}); February 2014 | BeritaSimalungun

Berita Terkini

INDEKS BERITA

Prostitusi, Legalisasi Bukan Solusi

Written By GKPS JAMBI on Thursday, 27 February 2014 | 17:42

ILUSTRASI-PROSTITUSI




Perdebatan mengenai perlunya legalisasi atau penutupan lokalisasi prostitusi terus bergulir di tanah air (detiknews, 27/12/2013). Prostitusi memang permasalahan klasik yang terjadi di berbagai negara. Belanda melegalkan prostitusi sejak tahun 2000 yang pada awalnya ingin melindungi mereka dari perdagangan manusia dengan diberikan izin kerja dari pemerintah. Namun kenyataannya bahwa banyak organisasi kriminal yang bermain di sektor ini terutama perdagangan perempuan, narkotika, membuat pemerintah meninjau ulang peraturan ini dan menutup sebagian dari lokalisasi (Wikipedia). Di Eropa saat ini terjadi perdebatan apakah legalisasi prostitusi adalah sebuah pilihan yang tepat. (The Atlantic Cities, 5/12/2013). 

Swedia memiliki cara cukup inovatif untuk mengurangi prostitusi yakni dengan menerapkan hukuman kepada pembeli/pengguna jasa daripada kepada pelaku prostitusi. Di Swedia membeli sex service (prostitusi) dipandang sebagi kejahatan, dengan maksimal hukuman penjara 6 bulan, namun biasanya hakim memvonis dengan hukuman substitusi berupa denda sebanyak 7.500 Kronor atau sekitar Rp 14 juta. Hukuman ini dirasa masih terlalu ringan dan sedang diusulkan untuk diperberat hingga hukum kurungan. 

Terjadi perdebatan sengit ketika peraturan ini diajukan. Bahkan saat diperkenalkan pada tahun 1999 banyak orang yang mencemooh dan banyak yang menyangsikan akan efektif (
Wikipedia). Namun saat ini terbukti bahwa peraturan tersebut telah mengurangi jumlah prostitusi hingga dua pertiga, mengurangi jumlah perdagangan manusia dan juga mengurangi tingkat kejahatan (The Guardian, 11/12/2013). 

Melihat kesuksesan Swedia, peraturan ini pun diadopsi oleh negara-negara lain seperti Norwegia dan Islandia pada tahun 2009. Dan yang terbaru adalah Perancis di mana setiap orang yang tertangkap tangan membeli sex service akan dikenai denda 1.500 Euro (Rp 25 Juta) dan bagi yang melakukannya berulang kali didenda sebesar 3.750 Euro (Rp 62 juta). Israel juga mulai melirik untuk memberlakukan peraturan yang sama (
Prostitution Research). 

Melegalkan prostitusi bukanlah sebuah solusi yang cerdas, bahkan bukan sebuah solusi malah makin memperparah masalah yang ada. Jadi kalau pemerintah serius mungkin dapat mencari alternatif kebijakan yang lebih cerdas seperti di Swedia dan yang terutama juga didukung oleh penegakan hukum yang jelas dan tegas.  ● (Oleh:

Setio Tio Pramono  ;  Postdoc Fellow pada Karolinska Institutet,
Tinggal di Stockholm, Swedia
DETIKNEWS,  12 Januari 2014)Budisan BLOG
FOTO-FOTO ILUSTRASI
 

Menjadi Pemilih yang Cerdas

Benny Susetyo  ;   Budayawan
SINAR HARAPAN,  26 Februari 2014
                                                                                                                        
                                                                                         
                                                                                                                       
Pemilu adalah momentum perubahan bagi bangsa ini. Konferensi Wali Gereja Indonesia mengajak kita semua menjadi pemilih yang cerdas. Kita sedang bersiap diri menyambut pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD pada 9 April 2014.

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, pemilu menjadi peristiwa penting dan strategis sebagai kesempatan memilih calon anggota legislatif (caleg) dan perwakilan daerah yang akan menjadi wakil rakyat. Karena itu, KWI berusaha menegaskan agar kita bisa menjadi pemilih yang cerdas.

Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk menentukan elite-elite politik yang duduk mewakili kepentingan rakyat. Sepanjang reformasi kita bisa menilai secara singkat kualitas para wakil rakyat yang terpilih sering kali tidak sebanding dengan harapan rakyat. Sesudah terpilih, umumnya mereka “melupakan” rakyatnya dan hanya mengejar kepentingan pribadi dan golongannya.

Jangan Menyerah

Namun, kita tidak boleh menyerah. Hanya dalam pemilulah sebagai sarana demokrasi bagi kita untuk mendapatkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas. Menjadi pemilih yang cerdas berarti mensyaratkan rakyat untuk terbuka dan cerdas, tidak tergiur tipuan-tipuan kampanye, apalagi iming-iming politik uang.

Jangan pesimistis dan menyerah karena dengan ikut memilih berarti Anda ambil bagian dalam menentukan arah perjalanan bangsa ke depan. Penting disadari bagi para pemilih untuk tidak saja datang dan memberikan suara, melainkan menentukan pilihannya dengan cerdas dan sesuai hati nurani.

Masyarakat seharusnya jangan asal menggunakan hak pilih, apalagi sekadar ikut-ikutan. Siapa pun calon dan partai apa pun pilihan yang diyakini, hendaknya dipilih dengan keyakinan calon tersebut dan partainya akan mewakili rakyat dengan berjuang bersama seluruh komponen masyarakat mewujudkan cita-cita bersama bangsa Indonesia. Pertanyaannya adalah caleg macam apa yang mesti dipilih dan partai mana yang mesti menjadi pilihan kita.

Masih banyak calon wakil rakyat yang memiliki idealisme untuk bersungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan bangsa ini. Kita harus terbuka, menggunakan mata hati untuk sejujur-jujurnya dan sejernihnya agar pemilu bisa menghasilkan para elite yang berkualitas baik.

