RAYA- Dinas Pendidikan
Kabupaten Simalungun kembali didemo, Senin (16/7) karena kebijakannya
yang dianggap menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Massa yang
menamakan dirinya Ikatan Pemuda Anak Raya (IPAR) menuntut agar Kadis
Pendidikan meninjau kembali pengangkatan kepala sekolah dasar (SD) yang
pengangkatannya tidak sesuai peraturan Kementerian Pendidikan Nasional
(Kemendiknas).
Dalam orasinya, koordinator aksi Ganda M
menyampaikan agar bupati mengusut pengangkatan kepala SD yang tidak
sesuai dengan Kemendiknas. Menurutnya, jika hal tersebut dibiarkan, maka
kemiskinan dan kebodohan serta korupsi akan semakin meningkat di
Kabupaten Simalungun. Selain itu, mereka juga meminta agar Pemkab
Simalungun mengawasi pembangunan gedung SD di Kabupaten Simalungun.
Ganda Purba mengatakan, banyak pembangunan gedung sekolah yang tidak
mempedomani petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak).
“Kami meminta agar Pemkab Simalungun
ikut mengawasi pembangunan gedung sekolah maupun rehab yang tidak
mempedomani juknis dan juklak agar tidak terjadi penyelewengan. Selain
itu IPAR juga meminta agar Bandara Raya dikembalikan kepada SMK
Pertanian Raya menjadi lahan percontohan pertanian. Aksi IPAR disambut
Sekretaris Disdik Parsaulian Sinaga didampingi Kabid Dikdas Wasin Sinaga
dan Kasat Binmas Polres Simalungun AKP S Sinaga.
Menanggapi aksi IPAR, Parsaulian
mengatakan, kalau pihaknya akan menyambut baik siapa pun yang akan
menyampaikan aspirasi dan dapat disampaikan langsung secara kekeluargaan
sesuai dengan etika organisasi. “Bila perlu kami akan hadir bila
diundang untuk memberikan klarifikasi sesuai dengan apa yang menjadi
keingintahuan dari organisasi,” ujarnya.
Dia mengatakan, aspirasi yang
disampaikan akan diterima dan akan disampaikan kepada kami. “Bila perlu
dapat disampaikan langsung dengan cara kekeluargaan, dan bila perlu
undang kami secara organisasi, pasti kami hadir,” ungkap Pasaulian
Sinaga. Dia juga menjelaskan kalau kepala sekolah yang dicopot telah
dikembalikan ke posisi semula. Hal proyek yang akan dilaksanakan tahun
ini di masing-masing SD di jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten
Simalungun, itu belum dimulai, masih pada tahap penyusunan dan
perencanaan. Bahkan penelitian juga belum dilaksanakan.
Sementara Ganda mengaku tidak puas atas
jawaban tersebut. mereka meminta kepastian jawaban dari selaku Kadis
Pendidikan Resman Saragih. Ia mengatakan IPAR akan terus melakukan aksi
untuk mendapat jawaban langsung dari Kadisdik. Usai melakukan pertemuan
selama 30 menit, massa IPAR kemudian berangkat ke Dinas PU Bina Marga
Simalungun.
Di dinas ini, IPAR meminta agar Pemkab Simalungun
memprioritaskan pembangunan jalan di Kecamatan Raya yang juga Ibukota
Kabupaten Simalungun.
“Banyak jalan rusak di Raya ini, salah
satu contohnya di Badursa. Kami minta jalan itu segera diperbaiki agar
masyarakat lebih mudah mengangkut hasil pertaniannya,” kata Ganda.(MSC)
0 Comments