BERITASIMALUNGUN.COM, Siantar-Kepemimpinan Walikota Siantar Hulman Sitorus dinilai sebagai belenggu penderitaan rakyat kurun waktu 4 tahun belakangan. Penderitaan rakyat semakin berat akibat kebijakan Hulman Sitorus terkait kebijakan pelayanan publik. Seperti menaikkan Tarif Dasar Air Minum PDAM Tirta Uli sampai sebesar 300%. Sehingga warga sangat merasakan hak hidup telah dirampas oleh Pemko
Siantar begitu juga dengan kebijakan lain seperti penerbitan izin
minimarket tanpa adanya pembatasan kuota jumlah toko ritel.
Kebijakan Walikota sarat penyimpangan terlihat adanya penerbitan Perwa (Peraturan Walikota) yang menyalahi Perda No. Tahun 20 tentang Advis planing tentang penerbitan IMB serta izin opersional Hypermart, Hotel Horison Simpang Rami Jalan Medan KM 5.5 Pematangsiantar.
Kebijakan Walikota sarat penyimpangan terlihat adanya penerbitan Perwa (Peraturan Walikota) yang menyalahi Perda No. Tahun 20 tentang Advis planing tentang penerbitan IMB serta izin opersional Hypermart, Hotel Horison Simpang Rami Jalan Medan KM 5.5 Pematangsiantar.
Bangunan megah yang berdiri
diatas ruang bebas bahu jalan bahkan anehnya batas bangunan dari garis
As Jalan Medan hanya 12Meter dan 8Meter dari As Jalan Rangkutta
Sembiring. Kejanggalan lainya sangat kuat dugaan adanya campur tangan
petinggi nomor satu Siantar untuk memuluskan pengeluaran IMB dan izin
lainya dimana pada acara Opening dan Peresmian Hypermart - Hotel
Horison terlihat Hulman Sitorus,SE duduk dengan bangganya disofa
kehormatan diantara para tamu undangan lainya.
Begitu juga dengan penerbitan IMB - HO pendirian tower diatas bangunan gedung yang tidak memperdulikan keselamatan dan kesehatan warga setempat, seperti baru baru ini yang dialamai warga Melayu Siantar Utara khususnya yang bermukim di Jalan Sriwijaya sudah melakukan protes bahkan dibubuhi surat berisikan 26 tanda tangan dan foto copy KTP yang menolak atau tidak setuju akan pendirian tower diatas ruko milik H.Burhanudin Nasution.
Begitu juga dengan penerbitan IMB - HO pendirian tower diatas bangunan gedung yang tidak memperdulikan keselamatan dan kesehatan warga setempat, seperti baru baru ini yang dialamai warga Melayu Siantar Utara khususnya yang bermukim di Jalan Sriwijaya sudah melakukan protes bahkan dibubuhi surat berisikan 26 tanda tangan dan foto copy KTP yang menolak atau tidak setuju akan pendirian tower diatas ruko milik H.Burhanudin Nasution.
Hal itu karena tanpa adanya telaah staf yang benar benar
dilakukan Camat Siantar Utara bersama pihak ketiga pelaksana bangunan
tower, hal ini sudah sampai ke DPRD Kota Siantar dan Pemko namun suara
rakyat hanya diacuhkan tanpa adanya titik terang kebijakan dari Walikota
dalam penyelesaian namun hanya janji janji palsu yang diterima warga.
Permasalahan lain akan kelayakan hidup warga kedepanya akan adanya ancaman banjir karena sudah semakin menyempitnya aliran sungai akibat bangunan perumahan dilahan hijau, seperti pembangunan perumahan dijalan Panei kelurahan Tomuan Siantar Timur berada di atas DAS namun Drs. Esron Sinaga Ka. BPPT bekerja sama dengan Lukas Barus selaku Kadis Tarukim Siantar bak membalikan telapak tangan menerbitkan IMB dan Master plan yang duduga sangat bertentangan dengan perundang undangan yang berlaku
Kepemimpinan sang Walikota yang dilihat bak diambang kehancuran semata mata bukan hanya kebijakan yang menyengsarakan rakyat tetapi adanya muncul Walikota Banyangan yang mampu melakukan suasana tidak tenang bagi pajabat eselon dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima, dilain sisi ambang kehancuran kepemimpinan terlihat dari proses hukum dugaan hasil tes Urine dan Ijazah Palsu SMP begitu juga dengan opini yang mencuat dikenlontarkan Hulman Sitorus,SE tentang Insan Pers - LSM menghambat pembangunan dikota Siantar.