KWI menegaskan memang tidak mudah bagi kita untuk menjatuhkan pilihan atas para caleg. Selain karena banyak jumlahnya, mungkin juga tidak cukup kita kenal karena tidak pernah bertemu muka. Para caleg yang akan dipilih seharusnya dipastikan mereka itu memang orang baik, menghayati nilai-nilai agama dengan baik dan jujur, peduli terhadap sesama, berpihak kepada rakyat kecil, cinta damai, dan antikekerasan.

Masyarakat hendaknya berhati-hati dengan mereka yang jelas-jelas berwawasan sempit, mementingkan kelompok, dikenal tidak jujur, korupsi, dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kedudukan tidak layak dipilih.

Selain itu, perlu berhati-hati dengan mereka yang seolah-olah bersikap ramah dan banyak kebaikan yang ditampilkan saat berkampanye. Sebaiknya masyarakat tidak terjebak atau ikut dalam politik uang yang dilakukan para caleg untuk mendapatkan dukungan suara.

Kita perlu mencari informasi secara mendalam mengenai para calon yang tidak dikenal cara. Demi terjaga dan tegaknya bangsa ini, perlulah kita memperhitungkan caleg yang mau berjuang untuk mengembangkan sikap toleran dalam kehidupan antarumat beragama dan peduli pada pelestarian lingkungan hidup.

Koreksi untuk Parpol

Pesimisme tidak menyelesaikan masalah. Pesimisme hanya akan membuat kehidupan mundur dan dimanfaatkan para petualang politik untuk kepentingan pribadi. Sebagian kalangan yang pesimistis pemilu akan menghasilkan perubahan, harus mendapatkan keyakinan lain. Hanya dengan mekanisme yang disepakati bersama seperti pemilulah sebuah perubahan bisa disusun dan direncanakan.

Bagi partai politik, seharusnya mereka melihat pesimisme dan apatisme rakyat terhadap politik sebagai koreksi mendasar bagi program dan kinerja mereka selama ini. Keraguan publik sudah lama tercermin akibat sikap partai peserta pemilu yang lebih banyak menonjolkan hiburan daripada program kerja yang jelas.

Cerminan ini menunjukkan partai politik tidak memiliki prioritas yang jelas untuk membangun sebuah sistem demokrasi. Padahal, sistem demokrasi akan berjalan bila ada peradaban politik. Peradaban politik tercermin dalam perilaku politik yang mengedepankan akal sehat daripada sentimen emosional belaka.

James Siegel pernah mengatakan, setelah Soekarno meninggal, tidak ada lagi yang menjadi penyambung lidah rakyat. Hal ini amat mengejutkan bagi publik bahwa realitas kedaulatan rakyat sebenarnya telah lama hilang, tergantikan kedaulatan uang. Mengapa ini bisa terjadi? Itu karena elite politik hanya memberi kenyakinan, bukan pengetahuan.

Partai politik masih dalam tahap perkembangan masa mencari kepuasan. Orientasi ini yang membuat partai peserta pemilu masih bersifat reaktif terhadap persoalan. Isu-isu mereka hanya sekitar lingkaran kepedulian yang orientasinya untuk membakar emosi massa.

Sulit kita mencari calon wakil rakyat yang bisa memberikan pengetahuan yang cukup kepada konstituen tentang idealisme mereka dan cita-cita kebangsaan ini. Ini membuat kita semakin kesulitan mencari elite yang bermutu, berkomitmen, bernalar, dan bermoral. Realitasnya ini tidak pernah terjadi karena yang ditonjolkan sekitar gambar partai belaka, bukan pada realitas sesungguhnya.

Mengutip kembali anjuran KWI, “Ikutlah memilih. Dengan demikian, Anda ikut serta dalam menentukan masa depan bangsa.”

Mari kita lakukan tugas untuk mengiringi pelaksanaan pemilu dengan doa memohon berkat Tuhan. Semoga pemilu berlangsung dengan damai dan berkualitas serta menghasilkan wakil-wakil rakyat yang benar-benar memperhatikan rakyat dan berjuang untuk keutuhan Indonesia. Dengan demikian cita-cita bersama, yaitu kebaikan dan kesejahteraan bersama semakin mewujud nyata.

Akhirnya, penting bagi semua warga masyarakat untuk menjaga pemilu berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, damai, dan berkualitas. Hindarkan segala peluang kekerasan dalam bentuk apa pun, baik secara terbuka maupun terselubung. Itu karena bila sampai terjadi kekerasan, damai dan rasa aman tidak akan mudah dipulihkan.

Etika Media dalam Pemilu

Thomas Koten  ;   Direktur Social Development Center
SUARA KARYA,  25 Februari 2014
                                                                                                                        
  
ILUSTRASI-NIKON D40 MILIK ASENK LEE SARAGIH
                                                                                                                   
Setiap kali menjelang pemilu, media massa cetak dan elektronik selalu dihiasi iklan-iklan politik. Media massa relatif tidak pikir panjang menerima semua iklan yang disodorkan para kandidat, karena dianggap sebagai rezeki musiman bagi perusahaan dan pengelola media massa.

Salahkah itu? Tentu tidak. Memang, salah satu fakta bahwa media massa adalah perusahaan. Sebagai sebuah perusahaan, media massa tentu akan selalu berorientasi profit ekonomi. Semua perusahaan media selalu bersaing untuk meraih profit ekonomi sebanyak-banyaknya demi tetap lestari atau tetap eksisnya perusahaan media massa. Persaingan itu dapat dilihat dari perang tarif iklan politik. Dan, sengitnya persaingan itu mengingat jumlah media begitu banyak saat ini.

