Rusak Lingkungan, Warga Tolak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Sei Karai 9 di Simanabun

Ratusan Warga Gelar Unjuk Rasa

(FOTO: Hardono Purba)
Suasana unjuk rasa warga menuntu pembangunan PLTMH Sei Karai 9 dihentikan, Jumat (19/10).

SILOU KAHEAN - Sekitar dua ratusan warga yang tergabung dalam Forum Pemerhati Nagori Simanabun-Dolok Saribu Bangun, menggelar aksi unjuk rasa di lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Sei Karai 9 di Simanabun, Jumat (19/10). Pengunjuk rasa meminta pembangunan PLTMH bekapasitas 9 KHw dihentikan karena dinilai telah merusak lingkungan. Pengunjuk rasa juga menilai PT Global Karai Energi sebagai pelaksana proyek melakukan pembodohan dan pembohongan juga tidak mampu beradaptasi dengan budaya local.

Pantauan METRO, sekitar pukul 10.00 WIB warga yang sebagian besar mengenakan porsa (ikat kepala warna putih) dengan mengendarai puluhan sepeda motor dan 4 buah mobil melakukan konvoi dari titik kumpul di Nagori Simanabun. Sesampainya didepan pos security PT Global, warga membentangkan spanduk dan poster yang bertuliskan “PT Global Sudah Mengabaikan Hak-Hak Masyarakat, PT Global Merusak Budaya Lokal, Rugi Sudah Pasti Bah Karei Rusak Ikan Jurungpun Punah, PT Global Karai Energi Pembawa Masalah, Buat Apa Anda Ada, Usir Investor Nakal”.

Beberapa warga kemudian berorasi yang intinya meminta agar pembangunan PLTMH dihentikan. Suasana sempat memanas saat warga yang dihadang puluhan personil Polres Simalungun saat memaksa masuk ke lokasi pembangunan. Namun berkat pendekatan yang dilakukan Kapolsek Silou Kahean AKP Lamin, situasi berangsur kondusif. Warga juga sempat membakar ban bekas di depan pos security.

Setelah makan siang sekitar pukul 11.30 WIB, warga kemudian melanjutkan unjuk rasa. Kali ini warga bergerak ke lokasi pembangunan PLTMH. Di tempat ini ratusan pekerja terpaksa harus menghentikan aktifitasnya dan hanya duduk duduk mendengar warga berorasi. Sesekali pekerja itu terlihat bertepuk tangan pertanda setuju dengan yang disampaikan orator. Sekitar pukul 14.00 WIB aksi unjuk rasa berakhir dengan damai. Warga tidak memberi kesempatan kepada manajemen perusahaan untuk menampung tuntutan warga dengan alasan yang hadir saat aksi bukan pimpinan perusahaan.

Koordinator aksi Parlin Dony Sipayung mengatakan, kehadiran PT Global sebagai pelaksana pembangunan PLTMH telah merusak lingkungan dan ekosistem Bah Karei. “Saat ini kondisi air di Bah Karei berlumpur dan keruh akibat tanah dari galian dibuang ke sungai. Akibatnya banyak ikan langka seperti ikan jurung yang populasinya sudah punah. Padahal banyak warga yang menggantungkan hidupnya dari kekayaan hayati di dalam sungai. Belum lagi banyaknya lubang bekas galian yang dikhawatirkan bisa mengakibatkan longsor,” tegasnya.

Dikatakan berdasarkan penelusuran yang dilakukan pihaknya, PT Global juga telah melakukan pembohongan dengan mengatakan telah menantongi izin dari Menteri Kehutanan. “Izin yang diberikan Menteri Kehutanan bukan untuk PT Global, tetapi untuk PT Simalungun Bersaudara. Demikian juga dengan izin kelistrikan sudah berakhir pada tanggal 24 Mei 2012. Belum lagi izin tentang dampak lingkungan belum pernah ditunjukkan secara tertulis kepada warga hanya diberitahu secara lisan. PT Global telah membohongi warga Silou Kahean,” ujar praktisi hukum bisnis ini.

Senada Jhon Surya Damanik mengatakan, PT Global juga dinilai melecehkan budaya lokal masyarakat. “Gapura selamat datang di Nagori Simanabun yang berornamen Simalungun roboh ditabrak truk pengangkut material pembangunan PLTMH tetapi tidak ada niat mereka untuk memperbaikinya. Warga merasa tersinggung dengan tindakan mereka. Belum lagi banyaknya warga ilegal yang merupakan warga pendatang dan bekerja di PLTMH membuat tatanan sosial masyarakat lenyap.

Warga lain Andar Saragih juga mengatakan, PT Global menjadikan warga sekitar sebagai penonton dan kuli di daerahnya sendiri. “Hanya 8 orang warga Silou Kahean yang bekerja di PT Global, itupun hanya sebagai security. Padahal tanah yang mereka gunakan adalah tanah leluhur kami. Perusahaan hanya berjanji dan berjanji tetapi tidak pernah ditepati. Sikap beberapa karyawan juga arogan. Ada laporan dari warga yang mengatakan jika humas perusahaan sering bertindak arogan dengan menunjukkan pistol dengan maksud untuk menakut-nakuti warga agar jangan protes,” tukasnya.

Saat unjuk rasa berlangsung, Ketua Komisi III Johalim Purba didampingi Camat Silou Kahean Belman Saragih menemui warga. “Saya mendukung tuntutan warga, hanya dalam menyampaikan aspirasi warga harus menjunjung etika dan tidak boleh bertindak anarkis. Kepada PT Global ditegaskan agar berdaptasi dengan budaya sekitar. Sekecil apapun masalah yang timbul, perusahaan harus menanggapinya dengan bijak karena meskipun awalnya kecil tetapi bisa menimbulkan persoalan besar,” imbuhnya.

Humas PT Global Abdi Purba didampingi Penasihat Hukum Edi Suwarno membantah seluruh tuduhan warga. Menurut mereka semua perizinan PT Global sudah dilengkapi. “Kami mengajak warga untuk duduk bersama membahas persoalan yang timbul. Intinya kehadiran PT Global didaerah ini akan meningkatkan taraf perekonomian rakyat. Saat ini meskipun masih dalam tahap pembangunan, mulai Oktober 2012 perusahaan akan mengalokasikan dana CSR sebesar Rp25 juta per bulan. Rencananya dana itu akan digunakan untuk pembangunan kamar mandi warga di sekitar lokasi pembangunan,” ujar keduanya. (MSC)