| Dirut PDAM Tirtauli,Badri Kalimantan,SE.MM |
BERITASIMALUNGUN.COM, Pematangsiantar-Pengangkatan Badri Kalimantan,SE.MM
menjadi Direktur Utama PDAM Tirtauli yang sebelumnya menduduki jabatan
Kabag Satuan Pengawas Intern (SPI) sesuai SK Walikota Nomor
800-142/Wk-Tahun 2010 tanggal 19 April 2010 oleh Ir.RE Siahaan (Walikota
periode 2010-2014) silam menjadi bom waktu kesengsaraan rakyat
Pematangsiantar.
Melenggangnya Badri Kalimantan menjabat Dirut PDAM sampai saat ini disinyalir karena lihai dan santun melakukan penyelewengan uang negara sehingga Hulman Sitorus,SE selaku Walikota Pemtangsiantar tidak ragu menempatkanya kembali untuk berperan pelaku mencetak uang masuk tanpa masuk PAD.
Gonjang ganjing dugaan penggelapan maupun korupsi banyak ditujukan bahkan Perkara yang ditangani Polda Sumut dan sudah menetapkan Badri Kalimantan sebagai tersangka, hingga sekarang belum juga membuat Badri Kalimantan meringkuk di balik jeruji besi.
Jajaran kepolisian terkesan sengaja mendinginkan kasus penipuan sebesar Rp. 1.059M akan janji palsu proyek instalasi pipa sebesar Rp.30M bulan Februari 2013 bahkan sampai saat hanya menjadi bundelan peristiwa mandulnya penegakan supremasi hukum.
Bom waktu kesengsaraan rakyat juga semakin mengumandang akan perilaku "biadab" sang Dirut yang semena mena menaikkan tarif dasar air minum bersama Walikota Siantar, Hulman Sitorus,SE sebesar 300% menjadikan penderitaan semakin dirsakan warga.
Kurangnya mutu pelayanan dan tidak terlihatnya adanya perawatan yang dilakukan, ada juga sebagian wilayah kota padat penduduk aliran arus aliran air PDAM tidak mengalir alias kadang mati tetapi pembayaran bulanan mencapai ratusan ribu rupiah.
Penyimpangan, penyelewengan uang negara semakin membengkak dilakukan Dirut BUMD Kota Siantar ini, mulai dari anggaran perawatan dengan 51.358 konsumen selama 35 bulan (Agustus 2010 - Juli 2013) diperkirakan sebesar Rp. 3.338.270.000.- serta penyelewengan perawatan meteran dan administrasi dengan 57.987 konsumen selama 11 bulan (Agustus 2013 - Juli 2014) sebesar Rp. 1.302.615.000.-
Total penyelewengan anggaran perawatan meteran konsumen dilakukan Badri Kalimantan semenjak menjabat sebagai Dirut PDAM Tirtauli mengakibatkan kerugian uang negera sebesar Rp. 4.640.885.000.-
Kenaikan tarif dasar air minum dilakukan secara sepihak oleh Walikota bersama Dirut PDAM tanpa dirumuskan dengan DPRD telah melanggar PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
Informasi yang didapat dari berbagai sumber kenaikan tarif dasar air minum semata mata hanya untuk meraup uang yang akan diperuntukan biaya pencalonan Hulman Sitorus,SE bersama Badri kalimantan,SE.MM untuk ikut ambil bagian calon Walikota dan Wakil Walikota periode 2015 - 2020.
Hasil kenaikan tarif dasar air minum sampai saat ini menurut kajian sementara beberapa pelaku perekonomian mencapai Rp.40M diraup PDAM Tirtauli Pematangsiantar dari rakyat miskin.
KD Turnip.S.Pd Anggota PWI Sumut dijumpai dibilangan kota Siantar, Selasa (9/9) pukul 11.15Wib menyayangkan kenaikan tarif dasar air minum PDAM Tirtauli Siantar bahkan sangat meresahkan bagi warga akan rencana Badri Kalimantan mencalonkan diri sebagai Wawakot Siantar periode 2015-2020.
"Tarif itu memang sudah sangat memberatkan bagi warga apalagi Siantar yang penghasilanya dibawah sejahtera hal itu perlu dikaji ulang karena sudah mencapai 3 kali lipat. Biasanya membayar Rp.100.000. perbulan setelah kenaikan tarif harus merogoh saku yang dianggarkan untuk menutupi keperluan lainya mencapai Rp.300.000- s/d Rp.400.000.-" jelasnya
"Dihimbau supaya kebijakan sepihak tersebut secepat mungkin ditinjau ulang, kalau hanya untuk mengejar menutupi pembayaran utang Kas PDAM dan perbaikan perawatan itu banyak cara lain, misalnya dengan menambah pelanggan baru" tuturnya
"Badri Kalimantan secara pribadi sah saja sebagai warga Siantar mencalonkan diri sebagai Wakil Walikota periode kedepan namun melihat dan menilai rekam jejaknya sebagai dirut PDAM warga pasti berpikir memilihnya, sedangkan menjabat sebagai pimpinan BUMD sudah meresahkan bahkan mengakibatkan kesengsaraan mendalam dirasakan warga apalagi manjadi Wakil Walikota mau jadi apa Siantar yang kita cintai ini" tutupnya
Sisi lain yang menghebohkan, sampai saat ini sistem managemen dan laporan keuangan kas PDAM Tirtauli tidak ada kejelasanya bahkan terhitung sejak Tahun Anggaran 2012 - 2013 tidak ada LKPj yang disajikan, begitu juga dengan penetapan komisioner, Direktur, Pembina dan staff ahli lainya tidak melalui tahapan rekruitment tetapi penghunjukan langsung tanpa adanya keterbukaan dan transparansi.