Di samping persaingan antara media massa, tentu juga terjadi persaingan yang sangat ketat di antara parpol dan para kontestannya atau antarpara kandidat yang menjadikan media sebagai wadah pembangunan dan pembentukkan citra penaikan popularitas. Dan, karena begitu ketatnya persaingan di antara berbagai kepentingan, maka mencuatlah apa yang disebut konflik kepentingan. Muaranya adalah menyembulnya persoalan lain yang bertalian dengan etika media yang memiliki misi moralnya. Adalah sejauh mana media memerankan dirinya sebagi sosok etis yang menjalankan misi moralnya dalam ikut serta memberikan pendidikan politik rakyat.

Keberadaan media massa cetak dan elektronik kini harus direnungkan bahwa kehadirannya selain sebagai sebuah perusahaan yang berorientasi profit ekonomi, juga memiliki idealisme sosial yang luhur. Dengan demikian, media massa di satu sisi memiliki saham dengan orientasi profit ekonomi atau bisnis, tetapi di sisi lain memiliki tim redaksi yang terdiri dari para jurnalis, kaum terpelajar profesional dengan orientasi etis-idealis.

Implikasinya, lahirlah apa yang disebut dengan konflik kepentingan, antara para pemegang saham dengan kepentingan para jurnalis di mana kerap berjalan dengan deontologi bisnis yang bercorak kapitalis, mengatur profesi jurnalis. Dalam hal ini, kaum jurnalis dipaksa untuk menempatkan publik tidak lebih sebagai target market. Karena itu, seringkali pula mencuat konflik antara kepentingan manajemen perusahaan yang berorientasi bisnis dan kepentingan profesionalisme redaksional yang berjuang mengembangkan idealisme media massa yang berdimensi sosial nan luhur.

Pada saat-saat menjelang pemilu, satu hal yang tidak terbantahkan adalah mencuatnya konflik kepentingan antara kepentingan politik dari para kontestan yang merupakan pihak pemasang iklan, yang tentu menyatu dengan kepentingan bisnis di satu pihak. Di pihak lain, kepentingan redaksional berusaha memberikan pendidikan rakyat sambil mempertahankan idealisme media lewat tanggung jawab moral pemberitaan.

Dalam kaitan dengan iklan politik dan kepentingan politik para kandidat ini, umumnya kepentingan idealisme media dibuat tidak berdaya oleh kepentingan ekonomi yang bercorak kapitalistik, sehingga media relatif tidak bisa 'ngotot' untuk memperbaiki sistem pemilu yang cenderung mengarah kepada politik uang yang membahayakan demokrasi atau kepentingan-kepentingan politik yang berpihak pada kepentingan bangsa. Memang, semakin banyak kandidat yang menghamburkan uang untuk beriklan di media massa cetak dan elektronik, semakin besar pula setoran yang akan dikejarnya. Dalam situasi ini, media massa dipaksa mengalah dengan pihak-pihak pemasang iklan politik. Menolak iklan di masa-masa menjelang pemilu atau kampanye sebagai reziki misiman, memang menjadi sesuatu yang 'terlalu mewah' bagi media alias sangat mustahil.

Benturan kepentingan itu, tentu akan berhadapan lagi dengan kepentingan publik media yang sering melahirkan destabilisasi keseimbangan hubungan antara perusahaan media dengan karya intelektual. Pertama, kepentingan para pembaca atau pemirsa yang secara kolektif, institusi atau organisasi yang di satu sisi bersiteguh menginginkan media yang bebas mengeksplorasi dan mengelaborasi apa saja, serta berani dan kritis, tetapi di sisi lain sering juga menunjukkan sikap yang tidak toleran, jika informasi yang dipublikasikan mengganggu mereka.

Kedua, kepentingan pasar yang mencakupi seluruh komponen dalam masyarakat. Pasarlah yang akhirnya menjadi penentu karakter bagi keberlanjutan interaksi antara media dengan masyarakatnya. Masyarakat hendaknya jangan diposisikan sebagai konsumen belaka yang pasif atau tong sampah yang dapat menampung apa saja yang dibuang ke sana. Jika masyarakat ditempatkan sebagai konsumen belaka, yang diarahkan untuk melihat media hanya dari sisi bisnis, dan bukan sebagai publik-kaum terdidik, maka apa yang dinamakan sebagai misi jurnalis untuk mencerdaskan dan memberikan pencerahan bagi masyarakat akan tinggal sebagai memori masa silam yang terlalu manis.

Benturan antara kepentingan, yakni perusahaan pengelola media, idealisme media yang bersenyawa dengan para pekerja media nan idealis yang tidak lain adalah kaum intelektual dan dengan para pembaca yang terdiri dari masyarakat sosial, itulah yang kerap membuat rumitnya mengelola dan mengembangkan media di era mutakhir saat ini. Eksistensi dan kualitas media ditentukan oleh sejauh mana media hadir dan sanggup keluar dari problema kepentingan tersebut, yang dikentalkan menjadi kepentingan ekonomi, politik, publik dan idealisme media.

Dengan tetap menjaga etika dan idealismenya, media harus tidak henti-hentinya menunjukkan adanya kekuatan redaksional yang bisa melawan subordinasi media oleh komitmen politik dan kepentingan bisnis perusahaan pengelola media. Media harus secara profesional memperhatikan kepentingan pembaca, pemirsa atau masyarakat umum agar dalam perjalanannya tetap mendapatkan legitimasi publik sebagai penjamin tetap eksis dan lestarinya media.

