 |
Presiden RI Joko Widodo saat membuka Musyawarah Nasional ke-10 KAHMI, di Medan, Jumat (17/11/2017). (Beritasatu Photo/Uthan A Rachim/Uthan A Rachim)
|
Jambipos Online, Medan- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan perkembangan teknologi membuat dunia bergerak begitu cepat. Oleh karena itu, Indonesia harus lebih terbuka dan keluar dari rutinitas biasa, tidak mudah terjebak dalam sesuatu yang sifatnya monoton.
Presiden mengutarakan hal tersebut ketika membuka acara Musyawarah Nasional (Munas) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Convention Hall Hotel Santika Dyandra Medan, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (17/11/2017) malam.
Turut hadir dalam acara munas itu Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, serta sejumlah alumni HMI seperti Akbar Tanjung, MS Kaban, Ade Komaruddin, Fadly Nurzal, termasuk Gubernur DKI Anies Baswedan.
Selain itu, turut hadir mantan Ketua Mahkamah Konstitisi Mahfud MD, Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin dan kalangan pejabat pemerintahan daerah. Kehadiran Jokowi disambut ribuan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Jokowi mengatakan, pesatnya perkembangan teknologi, dari internet ke mobile internet, perubahan ke bio engineering, perubahan robotik, merupakan tantangan yang harus disikapi dan diantisipasi, karena perubahan itu sudah ada di depan mata.
"Ini merupakan pekerjaan besar. Bila landscape politik dan ekonomi global berubah, lansdscape politik dan ekonomi akan bergerak ke nasional bahkan ke daerah. Jika tidak memperkuat karakter nasonal maka kita akan ketinggalan," jelasnya.
Menurutnya, beberapa maslaah utama yang dihadapi bangsa ini berkaitan dengan distribusi aset. Pembagian aset oleh negara tidak sampai ke tangan rakyat. Banyak konsesi, namun rakyat tidak pernah menikmatinya.
"Pada awal tahun ini kita mulai membagikan konsesi selama 35 tahun baik untuk pribadi, pesantren, koperasi dan sebagainya, kita harapkan bisa berguna untuk rakyat. Bukan sesuatu yang mudah, tetapi saya lihat satu persatu banyak lahan yang ditelantarkan, kita cabut dan kita kembalikan pada rakyat," imbuhnya.
Tidak hanya itu, pemerintah juga akan menyiapkan konsesi dalam jumlah besar kepada organisasi, pesantren maupun koperasi jika menginginkannya. Persyaratannya, mempunyai rencana bisnis yang jelas dan konsesi tidak dijual ke orang lain.
"Mau berapa? Sepuluh ribu hektare, 20.000 hektare? Bisa, tapi dengan cara tadi, mempunyai business plan yang jelas. Jangan sampai kita berikan konsesinya, kemudian konsesi itu dijual ke yang lain. Ini percuma tidak ada artinya," sebutnya.(BS)
Sumber: Suara Pembaruan
0 Comments