Pejabat Eselon II Pemkab Simalungun "Ngekor" Bupati JR Saragih Wisata Rohani Ke Yerusalem

Bupati Simalungun JR Saragih

Dituding Abaikan Tugas PNS

SIMALUNGUN- Hari pertama masuk kerja usai libur Idul Fitri, tidak seorang pun pejabat eselon II Pemkab Simalungun berada di kantornya. Mereka lebih memilih ikut jalan-jalan bersama Bupati Simalungun JR Saragih ke Yerusalem, dibanding mengurusi pekerjaannya di kantor.

Informasi dihimpun, Kamis (23/8), seluruh pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Simalungun ikut jalan-jalan ke Yerusalem. Mereka berangkat Rabu (22/8) siang dan direncanakan kembali Sabtu (1/9). 

 Menurut informasi, biaya perjalanan tersebut ditanggung sendiri oleh pejabat bersangkutan. Setiap orang mereka membayar Rp30-40 juta untuk biaya paket perjalanan. Sementara menurut informasi diperoleh METRO, untuk paket lebaran termurah tahun ini sebesar Rp30 juta per orang (USD 2.950).

Biasanya paket ini dipergunakan oleh kelompok gereja yang ingin berwisata ke Yerusalem. Perjalanan paket ini dimulai dari Jordan dengan mengunjungi Bukit Nebo dan Petra, dan diakhiri dengan mengunjungi Mesir. 

Karena paket ini belum lengkap, masih banyak wilayah Yerusalem yang belum ikut dijalani.  Untuk paket mengelilingi semua tempat wisata di Yerusalem, per orangnya bisa dikenakan biaya antara Rp60-80 juta selama 10 hari perjalanan. Dana tersebut sudah termasuk video dan dokumentasi selama berwisata di Yerusalem.

Kabag Humas Pemkab Simalungun Andres Mixnon Simamora mengatakan belum mengetahui secara detail siapa-siapa saja yang ikut berangkat dalam berwisata iman tersebut.  Tetapi menurutnya, mereka yang ikut adalah mereka yang menghabiskan waktu cuti tahunan yang diambil secara serentak. “Setiap PNS ada cuti tahunan. Mereka berwisata dalam rangka cuti tahunan. Kalau soal dananya, itu ditanggung mereka masing-masing dari kantong pribadi,” katanya.

Ketua Komisi III yang membidangi anggaran, Drs Johalim Purba mengatakan tidak pernah ada menganggarkan untuk biaya berwisata para pejabat eselon II di Pemkab Simalungun. Kalau pun mereka pergi berwisata, itu menggunakan biaya dari kantung pribadi masing-masing.

 “Kita tidak pernah ada anggarkan untuk biaya berwisata pejabat Pemkab Simalungun. Kalau mereka jalan-jalan, mungkin saja dengan biaya sendiri. Tetapi kalau ada pengalihan anggaran, itu sangat salah fatal,” tegasnya.

Menanggapi ini, penasehat LSM Pengamat kinerja aparatur Negara (Penjara UJ) Siantar-Simalungun DA Romumba Saragih mengatakan sangat tidak pantas secara keseluruhan pejabat eselon II pergi jalan-jalan dan meninggalkan tugasnya. 

Mereka sudah melanggar kode etik sebagai pelayan masyarakat. “Kalau jalan-jalan sebagai refreshing itu sah-sah saja. Tetapi kalau perginya secara serentak, itu artinya sama saja menelantarkan masyarakatnya. Selama 10 hari ini masyarakat Kabupaten Simalungun terlantar. Pastinya dalam hal pelayanan masyarakat akan terkendala,” ujarnya. (osi/ara)

Berita Lainnya

There is no other posts in this category.