Ketika Korupsi Jadi Puisi

ILUSTRASI
Bambang Widiatmoko  ;   Penyair
KOMPAS,  23 Februari 2014
                                                                                                                        
                                                                                     Buku antologi Puisi Menolak Korupsi (PMK) yang menghimpun karya ratusan penyair dari sejumlah daerah di Indonesia sudah terbit dalam tiga jilid (Forum Sastra Surakarta, 2013). Tentu suatu prestasi tersendiri yang dapat dipersembahkan kepada republik tercinta ini, yang giat melaksanakan pemberantasan korupsi. Tidak perlu diperdebatkan apakah ada perbedaan arti kata ”menolak” dan ”memberantas” sebagai idiom yang dipergunakan penyair dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pertanyaan tentang judul Puisi Menolak Korupsi (sebagai kata benda) dan Penyair Menolak Korupsi (sebagai kata sifat) kita sudahi dengan kutipan judul puisi Ayu Cipta ”Bersatulah Penyair Tolak Korupsi” dan judul puisi Eko Widianto ”Prokorupsi”. Selain itu, juga muncul rasa gamang untuk mengatakan ”apa” sebenarnya yang disebut puisi dan ”mengapa” puisi-puisi itu ditulis.

Saya mencoba menguraikan ”apa” dan ”mengapa” puisi-puisi ditulis oleh para penyair PMK. Begitu terbuka dan bebas para penulis puisi menuangkan idenya dalam puisi. Kita tak perlu lagi belajar tentang simbol dan imajinasi. Lantas apa kaitannya dengan pemberantasan korupsi yang dilakukan lembaga bernama KPK? Dan penolakan korupsi dilakukan para penyair yang bergabung dalam PMK? Pemberantasan dan penolakan korupsi tentu harus dilakukan masyarakat yang sadar untuk menuju perubahan sosial di Indonesia: menjadi negara yang bersih, jujur, dan berwibawa.

Kita memahami bahwa sejak zaman doeloe kala sudah terjalin erat hubungan antara sastra dan negara. Sekadar contoh adalah sejarah Sultan Agung, yang berani melawan Belanda dan menyerbu Batavia. Bukan persoalan kalah atau menang dalam peperangan itu, melainkan jiwa besar dan semangatnya tetap menjadi kebanggaan dalam sejarah Indonesia. Kebesaran jiwanya ditunjukkan pada sikapnya terhadap sastra dengan mengatakan ”Manawa ana putra sentana ingsun kang ora wasis ing kagunan sastro gending, ingsun jabaake Trah Mataram”.

Begitu pula jika menengok kisah John Ruskin pada abad ke-19, sewaktu Ratu Victoria memerintah Inggris. Ruskin bertanya kepada anggota House of Lords: ”Seandainya kita harus kehilangan salah satunya, apakah kita pilih kehilangan jajahan kita India atau sastrawan kita Shakespeare”. Lalu dia menyatakan, lebih baik kehilangan India daripada Shakespeare.

Contoh di atas sekadar menunjukkan bahwa sastra dan negara pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan: keberadaan sebuah sastra bergantung kepada negaranya dan keberadaan negara tergantung pada sastranya. Negara dan sastranya merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan.

Begitu pula kehadiran atau terbentuknya sebuah negara tidak dapat terlepas dari jasa para pejuang dan pahlawannya. Kita bisa membaca puisi ’pengaduan’ Thomas Haryanto Soekiran untuk mengingat jasa pahlawan dan kemudian dipergunakan untuk mereflesikan kondisi yang terjadi pada masa kini.

Dalam puisi berjudul ”Pahlawan di Makam Pahlawan Projo Handokoloyo Purworejo” Haryanto Soekiran menulis: ”//Aku menyapa dari luar tembok karena pintu digembok/Kenapa menolak jadi belati dan milih melati/Sementara gerak dolalak memaksa masuk kubur/Tapi kabur lantaran tak mampu membaur/Sebetulnya bukan tarian hanyalah hiburan...// ” (hal 387).

Begitu pula jika kita melihat secara lebih nyata seperti yang tersirat dan tersurat dalam puisi yang ditulis Aloysius Slamet Widodo, untuk menunjukkan hubungan antara sastra dan negara. Kita menjadi tergugu membaca kutipan puisi berjudul ”Anas” yang ditulis Slamet Widodo: ”//Jangan namai anakmu Anas/nama itu memang panas/biasanya orangnya cerdas/tapi kadang nasibnya naas//Lihat ketua umum partai demokrat.....Anas/oleh kpk ia kena tebas/ia marah hatinya panas/menurutnya ini tentu ulah cikeas...//” (hal 47).
Pembicaraan tentang korupsi pun bisa menjadikan pertanyaan bagi anak-anak. Menarik mempertanyakan korupsi di mata anak-anak dalam puisi ”Anak Sekolah Membaca Spanduk Korupsi” yang ditulis Andreas Kristoko: ”//Di atas boncengan sepeda kayuh bapakku/Sewaktu pulang sekolah, aku membaca spanduk/Terentang di persimpangan jalan/’Berantas Korupsi!’//Sesampai di rumah aku lepas seragam merah putihku/Meletakkan tas di amben juga sepatu hitam kaos kaki putih di kolong/tempat tidur/Menghampiri bapak yang sedang melap sepedanya/Lalu bertanya, ’Pak, korupsi itu apa?’/Bapak mengelus rambut kepalaku dan tersenyum/’Jangan ambil tempe jatah adikmu saat makan bersama!’ jawabnya//” (hal 63).

Kita bisa tersenyum membaca puisi di atas. Tetapi, sesungguhnya sesuatu yang amat dahsyat sedang dilakukan bapak atau orangtua sang anak. Pendidikan karakter antikorupsi dengan tidak mengambil hak orang lain telah ditanamkan sejak dini dalam diri sang anak. Jika pendidikan semacam itu sudah dimulai ditanamkan sejak dini, saya yakin republik ini dalam beberapa dekade mendatang akan bebas dari tindak korupsi. Tindakan orangtua yang bagi saya tak kalah berharga dibandingkan dengan para penyair menuliskan puisi dan membacakannya di acara ini.

