
TANAH JAWA-
Tahun 2012, pemerintah telah menambahkan dana Biaya Operasional Sekolah
(BOS) bagi sekolah-sekolah. Nilainya bahkan cukup signifikan.
Karenanya, kepada penyelenggara pendidikan dilarang melakukan pengutipan
liar (pungli) kepada orangtua siswa.
Demikian saran anggota DPRD Sumut Janter Sirait SE saat menggelar reses
di ruang pertemuan SMP Nusantara Balimbingan Tanah Jawa, Simalungun Rabu
(25/4). “Jadi, tidak ada alasan lagi bagi sekolah-sekolah SD atau SMP
penerima dana BOS untuk memungut biaya apa pun dari orangtua siswa.
Kecuali sekolah yang berstatus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional
(RSBI), karena sekolah itu mungkin masih membutuhkan dana pengembangan
kualitas pendidikannya,” katanya. Menurut Janter, seharusnya berbagai
kebutuhan sekolah untuk kegiatan belajar-mengajar sudah bisa dipenuhi.
Termasuk untuk kegiatan perbaikan gedung sekolah yang mengalami
kerusakan ringan. Sedangkan kerusakan berat bisa dibantu oleh
pemerintah daerah.
Demikian juga SD yang sudah melakukan
pemungutan untuk membeli baju batik Simalungun, diimbau agar kepala
sekolah mengembalikannya. “Hal ini sesuai Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 60 tahun 2011, yang tidak mengizinkan lagi
sekolah-sekolah SD maupun SMP, memungut biaya atau sumbangan dari
orangtua siswa dengan alasan apa pun,” katanya.
Sementara Anggota DPRD
Simalungun Sugiarto SE menambahkan, para kader Golkar juga diminta untuk
turut serta mengawasi jalannya pembangunan. Demikian juga terhadap dana
CSR Perkebunan milik BUMN seperti PTPN IV Balimbingan dan PTPN IV Bah
jambi serta PTPN IV Marihat. Masyarakat juga harus turut memantau agar
dana CSR tersebut tidak disalahgunakan.
Selain itu, Golkar juga berusaha
menjembatani masyarakat yang tidak mampu supaya mendapatkan dana bedah
rumah yang berasal dari Menteri Perumahan Rakyat. Sugiarto juga meminta
agar masyarakat membuat kelompok usaha bersama (KUBE) yang ditujukan
kepada dinas sosial. Acara reses tersebut diisi dengan acara tanya jawab
seputar keluhan masyarakat dalam berbagai hal.
RV Napitupulu dan Pak
Tukiran, tokoh masyarakat Balimbingan menyampaikan keluhan agar jalan
yang belum diaspal di Balimbingan secepatnya mendapatkan pengaspalan.
Demikian juga perbaikan jembatan Bah Jambi II yang saat ini kondisinya
sangat memprihatinkan.
Seusai reses, acara dilanjutkan dengan
melaksanakan kader penggerak teritorial desa (karakterdes) Partai Golkar
dengan menampilkan tiga moderator, yakni Drs Wesli Hutasoit, Biger
Butarbutar SH dan Drs J Hutasoit. Ketiga pembicara ini menyampaikan
materi tentang sejarah Golkar, hubungan Golkar dengan Pancasila dan
penyusunan proposal.
Selanjutnya reses anggota DPRD dan
karakterdes dilanjutkan, Kamis (26/4) sore di Kecamatan Hutabayuraja.
Selanjutnya, Jumat (27/4) direncanakan diadakan di Hatonduhan. Acara
reses dan karakterdes partai Golkar ditutup oleh Mes Muliadi, salah
seorang calon Pangulu Balimbingan yang diyakini akan mampu membawa
perubahan. (iwa/ara)(metrosiantar)
0 Comments