Kunker DPRD Rohil Cuma Diterima Sekwan
SIMALUNGUN- Sebanyak 45
anggota DPRD Simalungun diketahui jarang masuk kantor di Pematang Raya.
Terbukti saat anggota DPRD Rokan Hilir, Riau, melakukan kunjungan
kerja, Rabu (16/5), tak satu pun anggota DPRD Simalungun berada di
kantor.
Alhasil, kunjungan kerja mereka hanya diterima Sekretaris dan Kasubag
DPRD. Anggota DPRD Rokan Hilir yang hadir adalah Azwar, Hj Dra Suraty, H
Bachid Madjid, Syafruddin, Yanto, Suyadi, M Kazim, Oulliya, Abdullah,
Joel Pakpahan, Hj Emilda, Suleiman dan Andrees.
Rombongan disambut Sekretaris Dewan
Jonkardus Saragih, Kabag Keuangan Jontalidin Purba, Kasubag Anggaran
Bernandus Nainggolan dan Kasubag Risalah dan Persidangan JO Sinaga.
Rombongan diterima di ruang pertemuan Badan Musyawarah.
Pada pertemuan itu, Jonkardus terlebih
dahulu memohon maaf kepada rombongan DPRD Rokan Hilir karena tidak
adanya anggota DPRD Simalungun yang hadir. Setelah mendengar tujuan dan
penjelasan dari rombongan DPRD Rokan Hilir, Jonkardus mengatakan, antara
DPRD Simalungun dan DPRD Rokan Hilir bagaikan langit dan bumi.
“Kalau dipandang dari anggaran yang
dikelola, kita bagaikan langit dan bumi. DPRD Simalungun mengelola
anggaran Rp1,5 miliar per tahun, sedangkan DPRD Rokan Hilir Rp6 miliar
per tahun,” tegasnya. Saat ditanyai tentang LKPj Bupati Simalungun,
Sekwan mengaku belum menerima LKPj Bupati Simalungun tahun 2011.
Direncanakan, akhir Mei akan diserahkan pemkab ke DPRD.
Kasubag Keuangan Jontalidin menambahkan,
berbahagialah DPRD Rokan Hilir yang mempunyai anggaran besar. Dia
mengatakan, antara DPRD Simalungun dan DPRD Rokan Hilir ada kesamaan
pada tahun 2012, yakni membentuk Pansus. Namun DPRD Simalungun membentuk
Pansus untuk pemekaran Simalungun, sedangkan DPRD Rokan Hilir membentuk
Pansur LKPj.
Uniknya, DPRD Rokan Hilir yang
rencananya tukar pikiran dengan DPRD Simalungun malah dicecar pertanyaan
keluh kesah Sekwan dan staf DPRD Simalungun. Jontalidin mempertanyakan
kepada DPRD Rokan Hilir tentang anggaran untuk Pansus.
“DPRD Simalungun membentuk Pansus tidak
ada anggaran khusus, masih menggunakan anggaran Bimtek dan Kunker,” ujar
Jontalidin. Koordinator kunker Azwar juga bertanya tentang Ranperda
inisiatif dan LKPj Simalungun. Karena tidak ada anggota DPRD yang
datang, akhirnya pertanyaan itu tidak terjawab.
Selama kurang lebih 2 jam pertemuan itu
berlangsung, anggota DPRD Rokan Hilir terlihat kecewa. “Wajarlah DPRD
Simalungun tidak bekerja, karena anggaran yang sedikit, sehingga tahunya
hanya menerima aspirasi masyarakat. DPRD bisa disebut bekerja kalau
pergi ke lapangan menemui masyarakat.
Kalau tidak ada anggaran, bagaimana bisa
bekerja. Sudah selayaknnya anggaran itu ditambah menjadi Rp4 miliar,”
paparnya. Ia mengaku tidak kesal dengan sikap anggota DPRD Simalugun.
Rupanya setelah cek dan ricek, surat pemberitahuan yang dilayangkan
tidak sampai. “Kami mengirim surat melalui fax, rupanya tidak sampai.
Artinya salah komunikasi saja ini,” terangnya.
Joel Pakpahan, warga Pamatang Raya
menambahkan, seharusnya setiap hari ada anggota DPRD yang stan by di
kantor. “Mana tau ada masyarakat yang mau menyampaikan aspirasinya.
Kalau DPRD tidak ada di kantor, ke mana masyarakat mengadu,” katanya. (metrosiantar.com)
.JPG)
0 Comments