Rapat Wilayah GP Ansor
SIMALUNGUN- Birokrasi
pemerintahan saat ini tidak berjalan baik dalam admistrasi dan
kepegawaian dan sudah saatnya direformasi. Pasalnya, proses birokrasi
yang ada saat ini tidak sesuai dengan harapan masyaraat.
Demikian disampaikan Wakil Sekretaris GP Ansor Wilayah SUMUT Andi pada
saat Rapat Wilayah GP Ansor di Pondok Al Barokah Jalan Medan, Kecamatan
Tapian Dolog yang berlangsung 18-20 Mei. Di sela-sela pertemuan yang
dihadiri puluhan pimpinan cabang GP Ansor se-Sumatara Utara, Andi
menjelaskan, rapat wilayah tersebut memiliki berapa agenda, yakni
mengevaluasi program kerja GP Ansor pada tahun 2011 dan menyusun program
kerja pada tahun 2012. Selain itu juga dilakukan pembahasan rekomendasi
internal dan ekternal.
Khusus rekomendasi ekternal, GP Ansor
Sumut merekomendasikan agar birokrasi pemerintahan sudah saatnya
ditinjau ulang. Sebab sistem administrasi pemerintahan tersebut tidak
sesuai dengan keinginan masyarakat. Dia menyebutkan, berbagai urusan
masyarakat saat berhadapan dengan administrasi pemerintahan sangat
bertele-tele yang berpotensi menambah pengeluaran keuangan.
Menyikapi hal tersebut, RE Nainggolan
yang merupakan Sekda Pemprovsu, juga seorang dosen S2, yang turut hadir
sebagai narasumber menyampaikan, sebenarnya sistem dan birokrasi
pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik, sebab birokrasi
pemerintahan tetap berkaitan dengan kepentingan politis. Ia menyebutkan,
pelaksanaan pemerintahan sangat erat dengan kepentingan-kepentingan
politik.
Akibatnya, sistem birokrasi pemerintahan
tidak berjalan dengan baik. RE Nainggolan menjelaskan, tugas pokok
pemerintah ada tiga jenis, yakni pelayanan publik yang optimal dan tidak
mempersulit masyarakat, pemberdayaan sumber daya manusia dan sumber
daya alam yang ada di daerahnya masing-masing, dan pembangunan.
“Khusus di Provinsi Sumatera Utara, untuk melaksanakan pembangunan yang cepat, seluruh kepala daerah harus berkonsolidasi.
Sebab pembangunan di daerah bukan di
tangan gubernur, namun di tangan kepala daerah masing-masing. Nah,
inilah tugas seorang gubernur, harus bisa menjalin komunikasi dengan
para bupati ataupun walikota,” ucapnya. Di hadapan kader GP Ansor, RE
Nainggolan sepakat bahwa banyak hal di birokrasi pemerintahan harus
dirubah karena tidak mementingkan masyarakat, melainkan birokrasi yang
tidak perlu terpaksa dibuat hanya untuk meraup keuntungan pribadi.
Sementara, Ketua Pimpinan Cabang GP
Ansor Pematangsiantar Imran Simanjuntak juga mengatakan bahwa sistem
birokrasi pemerintahan di Pematangsiantar tidak berjalan dengan baik dan
jauh dari harapan masyarakat. Ia mengatakan, Rapat Wilayah GP Ansor ini
juga bertujuan menyatukan pemahaman untuk disampaikan kepada
masyarakat, agar ke depannya dalam memilih kepala daerah harus orang
berpengetahuan dan memiliki rasa pluralisme dan nasionalisme.
“Sebagai organisasi kepemudaan, GP Ansor
mengajak masyarakat agar paradigma pengkotak-kotakan kepentingan harus
dijauhkan,” katanya. Ia menambahkan, dari haril rekomendasi, GP Ansor
wilyah Sumut telah membentuk tim untuk membuat ulasan kriteria kepada
orang yang hendak memimpin Sumatara Utara ke depan. (metrosiantar.com)
0 Comments