Kinerja yang tidak berpihak kepada rakyat disamping kebijakan kebijakan yang sangat menyengsarakan potret semakin diambang kehancuran kepemimpinan Walikota fenomenal. Pelaksanaan APBD yang diduga sangat tertutup bahkan disinyalir guna menutupi segala penyimpangan akan PAD maupun Belanja Daerah yang seharusnya di informasikan secara up to date untuk menumbuhkan jiwa masyarakat peduli akan pemggunaan dan pemanfaatan uang negara
Seorang PNS Pemko Siantar yang tidak bersedia namanya dipublikasikan menjelaskan kepemimpinan Walikota saat ini sangat membuat SKPD merasa tenang karena tidak sering terjadi mutasi maupun pergantian jabatan.
Permasalahan lain akan kelayakan hidup warga kedepanya akan adanya ancaman banjir karena sudah semakin menyempitnya aliran sungai akibat bangunan perumahan dilahan hijau, seperti pembangunan perumahan dijalan Panei kelurahan Tomuan Siantar Timur berada di atas DAS namun Drs. Esron Sinaga Ka. BPPT bekerja sama dengan Lukas Barus selaku Kadis Tarukim Siantar bak membalikan telapak tangan menerbitkan IMB dan Master plan yang duduga sangat bertentangan dengan perundang undangan yang berlaku
Kepemimpinan sang Walikota yang dilihat bak diambang kehancuran semata mata bukan hanya kebijakan yang menyengsarakan rakyat tetapi adanya muncul Walikota Banyangan yang mampu melakukan suasana tidak tenang bagi pajabat eselon dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima, dilain sisi ambang kehancuran kepemimpinan terlihat dari proses hukum dugaan hasil tes Urine dan Ijazah Palsu SMP begitu juga dengan opini yang mencuat dikenlontarkan Hulman Sitorus,SE tentang Insan Pers - LSM menghambat pembangunan dikota Siantar.
Kinerja yang tidak berpihak kepada rakyat disamping kebijakan kebijakan yang sangat menyengsarakan potret semakin diambang kehancuran kepemimpinan Walikota fenomenal. Pelaksanaan APBD yang diduga sangat tertutup bahkan disinyalir guna menutupi segala penyimpangan akan PAD maupun Belanja Daerah yang seharusnya di informasikan secara up to date untuk menumbuhkan jiwa masyarakat peduli akan pemggunaan dan pemanfaatan uang negara
Seorang PNS Pemko Siantar yang tidak bersedia namanya dipublikasikan menjelaskan kepemimpinan Walikota saat ini sangat membuat SKPD merasa tenang karena tidak sering terjadi mutasi maupun pergantian jabatan.
Tetapi dalam kepemimpinan yang sekarang dimana antara Walikota dengan
Wakilnya terjadi perpecahan sehingga mengakibatkan Siantar bak 2
matahari, sisi lain keresahan terkadang dirasakan para staff ada peran
serta kroni kroni yang mengatas namakan team harus dilayani sama seperti
Walikota, selain seorang PNS Pemko Siantar dimana sebagai masyarakat
umum juga merasakan kegundahan atas dampak kenaikan tarif dasar air
minum yang sangat tinggi
"Memang benar Beliau selama kepemimpinanya menjadi Walikota Siantar para pejabat eselon, kepala sekolah, kepala puskesmas, lurah, camat dan staff lainya merasa nyaman karena tidak adanya ancaman gonta ganti maupun mutasi yang dilakukan" jelasnya
" Saya selain PNS kan juga masyarakat yang tiap bulanya harus membayar Air PDAM, itulah hal yang kita sayangkan akan kebijakan yang terlihat sepihak ini, harusnya Beliau dengan tidak mengurangi rasa hormat dan tidak niat menggurui atau mengajari terlebih dahulu melakukan tinjau lapangan akan kemampuan warganya membayar retribusi" ujarnya
"Terkadang juga ada seseorang yang terlihat arogan dalam mengurus sesuatu berkas bahkan tak ayal menyerukan dirinya team Walikota, kita juga dengar info mereka mereka merupakan Walikota Bayangan, masa bisa mengatur maupun memberikan komando kepada pejabat eselon bak seperti Walikota" kesalnya
"Kejanggalan lain juga terlihat dari ketidak harmonisan antara Pak Walikota dengan Wakilnya dimana setiap ada acara maupun kegiatan resmi jarang terlihat duduk berdampingan, harusnya kan Beliau-beliau harus mampu membuang rasa egois dan mampu mengutamakan kepentingan rakyat demi membawa siantar semakin maju dan sejahtera" pintanya