Suatu yang ironi terjadi dalam sistem pendidikan kita, seperti yang ditulis Kusprihyanto Namma dalam puisi ”Ironi”: ”//Siswa, belajar atau tidak, sama saja/ketidaklulusan tak cuma membuat malu guru/atau lembaga/yang paling malu tentu Presiden kita//” (hal 252). Sejatinya telah terjadi sesuatu yang amat mengerikan di negeri ini bahwa korupsi pun telah menjangkiti dunia pendidikan kita. Untuk itulah kita perlu menanamkan pendidikan karakter terhadap anak-anak bangsa. Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak.

Pendidikan karakter
Di lingkungan sekolah, menurut Lickona (200l), apabila pendekatan komprehensif diberikan terhadap pendidikan karakter, budaya moral yang positif akan tercipta di sekolah—sebuah lingkungan sekolah yang secara keseluruhan mendukung penanaman nilai-nilai di kelas. Sekolah bersama-sama dengan orangtua dan masyarakat setempat memiliki tanggung jawab yang sama dalam membangun karakter melalui keteladanan, agar siswa belajar peduli terhadap orang lain.

Ingatan kita segera tertuju bahwa tindakan korupsi bisa terjadi di segala lapisan. Dalam lapisan masyarakat bawah pun korupsi juga sering terjadi. Kita baca puisi Andreas Kristoko berjudul ”Ada Korupsi di Warteg Suni”: ”//Seorang lelaki berpakaian rapi, baju lengan panjang kerah berdasi/Sepatu hitam mengkilap menenteng map surat lamaran kerja/Selesai melahap makanannya, datang ke meja kasir dan membayar/Lantas pergi, melanjutkan perjalanan//Suni membersihkan meja makan, mengumpulkan piring kotor/Gelas kotor dan beberapa plastik bekas bungkus keripik tempe//Suni tertegun menghitung jumlah bungkus keripik//Bekas lelaki itu makan//Sialan! Lelaki itu nilep kerupukku/makan lima bungkus bayarnya dua bungkus//” (hal 64).

Contoh di atas membuktikan bahwa korupsi (dengan beragam modusnya) telah menjadi gurita di segala lapisan masyarakat. Dari penggalangan dana untuk menghidupi partai tertentu sampai yang terjadi di warteg.

Tidak jauh berbeda yang dilakukan oknum aparat kepolisian dalam puisi ”Kusangka” yang ditulis Ardi Susanti: ”//Kusangka/Korupsi hanya ada di ruangan/Ternyata/Lihatlah.../Di jalanan/di tikungan/Di perempatan/ Di trafficlight/Hanya berbekal peluit pun/orang sudah bisa merasakan madunya korupsi//” (hal 86).

Pada akhirnya kita pun harus belajar dari negara lain, seperti diungkapkan dalam hadis Nabi, ”belajarlah sampai ke negeri China”. Brigita Neny Anggraeni mengingatkan itu melalui puisinya berjudul ”Malulah pada Korupsi”: ”//Malulah kita pada Cina/yang dapat tegas dan lantang berkata:/’Sediakan 100 peti mati’/’99 untuk pejabat yang terlibat korupsi’/’dan satunya lagi untukku jika aku juga korupsi’//” (hal 129).

Saya merasa senang menemukan puitika dan simbolisasi dalam puisi Budhi Setyawan, penyair yang berasal dari Purworejo dan hijrah di Bekasi, berjudul ”Analisis Ekonomi Terali”: ”//mungkin mereka telah berhitung/dengan simulasi akuntansi/dengan sedemikian teliti//saldo awal kekayaan adalah puitik/bunga yang terus disiram dengan/arus pengganyangan lembar-lembar/angka dari negara hingga menjadi/sungai yang terus mengalirkan/pundi-pundi yang kemilau di segala/iklim dan cuaca//dan saldo akhir merupa buah/dari bunga yang menemu penyerbukan/dari jelajah jalang melewati ribuan/musim dan berahi yang terus merupa/api yang panasnya tak akan habis/untuk Sembilan turunan//” (hal 136).

Begitu pula puisi Arsyad Indradi berjudul ”Pohon Para” untuk menemukan jawaban atas pertanyaan di atas, yakni ”apa” yang disebut puisi dan ”mengapa” puisi itu ditulis: ”//Kau hanya tahu ia adalah pohon para/Yang selalu disadap tubuhnya sampai tak terhitung lagi lukanya/Luka tubuhnya/Pernahkah kau dengar jerit perihnya setiap pisau yang kau torehkan/Pernahkah kau dengar aduh keluhnya setiap darah yang mengalir dari/nganga luka/Kau cuma tahu kepuasan tempurung penuh darahnya//Sebab ia adalah cuma pohon/Maka tak perlu iba tak perlu terima kasih karena kau manusia?/Jika tubuhnya tak berdarah lagi/Lalu ditebang dan dipotong-potong dijadikan kayu bakar//Di majelis ini tempatnya gerombolan manusia yang berlidah pisau/Dan setiap saat kita disadap dan darah kita kepuasan hidup mereka/Kita bukan pohon para//” (hal 89).

Akhirnya memang keanekaragaman puisi-puisi telah terangkum menjadi mozaik yang indah, dalam beragam persepsi penyairnya untuk menyadarkan kita akan begitu berbahayanya korupsi. Penyair hanya mampu menyuarakannya dalam bentuk kata-kata dalam puisi dan semoga menjadi mantra antikorupsi.

Dapatkah puisi-puisi antikorupsi ini menembus ruang dan waktu? Dapatkah kekuatan kata-kata menjadi mantra untuk ”turut mengurangi” atau bahkan ”turut memberantas” tindak pidana korupsi seperti yang dilakukan KPK? Pada akhirnya kita hanya mampu menunggu.

