Ratusan petani budidaya ikan keramba di Haranggaol Kecamatan Purba menolak rencana relokasi tempat keramba oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun. Petani menilai tindakan yang dilakukan Pemkab Simalungun sangat arogan hingga mengarah pada monopoli bisnis.
Salah seorang pengusaha keramba, Edy Haloho, kepada penulis Senin 2 Mei lalu mengatakan, saat ini jumlah pengusaha keramba ikan di Haranggaol sebanyak 361 kepala keluarga (KK), dengan jumlah 4.600 kerambah.
Sebelumnya Bupati Simalungun JR Saragih sudah meninjau lokasi keramba di pinggiran pantai Haranggaol dan menyampaikan akan melakukan penataan.
“Saya sendiri memiliki 12 kerambah ikan jenis nila. Dimana ukuran satu kerambah 4 x 4 meter dengan modal Rp 5,5 juta. Untuk satu kerambah bisa menampung lima ribu ekor ikan nila dengan produksi mencapai 1,5 ton dengan harga jual 18.000 per kilogram," kata Edy Haloho.
Disebutkan, pendapatan bersih satu kerambah bisa mencapai Rp 7 hingga juta setiap lima bulan. Sementara modal pangan ikan sampai di produksi sebanyak 50 sak pelet dengan harga satu sak Rp230 ribu dan bibit ikan Rp 300 per ekor. Edy Haloho mengaku sudah sejak tahun 2000 beralih ke usaha ikan kerambah dan menjadi penghasilan utamanya.
Rencana relokasi kerambah ikan itu mendapat dukungan dari anggota DPRD Simalungun, Johalim Purba, menegaskan bukan penataan. Ketua Komisi IV ini berpendapat, pantai Haranggaol kondisinya sangat kumuh dan kelihatan jorok, sehingga perlu direlokasi ke tempat yang lebih jauh.
Politisi dari Partai Demokrasi Pembaharuan ini mengatakan, ini bertujuan agar tidak mengganggu keindahan pantai Haranggaol yang terletak di kawasan Danau Toba.
“Pemkab bukan melarang tapi berusaha mengembalikan citra Pantai Haranggaol seperti sediakala. Penatan tidak ada kaitannya dengan monopoli bisnis. Justru relokasi tersebut semata-mata untuk pengembalian panorama pantai Haranggaol. Soal usaha asing tersebut, Pemkab Simalungun tidak ada kaitannya karena terletak di zona Kabupaten Samosir,”katanya. asenk lee saragih
0 Comments