Info Terkini

10/recent/ticker-posts

Proyek Jembatan Afd 11 Bah Jambi II Terkatung-Katung " Tanpa LKPj"

Proyek Jembatan Sungai Kasindir Afdeling 11 Nagori Bah Jambi II, Kacamatan Tanah Jawa


Paripurna Ranperda DPRD Simalungun Harus Tegas

Proyek Jembatan Sungai Kasindir Afdeling 11 Nagori Bah Jambi II, Kacamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun belum kunjung selesai bangunan. Bahkan kini proyek itu terkatung-katung. Disinyalir adanya unsur kesengajaan pembiaran oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun. Informasi yang didapat proyek peningkatan jembatan "FIKTIF" sesuai dengan temuan Komisi II DPRD Simalungun. Penyimpangan pekerjaan terlihat tanpa adanya Laporan Keterangan Pertanggung jawaban dalam APBD Simalungun Tahun Anggaran 2013

Pantauan langsung dari lokasi pembangunan yang terkatung-katung, minggu (22/6) pukul 14.00Wib terlihat pelaksanaan hanya mendirikan tiang jembatan 2 unit serta bangunan tembok penahan sepanjang 10 meter dengan tinggi 50- 300cm, ada juga tembok pengaman jalan sepanjang 11meter, besi yang digunakan sebagai tulang cor ditiang jembatan ukuran 25" dicampur dengan besi ukuran 16" dengan cincin besi ukuran 8" merk BJKU

Sugeng warga Bahjambi II menyayangkan kinerja pemerintah simalungun yang tidak berkelanjutan dan adanya upaya pembiaran tidak menyelesaikan pembangunan merupakan potret buruk kepemimpinan Bupati simalungun yang tidak mampu menempatkan seseorang menjabat sebagai kepala dinas sesuai kemampuan, keterampilan dan keahlian yang didukung latar belakang pendidikan

"Dulu adanya plang proyek bang disini tapi hanya satu minggu langsung dicabut lagi sama pemborongnya, terlihat di plang proyek besar dana sebesar Rp.500.000.000.- pemborongnya diketahui marga Purba warga Simpang II pematang siantar, di plang proyek terlihat gambar logo pemkab simalungun Dinas PU Bina Marga berarti itu gawean simalungun lah bang" jelas Sugeng

Bu Ardi (65) pemilik warung berjarak 20meter dari lokasi pekerjaan jembatan sungai kasindir afdeling 11 nagori bah jambi II menjelaskan pelaksanaan proyek awal bulan september 2013, selesai akhir bulan Desember 2013, namun disayangkan pembangunan jembatan tidak rampung selesai bahkan seperti bangunan tak bertuan

"Masa hanya membangun tiangnya saja pak kan tanggung kali lah pak seharusnya dibangun langsung jadi pak supaya jangan sampai menelan korban jiwa, sampai saat ini warga ya menggunakan jembatan lama lah pak dan berswadaya untuk membeli pohon kelapa untuk menyisip jembatan lama yang sudah rusak total" jelas Buk Ardi

"Mulai pelaksanaan rekanan sangat tidak bermasyarakat bahkan mendirikan plang proyek hanya selama satu minggu lalu dicabut lagi pak, kami tanya dari mana dana proyek para kuli bangunan menjelaskan dari anggaran pemerintah simalungun, memang dulu dilihat dari plang proyek lambangnya seperti logo kabupaten simalungun pak, tapi kapan lah pak jembatan ini diselesaikan masa terkatung katung pak" kesalnya

Tempat terpisah seorang narasumber yang tidak mau dipublikasikan menjelaskan kebenaran akan dugaan penyimpangan pelaksanaan proyek peningkatan jembatan nagori bah jambi II disamping dugaan pencurian volume dari bestek yang dilakukan pemborong ada juga penilaian dinas bina marga juga sudah berperan dalam penyelewengan " saya melihat kedatangan anggota dewan sekitar seminggu yang silam mereka langsung mendokumenkan fisik jembatan yang tidak selesai, bahkan informasi kedatangan tim dprd karena proyek dinas bina marga simalungun ini diduga fiktif malah tidak diketahui sumber dananya dari mana" jelasnya

Sebelumnya (jumat,19/6) Manandus Sitanggang. Ssos dijumpai sesaat setelah mengikuti rapat di pamatang raya menjelaskan Tim IV anggota DPRD Simalungun sudah melakukan pengecekan langsung kelapangan bahkan membenarkan adanya temuan adanya bangunan fisik proyek tahun anggaran 2013 yang dikelola Dinas PU Bina Marga tetapi tidak ada LKPj begitu juga sebaliknya

Paripurna yang akan dilakukan senin 23 juni 2014 (hari ini.red) dalam agenda pandangan akhir fraksi untuk pengambilan putusan ranperda LKPj Bupati Tahun Anggaran 2013 dibutuhkan ketegasan para anggota DPRD Simalungun untuk mengusut segala dugaan penyimpangan keuangan maupun laporan pertanggung jawapan sang bupati yang berakibat fatal akan merugikan keuangan negara.(SyamP)

Berita Lainnya

Post a Comment

0 Comments