Petani Simalungun Tolak Kenaikan BBM

GKPS JAMBI Thursday, May 02, 2013

PETANI – Seorang petani memandang hamparan lahan sawahnya yang rusak karena diserang hama tikus.

SIMALUNGUN – Jika benar rencana pemerintah akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium terjadi, umumnya petani di Simalungun menolak karena akan berdampak buruk kepada mereka. Sebab, akan diikuti peningkatan biaya produksi dan menurunnya daya beli masyarakat.

“Rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM dinilai tidak tepat. Saat ini banyak masalah yang dihadapi petani. Misalnya, hasil pertanian menurun, biaya produksi meningkat, gagal panen mengancam dan biaya kebutuhan lain yang sistematis meningkat.

Jika terjadi kenaikan harga BBM, lengkaplah permasalahan yang dihadapi petani,” ujar salah seorang petani di Dolok Panribuan, Simalungun J Sitio. Ditegaskanya Sitio, jika ditanya secara langsung, tidak akan ada petani yang setuju dengan rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM.

“Jika kenaikan BBM sekitar Rp2.000 per liter, maka kenaikan pupuk bisa mencapai Rp10.000 hingga Rp20.000 per sak. Demikian juga biaya traktor, upah bahkan biaya untuk menggiling padi pasti akan ikut naik,” ujarnya.

Petani lainnya, R Hutasoit juga menolak rencana pemerintah jika tidak diimbangi dengan kompensasi jaminan pemerintah keringanan dalam peningkatan ekonomi pedesaan. Kenaikan harga BBM saat ini sangat tidak tepat.

Karena disaat pemerintah menebar isu kenaikan harga BBM, secara otomatis berbagai spekulan melakukan penumpukan yang sehubungan dengan faktor pendukung pertanian. “Praktek semacam itu untuk meraup keuntungan dari orang lemah.

Lihat saja beberapa kebutuhan sudah menghilang, bahkan menurut rekan petani yang saat ini sudah memasuki musim tanam hingga saat ini belum mendapatkan pupuk. Apakah ini pertanda ada spekulan ingin menikmati penderitaan petani,” tuturnya.

Karena itu, dia mengharapkan pihak pemerintah kalau ingin menaikkan harga BBM tidak merencanakan seperti mengancam atau mengimbau pemilik uang agar bersiap untuk menimbun berbagai kebutuhan penting.

”Menurut kami ini adalah suatu kolaborasi yang sangat bagus untuk meraih keuntungan dari rakyat kecil seperti petani,” jelasnya seraya mengimbau pemerintah harus bisa bertanggungjawab akan keperluan pertanian agar selama dalam perdebatan pembahasan BBM tersebut tidak menyakiti petani.

Beberapa pemilik kilang padi di Dolok Panribuan juga menilai kebijakan pemerintah untuk menaikkan BBM akan menyulitkan petani termasuk pemilik kilang padi. Pemilik Kilang Padi Tumbur B Hutabarat (46) mengungkapkan, rencana pemerintah kenaikan harga BBM pasti akan menyulitkan masyarakat khususnya petani.

“Belum naik saja harga BBM, hasil produksi pertanian terus menurun, apalagi ada kenaikan. Kasihan petani-pertani kita, karena sangat banyak masalah yang mereka hadapi ,” ujarnya.

Masih kata B Hutabarat, rencana kenaikan harga BBM merupakan salah satu rencana untuk menyudutkan petani. Sebab, di saat kenaikan harga BBM akan selalu diikuti kenaikan harga kebutuhan utama pertanian. Sementara, bila dibandingkan dengan harga hasil produksi sangat tidak sebanding.

Terpisah, Anggota DPRD Simalungun, Bernhard Damanik mengatakan, kenaikan BBM sudah pasti akan berdampak sistematik terhadap perekonomian lainnya. “Pemerintah hendaknya tidak mengorbankan masyarakat kecil seperti petani. Kenaikan BBM sudah pasti akan sangat berdampak kepada petani, karena akan diiikuti kenaikan harga-harga lainnya termasuk kebutuhan pokok,” katanya.

“Kebijakan pemerintah SBY-Boediono menaikan harga BBM sama sekali tidak pro terhadap rakyat, karena hampir 63 persen pengguna kendaraan adalah masyarakat menegah ke bawah. Pemerintah agar mempertimbangkan rencana kenaikan BBM dan bisa mengambil kebijakan yang tidak mengorbankan masyarakat kecil,” ujarnya. (MSC)