 |
| Biaya Rehabilitasi Kamar Mandi Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Siantar Ada Aroma Korupsi. |
Pematangsiantar, BS-Biaya rehabilitasi kamar mandi rumah dinas wakil ketua DPRD Pematangsiantar menelan anggaran Rp 139, 6 Juta. Anggaran ini diduga digelembungkan untuk kepentingan rekanan dan oknum di dewan. Sebagaimana diketahui, dengan uang Rp 139,6 juta, nyaris bisa membeli satu rumah subsidi type 36 di Kota Pematangsiantar dan sekitarnya yang banyak dijajakan di laman media sosial.
Salah satu perumahan yang menawarkan biaya pembelian rumah Perumahan Batu Permata Raya di Kecamatan Siantar Sitalasari yang menawarkan harga mulai dari Rp 120 juta. Mahalnya biaya rehab kamar mandi di indikasikan ada aroma korupsi.
Pengamat anggaran yang juga jejaring Ombudsman Perwakilan Sumut, Ratama Saragih, Rabu (6/4/2022) menyampaikan bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk sekadar kamar mandi, namun nilainya mencapai ratusan juta rupiah memiliki indikasi korupsi.
“Terlalu besar hanya untuk kamar mandi. Di tahap perencanaannya yang terindikasi korupsi, yakni markup,” ujar Ratama Saragih.
Ratama Saragih menyebutkan, seharusnya Pemerintah Kota Pematangsiantar dan DPRD Pematangsiantar bisa membuka mata dengan kondisi yang ada. Di mana saat ini banyak terjadi masalah yang mengorbankan masyarakat setelah Pandemi Covid-19.
“Pada prinsipnya, rehab fisik yang tidak urgent sifatnya adalah pemborosan. Terlebih kondisi pandemi Covid sekarang. Anggaran belanja seyogyanga diprioritaskan untuk masyarakat yang terimbas karena kebutuhan pokok naik. Ada minyak goreng yang langka dan BBM yang naik,” katanya.
Ratama Saragih menilai apa yang dilakukan eksekutif dan legislatif untuk menentukan besaran rehab kamar mandi adalah pemborosan.
“Saya nggak bisa jawab berapa volumenya. Karena konsultan perencana pun belum mengukur volume kamar mandinya,” ujar Isum, salah satu pegawai DPRD Kota Pematangsiantar. (Red)
0 Comments