Badri Kalimantan,SE.MM selaku Direktur Utama PDAM Tirtauli Pematangsiantar tidak berhasil dijumpai diruang kerjanya, Selasa (9/9) pukul 13.20wib. Nomor selular pribadi dihubungi tidak aktif.(SyamP)
Melenggangnya Badri Kalimantan menjabat Dirut PDAM sampai saat ini disinyalir karena lihai dan santun melakukan penyelewengan uang negara sehingga Hulman Sitorus,SE selaku Walikota Pemtangsiantar tidak ragu menempatkanya kembali untuk berperan pelaku mencetak uang masuk tanpa masuk PAD.
Gonjang ganjing dugaan penggelapan maupun korupsi banyak ditujukan bahkan Perkara yang ditangani Polda Sumut dan sudah menetapkan Badri Kalimantan sebagai tersangka, hingga sekarang belum juga membuat Badri Kalimantan meringkuk di balik jeruji besi.
Jajaran kepolisian terkesan sengaja mendinginkan kasus penipuan sebesar Rp. 1.059M akan janji palsu proyek instalasi pipa sebesar Rp.30M bulan Februari 2013 bahkan sampai saat hanya menjadi bundelan peristiwa mandulnya penegakan supremasi hukum.
Bom waktu kesengsaraan rakyat juga semakin mengumandang akan perilaku "biadab" sang Dirut yang semena mena menaikkan tarif dasar air minum bersama Walikota Siantar, Hulman Sitorus,SE sebesar 300% menjadikan penderitaan semakin dirsakan warga.
Kurangnya mutu pelayanan dan tidak terlihatnya adanya perawatan yang dilakukan, ada juga sebagian wilayah kota padat penduduk aliran arus aliran air PDAM tidak mengalir alias kadang mati tetapi pembayaran bulanan mencapai ratusan ribu rupiah.
Penyimpangan, penyelewengan uang negara semakin membengkak dilakukan Dirut BUMD Kota Siantar ini, mulai dari anggaran perawatan dengan 51.358 konsumen selama 35 bulan (Agustus 2010 - Juli 2013) diperkirakan sebesar Rp. 3.338.270.000.- serta penyelewengan perawatan meteran dan administrasi dengan 57.987 konsumen selama 11 bulan (Agustus 2013 - Juli 2014) sebesar Rp. 1.302.615.000.-
Total penyelewengan anggaran perawatan meteran konsumen dilakukan Badri Kalimantan semenjak menjabat sebagai Dirut PDAM Tirtauli mengakibatkan kerugian uang negera sebesar Rp. 4.640.885.000.-
Kenaikan tarif dasar air minum dilakukan secara sepihak oleh Walikota bersama Dirut PDAM tanpa dirumuskan dengan DPRD telah melanggar PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
Informasi yang didapat dari berbagai sumber kenaikan tarif dasar air minum semata mata hanya untuk meraup uang yang akan diperuntukan biaya pencalonan Hulman Sitorus,SE bersama Badri kalimantan,SE.MM untuk ikut ambil bagian calon Walikota dan Wakil Walikota periode 2015 - 2020.
Hasil kenaikan tarif dasar air minum sampai saat ini menurut kajian sementara beberapa pelaku perekonomian mencapai Rp.40M diraup PDAM Tirtauli Pematangsiantar dari rakyat miskin.
KD Turnip.S.Pd Anggota PWI Sumut dijumpai dibilangan kota Siantar, Selasa (9/9) pukul 11.15Wib menyayangkan kenaikan tarif dasar air minum PDAM Tirtauli Siantar bahkan sangat meresahkan bagi warga akan rencana Badri Kalimantan mencalonkan diri sebagai Wawakot Siantar periode 2015-2020.
"Tarif itu memang sudah sangat memberatkan bagi warga apalagi Siantar yang penghasilanya dibawah sejahtera hal itu perlu dikaji ulang karena sudah mencapai 3 kali lipat. Biasanya membayar Rp.100.000. perbulan setelah kenaikan tarif harus merogoh saku yang dianggarkan untuk menutupi keperluan lainya mencapai Rp.300.000- s/d Rp.400.000.-" jelasnya
"Dihimbau supaya kebijakan sepihak tersebut secepat mungkin ditinjau ulang, kalau hanya untuk mengejar menutupi pembayaran utang Kas PDAM dan perbaikan perawatan itu banyak cara lain, misalnya dengan menambah pelanggan baru" tuturnya
"Badri Kalimantan secara pribadi sah saja sebagai warga Siantar mencalonkan diri sebagai Wakil Walikota periode kedepan namun melihat dan menilai rekam jejaknya sebagai dirut PDAM warga pasti berpikir memilihnya, sedangkan menjabat sebagai pimpinan BUMD sudah meresahkan bahkan mengakibatkan kesengsaraan mendalam dirasakan warga apalagi manjadi Wakil Walikota mau jadi apa Siantar yang kita cintai ini" tutupnya
Sisi lain yang menghebohkan, sampai saat ini sistem managemen dan laporan keuangan kas PDAM Tirtauli tidak ada kejelasanya bahkan terhitung sejak Tahun Anggaran 2012 - 2013 tidak ada LKPj yang disajikan, begitu juga dengan penetapan komisioner, Direktur, Pembina dan staff ahli lainya tidak melalui tahapan rekruitment tetapi penghunjukan langsung tanpa adanya keterbukaan dan transparansi.
Badri Kalimantan,SE.MM selaku Direktur Utama PDAM Tirtauli Pematangsiantar tidak berhasil dijumpai diruang kerjanya, Selasa (9/9) pukul 13.20wib. Nomor selular pribadi dihubungi tidak aktif.(SyamP)
0 Comments