}); 10 Ribu Warga Miskin di Simalungun Pemegang Kartu BPJS Dihapuskan | BeritaSimalungun
Home » , , » 10 Ribu Warga Miskin di Simalungun Pemegang Kartu BPJS Dihapuskan

10 Ribu Warga Miskin di Simalungun Pemegang Kartu BPJS Dihapuskan

Written By Beritasimalungun on Friday, 15 January 2016 | 11:52

Perialus Sidauruk (70) warga Dusun Hutaimbaru, Nagori Ujung Mariah, Kecamatan Pamatang Silimakuta, Kabupaten Simalungun harus terbaring di rumah papan di desa itu akibat sakit. Dirinya tak punya biaya untuk berobat ke rumah sakit. Dia juga tak masuk dalam pemegang kartu BPJS warga miskin di Simalungun.
BERITASIMALUNGUN.COM, Raya-Sebanyak 10 ribu warga miskin pemegang Kartu BPJS di Kabupaten Simalungun diputus oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun. Tahun 2015 lalu, sebanyak 40 ribu warga miskin pemegang kartu BPJS di Kabupaten Simalungun ditanggung APBD Kabupaten Simalungun. (Baca: Miskin, Sepasang Suami Istri Tergeletak Sakit Tanpa Perawatan Medis di Desa Hutaimbaru)

Pada APBD 2016 Pemkab Simalungun, DPRD Simalungun mencoret beberapa program pro rakyat miskin. Salah satunya adalah program BPJS yang anggarannya ditampung pada APBD 2015. Saat ini sekitar 10 ribu pemegang kartu BPJS warga miskin di Simalungun diputus kontrak.

Informasi yang dihimpun Beritasimalungun.com, Jumat (15/1/2016), program BPJS sudah putus kontrak per 31 Desember 2015 dan hingga sekarang belum jelas statusnya.

Sementara pengakuan salah satu pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun, membenarkan bahwa BPJS yang anggaranya ditampung di APBD, sudah putus kontrak.

“Benar BPJS Simalungun, yang ditampung anggarannya sudah diputus kontraknya. Dari 40 ribu kurang lebih yang ditampung di APBD, dikurangi menjadi 30 ribu orang warga miskin saja,”ujar staf Dinkes Simalungun ini.

Dikatakan, sejak putus kontrak per 31 Desember 2015, maka para pengguna kartu BPJS tidak dapat dipergunakan. “Mudah-mudahan tahun 2016, BPJS ditampung kembali. Inilah masih rapat di Banggar dan diajukan kembali,” katanya.

Pengakuan yang sama juga diungkapkan pejabat di kantor BPJS Simalungun. “Iya, sudah putus kontraknya. Jadi 10 ribu warga miskin pemegang kartu BPJS di Simalungun iuran bulanannya tak lagi ditanggung APBD Pemkab Simalungun,” ujarnya.

Dampak dari pemutusan kontrak BPJS itu, salah seorang warga miskin Kabupaten Simalungun pemegang kartu BPJS, Nimrot Pasaribu yang juga menjabat sebagai Ketua Maujana di Desa Marsada, Kecamatan Dolok Panribuan terkena dampaknya.

Kata Nimrot, istrinya N Br Sirait beberapa hari lalu, baru saja melahirkan anak kelima mereka. Namun dia tak menyangka  kartu BPJS yang dimilikinya tidak dapat digunakan.

Nimrot Pasaribu mengaku bahwa kartu BPJS yang ditampung di APBD diberikan oleh perangkat desa kepadanya melalui program Dinas Kesehatan Simalungun. Dia menilai kartu itu tidak ada kegunaanya. Menurutnya itu hanya ajang pembodohan yang dilakukan pejabat daerah kepada masyarakat.

Nimrot juga kesal karena saat istrinya akan menjalani persalinan (melahirkan) di RS Harapan Pematangsiantar, kartu BPJS yang dimiliki istrinya tidak dapat digunakan.

“Nggak bisa lagi digunakan kartu ibu ini, karena sudah putus kontrak,” terang Nimbrot menirukan perkataan staf BPJS di RS Harapan.

Mendengar hal itu, dia kaget dan mendatangi kantor BPJS di Jalan Perintis Kemerdekaan Pematangsiantar. Ternyata benar, bahwa pengakuan salah satu petugas BPJS, bahwa kartu istrinya tidak berfungsi lagi, lantaran sudah putus kontrak,”  ujar Nimrot.

Diakui Nimrot, dirinya tergolong miskin. Sebab, untuk membayar biaya persalinan sekitar Rp 6 juta, terpaksa meminjam uang tetangga, karena istrinya menjalani operasi caesar.

Sementara itu, Perialus Sidauruk (70) dan istrinya Br Situngkir (69), warga Dusun Hutaimbaru, Nagori Ujung Mariah, Kecamatan Pamatang Silimakuta, Kabupaten Simalungun harus terbaring di rumah papan di desa itu akibat sakit.


Mereka warga miskin, namun tidak mendapatan kartu BPJS miskian yang dana iurannya ditanggung oleh Pemkab Simalungun. Hingga kini kedua orang tua itu hanya dirawat di rumah dengan pengobatan seadanya tanpa medis. (Asenk Lee Saragih)
Share this article :

+ comments + 2 comments

15 January 2016 at 15:10

bukankah BPJS itu di tanggung oleh peresta/anggota BPJS,saya sangat apresiasi Pemda Kab Simalungun menanggung biaya/iuran pesertta anggota BPJS. Pertanyaan saya kalau sudah di tanggung APBD, kenapa diputus, apakah diputus kontrak karena tidak mampu membayar iuaran anggota BPJS?

15 January 2016 at 15:11

bukankah BPJS itu di tanggung oleh peresta/anggota BPJS,saya sangat apresiasi Pemda Kab Simalungun menanggung biaya/iuran pesertta anggota BPJS. Pertanyaan saya kalau sudah di tanggung APBD, kenapa diputus, apakah diputus kontrak karena tidak mampu membayar iuaran anggota BPJS?

Post a Comment