Anak Kandung Reformasi

ILUSTRASI
Mohamad Sobary  ;   Budayawan
SINAR HARAPAN,  26 Februari 2014
                                                                                                                        
                                                                                         
                                                                                                                       
“Di media, citra KPK makin melambung melampaui gedung-gedung tinggi di Jakarta.”

PADA mulanya, semua orang gembira melihat kehadiran Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK). Lembaga ini disambut dengan penuh kelegaan sebagai jalan keluar mengatasi penegakan hukum yang macet total, seperti lalu lintas di begitu banyak bagian Kota Jakarta.

Dalam kelegaan itu, kita mengutuk lembaga-lembaga penegakan hukum yang korup—yang pejabat-pejabat di dalamnya menjadi kaya raya dengan uang haram, rampokan jatah keadilan bagi seluruh rakyat yang menanti-natikannya dengan penuh harap—yang selalu mengecewakan. KPK menjadi harapan baru. Lembaga ini pun bekerja lebih baik dari semua lembaga yang digantikannya.

Penggantian ini sebenarnya bersifat sementara. Kalau kejaksaan, kehakiman, dan kepolisian bisa belajar dari apa yang baik, yang disaksikan dalam sepak terjang KPK, mereka boleh mengambil kembali apa yang untuk sementara dioper ke KPK. Kalau mereka sudah sembuh, boleh saja KPK dihapus kembali.

Tak peduli KPK itu mandat civil society dan anak kandung reformasi yang menjadi andalan, sebenarnya sejak semula ketiga lembaga itu tak rela melihat KPK berperan baik. Mereka dengki melihat KPK menjadi pujaan publik, sambil setiap saat media mengutuk mereka bertiga.

Kasus-kasus besar korupsi, yang untuk waktu lama membuat masyarakat penasaran, bahkan hingga ke tingkat frustrasi, di tangan KPK segalanya berjalan lancar.

Masyarakat melihat langsung, pencuri demi pencuri, bahkan perampok demi perampok uang negara dijaring, ditahan, diadili, dan tanpa kecuali semua dikirim ke penjara. Kasus demi kasus ditangani, Alhamdulillah, dengan baik. Kasus demi kasus di tangan KPK membuat kita lega. Memang begitulah hendaknya apa yang semestinya terjadi sejak dulu.

Di tangan ketiga lembaga yang sudah sangat lama lapuk, karatan, dan rusak berat dari dalam karena para pejabat merusaknya, kasus demi kasus korupsi hanya menjadi “dagangan”, boleh juga disebut “piaraan” menggembirakan.

Para koruptor diperas sampai mendekati titik kering kerontang. Mereka dihukum ala kadarnya. Ini hukuman “suka sama suka”. Ternyata korupsi bisa juga dilihat sebagai kegembiraan dan menjadi sumber penghasilan di luar dugaan para penegak hukum itu sendiri.

Dalam konteks politik birokrasi seperti itu, nama KPK makin harum. Otomatis bau ketiga lembaga itu makin menyengat hidung. Di media, citra KPK makin melambung melampaui gedung-gedung tinggi di Jakarta, dan nama ketiga lembaga yang digantikannya makin “nyungsep” dan terus dikutuk-kutuk. Lalu timbul rasa iri.

Jika ketiga lembaga itu berhasil menangani dengan baik kasus korupsi yang bisa menyelamatkan uang negara dalam jumlah besar, media senyap. Pengamat bisu. Tak ada sambutan. Tak ada komentar, apalagi pujian.

Namun, kalau KPK yang berbuat, biarpun hanya menyangkut hal-hal biasa yang tidak spektakuler, sambutan media gegap gempita. Masyarakat dibuat menjadi makin lega dan penuh rasa syukur.

Mula-mula KPK dipuji. Lalu pelan-pelan, seperti mau dipuja-puja seperti dewa—tak peduli KPK bukan lembaga suci, tak peduli KPK mengidap banyak kelemahan internal—kadang seperti sadar dirinya mandi pujaan, lalu berkoar-koar. Kadang KPK mengumbar janji, kadang meneriakkan kasus si anu akan segera dituntaskan. Hanya perkara waktu saja.

Perkara waktu? Di muka Bumi ini waktu sangat menentukan. Jadi, jangan disepelekan. Kasus yang sangat lama tertunda, padahal sangat dinanti-nantikan masyarakat. Jawabnya hanya soal waktu? Begitu lama waktu terbuang dan menimbulkan ketidaksabarn. Jawabnya hanya soal waktu?

Didengki

Prestasi demi prestasi diraih KPK di atas segenap kekurangannya yang tidak kecil membuat KPK didengki, seperti disebut di atas. Banyak pihak-pihak yang iri dan berusaha menjegal KPK. Sejak Tuan Presiden mengeluh KPK ternyata menjadi semacam superbody, berturut-turut usaha memutus urat-urat nadi KPK dilakukan. Keluhan Tuan Presiden seolah menjadi komando.

Serangan orang-orang hebat dan berani nekat mengancam KPK. Ketua KPK dikriminalkan, hingga sekarang masih ada di dalam penjara, pernah menjadi kasus sangat besar. Heboh di media membuat kita menyimak dengan mata dan hati terbuka lebar.

Kemudian kasus Bibit-Chandra yang menggemparkan itu dimunculkan. Ada di antara orang-orang yang menyerang KPK itu mengaku dengan bangga dekat dengan Tuan Presiden. Tuan Presiden mengelak mengenal orang-orang itu. Tiba-tiba, pelan-pelan, alam membukakan sendiri rahasia itu. Ternyata benar, mereka memang kenal Tuan Presiden.

