| Eliakim Simanjuntak, SE telihat memikiri semoga tetap jadi ketua DPRD Siantar. |
BERITASIMALUNGUN.COM, Siantar-Permasalahan silang berganti dipertontonkan di wilayah Pemko Pematangsiantar. Mulai dari kenaikan tarif dasar air minum PDAM Tirtauli, pendirian menara telekomunikasi yang tidak disetujui warga serta permasalahan keamanan pajak horas.
Anehnya sebelumnya Eliakim Simanjuntak,SE selaku Ketua DPRD sementara Kota Pematangsiantar tidak pernah memberikan respon baik bahkan tidak memberi kebijakan yang baik untuk kepentingan hak hidup warga, tetapi segala sesuatu di jadikan "PR".
Tak ayal warga yang melakukan aksi damai unjuk rasa ke kantor sekretariat DPRD Kota Pematangsiantar kecewa bahkan tidak mendapat pencerahan maupun tanggapan yang serius dari para anggota dewan.
Kekecewaan warga Siantar terlihat setelah melakukan audiens dengan para anggota DPRD yang baru dilantik, bahkan semua permasalahan hanya bual janji janji palsu belaka.
R.Simbolon (36) warga Siantar Sitalasiri dijumpai dikediamanya, Rabu (1/10) pukul 15.15wib menyayangkan janji palsu Eliakim Simanjuntak saat menjumpai para partisipan aksi penolakan tower di Bahkapul, hanya berjanji akan membawakan permasalahan tersebut jadi 'PR'.
"Bagaimana lah jadinya Kota Pematangsiantar ini kalau Pimpinan DPRD yang harus mendengar aspirasi rakyat tidak mengerti sesuatu permasalahan, kan mereka terpilih dan digaji dengan uang rakyat bukan untuk mengerjakan Pekerjaan Rumah 'PR' kayak anak TK atau SD saja" kesalnya.
"Harusnya Ketua Sementara bijak dan arif menemui warga serta berbicara diplomat dan santun bukan bak gaya pasaran dan masa menyapa warga dengan kata kalian, malah informasi yang kami dengar Beliau bereperan sebagai penjamin kelangsungan pembangunan tower di tempat kami dengan disiodorkan uang tutup mulut sebesar Rp.70.000.000.- itulag dugaan yang warga Kelapa Dua dengar" tukasnya.
Lina (45) Warga Siantar Utara ditempat terpisah, Rabu (1/10) pukul 11.20wib sangat menyayangkan segala pernyataan anggota DPRD Kota Siantar yang tidak pernah terlihat tegas malah hanya bual mokkap.
"Masa Eliakim Simanjuntak,SE selaku ketua DPRD Sementara Kota Pematangsiantar hanya mengatakan akan memprioritaskan permasalahan pendirian tower di atas ruko jalan Sriwijaya kan sudah berdiri malah Pemko berperan membantu Perusahaan pendiri tower sampai hak hidup warga tidak diperhitungkan" ujarnya
"Terlihat peran serta Ketua Sementara DPRD sebagai pelindung pelaku bisnis atau melindungi perusahaan yang mendirikan menara telekomunikasi tanpa mempedulikan penolakan warga sekitar radius" tuturnya.
Agus MB Butarbutar Koordinator Pedagang Pajak Horas (KP2H) Gedung IV Pematangsiantar dijumpai disalah satu cafe kota Siantar, Rabu (1/10) pukul 16.00wib menerangkan sebelumnya pedagang melakukan aksi damai ke depan kantor DPRD Siantar yang disambut langsung Eliakim Simanjuntak,SE akan permasalahan banyaknya pencurian barang dagangan sehingga merugikan para pedagang sekitar Rp. 140.000.000.-.
"Kami atas nama KP2H Gedung IV Pajak Horas sangat menyayangkan penjelasan dan janji manis Ketua DPRD Sementara yang hanya menegaskan akan menjadikan permasalahan ini jadi PR" jelasnya
"Harusnya dalam waktu dekat DPRD memanggil Kepala Dinas Pasar yang setiap hari mengutip retribusi jaga malam, tetapi malah banyak pedagang yang kehilangan barang dagangan, kan tidak etislah kalau pimpinan DPRD hanya berjanji akan menyelesaikan permasalahan dan langsung memanggil Kepala Dinas Pasar, bak sudah jawapan umum tanpa ada penyelesaian" tuturnya
Anehnya proses hukum yang melibatkan nama Ketua DPRD Sementara Kota Pematangsiantar terkait kasus perjudian sampai saat ini tidak ada kejelasan, bahkan tidak ada keterbukaan dari aparat hukum tentang status yang bersangkutan sampai mampu melenggang dilantik menjadi anggota DPRD periode 2014 -2019.(SyamP)
0 Comments