KPK RI Ajari Bupati Simalungun RHS Cegah Praktik Korupsi di Simalungun

Beritasimalungun 2/23/2022 06:31:00 pm

Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi bersama Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) di Aula Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubernur Sumut, Rabu (23/2/2022).

Medan, BS-Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi bersama Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) di Aula Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubernur Sumut, Rabu (23/2/2022).

Dalam rakor ini, KPK memberi penilaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) sebesar 91,69 % pada Tahun 2021.

Capaian tersebut merupakan yang tertinggi di Sumut. Untuk itu, Pemprov Sumut menerima apresiasi dari KPK dengan kategori Pemerintah Daerah dengan Skor Indeks Pencegahan Korupsi IPK atau MCP tertinggi Tahun 2021. Nilai MCP Sumut naik 3,15 % dari Tahun 2020 yang mencapai 88,54 persen.

Penghargaan tersebut langsung diserahkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.

MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memudahkan monitoring dalam rangka pencegahan korupsi.

MCP telah ditetapkan sebagai indeks pencegahan korupsi. Di Sumut ada 16 daerah yang nilai capaiannya berada di atas 80 persen. Pemerintah dengan capaian nilai MCP yang tinggi akan menerima dana insentif daerah.

“Standar kami itu 80 persen skornya, kalau di atas 80, kita sudah berhasil mengupayakan agar ada insentif dari Kemenkeu,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Alexander mengatakan dengan baiknya nilai MCP, maka paling tidak masyarakat akan mendapatkan pelayanan publik yang baik. Juga dengan perizinan yang tidak dipersulit hingga pengadaan barang dan jasa yang sudah sesuai ketentuan.

MCP menyangkut delapan sektor titik rawan korupsi. Diantaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa. Bahkan ada penelitian yang membuktikan bahwa tingginya MCP mempengaruhi masuknya investasi yang besar ke satu daerah.

Alexander mengatakan, tingginya nilai MCP tergantung pada komitmen kepala daerah. Menurutnya kepala daerah memiliki wewenang yang besar untuk mewujudkan hal tersebut.

“Kuncinya komitmen, anda punya wewenang, kami akan bantu untuk meningkatkan skor MCP ini,” kata Alexander.(BS-Red)