BERITASIMALUNGUN.COM,
Raya-Sejumlah gerakan dari aktivis, partai politik dan lawan politik kini
berupaya menjegal JR Saragih di Pilkada Simalungun 9 Desember 2015. JR Saragih
yang sudah menjabat satu periode 2010-2015 jadi Bupati Simalungun kini “dijegal”
dengan berbagai isu kasus. Mulai dari kasus ijazah palsu, kasus korupsi hingga
tes kesehatan narkoba yang diduga positif.
Berbagai gerakan oleh lawan politik dan aktivis bayaran
untuk menggulingkan dan menjegal JR Saragih untuk tidak maju di Pilkada
Simalungun 9 Desember 2015. Munculnya pemberitaan sejumlah media online dan
cetak yang tetap menyuarakan soal kasus ijazah JR Saragih yang diduga palsu.
Tak hanya disitu, sejumlah kasus yang membelit JR Saragih
juga digulirkan. Mulai dari kasus Bansos, dana sertifikasi guru, kasus penipuan
proyek yang kini orang kepercayaan JR Saragih yakni Silverius Bangun ditahan
Polda Sumut. Namun Silverius Bangun tetap bersuara lewat akun Facebooknya dari
dalam sel Poldasu tersebut.
Begbagai cara dilakukan lawan politik JR Saragih untuk
menjegalnya di Pilkada Simalungun. Termasuk lawan politik kerasnya yakni PDIP,
Nasdem dan Gerindra. Sejumlah upaya telah dilalukan oleh lawan politik JR
saragih untuk menjegalnya di Pilkada Simalungun.
Namun apa daya, JR Saragih lebih kuat melawan
tudingan-tudingan atas dirinya itu. Bahkan sejumlah usahanya di Simalungun
berjalan mulus. Lalu kenapa JR Saragih tidak bergeming atas tudingan-tudingan
itu?
Satu hal yang bisa menjawab adalah, latar belakang JR
Saragih sebagai seorang pensiunan militer sangat erat kaitannya dengan jabatan
dan usahanya kini. Bahkan disebut-sebut usaha keluarga JR Saragih yang bernaung
dalam Yayasan Efarina didalamnya adalah oknum petinggi-petinggi militer.
Konon bisnis JR Saragih sahamnya ada dari oknum petinggi-petinggi
militer, sehingga sulit untuk mengusut kasus-kasus yang melibatkan JR Saragih.
Era Presiden Jokowi ditunggu gebrakan hukum bisa tidaknya mengusut tuntas
kasus-kasus korupsi yang menyeret JR Saragih ini.
Selain kasus sejumlah dugaan korupsi melibatkan calon
bupati incumben di Simalungun, Jopinus Ramli Saragih yang selama hampir lima
tahun terus 'di86kan' Kejaksaan dan kepolisian di Sumut, ternyata kasus izajah
JR Saragih yang diduga palsu kini juga terus bergulir ke ranah hukum. Hasilnya,
tetap nihil sebagaimana kasus ijazah palsu bupati Dairi, Johnny Sitohang, yang
khususnya diduga sudah 'diduitkan' di Polda Sumut melalui AKBP RBD.
“Pilkada selalu rawan konflik, karena prilaku penegak hukum
yang diduga men86kan kasus melibatkan calon kepala daerah. Jauh-jauh hari
sebelum jelang Pemilu, kasus dilaporkan ke ranah hukum. Tapi tak ditangani
serius bahkan diduga jadi sumber duit. Makanya menjelang Pemilu, kasus yang
dilaporkan diributi rakyat dan pihak pelapor kembali. Oknum-oknum penegak hukum
di Kepolisian dan Kejaksaan sebenarnya diduga yang membuat kacau negara
ini," kata Mulkan, praktisi hukum asal Sumatera Utara di pengadilan
Tipikor, Jakarta Selatan.
Awal terpilihnya sebagai Bupati Simalungun sekira lima
tahun lalu, kasus dugaan suap JR Saragih pada hakim Mahkamah Konstitusi (MK)
Akil Mochtar juga hampir dua tahun selalu mengisi pemberitaan media cetak lokal
dan nasional.
“Di Kejatisu dan Polda Sumut, kasus korupsi JR Saragih
bahkan sempat ditangani dalam empat item. Hasilnya sampai sekarang nol besar.
Petinggi penegak hukum jangan selalu menggertak dan menyalahkan rakyat, atas
kerawanan Pilkada. Semua itu bermula dari penanganan hukum yang sumbat. Meledak
di jelang Pemilu," kata Mulkan.
Terpisah, Ketua KPU Simalungun Adelbert Damanik membenarkan
adanya gugatan pasangan calon Bupati Simalungun, Tumpak Siregar dan Irwansyah
Damanik terkait ijazah JR Saragih. Dia mengatakan gugatan sedemikian adalah
wajar.
“Sah-sah saja kami kira gugatannya itu. Kalau ada yang
merasa dirugikan, silahkan saja," kata Damanik. Menurut Damanik, masalah
ijazah JR Saragih sudah mereka klarifikasi ke instansi terkait.
“Kami kan sudah klarifikasi kesana. Kami pertanyakanlah
apakah ijazah tersebut dan sekolahnya dulu ada, jawaban mereka ada. Lalu, kami
tanya lagi siapa yang meleges ijazah tersebut. Katanya, dulu itu pejabat lama
yang sudah pensiun. Kami periksa lagi ke dinas yang menurut suku dinas tersebut
lebih banyak mengetahui hasilnya nomor ijazah itu ada," imbuhnya.
Ditambahkan Damanik, dirinya tidak memiliki kapasitas untuk
menentukan apakah ijazah itu asli atau tidak. Yang akan menentukan adalah
pengadilan dan instansi yang mengeluarkan ijazah JR Saragih.
“Kalau sudah ditentukan secara sah ijazah itu palsu, kan
gampang saja kami mencoret pasangan tersebut (JR Saragih),” katanya. (Asenk
Lee/Berbagai Sumber)
0 Comments