat BODT itu tak masalah. Nanti BODT akan katakan, sudah ada musyawarah, persis cara-cara Orde Baru,” ujar Pdt. Gomar Gultom M.Th.
Menurut Pdt. Gomar, apabila sepakat menempuh jalur hukum, sepantasnya pembangunan jalan dihentikan sementara menunggu hasil proses hukum tersebut, bukannya dilanjutkan.
Ia pun menilai perjuangan masyarakat akan berat karena berada di posisi yang lemah.
“Pendekatan hukum formal akan menempatkan masyarakat pada posisi lemah. Negeri ini tak memberi ruang untuk kepemilikan tanah atas nama masyarakat adat, meskipun ada Keputusan MK no 35 tahun 2013 tapi prosesnya rumit, ” ujarnya menambahkan.
Ia juga prihatin dengan metode yang digunakan BPODT dalam memproses hal ini. “Saat masih menjabat Walikota Solo, Jokowi mau berlelah sampai 21 kali dialog dan musyawarah demi memindahkan pasar. Itu di tengah masyarakat Jawa yang paternalistik. Sungguh disayangkan di tengah masyarakat Batak yang egaliter, BODT memaksakan kehendak, bukan meniru cara Jokowi di Solo,” tutupnya.(BS-Rel)
0 Comments