 |
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PROJO Kabupaten Simalungun Jaya Damanik (kedua dari kiri) mengajak bakal calon Bupati Simalungun St Radiapoh Hasiholan Sinaga SH (ketiga dari kiri) menemui Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi (tengah) baru-baru ini. (Foto Istimewa)
|
Diketahui koalisi Golkar (9 Kursi), Berkarya (1 Kursi) dan Hanura (4 kursi) bakal mengusung Bapaslon RHS-ZW di Pilkada Simalungun. Bergabungnya Hanura ditandai dengan adanya Surat Keputusan DPP Hanura Nomor: 113/B.3/DPP-HANURA/VII/2020 yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Hanura, Osman Sapta dan Sekretaris Jenderal, Gede Pasek Suardika, tertanggal 28 Juli 2020.
Menurut Jaya Damanik, PROJO tegak lurus ke program, Visi Misi Presiden Jokowi. Membangun desa adalah salah satu program utama Presiden Jokowi. Sebanyak 400 lebih Nagori di Simalungun UMKM, Bumdes, Investasi, Pemulihan ekonomi Pasca Covid, menjadi topik utama diskusi antara RHS dengan Projo.
Kata Jaya Damanik, Wakil Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi yang juga sebagai Ketua PROJO berkomitmen memajukan ekonomi desa. Jaya Damanik juga berencana mengundang Budi Arie Setiadi ke Kabupaten Simalungun.
Dikatakan, siapa sebenarnya pejuang-pejuang devisa negara? Persentasi terbesar yah rakyat dan pelaku pelaku usaha.
“Jika rakyat maju maka Indonesia Maju. Stimulus ekonomi untuk dana desa dan sektor UMKM, Bumdes, Industri Rumah Tangga, industri kreatif, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat menjadi tujuan utama pemerintahan Presiden Jokowidodo. Tidaklah berlebihan jika Simalungun berharap dapat memanfaatkan momentum ini dengan baik untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Simalungun,” ujar Jaya Damanik.
“Mampukah RHS memanfaatkan peluang itu berjuang bersama rakyat? Mari kita terus ikuti gebrakan beliau sambil memberi masukan-masukan dan dukungan positif untuk kemajuan Simalungun. Simalungun membutuhkan negosiator dan eksekutor handal untuk melakukan itu,” tambah Jaya Damanik.
Jaya Damanik menambahkan PROJO Simalungun siap merangkul, siap diberi masukan, siap dikritisi, nasionalis, entrepreneurship mumpuni, bermoralitas, kommit , berintegritas, itulah tipikalnya.
“PROJO perwakilan rakyat penerus dan pengkawal Dana Desa dan pembangunan desa sesuai Visi Presiden Jokowi selaku Dewan Pembina Projo. Siap dibarisan depan memastikan program itu terlaksana dengan baik di desa dan Kabupaten Simalungun,” kata Jaya Damanik.
Mengenal PROJO
Dikutip dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, Projo adalah organisasi kemasyarakatan pendukung Presiden ke 7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Projo dikenal karena merupakan salah satu relawan darat terbesar dan memiliki status resmi organisasi kemasyarakatan (Ormas) dari Kementerian Hukum dan HAM.
Ciri khas Projo adalah bersifat sukarela, terbuka, sosial, tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, golongan, serta latar belakang sosial politik kemasyarakatan.
Saat ini Ketua Umum Projo adalah Budi Arie Setiadi atau akrab dipanggil Muni. Kongres Pertama PROJO 23 Agustus 2014 di Jakarta memutuskan untuk mengubah gerakan relawan Jokowi ini menjadi Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS). PROJO adalah organisasi relawan Jokowi yang mampu bertarnsformasi dari kelompok relawan menjadi Ormas. " Dari kerumunan menjadi barisan politik ".
Projo berasal dari Bahasa Sanskerta yang berarti pemerintahan negeri, kerajaan, atau istana. Dalam Bahasa Jawa Kawi artinya rakyat. Jadi orang-orang yang mengaku Projo adalah orang-orang yang mencintai negeri dan rakyat.
Nama ini dengan mudah diingat karena sederhana dan singkat. Dengan nama Projo, mudah sekali mengasosiasikan dengan akronim Pro dan Jokowi, selain juga karena mirip dengan terbentuknya akronim ProMeg (Pro Megawati) yang terbentuk pada 1998, dimana anggotanya juga banyak yang menjadi anggota Projo.
Budi Arie, sebagai salah satu deklarator, ikut mengkonfirmasi hal ini. Menurutnya, Projo mudah menancap di kepala, mudah diingat, mudah diucapkan, dan mantap.
Projo didirikan melalui Kongres I Projo, pada tanggal 23 Desember 2013. Deklaratornya rata-rata adalah kader PDI Perjuangan atau aktivis mahasiswa 1998, antara lain Budi Arie Setiadi, Gunawan Wirosaroyo, Suryo Sumpeno, dan banyak aktivis lainnya. Setelah deklarasi, jaringan Projo langsung dibuat secara nasional.
Strukturnya dibentuk mulai dari pusat, daerah, cabang, hingga ke desa dengan mengandalkan dana swadaya, dengan menganut model aksi massa, advokasi dan berinteraksi langsung dengan rakyat. Dalam waktu singkat basis dukungannya terbentuk terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Bali, hingga Jakarta.
Beberapa nama memiliki peran penting dalam membentuk basis di daerah, antara lain Karel Sibarani, Dedy Obray, Guntur, dan lainnya di Jakarta.
Di Jawa Barat Agus Setia Permana dan Soleh. Di Jawa Tengah Gunawan Wirosaroyo dan para tokoh Marhaen dari Wonogiri, Klaten, Boyolali, Kendal, dan lainnya.
Di Jawa Timur Machdan, Jayus, Eddy Banteng, Handoko, dan lainnya. Projo kemudian menjadi salah satu dari tiga organ yang paling awal menyatakan dukungannya kepada Jokowi, selain Seknas dan Bara JP.
Projo dibentuk dengan tiga orientasi politik utama, yaitu memperjuangkan Jokowi sebagai presiden, memenangkan Jokowi menjadi Presiden dalam Pilpres 2014 dan Pilpres 17 April 2019 dan mengawal Jokowi sebagai Presiden Periode 2019-2024. Untuk mencapai orientasi politik tersebut, Projo melakukan penguatan organisasi dengan aktualisasi prinsip-prinsip kerja organisasi yakni partisipasi, mandiri, dan gotong royong. (Asenk Lee Saragih)
0 Comments