Pemberitaan Lintah, Berdampak Buruk Bagi Masyarakat dan Pariwisata Danau Toba

KJA – Aktivitas para pekerja pada budidaya ikan nila di keramba jaring apung (KJA) di perairan Desa Pangambatan, Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Keberadaan KJA selalu dituding sebagai penyebab pencemaran di Danau Toba. SuaraTani.com – Nita Sianturi.

Bupati Simalungun JR Saragih dan rombongan saat melihat ada tidaknya Lintah di Perairan Danau Toba di Parapat, Simalungun.

BeritaSimalungun.com, Parapat-Sejumlah masyarakat di kawasan Danau Toba meminta agar oknum masyarakat atau elemen yang memberikan statmen soal lintah dan kutu di perairan Danau Toba jangan asal memberi komentar tanpa pembuktian yang nyata secara ilmiah.

Sebab, hal itu akan berimbas buruk bagi masyarakat Danau Toba sendiri terlebih upaya pemerintah dalam memajukan pariwisata Danau Toba sebagai Monaco of Asia.

“Sejauh ini saya dan masyarakat Ajibata belum ada menemukan yang namanya lintah dan kutu. Karena setiap sore saya berenang di pinggiran Danau Toba. Badan saya juga tidak gatal-gatal,” kata Robinson Sirait, seorang warga Ajibata, kepada wartawan, Kamis pekan lalu di Ajibata, Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) seperti dilansir SuaraTani.com.

Sementara Rikson Saragih, salah satu pengurus dari asosiasi Dearma Haranggaol Horisan juga mengatakan, hingga saat ini masyarakat Haranggaol masih menggunakan air Danau Toba untuk mandi terutama di wilayah Pantai Horisan sampai Batupapan.

“Jadi yang namanya lintah dan kutu tidak ada atau belum pernah ditemukan masyarakat setempat yang menggunakan air Danau Toba. Kalau benar lintah sudah ‘mewabah’, masyarakat pasti sudah ribut,” kata Rikson yang juga warga Haranggaol, Kecamatan Haranggaol Horisan, Kabupaten Simalungun.

Karena itu Rikson berharap, oknum ataupun lembaga yang membuat statmen buruk soal Danau Toba agar betul-betul mempertimbangkan efek yang bakal ditimbulkan sebelum statmen itu diekspos ke media.

Karena yang paling dirugikan dari pemberitaan itu adalah masyarakat Danau Toba itu sendiri yang notabene masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata dan perikanan melalui keramba jaring apung (KJA).

“Pemberitaan lintah dan kutu bukan saja menganggu sektor pariwisata, tapi beberapa pihak pasti menyalahkan petani KJA yang diindikasi sebagai sumber pencemaran danau yang memicu adanya lintah kutu. Jadi, berita ini sentimen pribadi oknum untuk menyerang usaha KJA baik perusahaan maupun petani rakyat,” tegas Rikson.

Menanggapi lintah dan kutu yang menyerang Danau Toba, mantan Bupati Samosir Mangindar Simbolon menyebut, harusnya upaya pemerintah yang ingin memajukan Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata international harus didukung semua pihak.

Mangindar juga mengatakan, setiap ada kemajuan dalam kehidupan selalu ada dampak positif dan negatif. Sebagai contoh keberadaan KJA. Dampak positifnya, perekenomian masyarakat meningkat (baik) dan dampak negatif ekologi (lingkungan) terganggu.

“Itu sejalan. Namun bagaimana upaya pemerintah dan elemen terkait menjaga keseimbangan (ekonomi dan ekologi) itu untuk jangka panjang. Jadi, tidak ada yang bersih seratus persen. Itu yang harus kita pahami,” jelasnya.

Putra daerah Samosir ini mengatakan, siapapun yang membuat pemberitaan itu jangan dilebih-lebihkan bila tidak didasari pembuktian secara ilmiah. 

“Kita tahu ada oknum, lembaga ataupun yayasan yang ingin menyerang Danau Toba dari sisi negatif atas kehadiran perusahaan di lingkungan itu. Tapi, upaya yang dilakukannya justeru merugikan masyarakat Danau Toba sendiri,” kata Mangindar yang saat ini sedang mendirikan suatu lembaga Sahabat Danau Toba.

Dari pengamatan sejumlah awak media di peraiaran Ajibata dekat dermaga dan juga di perairan Pangambatan, Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir tidak jauh dari KJA, tidak ditemukan yang namanya lintah.

Sementara itu, Kepala Laboratorium PT Aquafarm Nusantara (AN) Friska Setiawan Saragih mengatakan, pengelolaan dan pemantauan kualitas air Danau Toba sekitar KJA dilakukan pengujian sample air di lab PT AN secara rutin tiap bulan.

Selain itu, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provsu bekerjasama dengan BLH Kabupaten Samosir, Simalungun dan Tobasa setiap enam bulan juga melakukan pengawasan kualitas air sekitar KJA PT AN dengan mengambil sample air dan menguji di lab BLH dan lab independen lainnya.

Hasil pengujian kualitas air ini kata Friska yang didampingi Humas PT AN Afrizal dan Konsultan PT AN Saruhum Rambe, dilaporkan dalam laporan rencana pengelolaan dan rencana pemantauan lingkungan.

“Hasil pengujian parameter kualitas air masih berada dalam batas ambang baku mutu sesuai dengan ketentuan Permen LH dan baku mutu air kelas I Danau Toba,” jelas Friska. (BS-1)

Berita Lainnya