Mario Ginting pemerhati pembangunan ditemui dikediamanya dibilangan kota Siantar, Minggu (24/8) pukul 12.30wib menjelaskan banyak terlihat kebijakan yang diterbitkan Walikota Siantar beserta jajaranya yang tidak memikirkan kelangsungan hidup warga Siantar. Hal ini disampaikan dengan alasan penyala gunaan perawat meteran air minum PDAM Tirta Uli, karena sampai sekarang masih ada digunakan meteran air yang sudah berusia puluhan bahkan 20tahun yang menjadi potret kurang baiknya pelayanan yang diterapkan Pemko Siantar maupun BUMD Pematangsiantar
"Kebijakan Walikota yang kurang pro rakyat terlihat sampai saat ini masih banyak meteran air yang sudah puluhan tahun bahkan sudah ada yang berumur 20tahun kemana anggaran perawatanya" ungkapnya
"Selain itu retribusi sampah yang dikutip loket pembayaran PDAM Tirta Uli sebesar Rp. 3.000.- setiap bulanya itu anggaranya kemana harusnya kan adanya keterbukaan penggunaan anggaran, malah sampah berserakan dimana mana dengan alasan tidak ada truk pengangkutan, kan penghasilan perbulan dari retribusi dikalkulasikan sampai mencapai ratusan juta rupiah sudah bisa pengadaan truk pengangkut sampah" tambahnya
Lagi lagi potret ketidak terbukaan dan pelayanan informasi publik yang sangat buruk dipertontonkan oleh Humas Protokoler Pemko Siantar, Daniel Siregar yang tidak pernah bersedia dikonfirmasi tentang buruknya pelayanan serta terbitnya kebijakan kebijakan Walikota yang tidak pro rakyat. (SyamP)
"Memang benar Beliau selama kepemimpinanya menjadi Walikota Siantar para pejabat eselon, kepala sekolah, kepala puskesmas, lurah, camat dan staff lainya merasa nyaman karena tidak adanya ancaman gonta ganti maupun mutasi yang dilakukan" jelasnya
" Saya selain PNS kan juga masyarakat yang tiap bulanya harus membayar Air PDAM, itulah hal yang kita sayangkan akan kebijakan yang terlihat sepihak ini, harusnya Beliau dengan tidak mengurangi rasa hormat dan tidak niat menggurui atau mengajari terlebih dahulu melakukan tinjau lapangan akan kemampuan warganya membayar retribusi" ujarnya
"Terkadang juga ada seseorang yang terlihat arogan dalam mengurus sesuatu berkas bahkan tak ayal menyerukan dirinya team Walikota, kita juga dengar info mereka mereka merupakan Walikota Bayangan, masa bisa mengatur maupun memberikan komando kepada pejabat eselon bak seperti Walikota" kesalnya
"Kejanggalan lain juga terlihat dari ketidak harmonisan antara Pak Walikota dengan Wakilnya dimana setiap ada acara maupun kegiatan resmi jarang terlihat duduk berdampingan, harusnya kan Beliau-beliau harus mampu membuang rasa egois dan mampu mengutamakan kepentingan rakyat demi membawa siantar semakin maju dan sejahtera" pintanya
Mario Ginting pemerhati pembangunan ditemui dikediamanya dibilangan kota Siantar, Minggu (24/8) pukul 12.30wib menjelaskan banyak terlihat kebijakan yang diterbitkan Walikota Siantar beserta jajaranya yang tidak memikirkan kelangsungan hidup warga Siantar. Hal ini disampaikan dengan alasan penyala gunaan perawat meteran air minum PDAM Tirta Uli, karena sampai sekarang masih ada digunakan meteran air yang sudah berusia puluhan bahkan 20tahun yang menjadi potret kurang baiknya pelayanan yang diterapkan Pemko Siantar maupun BUMD Pematangsiantar
"Kebijakan Walikota yang kurang pro rakyat terlihat sampai saat ini masih banyak meteran air yang sudah puluhan tahun bahkan sudah ada yang berumur 20tahun kemana anggaran perawatanya" ungkapnya
"Selain itu retribusi sampah yang dikutip loket pembayaran PDAM Tirta Uli sebesar Rp. 3.000.- setiap bulanya itu anggaranya kemana harusnya kan adanya keterbukaan penggunaan anggaran, malah sampah berserakan dimana mana dengan alasan tidak ada truk pengangkutan, kan penghasilan perbulan dari retribusi dikalkulasikan sampai mencapai ratusan juta rupiah sudah bisa pengadaan truk pengangkut sampah" tambahnya
Lagi lagi potret ketidak terbukaan dan pelayanan informasi publik yang sangat buruk dipertontonkan oleh Humas Protokoler Pemko Siantar, Daniel Siregar yang tidak pernah bersedia dikonfirmasi tentang buruknya pelayanan serta terbitnya kebijakan kebijakan Walikota yang tidak pro rakyat. (SyamP)
0 Comments