LKD Beralasan Karena Bencana Alam
HATONDUHAN- Lembaga
Kemasyarakatan Desa (LKD) Nagori Jawa Tongah, Kecamatan Hatonduhan,
Simalungun mengatakan, rusaknya beberapa bangunan fisik di Huta
Pardamean Nauli, bukan karena proyek tak berkualitas. LKD mengatakan,
kerusakan tersebut murni karena bencana alam.
Seperti diberitakan sebelumnya, bronjong di daerah tersebut sudah
longsor dan sangat membahayakan karena longsoran mulai merambah ke
pemukiman warga. Selain itu, store dam irigasi juga sudah jebol dan kini
para petani sangat kewalahan menjalankan aktifitas pertaniannya.
Namun, Ketua LKD Nagori Jawa Tongah,
Manuara Silitonga (68), Senin (23/4) justru menganggap kerusakan itu
disebabkan bencana alam. “Bronjong dibangun Februari 2011. Namun karena
derasnya hujan sejak Minggu (1/4) sore hingga Senin (2/4), bronjong
tidak mampu menahan luapan air. Akibatnya bronjongan longsor. Jadi
hancumya bronjongan bukan karena bangunan tidak berkualitas, tapi murni
karena bencana alam,” elaknya.
Sedangkan jebolnya store dam yang
dibangun tidak jauh dari lokasi longsoran bronjongan tersebut, Manuara
juga menganggap kerusakan terjadi karena terjangan banjir.
“Kerusakan
itu juga terjadi murni disebabkan bencana alam,” ujarnya lagi. Soal
tudingan pelaksanaan PNPM pembangunan tembok penahan yang saat ini
sedang dikerjakan tidak menyertakan warga sekitar sebagai pekerja,
Manuara juga membantah hal tersebut.
Katanya, ada beberapa warga sekitar
yang disertakan sebagai pekerja pada pelaksanaan proyek tersebut,
antara lain Titus, Uli, Oma Selpi, Oma Jeriko dan Oma Molker boru
Simare-mare, Nunut, Dores Gultom, Francis Candra. “Dan mulai Selasa
(24/4) akan ditambahi tenaga kerja dari Huta Pardamean Nauli,”
sambungnya.
Sementara, Pangulu Jawa Tongah Paetua
Saragih menambahkan, dua minggu sebelum proyek PNPM dilaksankaan, telah
diberitahukan di kantor Pangulu Jawa Tongah, sekitar Februari 2012 pada
acara musrenbang. Saat itu hadir Camat Hatonduhan Daniel Silalahi.
Sementara, Camat Hatonduhan Daniel Silalahi yang dikonfirmasi METRO mengatakan, PNPM merupakan program terencana dan memiliki ketentuan. Jauh-jauh sebelumnya telah disosialisasikan melalui musrenbang. “Gamot per nagori pun menghadiri pertemuan tersebut,” ujarnya.
Daniel juga mengelak dan mengatakan
bahwa pembangunan tembok penahan yang dimaksud tidak ada penyimpangan.
“Apalagi proyek PNPM yang didampingi konsultan. Namun demikian, kita
mengharapkan agar LPM Jawa Tongah mampu bekerjasama dengan warga
Pardamean Nauli demi suksesnya pembangunan. Jika ada ditemukan
kelemahan, mari sama-sama duduk satu meja untuk mencari solusinya,”
ujarnya.
Terpisah, Anggota DPRD Simalungun Ir
Truly Antho Sinaga mengatakan, dalam melaksanakan proyek PNPM,
seharusnya ada sosialisasi terlebih dahulu, kemudian dikoordinasikan
kepada masyarakat dan melibatkan masyarakat melalui LPM.
“Pekerjaan
harus dilaksanakan dengan baik, transparan dan akuntabel. Bagus dalam
bukti fisik dan bagus dalam administrasi. Semua pihak harus menjauhkan
politik kepentingan demi suksesnya pelaksananan proyek,” ajak Truly. (iwa/ara)(metrosiantar.com)
0 Comments