Serangan terselubung kepada KPK bermunculan. Seterselubung apa pun, masyarakat mengetahuinya. Ini kasus terselubung yang terbuka. Ancaman untuk membuat KPK lemah dilakukan dengan hati yang penuh iri, dengki, cemburu, dan takut karena KPK keras, tegas, tanpa kompromi. Tangkap, ya tangkap. Tahan, ya tahan. Adili, ya adili. Hukum, ya hukum. Penjara, ya penjara.

Banyak cara, banyak ragam mekanisme memotong urat nadi KPK. Ada yang mempersoalkan hak penyadapan yang dimiliki KPK. Ada yang ditempuh dengan menarik penyidik dari kepolisian agar KPK timpang. Ada yang mempersoalkan Pengadilan Tipikor yang tak pernah membebaskan koruptor. Semua unsur yang bisa membuat KPK lemah ditempuh. KPK harus lemah.

Sekarang, heboh soal KUHP dan KUHAP. Wah, suara ketua DPR hebatnya bukan main. Begitu juga suara pemerintah. Dua-duanya melecehkan KPK picik, berpandangan sempit, seolah mereka lebih pintar. Kalau memang tak ada niat membungkam KPK, apa salahnya mengakomodasi tuntutan KPK?

Kalau benar mereka bekerja demi kepentingan bangsa dan untuk persoalan lebih besar, apa KPK tidak bersikap seperti itu? Rentetan kasus demi kasus pelemahan KPK mudah dibaca. Alurnya jelas. Strategi dan wujud tindakannya sangat jelas. Bahkan, niat di balik semua langkah itu pun jelas.

Mereka mau membunuh semangat reformasi di bidang penegakan hukum. Mereka lupa, KPK itu anak kandung reformasi yang mengakomodasi aspirasi masyarakat, untuk membuat negeri kita agak bersih dari korupsi, untuk membuat kita tampak punya niat baik menata kehidupan. Anak kandung reformasi ini tak boleh diancam demi kepentingan buruk yang membuat reformasi tak berarti.

Memilih Caleg Profetik

NO URUT 5
Muhammad Ditya  ;   Pengajar di STEBANK Islam Mr Sjafruddin Prawiranegara
SUARA KARYA,  26 Februari 2014

                                                                                         
                                                                                                                       
Dalam kurun waktu dari tahun 1999 sampai dengan 2002, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah diamendemen sebanyak empat kali. Amendemen UUD 1945 tersebut mengakibatkan bertambah besarnya fungsi dan peran DPR. Mulai dari fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi. Bahkan, DPR juga mempunyai kuasa untuk menentukan pejabat publik, seperti hakim agung, hakim konstitusi, gubernur Bank Indonesia, kepala kepolisian, sampai direksi Badan Usaha Milik Negara.

Porsi fungsi DPR yang sangat besar tersebut tak lepas dari suasana kebatinan yang meliputi proses amendemen UUD 1945. Saat itu, Indonesia baru saja lepas dari kekuasaan rezim Orde Baru sebagai badan eksekutif yang otoriter dan kaku sehingga peran DPR pun diperbesar dengan harapan agar semakin efektif dalam menyuarakan aspirasi rakyat.

Namun sayangnya, DPR tidak maksimal dalam menjalankan peran dan fungsinya. Pertama, fungsi DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan yang sarat akan transaksi politik. Sebagai contoh dalam kasus Bank Century yang sampai sekarang tidak jelas status hukumnya. Nuansa tarik-menarik kepentingan politik sangat terasa dalam kasus tersebut.

Kedua, peran. Tentunya, masih segar dalam ingatan saat terungkapnya mafia anggaran dalam tubuh DPR. Saat itu, mantan puteri Indonesia, Angelina Sondakh, terjerat dalam kasus korupsi suap kepengurusan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pendidikan Nasional. DPR dalam menjalankan fungsi anggaran yang kental dengan nuansa KKN dan tidak berpihak pada rakyat. Sebagian anggota DPR justru memanfaatkan fungsi tersebut untuk kepentingan pribadi ataupun golongan.

Ketiga, fungsi legislasi yang diemban oleh DPR yang tergolong buruk. Hasil evaluasi Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menunjukkan kinerja DPR yang jeblok dalam menghasilkan undang-undang. Pada 2010, DPR hanya menghasilkan delapan UU dari 70 RUU yang terdapat dalam daftar prioritas legislasi nasional (Prolegnas) atau sebesar 11,42 persen.

Pada 2011, pencapaian legislasi DPR 19,35 persen atau dalam kata lain 18 dari 93 RUU Prolegnas yang sukses disele- saikan DPR. Tahun 2012 kinerja DPR kembali mengalami penurunan menjadi 15,25 persen atau 10 UU dari target 64 UU. Pada 2013, jumlah undang-undang yang dihasilkan semakin sedikit. Hanya tujuh UU yang dihasilkan dari 70 RUU yang masuk dalam Prolegnas. Ironisnya, terdapat 24 RUU yang masuk dalam Prolegnas dari tahun 2010 sampai 2013.

Kualitas UU yang dihasilkan pun jauh dari harapan. Buktinya pada 2012 saja ada empat undang-undang yang digugat ke Mahkamah Konstitusi, yakni UU Pemilu, UU APBN, UU Penanganan Konflik Sosial, dan UU tentang Pendi - dikan Tinggi.

Buruknya kinerja DPR tentunya disebabkan oleh berbagai hal yang salah satunya adalah kualitas anggotanya yang masih rendah. Hal tersebut diamini oleh Tantowi Yahya, wasekjen Partai Golkar dalam wawancaranya dengan sebuah media massa berskala nasional. Dalam wawancara tersebut, Tantowi Yahya menyatakan bahwa masih banyak anggota DPR yang tidak berkompeten dan hanya sebagai pajangan belaka dalam parlemen.

Pemilu Legislatif 2014 menjadi momentum emas untuk melakukan perbaikan di tubuh DPR. Rakyat sebagai pemilih harus benar-benar memanfaatkannya agar wakil rakyat yang terpilih dapat mengemban amanah yang diberikan. Jangan sampai lagi mata rakyat silau akan riasan menor yang dipakai oleh tiap caleg. Rakyat harus berani menghapus riasan tiap caleg untuk dapat mengetahui wajah aslinya.

Rakyat Indonesia harus memilih anggota legislatif yang memiliki jiwa kepemimpinan profetik. Pasalnya, kepemimpinan profetik adalah pola kepemimpinan yang paling sukses dalam membentuk sebuah tatanan kehidupan manusia yang berkualitas. Dan, Nabi Muhammad SAW adalah bukti autentik dan riil sebagai model pemimpin profetik yang berhasil dalam segala aspek kehidupan.

Teladan Rasulullah SAW Nabi Muhammad SAW mempunyai andil yang besar dalam membangun Kota Madinah. Dalam Kota Madinah tersebut semua umat dapat hidup dalam harmoni. Mulai dari umat Yahudi, Nasrani, kesemuanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Seorang sosiolog Amerika, Robert N Bellah, pun mengakuinya dengan mengatakan bahwa Madinah adalah "a better model for modern national community building than might be imagined" (suatu contoh bangunan komunitas nasional modern yang lebih baik dari yang dapat dibayangkan).

Secara ketatanegaraan pun Kota Madinah melampaui zamannya. Hal ini diungkapkan Yudi Latif dalam bukunya, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, bahwa sistem negara Madinah sebagai bentuk nasionalisme yang egaliter partisipatif yang memungkinkan setiap orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Atas prestasi besar beliau di bidang politik tersebut, sudah sepantasnya jika Nabi Muhammad SAW dijadikan suri teladan bagi setiap partisipan politik, termasuk rakyat Indonesia sebagai konstituen.

Rasulullah SAW mempunyai empat sifat utama, yaitu amanah, siddiq, tabligh, dan fathanah. Keempat sifat utama Rasulullah SAW adalah cermin dari jiwa kepemimpinan profetik beliau yang dapat dijadikan rakyat sebagai konstituen untuk memilih para calon legislatif.

Sifat pertama adalah amanah yang dalam bahasa Indonesia berarti yang dapat dipercaya. Suatu urusan yang diserahkan kepada orang yang amanah akan dapat diselesaikan dengan baik. Sifat amanah pun harus dimiliki oleh anggota legislatif. Harapannya anggota legislatif mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Sudah cukup kega- galan kinerja mereka seperti yang dipaparkan di atas dijadikan pelajaran.

Kedua adalah sifat siddiqatau berarti benar. Bukan hanya perkataan yang benar, melainkan juga perbuatan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan track record caleg tersebut. Para caleg yang mempunyai track record bersih harus didukung. Sedangkan, yang mempunyai track record buruk harus dimasukkan ke keranjang sampah.

Ketiga adalah sifat tabligh atau mahir dalam menyampaikan sesuatu. Sifat ini harus dimiliki oleh para anggota legislatif karena nantinya mereka akan berinteraksi dengan bermacam-macam pemangku kepentingan, seperti pemerintah dan masyarakat. Cara komunikasi kepada setiap pemangku kepentingan ini tentunya membutuhkan langkah yang berbeda agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dapat berakibat buruk pada kinerjanya.

Lalu, yang terakhir adalah sifat fathanah atau berarti cerdas. Para caleg yang terpilih harus dari kalangan terpelajar. Indikator mudah adalah tingkat pendidikan caleg tersebut. Hal ini disebabkan urusan ketatanegaraan sangatlah rumit dan bermacam-macam. Kemampuan intelektualitas sangat diperlukan untuk menyelesaikan urusan tersebut.

Dengan memiliki jiwa kepemimpinan profetik yang terwujud dalam keempat sifat utama Rasulullah SAW tersebut, calon legislatif yang terpilih dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada para pendahulunya. Mimpi untuk mewujudkan parlemen Indonesia yang berkualitas akan terwujud dengan sendirinya.

BURSA BALON BUPATI SIMALUNGUN

BURSA BALON BUPATI SIMALUNGUN
SIAPA BUPATI SELANJUTNYA

Simalungun Berduka, St RK Purba Pakpak Tutup Usia

Simalungun Berduka, St RK Purba Pakpak Tutup Usia
KLIK Gambar Untuk Berita Selengkapnya

Jeritan Hati Warga Jemaat GKPS Dari Pinggir Danau Toba

Jeritan Hati Warga Jemaat GKPS Dari Pinggir Danau Toba
Sakit Bertahun Tanpa Pelayanan Medis

Doakan St RK Purba Diberikan Kesembuhan

Doakan St RK Purba Diberikan Kesembuhan
KLIK Gambar Untuk Berita Selengkapnya

Andaliman, Rempah Batak Yang Mendunia

Andaliman, Rempah Batak Yang Mendunia
KLIK Gambar Untuk Berita Selengkapnya

Selamat Datang Mahasiswa Baru Asal Simalungun

Selamat Datang Mahasiswa Baru Asal Simalungun
Buatlah Bangga Orang Tuamu


MIRACLE "TINUKTUK" SAMBAL REMPAH KHAS SIMALUNGUN

MIRACLE "TINUKTUK" SAMBAL REMPAH KHAS SIMALUNGUN
PESAN: MIRACLE'TINUKTUK WA: 081269275555

Catatan Paska Konser Jhon Eliaman Saragih

Catatan Paska Konser Jhon Eliaman Saragih
TMII Jakarta Sabtu 4 November 2017.KLIK Gambar Untuk Berita Selengkapnya

Berita Lainnya

.

.
.